adanya penerimaan yang belum diperhitungkanTerbanding,RK HSBC, IDR sebesar Rp(35.172.813,00) karena adanya penerimaan dan adanya jurnalkoreksi yang belum diperhitungkan Terbanding,RK HSBC, EUR sebesar Rp(284.069.920,00) karena adanya jurnal koreksi yang belumdiperhitungkan Terbanding,e Biaya Bank atas pelunasan piutang yang ditanggung oleh Pemohon Banding sebesarRp14.124.554,00.bahwa Terbanding telah melihat R/K untuk masingmasing Bank tersebutdiatas dan G/L untuk Biaya Bank.bahwa dalam sanggahan SPHP

Usaha Penghapusan Piutang Bokor Mas Rp 23.759.580Selisih kurs bersih saldo piutang usaha awal dan akhir tahunRp311.908.830Mutasi debit lainlain Sukun durck Rp (2.774.519)bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat memberikandokumen yang memadai terkait dengan koreksi Terbanding atas peredaranusaha.bahwa angkaangka serta informasi yang disampaikan Pemohon Bandingterkait koreksi peredaran usaha ini berubahubah sebagaimana disampaikanPemohon Banding, baik dalam surat sanggahan atas SPHP

penyelesaian permohonan pembatalan ketetapan pajakyang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUPberdasarkan permohonan Wajib Pajak, Tergugat (dalam hal ini Kanwil DJPWajib Pajak Besar) telah melakukan kegiatan/ prosedur penelitian ataskegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, terutama untukmemastikan apakah Wajib Pajak telah diundang untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dan apakah terhadap Wajib Pajaktelah disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

menerbitkankeputusan tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal suratpermohonan Wajib Pajak diterimadankeputusan yang diterbitkan olehTergugat telah memuat isi kKeputusan Tergugat yaitu menolak permohonanWajib Pajak;bahwa keputusan Tergugat telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yangberlaku;bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undangan TimPemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara (padatanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan/SPHP

Natadirja IX Nomor 04 RT. 007 RW. 002,Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan bahwa : jangka waktu sejak SP2L disampaikan kepada Penggugat sampai dengandisampaikannya SPHP kepada Penggugat telah melebihi jangka waktu 6(enam) bulan;Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1356/B/PK/Pjk/2021 jangka waktu sejak SPHP disampaikan kepada Penggugat sampaidengan tanggal LHP tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan; jangka waktu sejak SP2L disampaikan kepada Penggugat sampai denganditerbitkannya SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) tidakmelebihi jangka waktu 8 (delapan) bulan;Bahwa UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanantara lain mengatur sebagai berikut: Pasal 13 ayat (1)Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak

63.693.750,00 (26.409.300.131,00) Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusankeberatan di atas dengan mempertimbangkan halhal sebagai berikut:Latar Belakang;Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pengembalian KelebihanPembayaran PPN Masa Desember 2009, Terbanding menindaklanjutinyadengan melakukan pemeriksaan Pajak sebagaimana Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor: Print83/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2010 tanggal 11Maret 2010;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

PT TRINUSA INDOTEKNIK 0100100900000009 09122009 31.000,00 108.684.199,0 Alasan Banding;Penyampaian Laporan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa PPN Desember 2009 terkait kesalahan pengkreditan PPN Masukan: Bahwa terkait kesalahan pengisisan SPT Masa PPN Masa Desember 2009(kesalahan pencantuman nilai Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan doubleinput Pajak Pertambahan Nilai Masukan), dalam proses pemeriksaan namunsebelum Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP352/WPJ.07/KP.0700/2010 yang

besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetapdilanjutkan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (3)Peraturan Menteri Keuangan Nomor: = 199/PMK.03/2007,Terbanding seharusnya memperlakukan Pengungkapan dalamlaporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan tersebut sebagai tambahan informasi atau datadan menjadi bahan pertimbangan bagi Terbanding sebelummenyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 199/PMK.03/2007 ditegaskan bahwa:"Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) Pajak diperlakukan sebagai tambahaninformasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Pajaksebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) kepada Wajib

