Ditemukan 2248 data
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
175 — 128
Beschikkingsrecht (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementarakepada orang asing, maka apabila ada alasan lain selain kerugianuntuk penghasilanpenghasilan yang hilang orang membayar cukai(heffingen) kepada persekutuan hukum (gemeenschap) menuruthukum adat;Bahwa ciri adanya hak ulayat/Marga/Nagari dan sebutan lainnya sesuaipendapat ahli tersebut harus bersifat kumulatif bukan bersifat parsial satupersatu, sehingga dengan tidak terpenuhi ketiga unsur tersebut secarahukum adat TIDAK ADA namanya Tanah
129 — 25
paramitra ini diseleksi secara ketat sesuai kriteria pekerjaan laludiberikan pelatinan sebagaimana buku pedoman untukmemperoleh hasil data yang dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa cara pembayaran kepada para mitra statistik dilapangan berdasar pada kesepakatan dalam kontrak kerjatertulis yang dibuat per individu satu per satu;Bahwa kegiatan update data, dilakukan ketika seluruhpekerjaan sudah selesai, dan pengupdatean dilakukansecara serentak dalam waktu bersamaan untuk seluruh data,tidak bisa secara parsial
mengakibatkan kebijakanlainnya kurang pas;Kriteria data yang dapat dinyataan diterima, jika datamenggambarkan betulbetul kondisi riil di lapangan, sudahdilakukan verifikasi berlapislapis sesuai quality assurance,monitoring kualitas (level pusat dan level provinsi turun kelapangan) sehingga data sudah bisa dinyatakan valid;Yang berwenang menyatakan data sebagai data valid yaknipelaksana pendataan yang menyerahkan data ke pemberipekerjaan;e Kebijakan nasional adalah untuk seluruh wilayah Indonesia,tidak bisa parsial
team dari Kemdiknas, atas perintah dariKapus yakni Abdul Ghofar;Bahwa penggabungan data dimulai pada Juni 2012, tetapi saksi tidak tahuberapa jumlah data yang didapat dari PT Surveyor Indonesia;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data yang diperoleh dari PT SurveyorIndonesia apakah sudah valid atau belum;Bahwa data yang ditampilkan di dalam website meliputi tabular, citra danspacial;Bahwa setelah data dibuat dalam bentuk website, kemudian di up date olehmasingmasing unit satuan pendidikan secara parsial
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
189 — 273
dalam Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2012, diamanatkan bahwa :(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantorkecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktupaling lama 14 (empat belas) hari kerja.(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
174 — 30
dilinat dari dokumen perencanaan,karena lokasinya berhimpitan maka pasti akan terkena dampaknya, tapidampaknya itu akan mengakibatkan kebocoran atau tidak , itu halHalaman 233 dari 390 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.terjadi dilapangan , Ahli hanya menyampaikan faktual yang ada;Bahwa Ahli tidak meyakini karena Ahli tidak melakukan uji core drill,kemudian yang kedua yaitu secara sistemik tidak berfungsi sehinggabanyak asumsinya, bisa jadi pipa dipasang tidak full, bisa jadi pipadipasang parsial
sendiri di aplikasi untuk mendaftar dan mengikutilelang;Belum ditemukan aturan dan perbuatan dalam indikasi persekongkolanuntuk pengurusan anggaran;Bahwa HPS dapat berubah sepanjang belum sampai batas akhirpemasukan penawaran, sebelum tahap pemasukan penawaran, HPSmasih bisa diubah;Bahwa Dalam Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksi, kegagalan ada dua jenis yaitu kegagalan kontruksi dankegagalan bangunan, kegagalan konstruksi yaitu apabila menjadi rusakatau tidak berfungsi atau secara parsial
100 — 48
EFENDI TALIB ;Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukanpemeriksaan secara parsial per lokasi dan meneliti peralatan penunjangpembuatan Keramba Jaring Apung tersebut padahal sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam kontrak, pemeriksaan barang dilakukan dilokasi, dalam hal inilokasinya adalah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di galangan kapal tersebutkemudian RAYNOLD GERRITS HETHARIE selaku Ketua Panitia PemeriksaBarang mengambil kesimpulan
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
252 — 423
