ditentukan olehUndangUndang , pungutan berdasarkan musyawarah /tetapi kalau sudahditentukan oleh UndangUndang harus sesuai patokan sebagai dasarpungutan dari masyarakat;Bahwa pendapat saksi tentang musyawarah mengambil Pungutan dariMasyarakat adalah kantor BPN /Kel/kabupaten dengan adanya programsertifikat adalah pungutan kepada pendaftar untuk pendaftaran sertifikatsudah didasarkan oleh ketentuan tertentu dalam klasifikasi PNPB,pungutan yang boleh diajukan setoran seperti untuk lembur;Bahwa ketentuan

Penyalahgunaan wewenangitusendiri telah dilarang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan Pasal 16Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangPemerintahan Desa.Bahwa secara gramatikal pungutan liar memiliki arti pungutan yang tidakresmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang atau pungutan yangdilakukan tanpa izin resmi dari yang berwenang. Dalam kegiatan SMS yangberwenang menetapkan dan menerima pembiayaan SMS adalah KantorPertanahan Kabupaten.

Masyarakat harus berdasarkan ketentuan MenteriKeuangan; Bahwa pungutan yang dilakukan Kepala Desa diluar yang telah ditetapkanBPN adalah merupakan pungutan liar sehingga perobuatan Kepala desatersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya;Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telahmengajukan saksi Adecharge yang dengan disumpah telah memberikanketerangan sebagai berikut :1.

RB SULARTO, SH.M.Hum : Bahwa tindakan terdakwa Siswadi Bin Sukiban selaku Kepala DesaSambongrejo melakukan pungutan program SMS terhadap wargamerupakan pungutan liar memiliki arti pungutan yang tidak resmiditunjuk atau diakui oleh yang berwenang atau pungutan yang dilakukantanpa izin resmi dari yang berwenang. Dalam kegiatan SMS yangberwenang menetapkan dan menerima pembiayaan SMS adalahKantor Pertanahan Kabupaten. Dengan demikian perbuatan .

SISWADImelakukan pungutan biaya SMS dari warga dapat dikatagorikansebagai pungutan liar; Bahwa Pemungutan biaya pembuatan SMS oleh Kantor PertanahanKabupaten telah ditentukan akan dilakukan apabila berkas pengajuan/persyaratan telah dinyatakan lengkap oleh BPN dengan jumlah biayayang telah ditentukan. Biaya yang telah ditentukan oleh BPN untukpembuatan SMS tidak meliputi biaya konsumsi, biaya transportasi,68biaya jasa pengetikan dan uang jasa lapangan.

Desa Karya Bhakti Periode tahun 20202026; Bahwa Saksi adalah warga yang lahir dan tumbuh besar di Desa KaryaBhakti; Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya proses mediasi antara YonoSelan dan Petrus Utok tentang masalah batas tanah di Kantor DesaKarya Bhakti dimana Saksi pada saat itu berada di luar ruang mediasidengan jarak sekira 48 meter, Kemudian Saksi melihat sebelum mediasidimulai ada pungutan uang alas meja yang diminta oleh Terdakwakepada Yono Selan dan Petrus Utok; Bahwa Saksi melihat dan

liar; Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa adalah Kepala DesaKarya Bhakti untuk periode Tahun 20202026; Bahwa Saksi pernah meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha(SKU) yang mana untuk pembuatan surat tersebut dikenakan pungutanHalaman 14 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bekuang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (Satu) SKU; Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi perihal pungutan sejumlahuang tersebut adalah Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes selaku SekretarisDesa

Natalia Fransiska anak Prankamsul, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayangdan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalampemeriksaan tersebut adalah benar;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarketerangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwaterkait dugaan pungutan liar;Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2021 Saksi datang keKantor Desa Karya Bhakti untuk membuat Surat

Desa, pungutan desa dapat dilakukan dengan dasarpembentukan peraturan desa pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati nomor84 tahun 2018 tentang tentang pedoman kewenangan berdasarkan hakasal usul dan wewenang lokal bersakala desa.

