Ditemukan 2279 data
111 — 106
Putusan Nomor :09/G/2014/PTUNSMD .....Bukti T10Bukti T11Bukti T12Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan,Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, KabupatenBerau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung ProvinsiKalimantan Timur Periode 2014 2019 atas nama Supriadi AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tanggal 21 Mei 2014 ;foto copy sesuai asli Berita Acara Nomro
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
ARDHIE PRAYOGA, ST
345 — 114
Bank DanamonIndonesia, Tbk, sejak tanggal 1 Agustus 2004 berdasarkan SKpengangkatan Pegawai Nomro . HR Admin.1784.09.04.02/III. Selanjutnyapada bulan Desember 2017 terdakwa dipromosikan selaku Branch ManagerPT. Bank Danamon Indonesia, tok, kantor Cabang Sidoarjo (PT. BDI KCSidoarjo);= Selaku Branch Manager, terdakwa memiliki Job Discription, antara lain :Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Sdaa.
63 — 14
sebagaimana disebutkan dalam bukti T5 tersebut, telah ditindaklanjuti denganBerita Acara tentang serah terima pengganti jalan desa tertanggal 28 Juni 2005yang ditandatangani oleh Drs.Herman Satra Widjaja,SH, selaku Direktur UmumPT.Bandung Pakar dan Asep Tatang selaku kepala Desa Mekarsaluyu yangbertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, oleh karena itu untuk dan atasnama serta mewakili Pemerintah Desa Mekarsaluyu; (bukti T6);Menimbang, bahwa berdasarkan SK Gubernur/Kepala Daerah tingkat Jawa Barat Nomro
95 — 34
DALAM POKOK PERKARA : 1.Bahwa para tergugat menolak semua dalil dalam permohonan/gugatan dari penggugat,kecuali halhal apa saja yang secara tegas dan jelas diakui oleh para tergugat; Bahwa halhal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan kesatuan yang utuh dantidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara; Bahwa jawaban dan bantahan para tergugat dalam pokok perkara ini tidak menajwabdan membantah satu persatu nomor urut dari gugatan pemohon/gugatan, akan tetapidiacak dan tidak berdasarkan nomro
156 — 38
Penetapan Nomor : 218/Pen.Pid/2014/PN.MPW tanggal09 Mei 2014, diberi tanda bukti TII52;Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembungkusan dan atau PenyegelanBarang Bukti, dberi tanda bukti THI53;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/75/IV/2014/Reskrim tanggal 22 April 2014, diberi tanda bukti THI54;55565758596061626364656667Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyitaan, diberi tanda bukti TIII55;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Nomro
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DODI SANOVA, SE
147 — 35
- 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomro 1338 Tahun 2018 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belaja Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2018.
- 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2004 /KPTS-4/V/2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau TA 2018.
70 — 29
SitiAsiah Soeriadikusumah), Nomro : 01/Adv.KK/SS/II/2016, tanggal 7 Maret 2016tentang Pemberitahuan, yang diterima Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016,selanjutnya diberi tanda P 23 ;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang diberi tanda bukti P1, P4, P5, P10, dan P21 merupakan bukti surat foto copy dari foto copy, sedangkan buktibuktisurat yang diberi tanda P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P11, P12, P13, P14, P15,P16, P17, P18, P19, P20, P22, P23, merupakan bukti surat foto copy yangdisesuaikan dengan aslinya
47 — 23
Tugiman, menempatirumah dinas dengan izin Nomro : 191 Blok L, tanggal 01November 1962;Penggugat 20 Sudiyono (Anak) Alm. Ahmad, menempati rumahdinas dengan surat izin 18/Bed/63, tanggal 31 Juli 1963;Penggugat 23 Achmada (Pensiunan PNKA), menempati rumahdinas dengan surat izin 172/HLN/7/64, tanggal 16 Juli 1964;Penggugat 25 Sucipto (Anak), Alm.
90 — 35
Sumut yang berlaku2 (dua) tahun, namun telah dicabut oleh Bupati Madinadengan Keputusan Nomro:540/492/K/2015 tanggal 31Juli 2015, sehingga PT. Anugerah Alam Indomakmurtidak berhak lagi melakukan penambangan EmasPalcer di lokasi penambangan Bauksit milik PT.M3 .3) Bahwa sejak PT. M3 melakukan penambangan emas di DesaTapus, Kec. Lingga Bayu, Kab. Madina, Prov.
143 — 129
Tabina BoruSibarani dan juga sebagai pelaksana wasiat Nomro 25 tanggal 13Nopember 1982, dan status tanah yang menjadi objek gugatan dalamperkara aquo telah secara tegas diebutkan dalam surat gugatan yaitusebagai harta warisan /Peninggalan dari Alm. Ludwig Simanjuntak danAlmh. Tabina Boru Sibarani terletak di Jalan gereja No. 100 KelurahanMartimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota pematangsiantar, dansalah seorang ahli waris dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Alm.
