SU MasaJabatan 2009 s.d 2014.3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir salinan Keputusan Menter!Dalam Negeri RI Nomor 161.123868 tahun 2014 tanggal 19Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan PimpinanDPRD Prov.

Putusan Nomor 17 P/HUM/2021Putusan MARI Nomor 50 P/HUM/2018, halaman 62 (Bukti T14):Memenntahkan Termohon untuk mencabut Pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Menter!' Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanMenter!'

Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn,Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan BajoSeluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;595. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office MuhamadAchyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor :02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An.

Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan BajoPutusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 210 dari halaman394575.576.577.978,979.580.981.582.983.584.585.586.587.588.589.990.991.992.993

Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 334 dari halaman394574.575.576.577.978.579.580.981.582.583.584.985.586.587.588.589.590.991.Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran

pemerintahan di bidangSumber Daya Air untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Airyang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintasprovinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungaistrategis nasional;b. gubernur untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yangmenggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintaskabupaten/kota; atauc. bupati/walikota untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Airyang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungaidalam 1 (satu) kabupaten/kota.Peraturan Menter

IKRAR MITRA UTAMA(dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau) orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil DosenKopertis Wilayah X yang diangkat berdasarkanKeputusan Menter i Pendidikan dan KebudayaanRepublik

Prosedur dimaksud diatur dalam Bab IV BagianKedua tentang Pemberhentian, Pasal 21 Peraturan Presiden No. 61 Tahun2016 Tentang KPAI, yang menyebutkan Ketua, Wakil Ketua, dan AnggotaKPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menter!.

Sehinggapendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada diKabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyonobertentangan dengan Keputusan Menter! Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/ SR.120/ 10/ 2014 tentang Penetapan Galur Kambing Sendurotertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kepala DinasPeternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/ 17/ 427.46/ 2016Halamaan 37 dari 214 Hal.

Hal inidikutip sebagai berikut:Halaman 12 Permohonan:Konsiderans Peraturan Menter PUPR Nomor23/PRT/M/2018; dan konsiderans Peraturan GubernurDKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018:a. tidak ada delegasi untuk mengatur PPPSRS dariUndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 sepertidelegasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Ilangka 201 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011;danb. tidak ada subdelegasi untuk mengatur PPPSRS dariUndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 sepertidelegasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Ilangka 202

Waktu Saksi dari staf sampai KasiPengusahaan saksi cukup kaget dengan adanya ini, karena setahu Saksi tidak adaPutusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 84 dari Hal. 173tumpang tindih dengan Perusahaan lain itu versi Kutai Timur bahkan Tahun 2012seluruh Kabupaten di Kalimantan Timur diundang oleh Menter ESDM untukRekonsiliasi Data, jadi data seluruh Kabupaten dimasukkan dalam Gambar Peta, padawaktu itu belum kelihatan tumpang tindih seluruh Dinas Pertambangan ESDMKalimantan dikumpukan bulannya Saksi lupa

botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Smirnoff, tanpa dilekati pita cukai. 2 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Jhonnie Walker Black Label, tanpa dilekati pitacukai. 1 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Cointreau, tanpa dilekati pita cukai Bahwa berdasarkan barang bukti tersebut ahli menjelaskan kerungianNegara atas perbuatan tersebut adalah: berdasarkan Peraturan Menter

Judex Facti telah melakukan pelanggaran atas Pasal 182 ayat (4) KUHAPdengan membenarkan pelanggaran ketentuan Pasal 144 KUHAP atasperubahan dakwaan dalam Surat Tuntutan yang berbeda dengan SuratDakwaan;a) Bahwa Judex Facti membenarkan pelanggaran ketentuan Pasal 144KUHAP, yaitu perubahan Surat Dakwaan secara diamdiam dansepihak dari JPU, yang semula dalam Surat Dakwaan materi perkaraadalah penggunaan bersama frekuensi, kemudian dalam SuratTuntutan diubah menjadi penggunaan frekuensi tanpa izin menter

ketentuanketentuan yang termuat dalam Pasal 7, Pasal13 huruf b, Pasal 15 huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 TentangHalaman 241 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMTata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral DanBatubara ataukah tidak, sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 119 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara mengatur:Pasal 119IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menter