dalampembuatan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti dan Saksi tidak tahu uangdari pungutan tersebut digunakan untuk apa; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya keberatan dari beberapawarga mengenai pungutan dalam pembuatan SKU karenasepengetahuan Saksi pembuatan SKU di Desa Karya Bhakti tidakdikenakan biaya;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan pertanggunjawabanpengelolaan uang biaya pembuatan SKU;Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek Bahwa sepengetahuan Saksi uang alas meja tersebut

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp6.000,00 (enam ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp6.000,00 (enam ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

laporanmasyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpang yangmenggangu ketertiban umum ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan calo penumpangtersebut setelah tidak menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpang kekendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan oleh Terbanding,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa tahun pajak daerah yang disengketakan (Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan Pajak Pertamina,berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndang

Nomor 34 Tahun 2000tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah denganPemerintah,

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, berkaitan dengan konflikpengaturan antara Kontrak Karya yang merupakan golongan hukum privatdengan UndangUndang Pajak Daerah dan peraturan pelaksanaannya yangtermasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakanadalah UndangUndang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada KontrakKarya, oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuai dengan undangundang yang berlaku.

Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusiyang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani,maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah.Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun1957 tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11KK tidak bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000. Karenanyapula jelas dan nyata Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnyaHal 17 dari 28 hal. Put.

Pungutan kepada 159 sekolah penerima DAK1. Hasil pungutan kepada 159 Sekolah Dasar sebesarRp.315.250.000, (tiga ratus lima belas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);692. Nilai prestasi yang dilaksanakan tim teknis sebesarRp.76.750.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah);3.

Pungutan kepada 159 sekolah penerima DAK1. Hasil pungutan kepada 159 Sekolah Dasar sebesarRp.315.250.000, (tiga ratus lima belas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);2. Nilai prestasi yang dilaksanakan tim teknis sebesarRp.76.750.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah);3.

, (dua ratus sebelas juta limaratus ribu rupiah), bagian Irwan Hamid sesuai pengakuannya menerima danmenikmati uang pungutan para kepala sekolah sebesar Rp.80.000.000.

Terdakwa dengan kewenangannya dapatmenentukan kebijakannya sendiri dengan menerima uang pungutan kepalaHalaman ke 107 dari 139 halaman Putusan Perkara No. :22/Pid.

Karangpucung agar kumpul dirumah saksi WARYO untuk merealisasikan pungutan sebesar 25% daridana yang diterima oleh Kepala Sekolah, namun di rumah saksi WARYOdana pungutan tersebut hanya terkumpul sejumlah 225.700.000 (dua ratusdua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi DARYO Bin SANWIKARTA (Alm) dan sisa uangkekurangan pungutan tersebut diserahkan oleh seluruh Kepala SekolahDasar Kec Karangpucung di kantor saksi DARYO Bin SANWIKARTA AlmUPT Disdikpora

Karangpucung agar kumpul dirumah saksi WARYO untuk merealisasikan pungutan sebesar 25% daridana yang diterima oleh Kepala Sekolah, namun di rumah saksi WARYOdana pungutan tersebut hanya terkumpul sejumlah 225.700.000 (dua ratusdua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi DARYO Bin SANWIKARTA (Alm) dan sisa uangkekurangan pungutan tersebut diserahkan oleh seluruh Kepala SekolahHalaman 12 dari 73 halaman Putusan Perkara No. 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg13Dasar

tersebut setelah ada kasus di Polda Jawa Tengah.Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada laporan secara tertulismengenai dana pungutan tersebut dan saksi tidak pernah mendapatbagian atau setoran dari dana pungutan tersebut.Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.9.

saksi Daryo uang pungutan tersebut di bagibagi dengan perinciansebagai berikut :a.

03 sebesar Rp. 37.100.000,00Jumlah Rp.249.100.000,00Bahwa setelah itu uang pungutan tersebut di bagibagi dengan perinciansebagai berikut :1.

