perijinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan apabilamelakukan aktivitas pertambangan mineral dan batubara adalahberdasarkan Pasal 35 angka (1), angka (2) dan angka (3) UndangUndangRI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usahapertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang di manaizin tersebut berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkanmelalui mekanisme Perizinan Berusaha;Menimbang, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkanPerizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang kewenangan tersebut dapatdidelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pemberian izin yangterdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IzinPertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB

Batubara tentang perubahan atas UndangUndang nomor4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35menyatakan:1)Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat.2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui pemberian:a.b.3)> 4)+~ O29 5 nomor induk berusaha;sertifikat standar; dan/atauizin.Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB

memisahkan puyak dan emas dan setelah butiran emasmenyatu dengan merkuri kemudian didulang kembali di alat pendulang untukmembersinkan emas dengan puyak termasuk kedalam bentu = melakukanpertambangan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut subunsur melakukanpertambangan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui baik Terdakwamaupun Pak Win sebagai pemilik lanting yang memperkerjakan Terdakwa tidakmempunyai IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR,SIPB

Foto Copy Surat Keterangan Lahir anak bernama : ANAK yangdikeluarkan oleh Bidan Pondok Bersalin Dan KB KebondowoBanyubiru Kabupaten Semarang Nomor : SIPB.01 O01 BD 123 2000tanggal O02 Maret 2011 (P.2);3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Karang Tanjung Nomor470/428/404.7.2.8/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yangmenerangkan bahwa Akta Kelahiran anak yang bernama : ANAKmasih dalam proses (P.3);4.

SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yangdiberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuanjenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang diberikan kepadabadan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swastadalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atauperusahaan perseorangan.

SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yangdiberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuanjenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada badanusaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalamrangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaanperseorangan.

Asli Keterangan Kesehatan dari Klinik Qiga atas namaNomor MS tanggal 9 Juni 2020 bermeterai cukup danselanjutnya diberi kode P4;6.Asli Keterangan Hamil, atas I dari Bidan Praktik Mandiri (Hj.Rusmawati), SIPB.440.007.3/38/Sekrt/Dinkes/I/2018, tanggal 14 Juni 2020,bermeterai cukup dan diberi kode P6;Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatuapapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara perkara

Asli Surat diagnose pemeriksaan kehamilan, yang dikeluarkan olehBPS.Pipin Heriyanti,Amd.Keb SIPB : XXXXXX, Yogyakarta, tanggal 8 Juni2019, tidak bermeterai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7.Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatuapa pun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkanpenetapannya;Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatuyang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yangmerupakan bagian tidak

Unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan berdasarkanPasal 1 angka 19 adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atauBatubara dan Mineral ikutannya, sedangkan dalam melakukan penambanganharus memiliki izin dari instansi yang berwenang, izin yang dimaksudberdasarkan Pasal 35 ayat (3) terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai KelanjutanOperasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan danpenjualan

KelanjutanOperasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan Pasal 1 angka 13 b adalah izin usahayang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan KontrakKarya atau perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sedangkanyang dimaskud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 1angka 10 adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayahpetambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB

Sawit Harum Makmuryang telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit dari pemerintahsetempat dan bukan merupakan wilayah pertambangan rakyat (WPR) karenatidak ada penetapan wilayah tambang rakyat dilokasi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasukdalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenangbaik IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR,SIPB

ANDRITURANG alias ANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasa daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal35 ayat (3) huruf c dan huruf g Pasal 104 atau Pasal 105 sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam

DOLORONDA di Pelabuhan Yos Sudarso atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Ambon melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan, yang menampung, memanfaatkan, melakukanPengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (3) huruf c dan

tentangPertambangan Mineral dan batubara, maka kewenangan penerbitan izin telah ditarik ke pusat sesuai Pasal 35, yang tertulis :1)2)3)Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusahadari Pemerintah Pusat.Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui pemberian :a) nomor induk berusaha;b) sertifikat standar; dan/atauC) Izin.Izin Ssebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :a) IUP;b) IUPK;c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;d) IPR;e) SIPB

