Ditemukan 191 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencabutan pensiunan pencruian pencuiran pencipta pangiutan pencaatan pengihutan pencbutan pencautan penciptaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-05-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 11 Mei 2020 —
325 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/20207. 9(sembilan) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciutan III WilayahKontrak Karya pada tahap Kegiatan Operasi Produksi PT.International Nickel Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2010:Dikembalikan kepada Ratin Dewi Handajani;BB Nomor 574: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen EdaranNomor 04.E/30/DJB/2007 kepada para bupati se Indonesia, dariDirektorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi;Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;BB Nomor 575: 5
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 05-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2633 K/PID.SUS/2018
Tanggal 5 Desember 2018 — NUR ALAM
1513 — 1419 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobuludan Manapulu;9 (sembilan) lembar Keputusan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral Nomor 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciutan IIIWilayah Kontrak Karya pada tahap Kegiatan Operasi ProduksiPT.
Pengadilan PN LAHAT Pidana Khusus
Register : 18-01-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN LAHAT Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Lht
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
FRANS MONA,S.H MH
Terdakwa:
MUHAMMAD DARMANSYAH BIN SUHASAN SAHNI
475 — 138
  • Lahat Pulau Pinang Bara Jaya tanggal 3 September 2015;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 48/KPTS/DESDM/2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Lahat Pulau Pinang Bara Jaya tanggal 17 Januari 2017;
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta IUP OP di sekitar Wilayah IUP OP PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 1 Agustus 2013 —
146 — 69
  • pribadinya ; Bahwa, tidak ada aturan dan ketentuan yang memperbolehkan bendaharapenerimaan menerima pendapatan asli daerah dari sektor pertambanganyang di simpan dalam rekening pribadi;Putusan Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 44 Bahwa bentuk penerimaan asli daerah dari sector pertambangan yangsaksi maksud adalah :a) retribusi daerah sesuai dengan Perda No.10 tahun 2007.antara lain :e = Ijin Retribusi.e Buka Cetak Peta.e Pengangkutan dan penjualan.e Pencadangan wilayah.e Penyelidikan Umum.e Penciutan
    Membayar retribusi daerah sesuai dengan Perda No.10 tahun2007 antara lain :jin Retribusi;Buka Cetak Peta;Pengangkutan dan penjualan;Pencadangan wilayah;Penyelidikan Umum;Penciutan wilayah;Eksplorasi;Eksploitasi;. Pengolahan dan pemurnian;2. luran Tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun2003:2.Perusahaan yang dalam tahap eksploitasi memilikikewajiban membayar.3.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MANAHAN SINURAT
Tergugat:
1.OLOAN SIHALOHO
2.NAEK SIHALOHO
3.TOGA SIHALOHO
4.KENAN SIHALOHO
5.BERLIN SIHALOHO
6.AMIN SIHALOHO
7.PANTUN SIHALOHO
8.JAPADAN SIHALOHO
9.TUMPAL SIHALOHO
10.BENAR SIHALOHO
11.UDUT SIHALOHO
12.NAHAN SIHALOHO
13.SABAR SIHALOHO
78 — 42
  • pokoknyamenerangkan:Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat VIII dan XI,namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda,namun Saksi tidak mengenal Tergugat I,II, II,IV,V,VI,VII,IX,X, XII danXIII;Bahwa Saksi mengetahui apa yang diperkarakan antara Penggugatdan Para Tergugat yaitu masalah tanah Huta Bolon Pargaolan;Bahwa Saksi mengenal Huta Bolon Pargaolan;Bahwa Saksi mengenal Huta Bolon Pargaolan sejak Saksi masihkecil oleh karena Saksi dahulu tinggal di Desa Parbaba Dolokmerupakan hasil penciutan
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MANAHAN SINURAT
Tergugat:
1.OLOAN SIHALOHO
2.NAEK SIHALOHO
3.TOGA SIHALOHO
4.KENAN SIHALOHO
5.BERLIN SIHALOHO
6.AMIN SIHALOHO
7.PANTUN SIHALOHO
8.JAPADAN SIHALOHO
9.TUMPAL SIHALOHO
10.BENAR SIHALOHO
11.UDUT SIHALOHO
12.NAHAN SIHALOHO
13.SABAR SIHALOHO
74 — 22
  • pokoknyamenerangkan:Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat VIII dan XI,namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda,namun Saksi tidak mengenal Tergugat I,II, II,IV,V,VI,VII,IX,X, XII danXIII;Bahwa Saksi mengetahui apa yang diperkarakan antara Penggugatdan Para Tergugat yaitu masalah tanah Huta Bolon Pargaolan;Bahwa Saksi mengenal Huta Bolon Pargaolan;Bahwa Saksi mengenal Huta Bolon Pargaolan sejak Saksi masihkecil oleh karena Saksi dahulu tinggal di Desa Parbaba Dolokmerupakan hasil penciutan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
189 — 114
  • Anugrah Harisma Barakah, yangdikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;: Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 483.K/30/DJB/2010 Tentang Penciutan IllWilayah Kontrak Karya pada Tahap KegiatanOperasi Produksi PT,International Nickel IndonesiaTBK, tanggal 25 Oktober 2010;Berita Acara Permintaaan Keterangan Iksan Rifanitanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia;Hal. 168 dari 198.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 PK/Pdt/2011
Tanggal 10 Nopember 2011 — PT. BUMI MERAPI ENERGI, dkk vs PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (Persero), Tbk,
277 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peta Permohonan Penciutan Wliayah tidak sesuai denganWilayah KP Eksplorasi semula (KW.97 PP.0350).c. Belum ada saran dan pendapat dari Bupati Lahat sebagaimanaditentukan dalam Pasal 17 PP No.75 Tahun 2001.d. Laporan Eksplorasi akhir dan Studi Kelayakan secara lengkapyang disampaikan oleh PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 16-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Mei 2013 —
94 — 20
  • Penciutan wilayah;1.7. Eksplorasi;1.8. Eksploitasi;1.9.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 23 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - RUSLAN ABDUL GANI
321 — 102
  • oleh Konsultan Perencana dengansyarat datanya harus jelas;Bahwa apabila anggaran tidak tersedia atau tidak bisa di estimasi makasejak awal harus dilaksanakan secara multi years ke KementrianKeuangan;Bahwa untuk proyek pelabuhan atau dermaga sudah pasti adaperencanaannya berupa pembuatan gambar design dan ada FisibilityStudy (FS) yang menentukan kemana arah sehingga tidak logis dipecah pelaksanaannya tiap tahun;Bahwa apabila telah ada ijin multi years dari Kementrian Keuanganmaka tidak ada istilah penciutan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
132 — 34
  • Penciutan wilayah;1.7. Eksplorasi;1.8. Eksploitasi;1.9.
    Perusahaan yang dalam tahap eksplorasi memiliki kewajiban membayar :1.Membayar retribusi daerah sesuai dengan PerdaNo.10 tahun 2007 antara lainin Retribusi;Buka Cetak Peta;Pengangkutan dan penjualan;Pencadangan wilayah;Penyelidikan Umum;Penciutan wilayah;Eksplorasi;Eksploitasi;1.9. Pengolahan dan pemurnian;2.luran Tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2003:1. Perusahaan yang dalam tahap eksploitasi memiliki kewajiban membaya.2.