PENETAPANNomor 0158/Pdt.P/2015/PA.Amb.Ci 00 MH M0DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara pada tingkat pertama dantelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pencegahan Nikah yangdiajukan oleh :PEMOHON, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal semula di Barat Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Oktober 2015 memberi kuasa kepadaH. Helly Sulistyanto, SH., MH.

syarat adanya ijin orang tua/wali nikah sebagaimana dimaksud olehpasal 19 Kompiliasi Hukum Islam.11 Bahwa oleh karena ada satu syarat yang belum terpenuhi maka Pernikahan antaraANAK KANDUNG PEMOHON(anak kandung Pemohon) dengan CALONSUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON,belum dapat dilaksanakan .Bahwa berdasarkan hal hal tersebut yang kami sampaikan maka bersama ani kamimohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Agama Ambarawa berkenan untukmenetapkan hal hal sebagai berikut :1 Menerima Permohoan Pemohon.2 Menetapkan Pencegahan

3 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Amb tanggal 7Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa, yang telahbermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;B Saksi saksi :1 SAKSII, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediamandi Kabupaten Semarang, memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa Pemohon hendak mengajukan pencegahannikah atas anaknya yangbernama yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON;e Bahwa Pemohon mengajukan pencegahan

Bahwa saksi tidak mengenal calon suami anak Pemohon ;e Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal di rumah pamannya, saksi tahu karenadiberi tahu oleh Pemohon ;e Bahwa saksi tidak tahu apakan anak Pemohon pernah disekap olehPemohon ;2 SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah isteri Pemohon sekaligus ibu dari ANAKKANDUNG PEMOHON;e Bahwa Pemohon hendak mengajukan pencegahan

HakimPengadilan Agama Ambarawa sebagai mediatornya, sesuai laporannya tertanggal 3Desember 2015 yang menyatakan mediasi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pencegahan pernikahan anaknya denganCALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON hingga saat ini belum pernahmelakukan pinangan resmi kepada Pemohon selaku orang tua ANAK KANDUNGPEMOHONsebagaimana layaknya Agama Islam dan adat istiadat Jawa Tengah, dengandemikian Pemohon beranggapan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON tidakserius dan tidak tulus

PENETAPANNomor 1373/Pdt.P/2021/PA.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara Pencegahan Perkawinan antara:LALU EKA SUYATNA BIN HAJI LALU ILYAS, umur 53 tahun, agama Islam,pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman diDusun Dasan timba Il, Desa Loyok, Kecamatan Sikur,Kabupaten Lombok Timur, NTB, Loyok, Sikur, Kab.

Menetapkan Pencegahan Perkawinan BAIQ DWI LINGGA INTANLESTARI BINTI LALU EKA SUYATNA dengan seorang lakilaki yangbernama REZA RADITYA ATMA, ST BIN USMAN;3. Menetapkan BAIQ DWI LINGGA INTAN LESTARI BINTI LALUEKA SUYATNA Untuk dikembalikan Kerumah Pemohon;4. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum ;5. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Menjatunkan mohonputusan Yang Seadiladilnya;Hal. 4 dari 6 Put.

PUTUSANNOMOR 94/Pdt.G/2014/PTA.JKFr+ 2 atlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTADalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, denganhakim majelis, perkara Pencegahan Perkawinan antara :1. PEMBANDING 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;2. PEMBANDING 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan.

Atas dasar itu,Permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaJakarta akan mengadili materi perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartasependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yangmenyatakan permohonan Pencegahan Perkawinan yang diajukan oleh paraPembanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut :1.

Bahwa permohonan Pencegahan Perkawinan, petitumnya tidak berisituntutan perintah kepada pihak lain yang mempunyai hubungan hukumdengan Penggugat hanya menuntut perintah untuk tidak melakukanpelaksanaan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama yang tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak pula berisipermohonan rumusan amar putusan yang bersifat konstitutif yangmerubah kedudukan hubungan hukum antara dua orang lebih yangmempunyai hubungan hukum, oleh karena itu Pencegahan Perkawinanharus

Bahwa oleh sebab itu Mahkamah Agung memberikan tafsiran terhadapPasal 17 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanHal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 94/Pdt.G/2014/PTA.JKdalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agamadiberlakukan berdasarkan Surat Edaran Makamah Agung RI NomorKMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Pencegahan Perkawinandiajukan secara voluntair;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PencegahanPerkawinan yang diajukan para Pembanding dengan mendudukkanTERBANDING

SUDIRMANHAJI KUTA (In Absentia) sebagaimana ketentuan pasal 51 UndangUndang R.I Nomor.18 Tahun 2013 tentang Kehutanan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanserta Illegal LoggingMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum No.Reg.Perk : PDM49/K.BAHI/Euh.2/09/2016, tanggal 9 September2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :PrimairBahwa terdakwa H.

SUDIRMAN HAdI KUTA.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.SubsidiairBahwa terdakwa H.