Bahwa rumusan antara pajak dan bukan pajak (baca PNBP) memilikinilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitu pungutan kepadamasyarakat untuk Negara dalam menjalankan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki arti yang berbeda, dimana Pajaktidak memiliki prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk,sedangkan pungutan lainnya diantaranya berupa Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) pada hakekatnya merupakan pungutan selainpajak yang berasal dari berbagai pungutan yang dikelola olehkementerian

Dari rumusan dalamterminologi tersebut terkandung makna bahwa (1) Penggantian NilaiTegakan (PNT) adalah pungutan selain PSDH dan DR yang dalamteori pemungutan boleh dipungut berupa opsenten (pungutantambahan) yaitu atas objek hasil hutan kayu tersebut terdapatkekurangan dalam besarnya satuan yang telah ditetapbkan menurutperaturan perundangundangan yang seharusnya dapat dipungut.Dalam sisi yang lain.

Bahwa Penggugat atas Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telah disetor ke kas Negara sejumlah Rp. 15.137.515.695,00 (lima belas milyarseratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilanpuluh lima rupiah) atas pembayaran PNT dari tahun 2014 2015, denganrincian sebagai berikut:a.Pembayaran PNT atas nama IUPHHKHTI PT.

Bahwa akibat perouatan Tergugat yang telah menerbitkan dan11.12.13.memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum, dan Tergugat Ilserta Tergugatlll yang telah menerima pembayaran pungutan PNBP(Pendapatan Negara Bukan Pajak) tanoa melakukan analisa hukum terhadapdasar hukum pungutan PNBP dimaksud telah dapat dikualifikasi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat telah mengalamikerugian yaitu terpaksa melakukan pembayaran Pungutan Penggantian NilaiTegakan yang disetorkan ke rekening

PNBP tanpa melakukan analisa hukum terhadapdasar hukum pungutan PNBP dimaksud telah dapat dikualifikasi telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkandan memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum dan Tergugat Ilserta Turut Tergugat yang telah menerima pembayaran pungutan PNBP tanpamelakukan analisa hukum terhadap dasar hukum pungutan PNBP dimaksud yangdapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat telahmengalami

sejak nomor00000210 s.d. 00000299 hSeptember 2007 00000509 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000600 000005 10 s.d. 00000599 hOktober 2007 00000609 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000700 00000610 s.d. 00000699 hOktober 2007 00000709 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000800 00000710 s.d. 00000799 hOktober 2007 00000809 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000900000008 10 s.d. 00000899 hbahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 UndangUndang PPN, Faktur Pajakadalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukanpenyerahan kena pajak, maka penerbitan faktur yang harus dibuat ataudikeluarkan merupakan bukti pungutan pajak yang ahrus dipungut olehPemohon Banding.bahwa Terbanding berkesimpulan Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan kebenaran urutan nomornomor faktur tersebut diatas sesuaidengan ketentuan perpajakan berlaku, oleh karena itu penyerahan yangterutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti sesuai dengan keadaan yangsebenarbenarnya.bahwa Majelis sependapat

dengan dalil Terbanding karena menurut faktapersidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan maupunmemberikan penjelasan yang cukup memadai tentang urutan nomor fakturyang diterbitkan yang tidak berurutan sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya.bahwa penerbitan faktur pajak yang dibuat oleh Pemohon Banding adalahmerupakan bukti pungutan pajak yang dipungut sendiri berdasarkan faktapersidangan, jumlah pungutan pajak yang harus dipungut sendiri dilaporkanoleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut

VeteranDenpasar ; Bahwa uang tersebut menurut terdakwa adalah uangpengamanan ; Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk sehubungan saat saksimenyetor uang kepada saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlahRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini sudahdiamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebut adalah uanghasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempat saksiberjualan juga, uang pungutan

Veteran Denpasar ; Bahwa uang yang saksi setor kepada saksi GEDE SUKADAAls WAYAN GEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saatini Ssudah diamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA AlsWAYAN GEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebutadalah uang hasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempatsaksi berjualan juga, uang pungutan untuk Bulan Juli 2021 tersebutatas permintaan terdakwa secara paksa ; Bahwa para pedagang yang mengontrak

kepada para pedagang di Pasar BurungSatria ; Bahwa pungutan yang dimaksud adalah mengenai distribusisampah,pungutan berupa kebersihan,pemeliharaan jalan; Bahwa pungutan tersebut sudah ada sejak Pasar Satria berdiri; Bahwa di pasar Satria ada kepengurusannya dan Terdakwaadalah pengelolanya dan Terdakwa adalah wakil dari Puri Satriauntuk mengelola pasar Satria tersebut; Bahwa semua padagang yang berjualan di pasar Satria wajibdikenakan iuran tersebut dan para pedagang sudah mengetahuinyaiurannya Rp100.000

