Ditemukan 2181 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1627 1387 1087 1187 1587 1987 1607 1287 16887
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 18-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 25-10-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 161/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 9 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat I : TOGI MANGUNSONG
Terbanding/Penggugat I : HOTMAN MANURUNG
Terbanding/Penggugat II : JUNTORA MANURUNG
Terbanding/Penggugat III : LUSERIA BR OP SUNGGU
Terbanding/Penggugat IV : WAHIDIN TUMANGGOR
Terbanding/Penggugat V : YUSMAR MANURUNG
Terbanding/Penggugat VI : NURMALA SIREGAR
Terbanding/Penggugat VII : RUBIANA Br GINTING
Terbanding/Penggugat VIII : EDMON HEPI SITEPU
Terbanding/Penggugat IX : RETNO SARI SITEPU
Terbanding/Penggugat X : NORMEN TARIGAN
Terbanding/Penggugat XI : RUSLI BARUS
Terbanding/Penggugat XII : MAYANG SARI SEMBIRING
Terbanding/Penggugat XIII : YOSERIZAL
Terbanding/Penggugat XIV : MAHYUDAN
Terbanding/Penggugat XV : ZAINI S
Terbanding/Penggugat XVI : IRWANDI
Terbanding/Penggugat XVII : ERWIN
Terbanding/Penggugat XVIII : CANDRA
Terbanding/Penggugat XIX : SUDIRMAN
Terbanding/Turut Tergugat : SUGIONO HARIANTO, S.H., M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat II : YOWEL BARANSANO ALS WILLY
Turut Terbanding/Tergugat III : HENRY ALFIANDI
Turut Terbanding/Tergugat IV : DARMANTO
66 — 36
  • Ginting =100 Meter.Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan =100 Meter.vide bukti Surat PenggugatVIl yang diberi tanda (bukti PVII 1b) ;C) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 590/1687/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, adapun tanah tersebut denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Parit =200 Meter. Sebelah Selatan berbatasan denganEdmond Sitepu =200 Meter. Sebelah Barat berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting =100 Meter.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-05-2010 — Upload : 18-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1514 K/Pdt/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — YAYASAN SAWERI GADING atas Nama SUDHARMA, ;Drs. HENDRIK H. LUMANAUW
85 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim Tingkat Pertama telah mengetahui bahwaPemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan mendalilkan bahwa : Ada atautidak adanya asas Nebis In Idem tidak sematamata ditentukan oleh parapihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberistatus tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dantelah mempunyai kekuatan hukum dan alasan adalah sama, namun daliltersebut dituangkan dalam bagian Konpensi bukan dalam Eksepsi ;Dengan memperhatikan :1)Yurusprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1687
Pengadilan MS Simpang Tiga Redelong Perdata Agama
Register : 02-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 05-12-2019
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 0198/Pdt.G/2015/MS.STR
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 26
  • Akan tetapi bagi para pihak jika dikehendakiHalaman 31 dari 73 HalamanPutusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/MSSTRbuktibukti yang cukup tentang terjadinya peralinan hak itu, maka sebaiknyapemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan;Bahwa, berbeda halnya dalam KUH Perdata adanya ketentuan bahwadalam melakukan hibah harus dilakukan dalam akta otentik atau akta notaris,sebagaimana diatur dalam Pasal 1682, bahwa tiada suatu penghibahan pun,kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 Nopember 2014 — M. ZAIRIN
130 — 54
  • Lampiran 2 : surat nomor 1687/MenhutVII/1996 tanggal26 Nopember 1996 perihal Persetujuan penggunaankawasan hutan untuk pengembangan Kota Mandiri PT.BUKIT JONGGOL ASRI sebanyak 2 lembar.3. Lampiran 3 : surat nomor 794/MenhutV II/1997 tanggal 9Juli 1997, Perihal : Persetujuan penggunaan kawasanhutan (areal tambahan) untuk pengembangan KotaMandiri PT. BUKIT JONGGOL ASRI, yang ditandatanganioleh Menteri Kehutanan DJAMALUDIN.21.
