Ditemukan 2248 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 1/PDT/2022/PT TJK
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara III Persero Diwakili Oleh : PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
175128
  • Beschikkingsrecht (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementarakepada orang asing, maka apabila ada alasan lain selain kerugianuntuk penghasilanpenghasilan yang hilang orang membayar cukai(heffingen) kepada persekutuan hukum (gemeenschap) menuruthukum adat;Bahwa ciri adanya hak ulayat/Marga/Nagari dan sebutan lainnya sesuaipendapat ahli tersebut harus bersifat kumulatif bukan bersifat parsial satupersatu, sehingga dengan tidak terpenuhi ketiga unsur tersebut secarahukum adat TIDAK ADA namanya Tanah
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
12925
  • paramitra ini diseleksi secara ketat sesuai kriteria pekerjaan laludiberikan pelatinan sebagaimana buku pedoman untukmemperoleh hasil data yang dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa cara pembayaran kepada para mitra statistik dilapangan berdasar pada kesepakatan dalam kontrak kerjatertulis yang dibuat per individu satu per satu;Bahwa kegiatan update data, dilakukan ketika seluruhpekerjaan sudah selesai, dan pengupdatean dilakukansecara serentak dalam waktu bersamaan untuk seluruh data,tidak bisa secara parsial
    mengakibatkan kebijakanlainnya kurang pas;Kriteria data yang dapat dinyataan diterima, jika datamenggambarkan betulbetul kondisi riil di lapangan, sudahdilakukan verifikasi berlapislapis sesuai quality assurance,monitoring kualitas (level pusat dan level provinsi turun kelapangan) sehingga data sudah bisa dinyatakan valid;Yang berwenang menyatakan data sebagai data valid yaknipelaksana pendataan yang menyerahkan data ke pemberipekerjaan;e Kebijakan nasional adalah untuk seluruh wilayah Indonesia,tidak bisa parsial
    team dari Kemdiknas, atas perintah dariKapus yakni Abdul Ghofar;Bahwa penggabungan data dimulai pada Juni 2012, tetapi saksi tidak tahuberapa jumlah data yang didapat dari PT Surveyor Indonesia;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data yang diperoleh dari PT SurveyorIndonesia apakah sudah valid atau belum;Bahwa data yang ditampilkan di dalam website meliputi tabular, citra danspacial;Bahwa setelah data dibuat dalam bentuk website, kemudian di up date olehmasingmasing unit satuan pendidikan secara parsial
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
189273
  • dalam Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2012, diamanatkan bahwa :(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantorkecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktupaling lama 14 (empat belas) hari kerja.(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
17430
  • dilinat dari dokumen perencanaan,karena lokasinya berhimpitan maka pasti akan terkena dampaknya, tapidampaknya itu akan mengakibatkan kebocoran atau tidak , itu halHalaman 233 dari 390 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.terjadi dilapangan , Ahli hanya menyampaikan faktual yang ada;Bahwa Ahli tidak meyakini karena Ahli tidak melakukan uji core drill,kemudian yang kedua yaitu secara sistemik tidak berfungsi sehinggabanyak asumsinya, bisa jadi pipa dipasang tidak full, bisa jadi pipadipasang parsial
    sendiri di aplikasi untuk mendaftar dan mengikutilelang;Belum ditemukan aturan dan perbuatan dalam indikasi persekongkolanuntuk pengurusan anggaran;Bahwa HPS dapat berubah sepanjang belum sampai batas akhirpemasukan penawaran, sebelum tahap pemasukan penawaran, HPSmasih bisa diubah;Bahwa Dalam Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksi, kegagalan ada dua jenis yaitu kegagalan kontruksi dankegagalan bangunan, kegagalan konstruksi yaitu apabila menjadi rusakatau tidak berfungsi atau secara parsial
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — HARDO
10048
  • EFENDI TALIB ;Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukanpemeriksaan secara parsial per lokasi dan meneliti peralatan penunjangpembuatan Keramba Jaring Apung tersebut padahal sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam kontrak, pemeriksaan barang dilakukan dilokasi, dalam hal inilokasinya adalah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di galangan kapal tersebutkemudian RAYNOLD GERRITS HETHARIE selaku Ketua Panitia PemeriksaBarang mengambil kesimpulan
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
252423