Ririn dan untuk di Block A kepada sdr.Badri; Bahwa untuk mengambil uang pungutan dari para koordinator parapedagang pasar burung kesatria terdakwa menyuruh saksi GEDESUKADA Als WAYAN GEMBRONG ; Bahwa GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG melaksanakanperintah terdakwa mengambil uang pungutan kepada para koordinatorpedagang adalah tanpa diberi upah oleh terdakwa ;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa setelah Gede Sukada als Wayang Gembrong mengambil uangdari para koordinator selanjutnya

Andi Hamzah, SH., PenerbitGhalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang terungkapdipersidangan apabila terdakwa telah melakukan pungutan terhadap paraHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dpspedagang di lingkungan pasar burung Kesatria Block A dan Block C jalanVeteran Kota Denpasar ;Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pungutan kepada parapedagang di Block A dan Block C masingmasing sebesar Rp. 2.500.000, (duaJuta lima ratus ribu

Liar(Hoofd dader, dader en mededader); 3) Ikut menghadiri Pertemuan, dll, mengenai Pungutan yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;4) Ikut menerima, menggunakan dana pungutan liar tersebut, sebesar Rp. 1.950.000,00, untuk biayabiaya pertemuan, snack, dll;5) Mengetahui, total dana yang terkumpul dari pungutan tersebut,sebesar Rp. 34.650.000,00 (Tiga puluh empat juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan disetujui Penggugat ( Formil Materil);Bahwa secara pasti, Penggugat, Terbukti

liar adalah perbuatan yang dilakukan olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan cara memintapembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkanperaturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut;Bahwa menurut Saksi pungutan dalam kasus ini termasuk pungutan liar;Bahwa dasar pertimbangan Saksi menilai pungutan tersebut merupakanpungutan liar adalah karena ada pungutan dalam kenaikan pangkat.Sudah ada edaran dari Kepala BKD dan juga sering disampaikan olehGubernur dalam apel

,karena Penggugat melakukan pungutan yang dilakukan tidak sesuaidengan ketentuan yang seharusnya tidak ada biaya;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat bahwa Penggugatterpenuhi unsur pungutan liar, karena memungut uang diluar dariketentuan dan bukan hasil rapat dan karena Penggugat menginisiasidan menyampaikan dalam forum rapat sehingga ada pungutan;Bahwa jika ditemukan ada satu hasil pemeriksaan yang diduga itumerupakan suatu perbuatan pidana maka Inspektorat menyerahkanrekomendasi ke Gubernur

Putusan Nomor 19/G/2019/PTUNSRGpungutan liar;Bahwa Penggugat tidak patuh terhadap peraturan perundangundangan, Penggugat sudah melanggar peraturan Gubernur tentanglarangan pungutan;Bahwa Penggugat dinyatakan telah melakukan pungutan yang tidaksesuai/pungutan liar sejak yang bersangkutan diperiksa yang tertuangdalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Desember 2018;Bahwa Laporan Inspektorat menjadi dasar untuk menindaklanjuti,karena pemeriksaan di BKD ada prosedur sendiri meskipun objeknyasama terkait

adanya pelanggaran terhadap PP 53/2010;Bahwa BKD tidak memeriksa kembali terkait pungutan liar, karenaberkaitan dengan pungutan adalah ranah Inspektorat;Bahwa jika pungutan liar sudah ditangani oleh Kepolisian atauKejaksaan dan begitu inkracht maka BKD tidak melakukan pemeriksaanlagi, tetapi langsung diberhentikan tidak dengan hormat artinya yangbersangkutan dipensiunkan juga tidak bisa;Bahwa menurut Pasal 10 PP 53/2010 bahwa hukuman disiplin beratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan

PolrestaBarelang BatamMenerangkan bahwa :Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 17.00Wib kami telah mengamankan seseorang yang melakukanpungutan uang parkir tanpa izin dari instansi terkait dalamhal ini dinas Perhubungan Kota Batam dan barang bukti 1(satu) bundel karcis Welcome To Batam Jembatan Barelangwarna Hijau yang sebagiannya telah dipergunakan, yangmana sebelumnya kami mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa disekitar jembatan 1 Barelang Kec.Sagulung Kota Batam, masih sering terjadi pungutan