    digunakan untuk prosesanalisis tukar menukar oleh PT BJA, namun pada tahun 2012 ternyataada IUP, jadi sebenarnya sudah ada rapat pada Agustus 2010, yangseharusnya tidak muncul IUP tetapi masih muncul IUP.Bahwa Saksi pernah menerbitkan surat dengan Nomor : S. 1449/VIlKUH/2013 yang isinya menegaskan bahwa lokasi kawasan hutan PT BJAtidak dimungkinkan lagi diterbitkan izin penggunaan kawasan hutandengan mendasarkan pada Surat Menteri Kehutanan Nomor:1327/MenhutVII/95 tanggal 12 September 1995 dan Nomor:1687
    Lampiran 2 : surat nomor 1687/MenhutVII/1996 tanggal 26Nopember 1996 perihal Persetujuan penggunaan kawasanhutan untuk pengembangan Kota Mandiri PT. BUKITJONGGOL ASRI sebanyak 2 lembar.3. Lampiran 3 : surat nomor 794/MenhutVII/1997 tanggal 9 Juli1997, Perihal : Persetujuan penggunaan kawasan hutan(areal tambahan) untuk pengembangan Kota Mandiri PT.BUKIT JONGGOL ASRI, yang ditandatangani oleh MenteriKehutanan DJAMALUDIN.4.
    Lampiran 2 : surat nomor 1687/MenhutVII/1996 tanggal26 Nopember 1996 perihal Persetujuan penggunaankawasan hutan untuk pengembangan Kota Mandiri PT.BUKIT JONGGOL ASRI sebanyak 2 lembar.3. Lampiran 3 : surat nomor 794/MenhutVII/1997 tanggal9 Juli 1997, Perihal : Persetujuan penggunaan kawasanhutan (areal tambahan) untuk pengembangan KotaMandir PT. BUKIT JONGGOL ASRI, yangditandatangani oleh Menteri Kehutanan DJAMALUDIN.4.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 23 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
157 — 111
  • Buton Utara.MoU Nomor : 550/1687 ; Nomor : 1745a/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPMUHO tentang kegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup(DPLH) Terminal di Kab. Konawe Selatan.MoU Nomor : 550/1690 ; Nomor : 1743b/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPMHalaman ke 32 dari 247 halaman.
    MoU Nomor : 550/1687 ; Nomor : 1745a/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPM UHO tentangkegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terminaldi Kab. Konawe Selatan.5. MoU Nomor : 550/1690 ; Nomor : 1743b/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPM UHO tentangkegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terminal diKab. Buton Tengah.
    Buton Utara.> MoU Nomor : 550/1687 ; Nomor : 1745a/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 tentang kegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)Terminal di Kab. Konawe Selatan.> MoU Nomor : 550/1690 ; Nomor : 1743b/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 tentang kegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)Terminal di Kab. Buton Tengah.