Putusan Nomor 1810/B/PK/PJK/201 7laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan tersebut sebagai tambahan informasi atau datadan menjadi bahan pertimbangan bagi Terbanding sebelummenyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)kepada Pemohon Banding;Bahwa namun demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan, terbukti bahwa Terbanding tidak mempertimbangkanpengungkapan ketidakbenaran tersebut dan karenanya Majelisberkesimpulan koreksi Terbanding telah salah

Amin Susilo, pada saat itujuga Penggugat menanyakan kapan batasakhir penyampaian tanggapan yangdijawab oleh pemeriksa bahwa pembahasanakhir hasil pemeriksaan paling lambat harisenin tanggal 10 Januari 2011. 31 Desember2010482/ADM/2010Mengajukan permohonan perpanjanganwaktu menanggapi SPHP dari 7 (tujuh) harimenjadi 14 (empat belas hari) karenaadanya hari libur akhir tahun.

AminSusilo mengatakan bahwa hari ini hariterakhir untuk menyampaikan tanggapantertulis atas SPHP, Penggugat menolak danmengingatkan bahwa pembahasan akhirhasil pemeriksaan adalah hari Senin tanggal10 Januari 2011 sesuai yang telahdisampaikan pemeriksa Sdr.

Penolakan atas Surat Nomor 482/ADM/2011 tanggal 31 Desember 2010perihal permohonan perpanjangan waktupenyampaian tanggapan tertulis SPHP dari7 hari menjadi 14 hari oleh Tergugat tidakdapat diberikan.2.

Jalan Mohamad Kahfi Il RT. 005/06No. 23, Jakarta Selatan, sebagai diuraikan dalam Sertifikat hak milik No.1139 Desa Ciganjur, Gambar Situasi No. 3676/1990 seluas 1.300 m2;dane Sebidang tanah hak milik, terletak di Jalan Mohamad Kahfi Il RT. 005/06No. 23, Jakarta Selatan, sebagai diuraikan dalam Sertifikat hak milik No.1138 Desa Ciganjur, Gambar Situasi No. 3675/1990 seluas 1.125 m2;Bahwa pada tanggal 9 Mei 2001 diantara Penggugat dan Tergugat telah dibuat surat perjanjian hutang piutang No. 009/SPHP

Bahwa Pasal II dari SPHP tersebut secara tegas menyatakanbahwa pembuatan surat perjanjian hutang piutang bukan berarti pihak pertamamelakukan pembelian rumah kepada pihak kedua (in casu Tergugat 1);Bahwa selain dari pada itu, Tergugat juga telan membuat danmenandatangani sebuah surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2001 yang padapokoknya menyatakan: buku Sertifikat hak milik No. 1139 atas nama Hj. Ny.Kadar Utari yang terletak di JI.

Dengan demikian Pengadilan NegeriJakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini(Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR;Dalam Rekonvensi:Bahwa berdasarkan surat perjanjian hutang piutang No. 009/SPHP/005/001 tertanggal 9 Mei 2001, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimengaku telan berhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun dengan jaminannya yang diserahkan kepadaPenggugat Rekonvensi/Tergugat

Dan atas hutangnya tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan pembayaran kembalikepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi baik hutangpokoknya sebesar Rp. 249.500.000, (dua ratus empat puluh sembilanjuta lima ratus ribu rupiah) maupun bunganya sesuai yang telahdiperjanjikan dalam surat perjanjian hutang piutang No. 009/SPHP/005/001 tanggal 9 Mei 2001;Bahwa sebagai akibat tidak dilaksanakannya pembayaran kemballipinjaman uang Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Konvensi kepadaPenggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut yang utangpokoknya sebesar Rp. 249.500.000, (dua ratus empat puluh sembilanjuta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sesuai yangdiperjanjikan yang tertuang dalam surat perjanjian hutang piutang No.009/SPHP/ 005/001 tanggal 9 Mei 2001, maka sudah jelas PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak lancar melakukanpengembalian pinjaman pada bank;Bahwa akibat dari ketidak lancarnya pengembalian pinjaman pada bankmaka sebagai