Sagulung Kota Batamdan kami menemukan ada seseorang yang seringmelakukan pungutan uang parkir liar sehingga kamimengamankan pelaku tersebut dan menemukan ada 1 (satu)bundel karcis Welcome To Batam Jembatan Barelang warnaHijau yang sebagiannya telah dipergunakan, dan diakuipelaku barang bukti tersebut adalah milik pelaku. Selanjutnya barang bukti dan pelaku dibawa ke SatResnarkoba Polresta Barelang untuk dilakukan prosespemeriksaan lebih lanjut.

Batam Menerangkan bahwa :Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 17.00Wib kami telah mengamankan seseorang yang melakukanpungutan uang parkir tanpa izin dari instansi terkait dalamhal ini dinas Perhubungan Kota Batam dan barang buktiberupa 1 (satu) bundel karcis Welcome To Batam JembatanBarelang wama Hijau yang sebagiannya telah dipergunakan,yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa disekitar jembatan 1 Barelang Kec.Sagulung Kota Batam, masih sering terjadi pungutan

Sagulung Kota Batamdan kami menemukan ada seorang yang melakukanpungutan uang parkir liar sehingga kami mengamankanpelaku yang sering melakukan pungutan uang parkir kepadapengunjung dan mengamankan barang bukti yang adadipegang pelaku berupa 1 (satu) bundel karcis Welcome ToBatam Jembatan Barelang warna Hijau yang sebagiannyatelah dipergunakan, dan diakui pelaku barang bukti tersebutadalah milik pelaku.

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa tahun Pajak Daerah yang disengketakan (Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan PajakPertamina, berkenaan dengan masa

Putusan Nomor 63 /B/PK/Pjk/2012termasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakanadalah UndangUndang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada KontrakKarya, oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuai denganundangundang yang berlaku;Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis diatasdengan alasan sebagai berikut:A.

Kalaupun quadnonterdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah adaaturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani, makabesarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang danperaturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah; Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusidaerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13Halaman 14 dari25 halaman. Putusan Nomor 63 /B/PK/Pjk/2012ayat 11 KK tidak bertentangan dengan UndangUndang No.34 Tahun2000.

Kemudian dijabarkan kembali olehPeraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 12 Tahun 2006 tanggal1 Juni 2006 tentang Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorSektor Industri, Usaha Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan,Kontraktor Jalan dan Transportasi di Nusa Tenggara Barat;d.

sejak bulan Agustus 2011 dan terdakwa telah menjual minumanyang mengandung alcohol merk Bintang Kuntul tersebut kepada saksiSuyati sebanyak 3 (tiga) botol dan untuk harga per (satu) botol minumanseharga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) ; Bahwa seluruh minuman beralkohol yang telah ditawarkan, diserahkan, dijualatau disediakan untuk dijual kembali oleh terdakwa adalah minumanmengandung etil alcohol dan tanpa dilekati dengan pita cukai dan akibatperbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian berupa pungutan

cukai sebesar Rp. 1.186.800,(satu juta seratusdelapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;2. 3 (tiga) botol bening tertutup minuman beralkohol pada label tercetakminuman beralkohol Gol B, beraroma merk Bintang Kuntul kadar alcohol 16% tanpa dilekati pita cukai volume @ 920 ml atau sebanyak 2,76 liter dengangtarif cukai per liter sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) maka didapattotal pungutan cukai sebesar Rp. 82.800,(depalan puluh dua ribu delapanratus rupiah) ;3.