berat yang membangun jalantersebut semacam apa, tetapi kalau dilinat dari dokumen perencanaan,karena lokasinya berhimpitan maka pasti akan terkena dampaknya, tapidampaknya itu akan mengakibatkan kebocoran atau tidak , itu halterjadi dilapangan , Ahli hanya menyampaikan faktual yang ada;Bahwa Ahli tidak meyakini karena Ahli tidak melakukan uji core drill,kemudian yang kedua yaitu secara sistemik tidak berfungsi sehinggabanyak asumsinya, bisa jadi pipa dipasang tidak full, bisa jadi pipadipasang parsial
sendiri di aplikasi untuk mendaftar dan mengikutilelang;Belum ditemukan aturan dan perbuatan dalam indikasi persekongkolanuntuk pengurusan anggaran;Bahwa HPS dapat berubah sepanjang belum sampai batas akhirpemasukan penawaran, sebelum tahap pemasukan penawaran, HPSmasih bisa diubah;Bahwa Dalam Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksi, kegagalan ada dua jenis yaitu kegagalan kontruksi dankegagalan bangunan, kegagalan konstruksi yaitu apabila menjadi rusakatau tidak berfungsi atau secara parsial
568 — 246
Pemahamansecara parsial terhadap 1 (satu) pasal saja akan mengurangi artikeberlakukan pasal tersebut dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.Bahkan dapat menimbulkan dubius arti dan permasalahan yuridis lainnya,oleh karena itu pendekatan hubungan antara pasalpasal dalam suatuundangundang adalah suatu keharusan. Di sinilah pentingnya penggunaanpendekatan sistem dalam hukum perseroan. Hukum perseroan, harusmelihat badan usaha dalam kaitannya dengan perbuatan hukum dariorgannya.
837 — 419
tidak bicara merektapi gril mobil Jeep tapi belakangnya kita ambil dari BMW atasnya mobilcadilac, itu campuran akan keliahatan, orang bisa membedakan, bahwa iniini dan ini adalah gabungan kombinasi;Hal.126 Putusan Nomor : 32/Padt.SusDesain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst@ Bahwa suatu desain industry yang tidak berbeda secara signifikan denganpengungkapan yang telah ada sebelumnya, tetap dikualisifikasikan sebagaidesain yang memiliki nilai kebaruan;@ Bahwa apabila dia melakukan perlindungan secara parsial
68 — 24
Display, hlm.20, IT menerangkan bahwa TV Displayyang ditemukan berbeda tipe dengan yang tertera pada Kontrak ; Untuk Akses Internet, him 21, IT menerangkan bahwa tidakditemukan akses internet broadband dengan vendor apapun ; Untuk Jaringan Komputer, him 21, JIT menerangkan bahwakesimpulannya jaringan komputer berfungsi parsial ;Bahwa rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yangdyanjikan, maksudnya dalam kontrak disebutkan eitemeitem barangyang seharusnya diadakan oleh rekanan (PT.
114 — 38
Haekal Adeel Utama adalahsebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,(dua belas juta.Bahwa keabsahan dan kualitas data permohonan kredit merupakantanggungjawab dari Analis Kredit Cabang sebagaimana diatur dalam SKDireksi No. 152/SK/DirPKD/2008, tanggal 12 Maret 2008, Bab Analis KreditSub Bab Tanggungjawab dan Wewenang Sub Sub Bab Analis Kredit(Fungsional) yang dirubah secara parsial melalui SK Direksi No.1325/SK/DirPKD/2009, tanggal 09 November 2009, Tentang Revisi BPP.Kartu
Terbanding/Terdakwa : H.DIDI SUPRIADI Bin Alm MUSTOFA
111 — 60
.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan JaminanTambahan berupa deposito Rp. 5.000.000.0000 (lima milyarrupiah).Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit subpoin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoU Ill November2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimalsebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkan di dalam Juklak KURPola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial
.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan JaminanTambahan berupa deposito Rp.5.000.000.000 (lima milyarrupiah).Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit subpoin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoU Ill November2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimalsebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkan di dalam Juklak KURPola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial
64 — 14
Display, hlm.20, IT menerangkan bahwa TVDisplay yang ditemukan berbeda tipe dengan yang terterapada Kontrak; Untuk Akses Internet, hlm. 21, IT menerangkan bahwa tidakditemukan akses internet broadband dengan vendor apapun; Untuk Jaringan Komputer, him. 21, IT menerangkan bahwakesimpulannya jaringan komputer berfungsi parsial; Bahwa rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai engan yangdijanjikan, maksudnya dalam kontrak disebutkan eitemeitembarang yang seharusnya diadakan oleh rekanan (PT.
