Ditemukan 2060 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hein hed heri hamid hadi hedi head heidy heidi hend haid
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 1 Maret 2017 — Ir. ICHSAN SUAIDI
151 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebab unsur SetiapOrang merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdirisendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atasperbuatan sebagaimana dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum(JPU) dalam surat tuntutannya ;Dengan perkataan lain, terbukti atau tidaknya unsur Setiap Orangharuslah terlebin dahulu dikaitkan dengan perbuatan yangdidakwakan apakah perbuatan itu benar dilakukan oleh Terdakwadan apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau bersifatmelawan hukum (wederrechtelijk heid
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 28/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terbanding/Terdakwa : HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
153 — 139
  • fakta hukum sebagaimana tersebut diatas.Bahwa juga menurut hemat kami kendatipun ada putusan MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakahmemedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalammemaknai perbuatan Melawan Hukum Materiil, selayaknya akan terlebihdahulu mengkaji dari Segi teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi MahkamahAgung RI.Bahwa selanjutnya dapat juga kami uraikan bahwa apabila berpedomanpada Asas Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk heid
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Maret 2013 — MUH. AMIN SALEH, SH
81 — 118
  • Paham yang kedua adalah paham negative yang mengartikanwederrechtelijk sebagai * niet steunend op het recht atau tidak berdasarkanhukum ataupun sebagai zonder bevoegd heid atau tanpa hak.Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, kata wederrechtelijk harus diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum atau sebagai instrijd met het recht in het algemeen atau sebagai bertentangan dengan hukumpada umumnya.Menimbang, bahwa Prof.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN KISARAN Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN Kis
Tanggal 28 Mei 2015 — 1. Budiono Halim 2. Hendry Sutardyn 3. Eddy Suryadi 4. Wilian
74 — 29
  • Prabha Yogya adalah perbuatan melawan hukum(woderrech telijk heid) yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku antara lain UndangUndang Republik Indonesia71Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Jo.
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Putus : 22-12-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN PALOPO Nomor 387/PID.SUS/2014/PN.PLP
Tanggal 22 Desember 2014 — Sanusi Alias Sanu Alias Uci Bin Dg. Mangiri
71 — 29
  • alasanalasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa(onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasanalasan lain yang dapatmengecualikan rtlchfcs1 af1 ItrchfcsOflcf1lang1053langfe1033langnp1053insrsid1390906charrsid12193753 rtlchfcs1af1 ltrchfcsO f1lcf1lang1053langfe 1033langnp1053insrsid7414200charrsid 12193753Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (rtlchfcs1 af1 ItrchfcsOiflcf1Mang 1053langfe 1033langnp1053insrsid7414200charrsid 12193753 toerekendstrafbaar heid
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 23 Januari 2013 — JAMALUDIN Als. DUGOK Bin M. GADE
366 — 163
  • Unsur Yang secaramelawan hukum memasukkanke Indonesia,membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan ataumencoba menyerahkan, menquasai, membawa, mempunyai persediaanpadanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, menyangkut,menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ked an / atau dari Indonesia ;Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formal (formalewederrechtelijk heid), pengertian ini ialah secara tegas dalam undangundangdisebut bahwa perbuatan itu bertentangan dengan undangundang.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 22-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Pasami Warey Rumpaisum, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Vinsensius Gidu Awi Alias Vinsensius Gidu
190 — 93
  • Bahwa jika berpedoman terhadap asas perbuatan Melawan Hukum(wedderrechtelijk heid), dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua)pembagian yaitu Formeele Wederrechtelijk yang bersumber pada normalegislasi atau bersumber pada undangundang atau tepatnya mengartikanmelawan hukum adalah lebih dititikoeratkan pelanggaran terhadap peraturanperundangundangan tertulis saja atau harus memenuhi syaratsyarat formildan Materiele Wederrechtelijk yang bersumber pada norma dan doktrin jugayurisprudensi yang mengartikan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 27/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 16 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terbanding/Terdakwa : M. INSAN KERENINGRAT .