IzinPengangkutan dan Penjualan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 35, angka 3, UU No. 3 Tahun 2020.Saksi Ahli menjelaskan bahwa perbuatan para terdakwaadalah perbuatan yang melanggar hukum di mana paraterdakwa tidak memiliki Izin sebagaimana disebutkan dalampasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020, bahwa;Setiap orang yang =menampung, memanfaatkan,melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian,Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasaldari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAR Als HAR Bin WANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengangkutan mineral dan /atau Batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan

, Penjualan adalah kegiatan UsahaPertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubaradan Dalam hal badan usaha atau perseorangan ingin melakukan kegiatanpenjualan pasir timah maka wajib memiliki izin pengangkutan dan penjualanyang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 35UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020; Ahli menjelasakan, bahwa benarlizin untuk melakukan kegiatanpenambangan dapat menggunakan IUP, IUPK, IUPK sebagai KelanjutanOperasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB

SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. lUJP; dani.

Interogasi dengan para pekerjatambang bahwa terhadap lokasi yang dilakukan kegiatan penambanganemas' tersebut merupakan lahan milik saksi RINTO denganmempekerjakan Para Terdakwa sejak tanggal 24 sampai dengan 27Januari 2021 serta operator alat berat excavator Kobelco warna hijau Sdr.SAIFUL GANI dan dari keterangan Para Terdakwa penambangan emastersebut telah mendapatkan hasil namun semuanya telah diserahkankepada saksi RINTO namun lokasi lahan milik saksi RINTO tersebut tidakada memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB

Pertambangan Batuan;Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 UndangUndangRI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 04Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknyamenjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinandan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupunPemerintah Daerah, berupa : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasikontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan danPenjualan

Surat Izin Penambangan Batuan yang disebut SIPB adalah izinyang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambanganbatuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 13 huruf a Undang Undang Nomor 3tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.10.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yangdiberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usahapertambangan dikelompokan atas pertambangan mineral danpertambangan batubara.

SIPB.. Izin Penugasan.. Izin Pengangkutan dan Penjualan.. Izin Usaha Jasa Pertambangan; danoO ON OO BR WN FR. Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan.

IPR;e SIPB;f Izin penugasan;g. Izin pengangkutan dan penjualan;h. IUJP; dani.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3927/2005 atas namaOKAHN SATRIO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kantor KependudukanDan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 2 Juli 2005, selanjutnyadiberi tanda bukti P5;Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Akta Kelahiran Nomor474.1/2656/4.9/2020 atas nama OKAHN SATRIO UTOMO yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Boyolali, tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda buktiP6;Asli Surat Pemberitahuan Kelahiran Nomor 503/26/SIPB

Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor 52/SIPB/SDRSK/XI/2010atas nama RUSBANIAH tertanggal 17 Maret 2010, yang diberi tandaP6;. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0260/32/V/2018 tanggal 11 Mei 2018atas nama NUR AZIZ SADIKIN dan FERDIAS TUTIK KIKIWULANDARI, yang diberi tanda P7;.

Menyatakan terdakwa AGUS SAPUTRA Als EGO Bin JUARSA bersalahmelakukan Tindak Pidana menampung, Pengangkutan Mineral dan / atauBatubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UndangUndangNomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 04Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.2.

Hafizd Anshari Nomor:503/332/SIPB/IX/II/Peskes dan 382/09/2013, yang dikeluarkan Bidan persalinantanggal, 22 September 2013.6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 889/110/X/2014 yang dikeluarkan KUAKecamatan Banjarmasin Barat tanggal, 30 Oktober 2014.7.

Pasal 35 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakanberdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.hal 7 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN DpsPerizinan Berusaha dimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, sertifikatstandar, dan/atau Izin.Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagaikelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB

Perizinan Berusahadimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin.Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagaikelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izinpenugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untukPenjualan.Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkanperizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Menteri apabilalokasi yang dimohon

Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran SIPB Noxxx/001/DPMPTSPPTTK /SIPB/2020, dengan nomor xxx/III/SKK/BDYF/2021atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh BPS Bunda yang berada diBukittinggi pada tanggal 09 Maret 2021, telah dinazegelen dan bermeteraicukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberitanda P.5 dan diparaf;. SaksiSaksi1.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widodo alias Awi bin Paiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g sebagaimana dalam dakwaaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa James Sihombing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pengangkutan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta