Ditemukan 279 data
120 — 24
dilegalisir1(satu) lembar foto copy surat keterangan Bendesa Desa PekramanTarukan, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kab.Gianyar tanggal 23Oktober 2017 yang dilegalisir1(satu) lembar foto copy surat keterangan Majelis Alit Desa PekramanKecamatan Tampak Siring Desa Pekraman Tarukan, Desa PejegKaja, tanggal 24 Maret 2018 yang dilegalisir1(satu) lembar foto copy surat Desa Pekraman Tarukan, Desa PejengKaja, Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar Banjar AdatTarukan Kaja, tentang Tanah Adat/PKD/Ayahan
Gianyartanggal 23 Oktober 2017 yang dilegalisir1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Majelis Alit Desa PekramanKecamatan Tampak Siring Desa Pekraman Tarukan, Desa Pejeg Kaja,tanggal 24 Maret 2018 yang dilegalisir1 (satu) lembar foto copy surat Desa Pekraman Tarukan, Desa PejengKaja, Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar Banjar AdatTarukan Kaja, tentang Tanah Adat/PKD/Ayahan adat tertanggal 24Maret 2018 yang dilegalisir1 (satu) lembar foto copy surat permohonan DEWA KETUT OKAMERTA Kepada
Terbanding/Tergugat I : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Cq. Bupati Kabupaten Majene, Cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Pamboang
Terbanding/Tergugat II : SAPARUDDIN ATJO Alias Uanna Ani
Terbanding/Tergugat III : Hj. HADIRAH Alias NADIRA Alias Ibunna Rezky
Terbanding/Tergugat IV : SULAEMAN Alias Sule
Terbanding/Tergugat V : AMRAN
Terbanding/Tergugat VI : ROHANA
Terbanding/Tergugat VII : SAHIRAH Alias Ibunna Fajrin
Terbanding/Turut Tergugat : DJUWAENI ACO
Terbanding/Intervensi I : DRS. H. MANSYUR T, M.Pd
Terbanding/Intervensi II : MH SAENONG
Terbanding/Intervensi III : ABD. HALIM
Terbanding/Intervensi IV : BAHARUDDIN
Terbanding/Intervensi V : ASRI YAMBAS
Terbanding/Turut Tergugat : DJUWAENI ACO
133 — 93
ANDI TONRA UPU datang memerintah di Pamboang (19321952);Bahwa pada masa pemerintahan maradia matoa (Andi Batari (dalam Google :Daftar Nama RajaRaja Pamboang), (sebelum maradia terakhir ANDI TONRAUPU) tanah sengketa aquo merupakan Sekolah Rakyat dan sekitar diawal tahun1976 pada saat Kepala Kantor Depdikoud Kabupaten Majene dijabat oleh BADUsekolah rakyat tersebut dialinkan atau dijadikan kantor Departemen Pendidikan danKebudayaan Kecamatan (Depdikbudcam) setelah mendapat persetujuan dariYAMBAS (Ayahan
92 — 25
Bahwa Pembanding/tergugat sangat keberatan atas amar putusan Majelis Hakim padaangka ke 3 tersebut yang telah memberikan putusan dalam perkara aquo denganmengkesampingkan system hukum adat bali patrilinial dengan garis purusa yangmenjadi kepercayaan di desa adat Pembanding/Tergugat dengan tidak mempunyai hatinurani dan pemahaman kepercayaan yang sudah turun temurun dalam hal warisHalaman 11 dari 20 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2020/PT DPSprinsip atas leluhur hak kepurusaan (pura) dan kwajiban (ayahan
67 — 34
perjanjian kesepakatan mengatur tentangPemerajan, kedua belah pihak sudah sepakat membagi kewajiban dantanggungjawab terhadap pemerajan sama rata berlima yakni : 21 Kewajiban dan tanggung jawab terhadap fisik pemerajanmenyangkut perbaikan kerusakan, pemugaran, pembayaran pajakdan pembiayaan lain dipikul berlima sama rata ; Kewajiban dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan piodalanbeserta pelaksanaan upakara dan upacaranya baik yangmenyangkut pembiayaannya maupun pekerjaannya ( bahasaBalinya ayahan
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memelihara Pewaris ketika dalam keadaan tidak mampu, padakenyataannya Pemohon Peninjauan Kembali yang banyak merawatalmarhum Sang Ketut Lempir saat sudah tua dan sakit; Menguburkan jenazah Pewaris dan atau menyelenggarakan Pengabenandan menyemayamkan dan arwahnya di sanggah/merajan, ternyataalmarhum Sang Ketut Lempir meninggal di aben nista (nyuasta) dandibiayai dari hasil tanah almarhum Sang Ketut Lempir; Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sanggah/merajan; Melaksanakan kewajibankewajiban (ayahan
36 — 20
., tertanggalOktober 1980 karena Ketut Surada Ardjana sudah diangkat anakoleh Made Sarma dan Ni Wayan Rupig alias Ni Luh Rupig sehinggaPara Tergugat nelakukan ayahan upacara dan odalan di sanggahkeluarga yang Made Sarma dan Ni Wayan Rupig alias Ni LuhRupig;5.