    Buton Utara.MoU Nomor : 550/1687 ; Nomor : 1745a/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPM UHO tentangkegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terminal diKab. Konawe Selatan;MoU Nomor : 550/1690 ; Nomor : 1743b/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPM UHO tentangkegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terminal = diKab.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 31-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 01-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 180/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 7 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : SAMSU Diwakili Oleh : SAMSU
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat IV : CAMAT KECAMATAN ANGGANA
Terbanding/Tergugat II : BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat III : KEPALA BALAI PEYULUHAN PERTANIAN , PERIKANAN DAN KELAUTAN
27 — 13
  • Undangundang tidak mengakui lainlainhibah selain hibahhibah antara orangorang yang masih hidup.Dasar hukum proses penghibahan menurut hukum positif diatur dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata pasal 1682, yaitu: Tiada suatu hibah,kecuali vans disebutkan pada pasal 1687. dapat, atas ancaman batal,dilakukan selainnya denean suatu akta notaris, vam aslinya di simpan olehnotaris itu.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Tanah
Register : 17-10-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Bau
Tanggal 11 April 2017 — PENGGUGAT - H. LA ODE MUSNAWIR, S.Sos, MSi - MURSIDAH, S.Pd - MUSAKTI, S.Pi - MUSRIFAH NAFII, S.Pd - MARDIANA, S.Pd - HARDIN NAFII, S.Gz - VIVIANTI NAFII, S.Pi TERGUGAT - Hj. ROSLINA RAHIM - L.M. HAMUNI - HAMISU - KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) - KEPALA KELURAHAN WAMEO
134 — 70
  • mepertimbangkanapakah dalam proses hibah dimaksud telah bertentangan dengan syarat formil dansyrat materil pemberian suatu hibah ;Halaman 44 dari 67 Putusan No: 29/Padt.G/2016/PN.Bau Menimbang, bahwa syarat formil sebagai syarat sahnya suatu hibah danakibat berlakunya hibah bagi para pihak harus dilakukan dengan akta notaries,sebagai mana diatur dalam pasal 1683 jo pasal 1682 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa dalam pasal 1682 KUHPerdata telah di jelaskan bahwa tiada suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam pasal 1687
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 4/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 20 Maret 2019 — -. MUHAMMAD THASYRIF DAENG MABATU VS -. SARIFAH, DKK
220 — 134
  • Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT KPGMenimbang, bahwa karena hibah itu adalah sama dengan suatu pemberian,maka melekat sifat cumacuma atau tanpaimbalan atau tanpa beban apapun;Menimbang, bahwa karena hibah adalah suatu pemberian, maka pemilikobjek hibah dapat memberikan kepada siapapun termasuk kepada anaknyakarena hibah hanya dilarang antara suamiistri selama perkawinan (pasal 1678KUH Perdata/BW);Menimbang, bahwa pasal 1682 KUH Perdata/BW menyebutkan bahwasuatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1775 K/PDT/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dk. VS PT SADANG SARI, dahulu bernama PERSEROAN "BOUW EN HANDEL MAATSCHAPPIJ SADANG SARI N.V. Ditulis juga "N.V. BOUW MAATSCHAPPIJ SADANG SARI, dkk.
137 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan ZegelHibah tanggal 28 April 1959 hanyadiendorse oleh Kepala KantorPendaftaran dan PengaluasanPendaftaran Tanah tertanggal 15 Juli 1961yang bukan notaris, sehingga harusdinyatakan batal demi hukum (null andvoid).Pasal 1682 selengkapnya berbunyisebagai berikut:Tiada suatu penghibahan pun kecualitermaksud dalam Pasal 1687 dapatdilakukan tanpa akta notaris, yang minutHalaman 23 dari 130 hal. Put.
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama
Register : 09-05-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 21-07-2023
Putusan PA KEBUMEN Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Tanggal 20 Juli 2023 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 79
  • Sodri dan Sebelah Barat berbatasan dengan Diroh;

    3.2. Tanah sawah pertanian Leter C Nomor 1687, Nomor Persil: 12, luas 470 Meter persegi, atas nama Pemegang Hak Rohyani, yang terletak di Desa Tambakprogaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Basiran, Sebelah Timur berbatasan dengan Maryoto, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Aren dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kurnia Fatmanto;

    3.3. Tanah pekarangan

    Leter C Nomor 1687, Nomor Persil 46 a, luas 160 Meter persegi atas nama Pemegang Hak Rohyani, yang terletak di Desa Tambakprogaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Timur berbatasan dengan Yusman, Sebelah Selatan berbatasan dengan Wiji Sukensih dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kosim;

    3.4. Satu unit Sepeda Motor, merek Honda, type NF 125 SD, Nomor Polisi B-6204-KJE, Tahun Pembuatan 2006, Isi Silinder

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-01-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1238 K/Pdt/2009
Tanggal 20 Januari 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DKK ; Ahliwaris Almarhum AZIS MANSYUR, DKK
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1238K/Pdt/2009620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember1999, bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadil iperkara tersebut adalah Pengadilan TataUsaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;dan Periksa putusan Mahkamah Agung RI No.1687 K/Pdt/1998, tanggal 29 September1999, pembatalan sertifikat harusditujukan kepada Pengadilan Tata UsahaNegara, bukan Pengadilan Negeri;GUGATAN ERROR
Pengadilan PN TABANAN Pidana Khusus
Register : 11-01-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 09-08-2023
Putusan PN TABANAN Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tab
Tanggal 31 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.ANAK AGUNG GEDE HENDRAWAN, SH.