Cairan bening beralkohol C dalam (satu) ember plastic merah sebanyak10,50 liter dengan tariff cukai per liter Rp. 75.000,(tujuh puluh lima riburupiah) maka didapat total pungutan cukai sebesar Rp. 785.500,(tujuh ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;Sehingga total kerugian Negara berupa pungutan cukai terhadap barang kenacukai berupa minuman mengandung etil alcohol (MMEA) adalah sebesar Rp.2.057.100,(dua juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

cukai sebesar Rp. 1.186.800,(satu juta seratusdelapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;3 (tiga) botol bening tertutup minuman beralkohol pada label tercetakminuman beralkohol Gol B, beraroma merk Bintang Kuntul kadar alcohol 16% tanpa dilekati pita cukai volume @ 920 ml atau sebanyak 2,76 liter dengangtarif cukai per liter sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) maka didapat10total pungutan cukai sebesar Rp. 82.800,(depalan puluh dua ribu delapanratus rupiah) ;.

Cairan bening beralkohol C dalam 1 (satu) ember plastic merah sebanyak10,50 liter dengan tariff cukai per liter Rp. 75.000,(tujuh puluh lima riburupiah) maka didapat total pungutan cukai sebesar Rp. 785.500,(tujuh ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;Sehingga total kerugian Negara berupa pungutan cukai terhadap barang kenacukai berupa minuman mengandung etil alcohol (MMEA) adalah sebesar Rp.2.057.100,(dua juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Bahwa diperbolehkannya PTN untuk memungut uangpangkal/ pungutan lain pada mahasiswa jalur mandiri telahmelegitimasi dan melahirkan suatu bentuk ketidakadilan yakni padamahasiswa jalur mandiri.

Putusan Nomor 1 P/HUM/201928.29.30.dan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi dimasingmasing PTN;Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017 tersebutmerupakan bukti bahwa sesungguhnya Objek Permohonanberkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3)UU Dikti, yang secara tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepadamahasiswa baru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetapmemperhatikan kKemampuan ekonomi mahasiswa,

orang tuamahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;Walaupun Objek Permohonan memberikan kewenangan kepadaPTN untuk dapat membebani mahasiswa baru jalur seleksimandiri dengan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya,namun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017menjamin bahwa uang pangkal dan/atau pungutan lain tersebutterjangkau oleh mahasiswa;Adanya jaminan keterjangkauan biaya oleh masyarakat melaluiketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017,merupakan bukti bahwa penyelenggaraan

tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada mahasiswabaru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetap memperhatikankemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lainyang membiayainya;Bahwa meskipun objek permohonan keberatan hak wuji materiilmemberikan kewenangan kepada PIN untuk dapat membebanimahasiswa baru jalur seleksi mandiri dengan uang pangkal dan/atauHalaman 34 dari 38 halaman.

Dalam konteks tersebut, ketentuan bahwa PTNdapat (tidak wajib) memungut uang pangkal dan/atau pungutan lainHalaman 35 dari 38 halaman.

Namun ternyatahingga gugatan a quo diajukan ternyata Tergugat dan Il tidak dapatmembuktikan alas hak dan dasar hukum pungutan tersebut;10.

No. 1024 K/Pat/2014pungutan tersebut, sehingga dapat disimpulkan pungutan yang dilakukanTergugat dan II adalah tidak sah dan melawan hukum;13.Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCAsebesar Rp5.000,00 setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sahdan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahansebesar 50 % menjadi Rp7.500,00 atas pungutan tersebut adalah juga tidaksah dan melawan hukum;14.Bahwa karena pungutan biaya tambahan oleh Tergugat dan Il ataspembayaran

,Tergugat baik dalam Jawaban dan Rekonpensi maupun dalam Duplik danReplik Rekonpensi tidak membantah dan tidak menyangkal secara tegasperihal pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCA secaratidak sah dan melawan hukum tersebut, sehingga secara yuridis dapatdianggap Tergugat telah mengakui kebenaran bahwa pungutan tersebutdilakukan secara tidak sah dan melawan hukum;72.Bahwa karena Tergugat tidak pernah membantah dan tidak menyangkalsecara tegas terkait pungutan biaya tambahan atas pembayaran

dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi,sehingga pungutan yang dilakukan Tergugat dan II sungguhsungguhtelah melukai rasa keadilan Penggugat dan diluar kepatutan moral;Bahwa selain itu, pungutan yang dilakukan Tergugat dan Il kepadaHal. 40 dari 89 hal.

dan pembebanan biaya tambahan atas PembayaranVia ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATM BCAberikut kompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimanaperhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat dan II kepadaPenggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000,00menjadi Rp3.880.656,00 atau sama dengan 646

pajak dan pungutan yang harus dibayar serta carapelunasannya, bukan mendelegasikan kepada Presiden membentukPeraturan Presiden yang materui muatannya berisi pendelegasianwewenang kepada Presiden mengatur tata cara pungutan.