  • berat yang membangun jalantersebut semacam apa, tetapi kalau dilinat dari dokumen perencanaan,karena lokasinya berhimpitan maka pasti akan terkena dampaknya, tapidampaknya itu akan mengakibatkan kebocoran atau tidak , itu halterjadi dilapangan , Ahli hanya menyampaikan faktual yang ada;Bahwa Ahli tidak meyakini karena Ahli tidak melakukan uji core drill,kemudian yang kedua yaitu secara sistemik tidak berfungsi sehinggabanyak asumsinya, bisa jadi pipa dipasang tidak full, bisa jadi pipadipasang parsial
    sendiri di aplikasi untuk mendaftar dan mengikutilelang;Belum ditemukan aturan dan perbuatan dalam indikasi persekongkolanuntuk pengurusan anggaran;Bahwa HPS dapat berubah sepanjang belum sampai batas akhirpemasukan penawaran, sebelum tahap pemasukan penawaran, HPSmasih bisa diubah;Bahwa Dalam Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksi, kegagalan ada dua jenis yaitu kegagalan kontruksi dankegagalan bangunan, kegagalan konstruksi yaitu apabila menjadi rusakatau tidak berfungsi atau secara parsial
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
568246
  • Pemahamansecara parsial terhadap 1 (satu) pasal saja akan mengurangi artikeberlakukan pasal tersebut dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.Bahkan dapat menimbulkan dubius arti dan permasalahan yuridis lainnya,oleh karena itu pendekatan hubungan antara pasalpasal dalam suatuundangundang adalah suatu keharusan. Di sinilah pentingnya penggunaanpendekatan sistem dalam hukum perseroan. Hukum perseroan, harusmelihat badan usaha dalam kaitannya dengan perbuatan hukum dariorgannya.
Register : 24-05-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pdt.Sus-Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Oktober 2016 — PERKUMPULAN SANITARY INDONESIA (PERSANDO), CS >< ALEKSKY BAGOES M.B., S.H., M.H., CS
837419
  • tidak bicara merektapi gril mobil Jeep tapi belakangnya kita ambil dari BMW atasnya mobilcadilac, itu campuran akan keliahatan, orang bisa membedakan, bahwa iniini dan ini adalah gabungan kombinasi;Hal.126 Putusan Nomor : 32/Padt.SusDesain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst@ Bahwa suatu desain industry yang tidak berbeda secara signifikan denganpengungkapan yang telah ada sebelumnya, tetap dikualisifikasikan sebagaidesain yang memiliki nilai kebaruan;@ Bahwa apabila dia melakukan perlindungan secara parsial
Putus : 21-01-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 21 Januari 2013 — Prof. DR. H. ABDUS SALAM, Dz,MM.
6824
  • Display, hlm.20, IT menerangkan bahwa TV Displayyang ditemukan berbeda tipe dengan yang tertera pada Kontrak ; Untuk Akses Internet, him 21, IT menerangkan bahwa tidakditemukan akses internet broadband dengan vendor apapun ; Untuk Jaringan Komputer, him 21, JIT menerangkan bahwakesimpulannya jaringan komputer berfungsi parsial ;Bahwa rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yangdyanjikan, maksudnya dalam kontrak disebutkan eitemeitem barangyang seharusnya diadakan oleh rekanan (PT.
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Nopember 2015 — -R. ARWIN ALDRIYANT, S.Sos -EGI MUKTI -RAHMA ARIANI ROSHADI, SS, SH.
11438
  • Haekal Adeel Utama adalahsebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,(dua belas juta.Bahwa keabsahan dan kualitas data permohonan kredit merupakantanggungjawab dari Analis Kredit Cabang sebagaimana diatur dalam SKDireksi No. 152/SK/DirPKD/2008, tanggal 12 Maret 2008, Bab Analis KreditSub Bab Tanggungjawab dan Wewenang Sub Sub Bab Analis Kredit(Fungsional) yang dirubah secara parsial melalui SK Direksi No.1325/SK/DirPKD/2009, tanggal 09 November 2009, Tentang Revisi BPP.Kartu
Register : 21-12-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 23 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Drs LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : H.DIDI SUPRIADI Bin Alm MUSTOFA
11160
  • .25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan JaminanTambahan berupa deposito Rp. 5.000.000.0000 (lima milyarrupiah).Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit subpoin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoU Ill November2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimalsebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkan di dalam Juklak KURPola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial
    .25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan JaminanTambahan berupa deposito Rp.5.000.000.000 (lima milyarrupiah).Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit subpoin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoU Ill November2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimalsebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkan di dalam Juklak KURPola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial
Putus : 21-01-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 21 Januari 2013 — AJIE RIANGGORO, SE.