105 — 50
Karena telah diberikan tanah pekarangan (kapaica karangbahasa Bali) oleh Desa Adat Tabola maka Tergugat 1 (satu) dibebani"ayahan karang" di Banjar Lantang Katik Undisan yang merupakan bagianwilayah Desa Adat Tabola. Adapun pekarangan yang diberikan oleh DesaAdat Tabola adalah seluas 1300 M2, kepada Gusti Nyoman Geria.
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
264 — 518
DpsLESTARI (istri) yang perolehannya dengan cara membeli tahun2014, seharga Rp. 60.000.000.,.Sebidang tanah dan rumah dan bangunan bertingkat yangmerupakan tempat tinggalnya yang luasnya sekitar 10 are yangberlokasi di Banjar Tegal saat berstatus tanah ayahan Desa.Bangunan mewah rumah tempat tinggal yang berdiri di Tanah seluas285 M2, SHM Nomor : 4172/ Kelurahan Kapal, Kec.
Dan setelahselesai membangun bangunan tempat tinggal berlantai 2/ bertingkatdirumahnya di atas tanah ayahan Desa (PKD) di Lingkungan BanjarTegalsaat Kapal, kemudian berlanjut membangun dapur megah masih satuareal di Tanah Ayahan Desa tersebut, kemudian setelah itu berlanjutmembangun rumah/ bangunan besar tempat tinggal disebelah baratrumahnya (masih satu lokasi) bekas kandang babi yang merupakan tanahwarisan neneknya NI MADE CEPET SHM Nomor : 4172/ Kelurahan Kapal,Kec. Mengwi, Kab Badung.
Sebidang tanah dan rumah dan bangunan bertingkat yangmerupakan tempat tinggalnya yang luasnya sekitar 10 are yangberlokasi di Banjar Tegal saat berstatus tanah ayahan Desa.Harta bergerak antara lain :Hal. 115 dari 452 halaman Putusan Nomor 22/Pid.SusTPk/2018/PN.
Dan setelah selesaimembangun bangunan tempat tinggal berlantai 2/ bertingkat dirumahnyadi atas tanah ayahan Desa (PKD) di Lingkungan Banjar Tegalsaat Kapal,kemudian berlanjut membangun dapur megah masih satu areal di TanahAyahan Desa tersebut, kemudian setelah itu berlanjut membangunrumah/ bangunan besar tempat tinggal disebelah barat rumahnya (masihHal. 120 dari 452 halaman Putusan Nomor 22/Pid.SusTPk/2018/PN.
Sebidang tanah dan rumah dan bangunan bertingkat yangmerupakan tempat tinggalnya yang luasnya sekitar 10 are yangberlokasi di Banjar Tegal saat berstatus tanah ayahan Desa.b.
69 — 31
Melaksanakan kewajibankewajiban (ayahan) terhadap banjar / desa.Berdasarkan kewajibankewajiban yang disyaratkan dalam Hukum Adat Balidapat kami jelaskan bahwa Penggugat atas nama KETUT KARTHA padatanggal 23 Maret 2013 telah berpindah agama dari agama Hindu menjadiagama Islam dan telah pula berganti nama menjadi M.