1727 — 2295
Pada saattender tidak eksekusi terhadap subkon,yang ada hanya collectharga,mengumpulkan data harga untuk dijadikan penawaran.proses selanjutnya ada dipelaksanaan,ada dipembangunanHal 114 Putusan No.55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.pada KSO,jadi KSO lah yang membuat kontrak,bisa menegosiasiulang atau membuat beberapa parsial kontrak yang semuanyamerupakan kewenangan KSO, bukan kewenangan saksi lagi.; Saksi berada diluar KSO AdhiWika.; Saat itu waktunya mendesak sehingga tidak diadakan penilaianVAL ME
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1504 — 3103
Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.diantara Penggugat dan Tergugat II intervensi belum bisa dialihnkan ke ranaheksternal yakni sematamata dimaknai secara parsial dan/atau reduksionisdengan sudut pandang legalistik sempit yakni normatifformal belakasekadarsebagai isu penolakan pendaftaran perubahan AD/ART dan kepengurusan.Dengan demikian, Pengadilan berpendapat meskipun keputusan inIitismerupakan suatu keputusan administrasi pemerintahan namun karena secarasubstantif di dalamnya masih mengandung persoalan
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
576 — 1612
Atas dasar itu tidak boleh menetapkanpenundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yangdigugat dengan hanya berlaku untuk sebagian saja(secara parsial);Perbuatan faktual yang menjadi isi dalam suratkeputusan TUN itu belum dilaksanakan secara fisik,misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan;Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentinganPenggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulitdipulihkan oleh akibat Surat KTUN yang digugat terlanjurdilaksanakan.
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
471 — 399
Undangundang sehingga tidak dipertentangkan dengan yangdiatur ; Bahwa perihal adanya perjanjian dalam buku Ill ditegasakan mengenaiperjanjian yang tidak boleh melanggar undangundang ketentuannyabersifat terbuka ; Bahwa kalau BPPN berhasil menangih maka akan dibagi sesuai denganporsi masingmasing, dengan adanya klausa itu bukan adanya casi makakesempatan itu dinamakan bukan Casi, perjanjian yang tanggal yangtanggal 8 itu bukan Casi, karena bukti lain yang mengajukan karenabankbank mengajukan secara parsial
123 — 49
jugaberpotensi menjadi Tersangka, karena itu mereka meminta bantuan dansudah menandatangani kuasa dan per orang satu surat kuasa;Bahwa semuanya ada 37 kepala puskesmas, staf Yan Kes ada Sekdis,Kabid semuanya melakukan konsultasi;Bahwa saksi dan Nur Kholim dalam analisisnya menyampaikan bahwaOjang selaku Bupati berpotensi menjadi Tersangka;Bahwa saksi membaca dari BAP Terdakwa bahwa kerugian keuangannegara adalah sekitar Rp2,6 miliar;Bahwa kerugian tersebut untuk perkara BPUS tidak dibagi secara parsial
376 — 184
Moran, yang memeriksa analisis parsial dari pabrik dengandukungan Newmont, mengatakan ia yakin bahwa limbah tersebutmengandung elemenelemen seperti logam, seperti arsenik danantimonium serta logam seperti merkuri, kadmium, timah, tembagadan seng.Bahanbahan di batuan tempat ditemukan emas, katanya, diprosesdengan sodium sianida, dan campuran yang dihasilkan kemudiandiproses lagi dengan zatzat kimia lain sebagai usaha untukmengurangi kandungan sianida.Mungkin sekali, kata Mr.
182 — 92
Sel.pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan.Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) haritersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.c. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampauitahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkansumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yangakan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminanpelaksanaan.d.
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
AGUNG SUCIPTO.
134 — 71
AGUNG PERDANA BULUKUMBA 100 %;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam diantaranya Parsial Preservasi;
- 1 (satu) lembar print out Daftar Pekerjaan Seksi Preservasi T.A 2019.