6414
  • Display, hlm.20, IT menerangkan bahwa TVDisplay yang ditemukan berbeda tipe dengan yang terterapada Kontrak; Untuk Akses Internet, hlm. 21, IT menerangkan bahwa tidakditemukan akses internet broadband dengan vendor apapun; Untuk Jaringan Komputer, him. 21, IT menerangkan bahwakesimpulannya jaringan komputer berfungsi parsial; Bahwa rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai engan yangdijanjikan, maksudnya dalam kontrak disebutkan eitemeitembarang yang seharusnya diadakan oleh rekanan (PT.
Register : 22-05-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 24 September 2014 — Pidana Korupsi - ANAS URBANINGRUM
17272295
  • Pada saattender tidak eksekusi terhadap subkon,yang ada hanya collectharga,mengumpulkan data harga untuk dijadikan penawaran.proses selanjutnya ada dipelaksanaan,ada dipembangunanHal 114 Putusan No.55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.pada KSO,jadi KSO lah yang membuat kontrak,bisa menegosiasiulang atau membuat beberapa parsial kontrak yang semuanyamerupakan kewenangan KSO, bukan kewenangan saksi lagi.; Saksi berada diluar KSO AdhiWika.; Saat itu waktunya mendesak sehingga tidak diadakan penilaianVAL ME
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
15043103
  • Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.diantara Penggugat dan Tergugat II intervensi belum bisa dialihnkan ke ranaheksternal yakni sematamata dimaknai secara parsial dan/atau reduksionisdengan sudut pandang legalistik sempit yakni normatifformal belakasekadarsebagai isu penolakan pendaftaran perubahan AD/ART dan kepengurusan.Dengan demikian, Pengadilan berpendapat meskipun keputusan inIitismerupakan suatu keputusan administrasi pemerintahan namun karena secarasubstantif di dalamnya masih mengandung persoalan
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
5761612
  • Atas dasar itu tidak boleh menetapkanpenundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yangdigugat dengan hanya berlaku untuk sebagian saja(secara parsial);Perbuatan faktual yang menjadi isi dalam suratkeputusan TUN itu belum dilaksanakan secara fisik,misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan;Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentinganPenggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulitdipulihkan oleh akibat Surat KTUN yang digugat terlanjurdilaksanakan.
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
471399
  • Undangundang sehingga tidak dipertentangkan dengan yangdiatur ; Bahwa perihal adanya perjanjian dalam buku Ill ditegasakan mengenaiperjanjian yang tidak boleh melanggar undangundang ketentuannyabersifat terbuka ; Bahwa kalau BPPN berhasil menangih maka akan dibagi sesuai denganporsi masingmasing, dengan adanya klausa itu bukan adanya casi makakesempatan itu dinamakan bukan Casi, perjanjian yang tanggal yangtanggal 8 itu bukan Casi, karena bukti lain yang mengajukan karenabankbank mengajukan secara parsial
Register : 22-06-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 13 September 2016 — -JAJANG ABDUL HOLIK -LENIH MARLIANI
12349
  • jugaberpotensi menjadi Tersangka, karena itu mereka meminta bantuan dansudah menandatangani kuasa dan per orang satu surat kuasa;Bahwa semuanya ada 37 kepala puskesmas, staf Yan Kes ada Sekdis,Kabid semuanya melakukan konsultasi;Bahwa saksi dan Nur Kholim dalam analisisnya menyampaikan bahwaOjang selaku Bupati berpotensi menjadi Tersangka;Bahwa saksi membaca dari BAP Terdakwa bahwa kerugian keuangannegara adalah sekitar Rp2,6 miliar;Bahwa kerugian tersebut untuk perkara BPUS tidak dibagi secara parsial
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
376184
  • Moran, yang memeriksa analisis parsial dari pabrik dengandukungan Newmont, mengatakan ia yakin bahwa limbah tersebutmengandung elemenelemen seperti logam, seperti arsenik danantimonium serta logam seperti merkuri, kadmium, timah, tembagadan seng.Bahanbahan di batuan tempat ditemukan emas, katanya, diprosesdengan sodium sianida, dan campuran yang dihasilkan kemudiandiproses lagi dengan zatzat kimia lain sebagai usaha untukmengurangi kandungan sianida.Mungkin sekali, kata Mr.
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
18292
  • Sel.pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan.Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) haritersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.c. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampauitahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkansumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yangakan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminanpelaksanaan.d.
Register : 05-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
AGUNG SUCIPTO.
13471
  • AGUNG PERDANA BULUKUMBA 100 %;
  • 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam diantaranya Parsial Preservasi;
  • 1 (satu) lembar print out Daftar Pekerjaan Seksi Preservasi T.A 2019.