Pasal 5 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 2015, telah melampaui prinsip konstitusional yangdigariskan dalam pasal 23 UUD 1945, yang secara eksplisitmenyediakan atau hanya memungkinkan UndangUndang sebagaiwadah konstitusi bila negara hendak membebani warga negaranyadengan pungutan berupa pajak atau pungutan lain, yang bersifatmemaksa;Halaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/20177.

Halaman 159161 (Bukti P5);33.Fotokopi Penerapan Pungutan Eskpor (PE) Atas Komoditas Ekspor TinjauanTeoritis dan Empiris, Bambang Drajat. Halaman 2223 (Bukti P6);34.

Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; danb. iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.Pasal 9 ayat (2) huruf b:Halaman 41 dari 58 halaman.

Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitumengatur penghimpunan dana perkebunan tersebut antara lain melaluicara pungutan ekspor. Metode penghimpunan dana perkebunan melaluicara pungutan atas ekspor dimaksud sama sekali berbeda denganpajak/pungutan ekspor yang berlaku sebelum berlakunya PeraturanPemerintah a quo , karena tidak dimaksudkan untuk membiayai kegiatanpemerintah dan justru diperuntukkan bagi industri perkebunan darimanadana yang dihimpun tersebut berasal;d.

liar) terhadap supir Truk danmeminta uang sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah)namun yang diberikan korban sebesr Rp.15.000, (lima belasridbu rupiah);e Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Abdul Hakim Siregar sedangkanAJl berboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;e Bahwa terdakwa menyetop truk tersebut lalu terdakwamenghampiri supir truk tersebut dan meminta uang Pergaulansebesar Rp.30.000

, namun yang diberikan supir Rp.15.000,dan Aji meminta uang SPSI sedangkan Abdul Hakim Siregar danDudul menunggu diatas sepeda motor;e Bahwa terdakwa dan saksi Abdul Hakim Siregar melakukanPemerasan atau Pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015kepada para supir truck yang melintas di jalan tersebut;e Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribukemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dilokasikejadian, lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Mio J BK

Lbp10bersama saksi Abdul Hakim Siregar melakukan Pemerasan/Pungli(pungutan liar) terhadap supir Truk dan meminta uang sebesarRp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) namun yang diberikan korbansebesr Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah);Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Abdul Hakim Siregar sedangkan Aulberboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;Bahwa terdakwa menyetop truk tersebut lalu terdakwamenghampiri

liar) terhadap supir Truk danmeminta uang sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) namun yangdiberikan korban sebesr Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah) dengan caramelakukan pungutan liar tersebut adalah dengan menaiki sepeda motorYamaha Mio J BK 5479 PAJ berboncengan dengan saksi Abdul HakimSiregar sedangkan AJl berboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smashyang mana terdakwa menyetop truk tersebut lalu terdakwa menghampiri supirtruk tersebut dan meminta uang Pergaulan sebesar Rp.30.000, namun

maupun tulisan ataudengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorangsSupaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supayamemberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian antara lain sebagaiberikut : Pada awalnya terdakwa menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalekdengan membawa Resume Pengaduan Temuan saksi korbanADIL ADMOKO TRI WIBOWO, S.Pd. telah melakukaan pungutan

SUWATNO telah melakukan pungutan liarkenaikan golongan terhadap seluruh Guru di WilayahKabupaten Trenggalek dan diberitahu supaya menemui IBNUSUNGUDI, SH. Bin SAEROJI selaku orang atau tim yangmelakukan Investigasi yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juni2012 jam 07.00 Wib sudah berada di Kantor Dinas Pendidikandan Kebudayaan Trenggalek ; Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Drs. MUSELAN,SUWOLO, S.Pd. dan Drs.

kemudian terdakwa menjawab Pak ADIL hasil informasi dariguru malah guru yang sudah pensiun menyampaikan kalaunaik golongan IV dimintai pungutan liar antara empat jutarupiah sampai dengan enam juta rupiah, selanjutnya dijawabItu tidak benar, terus maksud jenengan piye ?, dijawaboleh terdakwa ya saya kan tindakan pencegahan, ya kalaubisa jangan sampai terjadi, Ssupaya masalah ini tidak dilanjutke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan, terserah Pak ADIL,selanjutnya dijawab lagi piye maksud jenengan ?