136 — 66
  • Putusan Nomor 27/PID.SUSTPK/2020/PT MKSBahwa juga menurut hemat kami kendatipun ada putusan MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakahmemedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalammemaknai perbuatan Melawan Hukum Materiil, selayaknya akan terlebihdahulu. mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun YurisprudensiMahkamah Agung RI.Bahwa selanjutnya dapat juga kami uraikan bahwa apabila berpedomanpada Asas Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk heid
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2012 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Mei 2013 — Pidana Korupsi - RICKSY PREMATURY
285 — 146
  • menurut Mahkamah Konstitusipemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatanmelawan hukum formil semata ;Bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 juli2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani PutusanMahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatanmelawan hukum materiil, akan terlebin dahulu mengkaji dari segi teorihukum, doktrin maupun Yurisprudensi MA RI ;Bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum(wederrechtelijk heid
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 25-10-2019 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 516/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. TUNAS GRAHA SERVINDO
Tergugat:
1.ANDRIYANTO, SE.,MM
2.PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK
184 — 80
  • Nomor 213 K/Sip/ 1979 tanggal 27 Januari 1981 yang pada pokoknya menegaskanPenggugat sudah tidak memiliki kedudukan (hoedanig heid) atau tidakmempunyai kedudukan legitima persona standi in judicio dikarenakantelah beralinnya hak kepemilikan atas objek sengketa ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat meyakiniterhadap gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formildalam bentuk exceptio in persona dengan alasan diskualifikasi inperson, dikarenakan Penggugat tidak memiliki alas hak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 12-10-2011 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 20-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 551/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Oktober 2012 — PURWANTO RAHARDJO, MULJO HARDJO RAHARDJO, JUNIUS P RAHARDJO, M E L A W A N TIM LIKUIDASI PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL CQ PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL, IRAWAN SALIM, LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO,
126 — 65
  • walaupun terdiri daribeberapa lokasi dan suratsurat tanah namun saling bertalian erat dalam suatuperistiwa hukum yang diajukan secara bersamasama dalam suatu suratgugatan Nomor : 81/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst ;Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia N0O.575 K/Pdt/1983, dan NO. 880 K/Sip/1970 dijelaskanantara lain: meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yangdiperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai manfaat dari segiacara (proses doelmatig heid
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.SANDHY HANDIKA, SH
2.ASVERA PRIMADONA, SH
3.APRI GUNO PUTRANTIO
4.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
JUFRIZAL Bin YAKUP
187 — 54
  • Bahwa karena ini terkait dengan suatu kejahatan yang terkait denganharta kekayaan, kualifikasi dilknya seperti itu, yang kedua bahwa perbuatanpenggelapan adalah suatu perbuatan menghalangi hak keperdataan, mautidak mau unsur melawan hukum ini bisa kita kaitkan dengan pemaknaanwedertelijk heid yang termasuk juga dengan onrechtmatigdaad, sehinggamelawan hukum dalam arti perdata dan pidana menjadi penting.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 26-05-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
WOOSLY SIMBOLON
Tergugat:
1.RAMLI SIMBOLON
2.MISDELINA SIMBOLON
3.HERLINCE SIMBOLON
67 — 38
  • Tentang Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalammengajukan gugatanMenimbang, bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyekhukum / pihak yang bersangkutan / pihak yang berhak / berwenang dan pihakyang mempunyai kepentingan untuk memperoleh / mempertahankan haknyaberdasarkan ketentuan hukum / undangundang yang berlaku, sehingga setiapPenggugat haruslah memiliki kedudukan (hoedanig heid) atau mempunyalkepentingan (/egitime persona stand in judicio) dalam mengajukan gugatan aquo;Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-08-2008 — Upload : 06-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713K/PIDSUS/2008
Tanggal 28 Agustus 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PACITAN ; DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF ; H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, dkk.