2.Siti Roza Amelita, SH
3.ADISTI PRATAMA FEREVALDY,SH
Terdakwa:
G. P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI
65 — 51
  • Asli Bilyet Simpanan Deposito Berjangka nomor: 1687/DEP/BSB/XII/2019 atas nama: Ni Nyoman Hendradewi Setiasa senilai Rp.500.000.000,00.
  • Asli Bilyet Simpanan Deposito Berjangka nomor: 0163/DEP/BSB/II/2018 atas nama: Desak Made Mariani senilai Rp.200.000.000,00 dan Asli Bilyet Simpanan Deposito Berjangka nomor: 1780/DEP/BSB/X/2020 atas nama: Desak Made Mariani senilai Rp.150.000.000,00.
Pengadilan PN TANJUNG Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Tjg
Tanggal 26 Februari 2021 — Penggugat:
SET ENUS YUNEAS MEBAS, SE., M.IP
Tergugat:
1.MAYAH BiNTI MASTAR
2.RUSIDA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH KELURAHAN MABUUN
145 — 41
  • selaku anak kandungnya.Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah (PP 24/1997), akta hibah wajib dibuat dalam bentuk tertulisdari Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdata yang berbunyiTiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapatdilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan padanotaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
TJITRA BINTORO alias TJOA TJITRA BINTORO
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
Turut Tergugat:
HARTONI JAYA BUANA
112 — 30
  • PUTUSAN MA No. 1687 K/PDT/1998 tanggal 29091999.Kaidah Hukum: Putusan Pengadilan Usaha Negara yang telahMempunyai Kekuatan Hukum Tetap, kemudian diajukan sebagaibukti surat dalam persidangan di Pengadilan Negeri, adalahmerupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan bukti Sempurna,sehingga diktum yang tercantum dalam putusan PTUN tersebutharus diterima sebagai suatu kebenaran oleh Pengadilan Negeri.C.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 63/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. SINARMAS WISESA
Terbanding/Penggugat : ACHMADSYAH
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
95 — 37
  • Pelanggaran hukum lainnya yang terjadiadalah segel hibah (vide bukti P3) dari Seman kepada Darmansyah tersebuttidak sah secara hukum, karena bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 1682 Kitab UndangUndangHukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :Tiada suatu penghibahan pun kecuali dalam pasal 1687 dapat dilakukantanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notarisdan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.Bahwa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 500/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : IRMA OCTAVIANI TJANDRADINATA
Terbanding/Penggugat : HUSIN HALIM ALIAS HUSIN HAKIM LIM
Terbanding/Turut Tergugat I : CENDRAWATI HALIM ALIAS CENDRAWATI HALIM LIM
Terbanding/Turut Tergugat II : Diastuti, S.H.,
Turut Terbanding/Tergugat II : SHUJENY HALIM LIM ALIAS SUYENI HALIM
228 — 96
  • BDGTiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapatdilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpanpada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidaksah.Dari beberapa ketentuan yang mengatur keabsahan suatu hibah, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh alm HASANSUNARDI HALIM yang telah memberikan hibah kepada IRMA OCTAVIANITJANDRAWINATA (Terbanding semula Tergugat 1) atas harta bendanyasudah sesuai
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