;Bahwa terdakwa pada saat itu. menyampaikan maksudkedatangannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Trenggalek menindak lanjuti paparan terkaitdugaan pungutan liar kepada para Guru yang mengajukankenaikan tingkat ke golongan IV yaitu dimintai uang sebesarRp.4.000.000, (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000, (enam juta rupiah) ; so soBahwa karena situasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaanramai maka ADIL ATMOKO TRI WIBOWO, S.Pd. mengajakterdakwa untuk makan siang di Rumah

MM. menjelaskan kalau saksi bersama denganADIL ATMOKO TRI WIBOWO, S.Pd, MUSELAN, S.Pd dan Drs.SUWATNO telah melakukan pungutan liar yaitu memintaisejumlah uang kepada setiap Guru yang akan naik golongan IVantara Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) ;Bahwa karena Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Trenggalek yang bernama Drs. KUSPRIGIANTO.

Suwigno menyerahkan uang pungutan PNBP kepada saksi setiapminggunya disertai dengan daftar jumlah calon jemaah yang di vaksin, yangmelakukan pendaftaran dan yang melakukan pemeriksaan, namun hanya ditulis dalamselembar kertas dan tidak dalam bentuk yang resmi ;Bahwa dari pungutan vaksin kepada calon jemaah tersebut yang saksi terima hanyauntuk setoran PNBP dan yang menyerahkan adalah Dr.

jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (ima ratus lima belas juta sembilan ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian := Pungutan yang dikelola oleh Sdr.Ari Danial selaku BendaharaPNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000, (dua ratus delapanbelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).=> Pungutan yang dikelola oleh Sdri.

PBR74pengujian lapangan, analisis dokumen, permintaan keterangan kepada pihakpihak terkait ;Bahwa yang di audit di KKP Kelas II Pekanbaru yaitu indikasi pungutan lebihterhadap kegiatan vaksinansi meningitis jemaah umroh tahun 2011 ;Bahwa setelah dilakukan audit terhadap indikasi pungutan lebih atas kegiatanvaksinasi meningitis jemaah umroh tahun 2011, ditemukan buktibuktikebenaran terdapatnya pungutan uang pelayanan vaksinasi meningitis yangmelebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu lima ratus

delapan puluhsembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesar Rp.515.990.000, (lima ratus limabelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian := Pungutan yang dikelola oleh Sdr.Ari Danial selaku BendaharaPNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000, (dua ratus delapanbelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).= Pungutan yang dikelola oleh Sdri.

Suwignyomemungut pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diserahkanke bendahara penerimaan Ary Danil untuk disetorkan ke kas Negarasedangkan pungutan di luar PNBP saksi tidak mengetahui ;e Bahwa sekarang harga vaksin tahun 2014 adalah sebesar Rp.330.000 ;e Bahwa saksi mengetahui tarif yang dipungut dari jamaah, masih ada sisanyatermasuk penyisihan sebesar Rp.50.000,/pasien yang pegang oleh Sdr.

HRB di Desa Air Seruk Nomor: 01/Tim.PSPP/ASR/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016;- 1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga;- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV) Biliton Jaya;- 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa Kode

HRB;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2016;- 1 (satu) Buah Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2015;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung

Nomor : 03 Tahun 2012 tentang pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Fotokopi Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 s/d November 2016;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 005/124/ASR/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 001/13/HRB/

Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa AirSeruk berani melakukan penarikan dana retribusi terhadap CV.

Desa dan dalam tahun yang sama Terdakwa mencabutPeraturan Desa tersebut dan menandatangani kembali Peraturan Desa Nomor03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa.

Ahli Wigman Wudie juga menjelaskan bahwa penerimaan desayang berasal dari pendapatan desa termasuk pungutan dan sumbangan pihakketiga harus masuk ke APBDes melalui rekening Kas Desa.