Tergugatsendiri melaksanakan upacara Ngeroras dengan biaya Tergugat sendiritanpa membebani para Penggugat namun Tergugat tetap mengajak seluruhsaudara Tergugat termasuk Para Penggugat dan ayah Para Penggugat danTergugat hanya untuk ikut menghaturkan sembah bakti yang terakhir kalinyakepada arwah almarhum Para Penggugat dan Tergugat namun itupun tidakdipenuhi oleh Penggugat atas nama KETUT KARTHA (saat itu Penggugatatas nama KETUT KARTHA samasekali tidak hadir), kemudian terhadapkewajibankewajiban (ayahan
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melaksanakan kewajiban (ayahan) terhadap Banjar/Desa;Kelalaian terhadap kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untukmemecat kedudukan seorang sebagai ahli waris (vide Ve Korn halaman19);Berdasarkan atas halhal tersebut di atas maka sangatlah nampakpertimbangan hukum putusan Judex Facti adalah tidak dapat dan tidakmempertimbangkan keadaan Penggugat Kasasi sebagai ahli waris yangselalu taat dan setia menjalankan segala kewajiban, dibandingkan pihakTergugat dan II yang telah tidak menjadi krama Desa
64 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana sebagian dari luas tanah tersebut dengan luas kurang lebih 3.400 m/,dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : Tanah Pekarangan Desa/Tanah Ayahan Desa;Timur : Tanah atas nama I Simpir (Alm);Selatan : Tanah atas namaI Simpir (Alm);Barat : Tanah I Gangsuh, dan Tanah Nyoman Bon;Untuk selanjutnya disebut Tanah sengketa dalam Rekonvensi;5 Bahwa tanpa alasan yang sah dan dasar hukum yang jelas, sampai saat iniTanah sengketa dalam Rekonvensi dikuasai oleh Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi nomor
152 — 66
Bahwa dimana kewajibankewajiban yang dilakukanoleh Wayan Saneng alias Saneng tersebut diantaranya meliputi upakara/upacara melakukan ayahan ( pekerjaan / kewajiban ) disanggah / Merajan,termasuk dalam memelihara / merawat / memperbaiki sanggah / Merajankeluarga bahkan melakukan ayahan pekerjaan / kewajiban di Desa Dinas /Adat / Banjar / Desa Pakraman dll.
82 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggara piodalan besertapelaksanaan upakara dan upacaranya baik menyangkut pembiayaanmaupun pekerjaannya (bahasa Balinya ayahan) dipikul berlima samarata secara bergiliran atau bergantian, diantara Penggugat dan ParaTergugat;Bahwa, disamping tanah warisan yang telah dibagi berdasarkan hak dankewajiban seperti yang disebutkan dalam poinpoin di atas, almarhum Gusti Made Gede juga meninggalkan tanah warisan yang belum dibagi yaiturumah tempat tinggal almarhum
ADAM DONIE. M ,SH
Terdakwa:
RIFAN HIDAYAT Als IPAN Bin ATIM
23 — 5
Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasatanggal 03 April 2018 sekira jam 17.00 wita di Rt.O7 Desa Sumber sariKec.Babulu Kab.PPU dan terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yangberjumlah 2 (dua) orang Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa Terdakwa dilahirkanTambong tanggal 05 Januari 1992 oleh kedua orang tua terdakwa yaitu AyahAn ATIM dan Ibu An SAYEM dan terdakwa anak kedua dari 3 (tiga)bersaudara, kemudian terdakwa masuk sekolah dasar SD 001 Sebakung TakaKec.Longkali selanjutnya
44 — 21
Bahwa, setelah Nang Binten meninggal maka ayah ayahan desa padatanah Karang Sikut Satak dan Teba itu diteruskan oleh anakanaknyaNang Binten berupa Mesidikara Silin Asih yaitu pelaksanaannyadilakukan secara bergantian oleh ahli waris Nang Binten sebagaiberikut : Anak Pertama Nang Binten bernama Wayan Kepig sebagaiPengarep/pemucuk ,melakukan ayahayahan awal di PuraPenataran Slme yang berada di Tempek Sima dengan melakukanayahayahan di Pura Penataran Sima sebagai Pengarep,sementara ahliwaris yang lain
I KETUT GDE DHARMA PUTRA
Tergugat:
1.DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
2.DESA GUWANG
3.DESA ADAT GUWANG
259 — 187
tentangPadruwen Desa Adat pada ayat (3) huruf b disebutkan Padruwen Desa Adat yangbersifat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: tanah DesaAdat;Adapun Penjelasan Pasal 55 ayat (3) Huruf b, a quo Yang dimaksud dengan"tanah Desa Adat adalah tanah milik Desa Adat, baik yang dikelola langsung olehDesa Adat, seperti: tanah setra, tanah palaba, tanah pasar/tenten, dan lainlain,maupun yang diserahkan pengelolaannya kepada Krama Desa Adat, seperti tanahpakarangan Desa Adat dan tanah ayahan
tentang Padruwen Desa Adat padaayat (3) huruf b disebutkan Padruwen Desa Adat yang bersifat materiilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: tanah DesaAdat;Adapun Penjelasan Pasal 55 ayat (3) Huruf b, a quo Yangdimaksud dengan "tanah Desa Adat adalah tanah milik Desa Adat, baikyang dikelola langsung oleh Desa Adat, seperti: tanah setra, tanahpalaba, tanah pasar/tenten, dan lainlain, maupun yang diserahkanpengelolaannya kepada Krama Desa Adat, seperti tanah pakaranganDesa Adat dan tanah ayahan
tentang Padruwen Desa Adat pada ayat (3) huruf bdisebutkan Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa: tanahn Desa Adat, adapunPenjelasan Pasal 55 ayat (3) Huruf b, a quo Yang dimaksud dengan "tanahDesa Adat adalah tanah milik Desa Adat, baik yang dikelola langsung olehDesa Adat, seperti: tanah setra, tanah palaba, tanah pasar/tenten, dan lainlain, maupun yang diserahkan pengelolaannya kepada Krama Desa Adat,seperti tanah pakarangan Desa Adat dan tanah ayahan
Bukti ataucarik digolongkan AYDS (Ayahan Desa) yang bersifat basah seperti sawah,dan sebagainya. Kemudian tegakkan atau tegalan Desa adalah tanah keringbentuknya adalah tanah Pekarangan Desa (PKD) yang ditempati oleh kramaadat, kemudian tahun 1890 melakukan polarisasi tentang penguasaan danpemanfaatan tanah adat, pertama yang namanya tanah Ayahan Desa (AYDS)bersifat individual karena itu. bisa didirikan hak penguasaannya danpemanfaatannya kepada krama atau warganya.