SUDIRMAN HAdI KUTA;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83ayat 2 huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa untuk =membuktikan dakwaannyatersebut,Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksisaksi yang memberikanketerangan dengan bersumpah/berjanji pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :1. Saksi M.F.

SUDIRMAN HAuJl KUTA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 ayat 1 huruf bjo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta illegallogging yang dimaksud dengan dilengkapi bersamasama adalah bahwa pada setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yangsama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti.

1 (satu) unit truk Mitsubishi tipe FE Super HD warnakuning Nomor Polisi DA 1428 BE dan kayu olahan jenis Benuas sebanyak182 (seratus delapan puluh dua) keping atau sama dengan + 8,1240 M(delapan koma satu dua empat nol meter kubik) langsung dibawa dandiamankan ke MAKO SPORC Brigade Kalaweit di Palangka Raya gunadiproses lebih lanjut;Perbuatan Terdakwa SUPRIADI bin RUSMANSYAH sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan tuntutan tindak pidanatentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan UndangUndangRepublik Indonesia Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013. Yang Saya tidak bisa mengerti danpahami atas dasar apa saudara Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwaSaya sebagai Terdakwa telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013;2.

Bahwa Saya SUPRIADI bin RUSMANSYAH, berdasarkan faktafakta yangterungkap di persidangan maka Saya selaku Terdakwa menolak seluruhdakwaan dan tuntutan Penuntut Umum karena pada faktanya bahwa didalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum telah menjerat Sayadengan tindak pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;3.

No. 1737 K/Pid.Sus/2016menyebutkan terjadi tindak pidana illegal loging, di dalam perkara ini danyang menjadi kebenaran dalam fakta perkara ini tidak ada terjadi suatutindak pidana illegal loging, dan apabila dalam perkara ini terjadi suatutindak pidana maka bukan Saya yang menjadi pelaku kejahatan tersebut,seharusnya Penuntut Umum harus teliti dalam menentukan pelaku kejahatan,dan apabila terjadi tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan, maka pelaku tersebut sudah diketahui oleh

Jasa Maju Jaya);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak SriIndrapura karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSiak tanggal

Putusan Nomor 1782 K/Pid.SusLH/2018memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamasamasurat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROZALI ANAS Alias ROZALIBin H.

menghasilkan fakta hukum yangbenar mengenai perkara a quo yang tidak bersesuaian secara yuridisdengan Dakwaan Penuntut Umum;Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengajamengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersamasama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 hurufe UndangUndang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

terungkap di persidangan yang tidak bersesuaian secara yuridisdengan dakwaan Penuntut Umum, maka permohonan kasasi PenuntutUmum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersamasama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

sebagaimana SK penetapan Kepala DinasKehutanan Propinsi Sulawesi Tengah nomor : 522.3/18.79/BUHH, tanggal12 Juni 2013, dengan demikian FAKO nomor seri : CV.CA.2202.A 000021yang diterbitkan oleh terdakwa Chaeruddin alias Onding pada tanggal 6Februari 2014 tidak terdaftar dan tidak ditetapkan secara sah oleh KepalaDinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 88 ayat (1) huruf b jo. pasal 14 Undangundang RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Hutan jo.

KabupatenSoppeng;Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriWatansoppeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalamPasal 12 huruf b juncto Pasal 82 ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan PemberantasanPengrusakan Hutan; atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalamPasal 12 huruf c juncto Pasal 82 ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPengrusakan Hutan; atau Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalamPasal 17 ayat (2) huruf b juncto Pasal 92 ayat (1) huruf a UndangHal. 1 dari 6 hal.

Nomor 2728 K/PID.SUS/2018Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSoppeng tanggal 13 Maret 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SUKARDI alias SUKA bin MASSALESSE, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangsebagaimana

diatur dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 82 ayat (1) hurufa UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI alias SUKA binMASSALESSE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dandengan perintah Terdakwa tetap ditahan;Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulanpenjara;Menyatakan

Menyatakan Terdakwa ROCKY WOWOR anak dari ARIE WOWORterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencegahan dan pemberantasan perusakan hasil hutan sebagaimanadakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 17 Ayat (1) huruf ajuncto Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Reg.Perkara : 75/PONTI/04/2017, tertanggal 15 Agustus 2017 yang menuntutTerdakwa sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa IPTIYANI alias IP Bin SUDARNO tersebut diatastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia No. 18 tahun 2013, dalam dakwaan tunggal..

tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 323/Pid.Sus/2017/PNPtk tanggal 3 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut dapatdipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Indonesia;:Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo,Kecamatan Lembah Masurai, KabupatenMerangin, Provinsi Jambi;: Islam;: Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 94 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 94 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 TahunHal. 1 dari 6 hal.