Pada saat tanggapan atas SPHP, Pemohon Banding tidak dapat merincimengenai jumlah pengeluaran biaya kepada karyawan yang bukan objek PPh Pasal 21 danyang merupakan objek PPh Pasal 21;bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas biayabiaya gaji,tunjangan, THR dan bonus yang diberikan sebagai penghasilan karyawan sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku;bahwa Pokok sengketa dalam pengajuan banding Pemohon Banding adalah koreksi atasObjek PPh Pasal 21 sebesar Rp 739.406.355,00bahwa

Fotokopi surat pengantar nomor 2039/SPHP.01.03/VII/2021 tanggal 28 Juli20221 dari Kementrian Agraria dan Tata Laksana Ruang/Badan PertanahanKabupaten Bogor, diberitanda bukti TK2;3. Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4/Desa Iwul, atas nama PTKuripan Jaya, diberitanda bukti TK3;4. Fotokopi surat pengantar nomor 2036/SPHP.01.03/VII/2021 tanggal 28 Juli20221 dari Kementrian Agraria dan Tata Laksana Ruang/Badan PertanahanKabupaten Bogor, diberitanda bukti TK4;5.

Fotokopi surat pengantar nomor 2035/SPHP.01.03/VII/2021 tanggal 28 Juli20221 dari Kementrian Agraria dan Tata Laksana Ruang/Badan PertanahanKabupaten Bogor, diberitanda bukti TK6;7.

Kuripan Raya, diberitanda bukti T11;Fotokopi surat Pengantar Nomor : 2039/SPHP.01.03/VII/2021, tertanggal28 Juli 2021 dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupupaten Bogor Provinsi Jawa Baratditujukan untuk Bapak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Bapak Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung, diberitanda bukti T12:Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4/Desa Iwul,

Kuripan Raya, diberitanda bukti T15;Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 2035/SPHP.01.03/VII/2021, tertanggal28 Juli 2021 dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupupaten Bogor Provinsi Jawa Baratditujukan untuk Bapak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Bapak Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung., diberitanda buktiT16;Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6/Desa Iwul,

Kuripan Raya, diberitanda bukti T17;Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 2038/SPHP.01.03/VII/2021, tertanggal28 Juli 2021 dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupupaten Bogor Provinsi Jawa Baratditujukan untuk Bapak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Bapak Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung, diberitanda bukti T18;Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7/Desa Iwul,

Natadirja IX Nomor 04 RT. 007 RW. 002, KelurahanJalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan bahwa: jangka waktu sejak SP2L disampaikan kepada Penggugat sampai dengandisampaikannya SPHP kepada Penggugat telah melebihi jangka waktu 6(enam) bulan; jangka waktu sejak SPHP disampaikan kepada Penggugat sampaidengan tanggal LHP tidak melebihi jangka

Terkait hal ini) SP3 nya memang belum dilakukan perubahan.Namun secara materi sebenarnya antara pemeriksa dengan Pemohon Bandingsudah samasama mengetahui bahwa yang dilakukan pemeriksaan adalah periode 1Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, ini dapat terlihat darikorespondensi selama pemeriksaan diantaranya permintaan dokumen, pembahasanSPHP, tanggapan SPHP dan semuanya adalah untuk 1 Januari 2008 sampaidengan 31 Desember 2008;bahwa dalam persidangan Terbanding mengakui ada kesalahan yaitu

Namun secara materi sebenarnya antara pemeriksa denganPemohon Banding sudah samasama mengetahui bahwa yang dilakukanpemeriksaan adalah periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.Ini dapat terlinat dari korespondensi selama pemeriksaan diantaranyapermintaan dokumen, pembahasan SPHP, tanggapan SPHP dan semuanyaadalah untuk 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;Terbanding mengakui ada kesalahan yaitu belum mengubah SP3, ini karenapada awalnya Terbanding mendasarkan pada SPT yang disampaikan