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukan oleh para Terdakwa adalah bukanpertimbangan hukum akan tetapi merupakan pertimbangan sosiologisdan lebih bersifat pada asumsi pribadi Majelis Hakim.Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya padasaat menjatuhkan putusan di tingkat Banding tidak menyebutkansecara tegas apakah perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatanyang melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik ataukahtidak, khususnya mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap asaskepastian hukum (rechts zeker heid
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 26/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terbanding/Terdakwa : MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
134 — 67
  • fakta hukum sebagaimana tersebut diatas.Bahwa juga menurut hemat kami kendatipun ada putusan MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomaniputusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatanMelawan Hukum Materiil, selayaknya akan terlebin dahulu mengkaji dari Segi teorihukum, doktrin maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Bahwa sSelanjutnya dapat juga kami uraikan bahwa apabila berpedoman padaAsas Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk heid
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 13-10-2011 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 552/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 25 September 2012 —
188 — 32
  • walaupun terdiri dari beberapa lokasi dan suratsurat tanahnamun saling bertalian erat dalam suatu peristiwa hukum yang diajukan secara bersamasama dalam suatu surat gugatan Nomor : 81/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst ;Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.575 K/Pdt/1983, dan No. 880 K/Sip/1970 dijelaskan antara lain: meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanyaHIR, namun untuk mewujudkan tercapai manfaat dari segi acara (proses doelmatig heid
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2319 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — AUGUSTINE ESTHER, SH DKK VS HJ.SUWARTI
189 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sun Motor,para ahli waris Almarhum Bapak Sundoro Hosea, dan Ny.Sumiharti (Titik Soto Bangkong) adalah pihakpihak yangmempunyai kedudukan (hoedanig heid) dan mempunyaikapasitas (/egitima persona standi in judicio) atas obyek gugatanPara Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi);Bahwa Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku, karena dalam diktum putusannya pada huruf (e)yang berbunyi menghukum Tergugat dan siapapun yangmendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah danbangunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Februari 2012 — DJOKO SOEGIARTO TJANDRA
2419 — 3761 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengamati materiele daad di atas, JPU telah memberikanperumusan materiele heid secara keliru sebagai perobuatan berlanjut, karenafaktafakta yang diuraikan sebagai materiele daad pada Dakwaanmengandung kekeliruan presepsi dengan mencampuradukkan makna delikberlanjut atau Voorgezette Delict dengan delik terus menerus atauVoortdurend Delict.
    Mengamati materiele daad di atas, Jaksa Penuntut Umum telahmemberikan perumusan materiele heid secara keliru sebagai perbuatanberlanjut, karena faktafakta yang diuraikan sebagai materiele daad padaDakwaan mengandung kekeliruan persepsi dengan mencampuradukkanmakna delik berlanjut atau voorgezette delict dengan delik terus menerusatau voortdurend delict.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 06-12-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 667/Pdt.G/2016/PN Bks
Tanggal 18 Mei 2017 — 1. Nama : TARMAN BIN H. KIMAN 2. Nama : SARKINAH BINTI H. KIMAN 3. Nama : DEDEH MARWATI BINTI H. KIMAN 4. Nama : EMAR MARTINAH BINTI H. KIMAN 5. Nama : HJ. ICIH BINTI H. BAHRUDIN 6. Nama : H. ENGKOS BINTI H. BAHRUDIN 7. Nama : HJ. NESIH BINTI H. BAHRUDIN 8. Nama : H. YUSUF BIN H. BAHRUDIN disebut sebagai ” PARA PENGGUGAT; L a w a n 1) IYAN, sebagai TERGUGAT I; 2) JUAR, sebagai TERGUGAT II; 3) JUHANDA, sebagai TERGUGAT III; 4) Camat Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Timur, sebagai TURUT TERGUGAT I; 5) Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bekasi, sebagai TURUT TERGUGAT II; D a n PT. LIPPO CIKARANG (Tbk), sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
156 — 46
  • Gemis aanhodanig heid yaitu. orang yang ditarik atau yangdidudukkan sebagai Para Tergugat tidak tepat, misalnya direkturperusahaan digugat secara pribadi;c.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 13-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 54/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 12 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : MARFUAH Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HENI LESTARI Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : HJ. ELINA MIRZA Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : RIZA JUNAEDI Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : RATNA DEWI Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : RINI PUSPASARI Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat VII : SARJONO Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat VIII : ROSITA Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat IX : ROSIANA Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : H. TUKIRIN SURYO ADINAGORO, S.E Diwakili Oleh : FAHRIZAL SIREGAR, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN PANCA BHAKTI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
94 — 54
  • Bahwa, Point 2 dalam Repllk Para Penggugat mendalilkan terhadapkedua sertipikat telah tumpang tindih, adalah bukan merupakankewenangan dan bukan menjadi urusan Para Penggugat;Menurut pendapat kami Penasehat hukum Tergugat IIPembanding:Asas praesumption iusta causa atau rechmatig heid;"Setiap keputusan pejabat selalu harus dianggap sah (rechmatigheid) scbelum adanya pembatalan; Asas ini tersurat dan tersiratdalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986";(Apakah dalam perkara a qou ini sudah