62 — 38
merupakan tanah milik Desa yangtidak boleh diperjual belikan ;Menimbang bahwa berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentangDesa Pekraman dalam Bab tentang Ketentuan umum, pada Pasal 1 angka 6disebutkan bahwa Krama desa/Krama banjar adalah mereka yangmenempati karang desa pakraman dan atau Banjar pakraman dan ataubertempat tinggal di wilayah desa/banjar pakraman atau di tempat lain yangmenjadi warga desa pakraman dan atau Banjar pakraman, selanjutnya dalamPasal 1 angkat 10 disebutkan bahwa Tanah ayahan
Wayan Kepig) karenasecara hukum tanah tersebut sudah diserahkan oleh Kelian Adat kepada Komang Swastika, Wayan Kepig dan Ketut Asmara dengan syarat ikutmelakukan ayahayahan sesuai aturan Desa Pekraman selanjutnya MajelisHakim pertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikantersebut di atas sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang DesaPekraman dalam Bab tentang Ketentuan umum, pada Pasal 1 angka 6 danPasal 1 angka 10 telah jelas disebutkan bahwa tanah ayahan
105 — 30
etahu saksi, antara Ni Wayan Rasna dan Pan Kamas adalah suami istri, namaPan Kamas dan Pan Kepur adalah satu orang ; Bahwa saksi tidak tahu berapa istri dari Pan Kepur atau Pan Kamas ;Bahwa setahu saksi, sekarang Pan Kepur sudah meninggal dan sudah diabenkan olehNi Wayan Rasna, karena dia yang melapor ke Desa sekitar tahun 2007 ;Bahwa Ni Wayan Rasna adalah janda Pan Kepur, dan statusnya dalam krama adatsebagai UNGGU maksudnya hanya kena PATUS saja kalau ada warga yangmeninggal, yaitu masih kena ayahan
1.IDA BAGUS KETUT OKA
2.IDA BAGUS KETUT DARMA
3.IDA BAGUS MADE BAWA
Tergugat:
1.IDA BAGUS PUTU SUPADMA
2.Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Turut Tergugat:
1.ANAK AGUNG OKA
2.IDA AYU PUTU JATI
3.Kementerian Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
8 — 5
dari almarhum Ida Bagus Putu Rawi;
- Menetapkan:
- Objek sengketa I berupaTanah Pekarangan Desa (PKD) SHM Nomor 2096/Desa Keliki luas 1505 M2atasnama Desa Pakraman Keliki dengan batas-batas:
- Utara :Tanah milik Sang Putu Dugdug;
- Timur :tanah tebe/ atas nama Ida Bagus Putu Supadma;
- Selatan : Gusti Made Sudana;
- Barat : Jalan;
- Objek sengketa II berupaTanahAyahan
- Objek sengketa I berupaTanah Pekarangan Desa (PKD) SHM Nomor 2096/Desa Keliki luas 1505 M2atasnama Desa Pakraman Keliki dengan batas-batas:
TERGUGAT: -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
TERGUGAT II INTERVENSI: -I WAYAN WIRTA, DKK
133 — 71
Sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011,secara yuridis teknis permohonan pembatalan yang diajukanoleh Made Sayang Darmada tidak dapat ditindaklanjuti,karena amar putusan pengadilan yang menjadidasar...dasar permohonan pembatalan tidak ada menyebutkanSertipikat hak atas tanah dibatalkan, tidak mempunyaikekuatan hukum, atau tidak sah ; Terhadap beberapa obyek tanah sengketa yang dimohonkanpembatalan, status tanahnya adalah Tanah Ayahan