Gading Cempaka, Kota Bengkulu;Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan bahwa: jangka waktu sejak SP2L disampaikan kepada Penggugat sampaidengan disampaikannya SPHP kepada Penggugat telah melebihi jangkawaktu 6 (enam) bulan;Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1357/B/PK/Pjk/2021 jangka waktu sejak SPHP disampaikan kepada Penggugat sampaidengan tanggal LHP tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan; jangka waktu sejak SP2L disampaikan kepada Penggugat sampaidengan diterbitkannya SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)tidak melebihi jangka waktu 8 (delapan) bulan;Bahwa UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanantara lain mengatur sebagai berikut: Pasal 13 ayat (1)Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak

Rp181.608.073,00atas pembelian gedung dikoreksi Terbanding karena selain dikreditkan juga dibiayakanoleh Pemohon Banding dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2010;bahwa menurut Terbanding, walapun Pemohon Banding telah melakukan pembetulanSPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2010 yaitu dengan mengeluarkan Pajak Masukana quo sebagai biaya namun Terbanding tetap tidak mengakuinya dengan alasan bahwapembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2010 dilakukan setelah SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

) diterbitkan dan Pemohon Banding tidakmemenuhi klausul pembetulan atas kemauan sendiri;bahwa pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2010 a quo menurutTerbanding sematamata dilakukan Pemohon Banding hanya untuk menghindari sanksiatas kesalahannya yang telah ditemukan pada saat pemeriksaan sebagaimana tercantumdalam SPHP yang disampaikan pada tanggal 20 September 2011;bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan hasil pemeriksaan banding di Jakarta padahari Rabu tanggal tanggal 6 November 2013

96.980.941.217,00 (31.549.847.868,00) 65.431.093.349,00 KRONOLOGI TERBITNYA KEP530/PJ.07/2009 TANGGAL 07 JULI 2009Terbitnya SKPKB PPh Badan Nomor: 00012/206/06/092/08 tanggal 25 April 2008;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tanggal 31 Juli 2007Terbanding telah melakukan perneriksaan pajak atas SPT PPh Pajak Penghasilan Badantahun pajak 2006 dengan surat Nomor: PRIN142JWPJ.19/KP.0205/2007;Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

lazimnya;Bahwa surat tersebut mewajibkan Pemohon Banding menanggapi secara tertulisdisertai dengan data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu 7 hari sejakditerimanya surat tersebut;Bahwa apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak ditanggapi maka PemohonBanding dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;Bahwa batasan waktu ini sangat merepotkan dan merugikan Pemohon Banding,terutama karena sebagian besar data ada pada pihak Terbanding;Bahwa berikut ini adalah pospos dikoreksi yang ada pada SPHP

Koreksi dari Pemeriksa yang tidak disertai rincian dan penjelasan sebesarRp. 933.875.257,00bahwa koreksi sebesar Rp 933.875.257,00 tidak bisa Pemohon Banding terima;bahwa koreksi ini tidak ada pada SPHP tanggal 25 Februari 2008, PemohonBanding sudah menanyakan dasar dan rincian koreksi ini tetapi tidak pernahdijawab, oleh karena itu sampai dengan saat ini Pemohon Banding tidak bisarmengomentari karena tidak ada rincian, dasar perhitungan koreksi dan sumberangka koreksi serta penjelasan dari pihak

Koreksi dari Pemeriksa yang tidak disertai rincian dan penjelasan sebesar Rp.246.515.801,00bahwa sedangkan koreksi sebesar Rp. 933.875.257,00 tidak bisa PemohonBanding terima, dapat dilihat bahwa koreksi ini tidak ada pada SPHP tanggal 25Februari 2008, Pemohon Banding sudah menanyakan dasar dan rincian koreksiini tetapi tidak pemah dijawab, oleh karena itu sampai dengan saat init PemohonBanding tidak bisa mengomentari karena tidak ada rincian, dasar perhitungankoreksi dan sumber angka koreksi serta

Selanjutnya TermohonPK telah pula menyetujui kurs awal tahun tersebut danjuga kurs akhir tahun 2005 terbukti dengan Bukti PK1dan PK2 (Kertas Kerja Pemeriksa, SPHP dan SKP 2005);yang jelas hukumnya yaitu wajib untuk ditaati olehPemohon PK. Jadi Pemohon PK wajib untuk memakaikurs awal tahun 2006 sama dengan kurs akhir tahun 2005yang telah diakui dan disahkan oleh Termohon PKtersebut.