19 September 2018. 7143 (tiga) lembar fotokopi surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia nomor 691 tahun 2018 Tentang Panitia SeleksiJabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama tanggal 26November 2018 yang ditanda tangani oleh Menteri AgamaLUKMAN HAKIM SYAIFUDDIN. 751 (Satu) lembar fotokopi Surat keputusan Menteri Agama Nomor:Wm.01.02/ Kp.00.3/ 1156/ SK/ 1997 tanggal 23 Mei 1997 yangmengangkat HARIS HASANUDIN, S.Ag sebagai Pegawai NegeriSipil beserta 1 (Satu) lembar fotokopi Surat keputusan Menter

Sehingga saksi katakan /ni memangada surat KASN, ini sedang diikhtiarkan oleh Pak Menter!.Yang saksi ingat, pada saat itu LUKMAN HAKIM SAIFUDDINbelum bersikap bahwa HARIS HASANUDIN harus jadi, yangdikatakan LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN hanya Ini suratKASN, bagaimana pendapat hukum saudara?.

Bam PLT, terus bamo wis. 00:00:532198 He em. 00:00:578277 amo wis. tu, itu trknya .. tiknya Ketum sama Pak Menter. 00:00:572198 Oh, gitu. 00:01:00Bar? lye, wis. 00:01:012158 Tetapi, tetapi gimana? 00:01:01BaTT Sampeyan tema. He e. 00:01:0221598 Oh, gitu? Tens gimana? 00:01:03yo, wis. Jadi sampek, 5: k opo? Limang tahun, same kurang piranBa77 pee pek, sampek opo g peyan kurang pirang) ny na2198 Opone? 00:01:08BoT? Jare ono batese lima tahun itu opo maksude? 00:01:082198 Lima tahun apa?

., adalahmerupakan tugas dan tanggung jawab dari Pemimpin Kegiatansebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6)Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

setiap saat ketikadipanggil Bupati untuk menanyakan perkembangan kegiatanpada saat rapat;(Pointer 85) dalam memori banding ;Bahwa keterangan lainnya yang Terdakwa sampaikan di depanpersidangan ini adalah Terdakwa merasa dizalimi dalamperkara ini;Ad.10.Muhammad Mukti selaku Pemimpin Kegiatan dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan berdasarkanperintah Terdakwa;Bahwa Saksi Muhammad Mukti, AP, Msi., selaku PemimpinKegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat(6) Peraturan Menter

HafarIndotech, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU0006143.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 17 Maret 2018;Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;Dalam hal ini Penggugat I, Il, dan Ill memberikan kuasa kepada:1. Dr. Andi Irmanputra A.S, S.H., M.Hum;2. Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.;3. Hermawanto, S.H., M.H.;4. Alungsyah, S.H.;5. Happy Hayati Helmi, S.H.

tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 18Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanahyang menyebutkan Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjangatau diperbaharul, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunanbangunan dan bendabenda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahdan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepadaNegara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menter

Chevron PasificIndonesia;g) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Menter ESDM RI Nomor3709/19/MEM.S/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal BioremediasiPT Chevron Pasific Indonesia yang ditandatangani oleh Ir. JeroWacik, SE;h) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Menteri ESDM RI Nomor4298/06/MEM.S/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal PermasalahanBioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia yang ditandatanganioleh Ir.

Ir RUDI RUBIANDINI,RS selaku Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegaitan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 16 Januari 2013115. 2 (dua) lembar asli bukti pemotongan pajak penghasilan Pph Pasal 21atas nama RUDI RUBIANDINI tahun pajak 2012116. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menter ESDM Nomor4913/70/SJN.P/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

memberikan tugas tersebutkepada Dinas Pertanahan;Bahwa saksi kenal dengan Drs.teten Effendi sebelum Saksi dinas di TataPemerintahan;Halaman 79 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sak Bahwa saksi mengetahui masuk kedalam tim pengecekan lahan setelahlihat Berita Acara pengecekan lahan sedangkan SKnya saksi tidakpernah lihat; Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memalsukan SK tersebut,saksi hanya menjelaskan tentang izin lokasi; Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat berupa Keputusan Menter

Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan suratkeputusan bersama Menter!

Kabupaten Deiyai yang ditujukan ke Kementerian ESDM,Kementerian Keuangan dan Bappenas.Pada pertengahan bulan Juli 2015, atas permintaan DEWI ARYALINIZA aliasDEWIE YASIN LIMPO, RINELDA BANDASO alias INE menanyakan danapengawalan untuk pengurusan anggaran pembangkit listrik Kabupaten Deiyaikepada Terdakwa , namun Terdakwa menyampaikan bahwa danapengawalan belum siap.Pada sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa dihubungi oleh RINELDABANDASO alias INE agar memperbaiki proposal disesuaikan denganPeraturan Menter