Nomor 1081 K/PID.SUS.LH/20192013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjuncto Pasal 55 ayat (2) KUHPidana; atauDakwaan Keempat: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjuncto Pasal 55 ayat (2) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJambi tanggal 17 September 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa AHMAD AZHARI

AHMAD telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaterhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalahyang diperhitungkan, besar akibatakibatnya dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf b dalam Dakwaan Ketiga Pasal 82 ayat (1) huruf bUndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal

Majelis Hakim Pengadilan NegeriKabupaten Semarang di Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1Menyatakan Terdakwa DARDIRI Bin MASHUDI terbukti secara sah danmeyaklinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Dengan sengajamelakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumenyang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan

Semarang ;e Bahwa atas perbuatan terdakwa Perum Perhutani KPH Semarang mengalamikerugian berupa 93 ( sembilan puluh tiga) batang Kayu jati berbagai ukurandengan panjang antara (satu) sampai 2 (dua) meter dengan diameter antara 10(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) centimeter yang ditaksir senilai Rp5.000.000, ( lima juta rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83Ayat (2) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan ;ATAUKEDUA

Semarang ;e Bahwa atas perbuatan terdakwa Perum Perhutani KPH Semarang mengalamikerugian berupa 93 ( sembilan puluh tiga) batang Kayu jati berbagai ukurandengan panjang antara (satu) sampai 2 (dua) meter dengan diameter antara 10(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) centimeter yang ditaksir senilai Rp5.000.000, ( lima juta rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan ;Menimbang

keadaankeadaan tersebut pada saat Terdakwa memuatkayu dalam mobil yang dikendarainya ternyata tidak dilengkapi/disertai dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pihak yang berwenang yang dalam halini Perum Perhutani RPH Nmyem,oh BKPH Tempuran KPH Semarang maka menurutMajelis unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas telahnyata bahwa unsurunsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) hurufa UURINo. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapdiri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu halhal yangmemberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Perum Perhutani KPH Semarang ; Halhal yang meringankan : e Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatnnya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;Mengingat ketentuan Pasal Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan

Pasal 109Ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.ATAUKedua:Bahwa terdakwa PO. SUMBER REZEKI yang diwakili oleh saudara LIEFAN KHONG Alias AKHONG selaku pemilik PO. SUMBER REZEKIberdasarkan Surat Daftar Perusahaan Nomor 14.13.5.47.00920, pada hariJumat tanggal 17 November 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaktidaknyasuatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaktidaknya dalam tahun2017 bertempat di Kantor PO.

Pasal 109Ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan .Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum yangberbunyi sebagai berikut :1.

Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2.

hukum berupa korporasi padahal antaraperorangan dengan korporasi secara tegas telah dipisahkan dalamUndangundang Nomor : 18 tahun 2013 dalam arti apa yang dilakukanoleh pribadi tidak mungkin dibebankan kepada korporasi dan sebaliknyaapa yang dilakukan oleh korporasi tidak mungkin dibebankan kepadapribadi;Menimbang, bahwa alasan Terbanding dalam kontra memoribandingnya tidak dapat dibenarkan, Majelis Hakim Banding berpendapatketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang undang Nomor : 18 tahun 2013tentang Pencegahan

Putusan Nomor 1205 K/PID.SUSLH/2018Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YANI alias YANIbin BADU SAPUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan;Menyatakan barang bukti berupa: +

PID.SUSLH/2018Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda Nomor 24/PID/2018/PT.SMR. tanggal 8Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 166/Pid.B/2017/PN.Tjs. tanggal 23 Januari 2018 harus diperbaikimengenai status barang bukti;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

No. 1708 K/Pid.Sus/2016Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 Ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;Atau :Kedua :Bahwa ia Terdakwa AWI bin TAHAT, pada hari Sabtu, tanggal 21November 2015, sekitar jam 16.30 WIB, atau setidaknya pada tanggal yangmasih dalam bulan November tahun 2015, bertempat di di kawasan hutan petak23b RPH Sawah Sumur BKPH Kangean Barat masuk Desa Pandeman,Kecamatan

Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim yang menyatakanbahwa pelaku yang di kehendaki oleh Pembentuk UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PengrusakanHutan tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang bekerja sendiri, melainkanharuslah dilakukan oleh orang dan atau korporasi secara terorganisasiyang melibatkan lebih dari satu orang, dan tidak bisa diterapkan padamasyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan yang menggunakanhasil hutan bukan untuk tujuan

No. 1708 K/Pid.Sus/2016Atas pertimbangan tersebut sangatlah bertentangan dengan apa yangdikehendaki oleh Pembentuk UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan mengenaiPasal 82 Ayat (1) huruf b yang berbunyi : Orang perseorangan yangdengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 83 Ayat (1)huruf b yang berbunyi : Orang perseorangan

yang dengan sengajamengangkut, menguasal, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana di maksud dalam Pasal 12 huruf e berarti sudah jelas bahwapelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri telahmemenuhi ketentuan sebagaimana yang telah didakwakan oleh PenuntutUmum Kesatu Pasal 82 Ayat (1) huruf b atau Kedua Pasal 83 Ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan

telah terpenuhi;Mengenai Majelis Hakim menyatakan pelaku tindak pidana sebagaimanaUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan haruslah dilakukan secaraterorganisasi sudah jelas di atur pula dalam Pasal 82 Ayat (3) ATAU Pasal83 Ayat (4) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;.