KeputusanPresiden RI No. 27 tahun 1998 (vide Pasal 2) dan SuratKeputusan Menteri Keuangan RI No. 26 tahun 1998 (videPasal 3 dan Pasal 6), dibantu oleh Bank Indonesia dandengan arahan Menter; Keuangan RI.

penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter

ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!

Bahwa ahli menjelaskan brdasarkan pasal 7 dan pasal 8Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NomorHalaman 70 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat: pasal 7 : Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat,perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harusmengajukan permohonan kepada Menter!

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 3Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kabupaten Rembang, yang tidak mengaturmengenai penghasilan pimpinan, anggota, sekretarisDPRD Kabupaten Rembang dan Bupati serta Wakil BupatiCc.SurattanggaltidaksekretarissebagaimanaRembang sebagaimana yang diuraikan diatas;Menter i29 DesemberKedudukan KeuanganmengaturDPRD danyangSekretariatKeputusan MenteriDalam Negeri2003 perihalPimpinan dan Anggota DPRD, yangpenghasilanBupatiditerapkanDalam

penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter

ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!

penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter

ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!

Putusan Nomor 693/PDT/2021/PT.BDG.M.Kn, WNotaris di Kabupaten Bandung, dan telah mendapatkanPersetujuan dari Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHUAH.01.060019186 tanggal 3 Agustus 2020yang beralamat di Jalan Kawaluyaan No. 70, Sukapura, KecamatanKiara Condong Bandung 4028.Jo. pertimbangan hukum paragraf ke 1 yang pada pokoknya :"Menimbang, bahwa yayasan Kawaluyaan sebagai Penggugat danVC Sofian Limarto selaku Pengurus dan Sekretaris...dst...dst...dst...kesemuanya dibentuk

jelas bahwayayasan versi Penggugat dan yayasan versi lain yang disahkan melaluiobjek sengketa, pada dasarnya merupakan 1 (satu) yayasan yangsama, yang merujuk pada Akta yang sama, namun terjadi dualismeyayasan dengan nama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya(YARUSIB) (versi Penggugat) dan Yayasan Rumah Sakit IslamFatimah (YARUSIF) (versi lain yang disahkan melalui objek sengketa);Bahwa berdasarkan database Tergugat dan Il, Yayasan Rumah SakitIslam Fatimah (YARUSIF) Cilacap disahkan melalui Keputusan Menter

KADER (Alm) selaku Bupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menter!Dalam Negeri Nomor 131.17614 tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentangPemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang ProvinsiBengkulu dan telah pula diangkat menjadi Bupati Kabupaten Kepahiangperiode ke2 tahun 20102015.Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyekhukum yaitu orang atau manusia yang diajukan dalam persidangan. Padapersidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dr.

KADER (Alm) selaku Bupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menter!

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2017/PT.GTOBahwa selain itu, berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Bersama Menter!

SK Menhut Nomor: SK.878/Menhutll/2014), bukti P22(Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.878/MenhutII/2014, tanggal 29 September 2014, selanjutnyadisebut Peta Lampiran SK Menhut Nomor: SK.878/MenhutII/2014), bukti P23(Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016,selanjutnya disebut SK Menteri LHK Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), bukti P24 (Lampiran Keputusan Menter

tersebutmempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanmerupakan utang, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan MenteriPendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang PendidikanTahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, besertaHalaman 96 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.SusTPK/2018/PT.Mndlampiran 1, Lampiran Il, Lampiran Illa dan Lampiran Ill.b. dan Peraturan Menter

CHOLISHASAN selaku Pelaksana Tugas (PIt) SekretarisJenderal (Sekjend) untuk merencanakan pengadaansarung dengan alasan stock sarung di gudang menipis,untuk itu Terdakwa selaku Menter i Sosia142memerintahkan agar HV.

Tirta Il (PJT Il) Tahun Anggaran (TA) 2017dengan cara mengarahkan pihakpihak tertentu yang terlibat untuk menyusunRevisi Rencana Kerja Triwulanan (RKT) tanpa didasarkan usulan secara yangberjenjang, tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), merekayasa prosespelelangan, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja(KAK) serta Kontrak dan melakukan pembayaran berdasarkan Berita Acara SerahTerima (BAST) Pekerjaan yang tidak benar, perbuatan tersebut bertentangandengan Peraturan Menter

pekerjaan tidak Sesualdengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Kontrak dan melakukanpembayaran berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yangtidak benar atas kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan KomprehensifPengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Antisipasi PengembanganUsaha Perusahaan (PKPSDM) dan Kegiatan Jasa Konsultansi PerencanaanStrategis Korporat dan Proses Bisnis (PSKPB) pada Perusahaan Umum(Perum) Jasa Tirta II (PJT If) Tahun Anggaran (TA) 2017 bertentangan denganPeraturan Menter

Siola selakuKonsultan Perencana padahal diketahuinya belum ada penetapan Rencana IndukSistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Flores Timur.Hal ini bertentangan dengan :Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang PengembanganSistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005 disebutkan :Pasal 6 ayat (1), Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan olehmasyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitasberdasarkan peraturan menter' yang menyelenggarakan urusanpemerintah

Pasal 6 ayat (1), Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan olehmasyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitasberdasarkan peraturan menter! yang menyelenggarakan urusan pemerintahdi bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitassebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepadamasyarakat.b.

09 Maret 2018 padahal diketahuinyabelum ada penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)di Kabupaten Flores Timur.Hal ini bertentangan dengan :Halaman 61 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg#@y Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang PengembanganSistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005 disebutkan :Pasal 6 ayat (1), Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan olehmasyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitasberdasarkan peraturan menter

Adalah sesuatu yang sangatkeliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa pembangunan sarana danprasarana pendidikan yang Tergugat lakukan pada waktu itu di lokasitanah obyek sengketa dikarenakan Penggugat mendapatkan hibah atastanah tersebut dan juga telah menjalankan/melakukan kegiatan yaitumembentuk sekolah SMUUnggul.Bahwa sebagaimana dapat dilihat pada konsideran Keputusan Menter!

Maogimon, S.Hyang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menter!Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C211478.HT.01.01.Th.88,Hal 8 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Seldimana kembali lagi Para Penggugat tegaskan bahwa dalam aktapendirian tersebut tercatat bahwa Pendiri, penyetor modal saham danPemegang saham PT.

DAK bidang kehutanan tahun 2008tidak dijalankan seperti dalam Juknis Menhut tersebut,demikian pula dengan Kontrak Kerja maupun AddendumKontrak yang diperjanjikan oleh Terdakwa Max DavidMoedak, Msi dengan Eko Budi Ariyanto, SE. terhadap206benih maupun anakan = yang didistribusikan ke 30Kecamatan Sekabupaten Kupang spesifikasi barang tidakmemenuhi standar sehingga mubasir dan tidak membawamanfaat bagi masyarakat ; ecee Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan yangdijalankan bertentangan dengan Juknis Menter

Jelas dan tegas didalamPasal 60 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi, mengatur PTS didirikan oleh Masyarakat dengan99membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yangberprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menter?;Bahwa sebagaimana uraian Tergugat diatas dan jugaberdasarkan keterangan dibawah sumpah Kasi Kelembagaandan Kerja Sama Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Drs. ArisBudi Hasan dalam Putusan Perkara No. 491/Pdt.G/2013/PN.Sby Jo.

efisiensi dan produktivitas dengan Pola PengelolaanKeuangan BLUD yang disingkat PPKBLUD adalah pola pengelolaankeuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untukHalaman 42 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJMmenerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraanumum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dariketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkanPeraturan Menter