79 — 38
TPK/2016/PN.MdnPetikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomro : 821.23/1612/2014Lampiran : 1 pada tanggal 2 Mei 2014.Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Sumetara Utara Nomor : 821.23/1612/2014 Lampiran : 1 Pada tanggal 2 Mei 2014Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/433/KPTS/2014tanggal 13 Juni 2014 tentang pengguna Anggaran/Barang, KuasaPengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu) dan BendaharaPengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara Nomor027.05/395/Subbag Umum/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentangSusunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dilingkungan DinasProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;Lampiran Il Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera UtaraNomor : 027.05/395/Subbag Umum/II/2014 tanggal 14 Februari 2014tentang Susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan DilingkunganDinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomro
TPK/2016/PN.Mdn10.11.Lampiran Il Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera UtaraNomor : 027.05/395/Subbag Umum/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentangSusunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dilingkungan DinasPendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomro : 821.23/1612/2014Lampiran : 1 pada tanggal 2 Mei 2014.Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Sumetara Utara Nomor : 821.23/1612/2014 Lampiran : 1 Pada tanggal 2 Mei 2014Keputusan
81 — 28
TPK/2016/PN.Mdntentang Susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan DilingkunganDinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomro : 821.23/1612/2014Lampiran : 1 pada tanggal 2 Mei 2014.Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Sumetara Utara Nomor821.23/1612/2014 Lampiran : 1 Pada tanggal 2 Mei 2014Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/433/KPTS/2014tanggal 13 Juni 2014 tentang pengguna Anggaran/Barang, KuasaPengguna Anggaran/Barang
Sumatera Utara Nomor027.05/395/Subbag Umum/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentangSusunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dilingkungan DinasProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;Lampiran Il Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera UtaraNomor : 027.05/395/Subbag Umum /II/2014 tanggal 14 Februari 2014tentang Susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan DilingkunganDinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomro
TPK/2016/PN.Mdn 10.11.tentang Susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan DilingkunganDinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomro : 821.23/1612/2014Lampiran : 1 pada tanggal 2 Mei 2014.Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Sumetara Utara Nomor821.23/1612/2014 Lampiran : 1 Pada tanggal 2 Mei 2014Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/433/KPTS/2014tanggal 13 Juni 2014 tentang pengguna Anggaran/Barang, KuasaPengguna Anggaran
93 — 24
Undangundang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER34/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi FornSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomro : 4K/RUP/1958 Tahun 19%Kitab Undangundang Hukum Perdata;3.1Bukti TX3: Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970;Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
PT. ETAM MANUNGGAL JAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
269 — 126
Penggugat' belummenyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakandengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka sejak perkara aquo terdaftar di Kepaniteraan TUN Samarinda tanggal 23 Nopember2017 dan penyelesaian sidang pemeriksaan persiapan tertanggal 16Januari 2018 sehingga sidang pemeriksaan persiapan perkara aquotersebut telah melampaui batas waktu) sebagaimana yangdiamanatkan dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (8)Undang Undang RI Nomro
PT. MULTI KARYA PRATAMA DIWAKILI OLEH MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA diwakili oleh TARINALDI HIDRAT
211 — 111
Notaris di Kota Padang, yang telah mendapatpengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomro. C10176.HT.01.01.TH.2003 tanggal 8 Mei2003 dan juga berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor12 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dinadapan Notaris MuhammadAhyarPrawira, SH.
Pembanding/Penggugat II : SYUHAIRI ISHAK Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat III : SYAMSINAR CHAIRANI Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat IV : SYAHRIZAL SE Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat V : Ir. MUHAMMAD ALI NASIR PURBA Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VI : IRWANSYAH NASUTION Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VII : SUSI PRIHARTINI, SE Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VIII : ROSDIANA Br. PURBA Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat IX : RONALD SIHOMBING Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat X : LIM BUN HOAT atau disebut JIMMY Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat XI : YUNITA ANDRIYANI Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat XII : RICCIE
79 — 58
Akta Jual Beli Nomro : 456/2011, tanggal 13 Desember2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Sutadji, sebelumdilakukan penandatangan Akta Jual Belinya, terhadap SHMNomor : 214/Perbangunan telah dilakukan cek bersih padaKantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHMNomor : 214/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAHDIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTORPERTANAHAN;b.
Pembanding/Tergugat II : RONI PANALOAN PURBA Diwakili Oleh : PONISAH NASUTION
Terbanding/Penggugat I : SUASANA GINTING
Terbanding/Penggugat II : MODAL GINTING
141 — 71
banding tersebut telahdiberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, Il semula Penggugat , Il sesuaiSurat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam NomorW2.U4/15465/HK.02/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Mohonbantuan (delegasi) Pernyataan Banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp JoAkta No. 41/2020 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding , Ilsemula Penggugat , II dk/Tergugat , Il dr pada hari Selasa tanggal 22September 2020;Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PNLbp jo Akta Nomro
76 — 31
Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara terang dan nyata dapatdiketahui bahwa tahapan pra pelelangan atas Obyek Tanah yang dilakukanoleh Kantor Lelang telahdilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.Hal. 71 dari 90 hal Putusan No. 396/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Tim17.18.19.BAGIAN VPARA PENGGUGAT TERTARIK UNTUK MEMBELI OBJEK LELANGDIBAWAH TANGANBahwa benar, posita para penggugat nomro 5, dimana para penggugatmemilki keinginan untuk membeli objek lelang ekseskusi (in Cassu obyektanah) .
500 — 351
tindakpidana tersebut telah merugikan keuangan atau perekonomian negara,maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kerugian negarayang merupakan unsur paling primer, sehingga apabila unsure tersebuttelah terpenuhi maka penyidik kejaksaan dapat menetapkan siapatersangkanya; Bahwa apabila tidak ditemukan indikasi adanya unsur kerugian negaradalam undangundang tindak pidana korupsi tersebut, maka tidak bisadilakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadapseseorang; Bahwa putusan MK nomro
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
ARIEF ZAILANI
165 — 76
- 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomro 1338 Tahun 2018 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belaja Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2018.
- 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2004 /KPTS-4/V/2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau TA 2018.