Tahun Pajak 2007;Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2009, Penggugat menerima Surat PerintahPemeriksaan Nomor Prin306/WPJ.04/KP.1005/2009 tanggal 22 Juni 2009;Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2010, Penggugat menerima Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor 17/WPJ.04/KP. 1000/2010 tanggal 25 Januari 2010;Bahwa, didalam SPHP dicantumkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 sebesar Rp 16.611.446.907,00;Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2010, Penggugat telah menandatangani SuratTanggapan

Pada tanggal 25 Januari 2010, Pemohon menerima Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor 17/WPJ.04/KP.1000/2010 tanggal 25Januari 2010. Dalam SPHP dicantumkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Pasal 26 sebesar Rp 16.611.446.907,00;8. Pada tanggal 25 Januari 2010, Pemohon telah menandatangani SuratTanggapan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan danLampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Putusan Nomor 928/B/PK/PJK/2015 09Mei11 Pengiriman dokumen ke dua16Jun11 SPHP diterbitkan SPT PPN Pembetulan dianggap tidak disampaikan21Jun11 Pengiriman dokumen ke tiga23Jun11 Surat Tanggapan atas SPHP disampaikan27Jun11 SKP diterbitkan Bahwa time table di atas memperlihatkan bahwa pengiriman/peminjamanpertama dokumen pemeriksaan kepada pemeriksa terjadi pada tanggal 7September 2010 dan dokumen tersebut hanya berupa Laporan Audit, BukuBesar Jan Des 2009, Chart of Account serta Mapping SPT PPN Jan

perundangundanganperpajakan;Bahwa menunjuk Pasal 10 (c) tersebut di atas, jelas pemeriksaan tidakdapat diterima berdasarkan asumsi atau perkiraan semata yang tidak ada dasarhukumnya apalagi menggunakan asumsi penjualan Februari2005 untuk menentukan penjualan Februari 2003 (selisih 2 tahun);Bahwa karena itu Penggugat tidak pernah mengakui/menyetujui adanyahutang pajak sejumlah tersebut;Bahwa Pemeriksaan tidak diakhiri oleh closing conference dan jugaPenggugat belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

peraturan perundangundanganperpajakan;Menunjuk Pasal 10 (c) tersebut di atas, jelas pemeriksaan tidakdapat diterima berdasarkan asumsi atau perkiraan semata yangtidak ada dasar hukumnya apalagi menggunakan asumsipenjualan Februari 2005 untuk menentukan penjualan Februari2003 (selisih 2 tahun);Karena itu kami tidak pemah mengakui/menyetujui adanya hutangpajak sejumlah tersebut;Pemeriksaan tidak di akhiri oleh closing conference dan juga kamibelum pernah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

menurut Terbanding, koreksi dilakukan berdasarkan ekulisasi SPTMasa PPH pasal 4 ayat (2) dengan Laporan Keuangan (SPT PPh Badan);Bahwa atas selisih ekualisasi diterbitkan SKPKB sebagai berikut : Keterangan Jumlah( Rupiah )Dasar Pengenaan Pajak 2.250.828.526PPh Pasal 4 ayat (2) terhutang 177.968.486Pajak yang dapat dikreditkan 163.521.766Pajak kurang dibayar 14.446.720Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP 6.067.622Pajak yang masih harus dibayar 20.514.342 Bahwa dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

) dapatdiketahui bahwa berdasarkan ekualisasi dari SPT PPh Badan denganakunakun yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2) Final yaitu Rentand Property dan Prepaid Rent, terdapat objek PPh pasal 4 ayat (2) yangbelum dilaporkan sebesar Rp. 144.467.188, dimana Terbandingberpendapat bahwa atas objek pajak tersebut belum dilaporkan olehPemohon Banding didalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) PPh pasal 4 ayat (2) Final sehingga mengakibatkan pajakkurang disetor dan dilaporkan dan sanksi penalty

;Bahwa salah seorang pemeriksa mengatakan Pemohon Banding tidakkooperatif sehingga mendorong pemeriksa untuk membuat SPHP. KomentarPemohon Banding bagaimana Pemeriksa menilai Pemohon Banding tidakkooperatif padahal jauh jauh hari di tahun 2006 pemeriksa sebelumnyameminta data dan telah Pemohon Banding penuhi sepenuhnya dan tidak adalagi permintaan, jadi bagaimana pemeriksa pengganti mengatakan PemohonBanding tidak kooperatif?