Muliana Gunadi, SE
Tergugat:
1.ARIE INDRA MANURUNG
2.PT CAHAYA AGUNG MAKMUR
3.TAN SUSY, S.H
4.MADI WIDJAYA MIHARDJA, S.H., M.Kn
129 — 86
  • peralihan hak karena Penggabungan atau peleburan dan pemindahan haklainnya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peralihan hak atas tanahmelalui Hibah berdasarkan pasal 1666 KUHPerdata yaitu suatu penanjiandengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya, dengan Cuma Cuma dan dengantidak dapat ditarik Kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluansipenerima hibah yang menerima penyerahan itu;Menimbang, bahwa dalam pasal 1682 KHUPerdata disebutkan bahwaTiada suatu Hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 10-01-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
1.EDDI YANTO
2.SAIRUN
3.RASIKIN als RASIKIN
4.JUMONO
Tergugat:
1.AHMAD GUNTUR SETIAWAN
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
70 — 5
  • Didalam Pasal 1682 KUHPerdata dijelaskan bahwa: "Tiada suatupenghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukantanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan padanotaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidaksah.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 29-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 62/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
1.AHMADI
2.KARMITA
3.SARDIO
4.RAHMATULLAH
5.SUPPIAN
6.SUHADI
7.NAHARI
8.SARIKUN
9.MARLIS
10.KARSINAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
PT. TUNAS JAYA NEGERIKU DIWAKILI OLEH SUKHBINDER SINGH, S.E.
171 — 165
  • . ;.Nelly dengan Surat Pengakuan Hak, Nomor 523/1687/BA.II/2007.,Tanggal 26 Nopember 2007. ;.Tapsia dengan Surat Pengakuan Hak, Nomor 523/1688/BA.II/2007.,Tanggal 26 Nopember 2007. ;.Partilawati dengan Surat Pengakuan Hak, Nomor 523/1689/BA.1II/2007.,Tanggal 26 Nopember 2007. ; .Ahmad Somad dengan Surat Pengakuan Hak, Nomor523/1690/BA.II/2007., Tanggal 26 Nopember 2007. ; .Nurbaiti dengan Surat Pengakuan Hak, Nomor 523/1691/BA.II/2007.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Perijinan
Register : 28-07-2008 — Putus : 28-01-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2008/PTUN-BKL.
Tanggal 28 Januari 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS; melawan BUPATI LEBONG dan PT TANSRI MADJID ENERGI
117 — 344
  • Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pertambangandan Energi Republik IndonesiaNomor:1687/2011/DJP/1997 tentangperubahan/penambahan diktum kelima KeputusanDirektur Jenderal Pertambangan Umum =No.75.K/201/DJPU/1995 tanggal 24 Februari 1995menyatakan: Pada huruf e, diubah dan ditambah, sehingga perumusannyamenjadiberbunyi : *"Pemegang SIPP diperkenankan menggunakan perlengkapanseperlunya dan diizinkan mengambil conto contohbatuan/mineral dengan cara membuat sumur uji/parituji, melakukan pengeboran maksimal
    Bahwa berdasarkan uraian diatas, SIPP yangdimiliki Penggugat telah bertentangan dengan108surat dari Departemen Pertambangan dan EnergiRepublik Indonesia Nomor 1687/2011/DJP/1997tentang perubahan/penambahan~ diktum KelimaKeputusan Direktur Jenderal Pertambangan UmumNo.75.K/201/DJPU/1995 tanggal 24 Februari 1995dan sebagaimana pemeriksaan setempat yangdilakukan, ditemukan fakta berdasarkan pengakuandari staf operasional bahwa Penggugat telahmelakukan pengeboran lebih dari 100 meter sampaidengan 400