Ditemukan 2172 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teritories teritori
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Putus : 24-10-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 08-K/PMT-I/AD/VIII/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 —
134 — 34
  • Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang dilakukanbukan semata untuk keberhasilan diri sendiri namun merupakan keberhasilanPrajurit dan satuan TNIAD, Terdakwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dantanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri 133/YS harus mampuuntuk mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan Pembinaan pangkalan,pembinaan organisasi, pembinaan personil, pembinaan materil,oembinaanlatinan,...pembinaan pinak dan melaksanakan pembinaan teritorial terbatas serta pembinaan
Pengadilan PN TUAL Perdata Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
384 — 788
  • Jadi hanya dikaitkan dalam asas teritorial, apakahterdakwa laiinya yaitu Silversea dan lainnya yang akan dibawa kesinimelihat di perjanjian ekstradisinya kalau tidak hakim dalam PengadilanNegeri bisa memberikan putusan dalam amarnya untuk memintaditindaklanjuti, itu sebenarnya diatur dalam pasal 59 tentang bentukkerjasama internasional.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
397 — 1194
  • dikeluarkan oleh Tergugat 33, berkenaan dasar gugatan danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 1999 secara nyata Lembaga Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Rajadan Lembaga Adat Marga Buay Pemuka Pangeran llir adalah bukan yangdimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional, karenatidak dilakukan sesuai prosedur dan sampai saat sekarang tidak dicantumkanadanya Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay PemukaPangeran Ilir ada dalam wilayah/teritorial
    Kehidupan masyarakat Adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan MargaBuay Pemuka Pengeran Ilir, teroukti: Warga masyarakat adatnya tidak tinggal dalam satu wilayah/teritorial. Tidak ada lagi norma adat yang menjadi acuan dalam kehidupan. Dalam teritorial hidup masyarakat yang mengaku masyarakat AdatMarga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeranllir, masih ada individu lain di dalam kelompok masyarakat tersebut, yangbukan digolongkan sebagai masyarakat adat.2.
    PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.Bahwa sebagaimana Buku Hilman Hadikusuma, dkk, Adat /stiadat Lampung,Bandarlampung tahun 1985/1986, menegaskan bahwa Benar ada susunanmargamarga teritorial yang berdasarkan keturunan kerabat tersebut pada masakekuasaan Jepang sampai dengan masa kemerdekaan pada tahun 1952dihapus dan dijadikan bentuk Pemerintahan Negeri.
    Hilman Hadikusuma, S.H dalam bukunya Masyarakat danAdatBudaya Lampung Penerbit Mandar Maju tahun 1989 Bandung halaman171 menegaskan lebih lanjut Ketika daerah ini menjadi daerah tingkat I/PropinsiPemerintahan tingkat bawah yang disebut Marga sudah tidak ada lagi karenasudah dibubarkan sejak tahun 1952 dengan demikian tidak ada lagi yangnamanya Pemerintahan Adat Marga Teritorial yang disebut Haminte(Gemeente) berdasarkan Marga Reglement tanggal 21 Juli 1939 Nomor 536(IGOB S. 1938 Nomor 490).Bahwa
    Kesatuan masyarakat hukum adat beserta haktradisionalnya secara nyata masih hidup, baikyang bersifat teritorial, genealogis, maupun yangbersifat fungsional;b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta haktradisionalnya dipandang sesuai denganperkembangan masyarakat; danc.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Perusakan
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 28-K/PM.II-08/AD/II/2021
Tanggal 24 Mei 2021 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Faisal
2.Ardi Sepri
3.Adefto Prathama Anggai
200 — 70
  • Adapun tugas dan tanggungjawanyadiantaranya menyelenggarakan pembinaan teritorial,pembianaan satuan dan melaksanakan pembinaanwilayah untuk menciptakan ketahanan wilayah dalamrangka mendukung Tugas Pokok Korem 051/Wijayakarta.2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB mendapatinformasi dari Dandeninteldam Jaya bahwa ada beritapengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilhamdi Arundina Cibubur Jakarta Timur.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
160 — 129
  • wilayahnya; dan d. kewenangan untuk mengatur secarabersamasama pemanfaatan tanah diwilayah Kesatuan Masyarakat HukumAdat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku danditaati masyarakatnya.Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2019 disebutkan Kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat : a. secara nyatamasih hidup baik yang bersifat teritorial
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 10-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 34-K/PM.II-08/AD/II/2021
Tanggal 10 Mei 2021 — Oditur:
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
1.James Voctor Djaha
2.Jansen Jason Crist
3.Ervan Murdiono Tumanger
4.Junaedi
5.Mail Sunarno
6.Muhammad Syaiful Azhar
172 — 70
  • Adapuntugas dan tanggungjawanya~ diantaranya menyelenggarakanpembinaan teritorial, pembianaan satuan dan melaksanakanpembianaan wilayah untuk menciptakan ketahanan wilayah dalamrangka mendukung Tugas Pokok Korem 051/Wijayakarta.3.
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 109/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr.HATSAPHON PHAETJAKRENG Alias TAI AT Alias AT
149 — 81
  • Jadi hanya dikaitkan dalam asas teritorial, apakahterdakwa laiinya yaitu Silversea dan lainnya yang akan dibawa kesinimelihat di perjanjian ekstradisinya kalau tidak hakim dalam PengadilanNegeri bisa memberikan putusan dalam amarnya untuk memintaditindaklanjuti, itu sebenarnya diatur dalam pasal 59 tentang bentukkerjasama internasional.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
150 — 45
  • ;Menimbang, bahwa proses pemilihan langsung adalah : pengadaan barangdan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurangkurangnya 2(dua) penawaran, Lisensi adalah : pemberian hak bukan peralihan hak olehpemberi lisensi kepada penerima lisensi, untuk melaksanakan Hak KekayaanIntelektual dengan pembayaran royalty, yang diberikan berdasarkan cakupanHalaman 245 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.wilayah (teritorial, nasional, regional dan internasional) atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
296 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai dengan pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Indonesia hanyamemiliki yurisdiksi atas Para Tergugat paling tidak di tempat tinggalsalah satu Tergugat dalam wilayah teritorial yurisdiksi PengadilanNegeri;i.Gugatangugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasukwewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan suratpermohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau olehkuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 kepada Ketua PanitiaPengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimanaHal. 213 dari 376 hal.Put.No
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 12/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI
Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.IZHAR, SH.
3.EDI SUTOMO, S.H
4.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
Terdakwa:
TRAN NHO
103 — 0
  • BV 0411 TS termasuk nakhoda berkewarganegaraan Vietnam;

    = Bahwa, perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
254 — 88
  • Waskita Karya adaketentuan bahwa Divisi gedung bisa mengerjakan proyek yang nilainyaseingat saksi diatas Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyarrupiah);Bahwa kalau nilai dibawah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh limamilyar rupiah) maka proyek akan dikerjakan oleh divisi infrastruktur,yang terdiri dari 3 (tiga) divisi teritorial;Bahwa benar terkait proyek kampus Institut Pemerintahan DalamNegeri (IPDN) yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya di Gowa, saksidijadikan sebagai tersangka.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
572 — 215
  • Menjelangterdakwa menjadi Gubernur, saat itu Riau dalam isu menjadi Riaumerdeka, setelah terdakwa menjadi Gubernur isu tersebut menjadiredam, kenapa redam karena dasardasar yang ingin Riau merdeka itudiakomodir hampir seluruhnya kecuali berpisah secara teritorial olehterdakwa sejak tahun 2003 itu.