;Sunset PolicyBahwa Pemohon Banding telah melakukan pembetulan SPT dan masukmelalui program Sunset Policy pada tanggal 18 Desember 2008, tetapipemeriksa tetap menerbitkan SKPKB pada tanggal 23 Desember 2008 yangtelah diterima tanggal 5 Januari 2009, Pemohon Banding mendapat kesansepertinya Pemeriksa memaksakan menyelesaikan proses pemeriksaan dantidak ikhlas bila Pemohon Banding menggunakan hak Sunset Policy sehinggaSPHP dipaksa terbit dan Pemohon Banding harus temui pemeriksa untuk tandatangan SPHP

No : 87 C/PK/PJK/2008Kami memperoleh surat peringatan yang menurut fiskus masih belummengirim data (terlampir 5)Tanggal 25 Januari 2005Kami kembali menerima surat peringatan yang ke2 (lampiran 6)Tanggal 13 Mei 2005Keluaran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yangmenyatakan bahwa Peredaran Usaha Kami sebesar Rp. 496.250.000,padahal menurut kami sebesar Rp. 71.324.000, (lampiran 7)Tanggal 25 April 2005Kami ajukan Surat Keberatan atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) yang menurut

tanggal 27 Maret 2012tersebut dengan alasan sebagai berikut:Bahwa kronologi sejak pemeriksaan hingga diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor KEP513/WPJ.24/2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan tanggal 27 Maret 2012;Bahwa terhadap Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Perintah PemeriksaanPajak Nomor PRINT203/WPJ.04/KP.0805/2010 tanggal 19 Juli 2010;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkan PemberitahuanHasil Pemeriksaan (SPHP

) melalui Surat Nomor Pem333/WPJ24/KP.080/2010tanggal 23 Desember 2010;Bahwa berkenaan dengan koreksi PPh Badan, dari SPHP tersebut diketahuibahwa Pemeriksa melakukan koreksi sebagai berikut:Bahwa Peredaran Usaha dilakukan koreksi sebesar Rp 30.853.595.190,00.Koreksi dikarenakan pemeriksa menghitung kembali besarnya penghasilanterhadap transaksi hubungan istimewa sesuai dengan UU PPh Pasal 18 ayat 3;Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi terhadap penjualan ekspor denganmemperbandingkan transaksi yang

perpajakan sehingga mencederai kepastianhukum, sehingga harus dibatalkan;Bahwa dengan diubahnya dasar koreksi Pemeriksa tersebut oleh PenelitiKeberatan, menunjukkan bahwa dasar koreksi Pemeriksa adalah tidak benar dantidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan sehingga koreksiPemeriksa seharusnya dibatalkan;Bahwa dengan tabel di bawah akan lebih jelas dapat diketahui perubahan dasarkoreksi oleh Pemeriksa dan kesimpulan Peneliti Keberatan tersebut, yaitusebagaimana disebutkan dalam SPHP

dan SPUH sebagai berikut: SPHP Nomor: Pem333/ SPUH No. 936/WPJ.24/WPJ.24/KP.080/2010; 2012Catatan: Berkenaan dengan Daftar Temuana.

Terdapat Hubunganistimewa di bidangmanagement antara PT.Indonesia Dwi Sembilandengan Alliance One(A01) sebagaiman diaturdalam Pasal 18 ayat 4 UU Dari SPHP dan SPUH tersebutdapat diketahui bahwa terjadiperubahan dasar koreksiberkenaan dengan peredaranusaha sebesarRp30.853.595.190. Perubahandasar koreksi adalah sebagaiberikut:(1) Dasar koreksi pemeriksaterhadap penjualan ekspor Halaman 8 dari 30 halaman.