retribusi di lokasi (GKRD diserahkan konsumendan uang dipungut oleh petugas);" Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas); Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD;" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTW; Bahwa pada

retribusi di lokasi (GKRD diserahkan konsumendan uang dipungut oleh petugas);" Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas); Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD;Hal.14 dari 159 Hal.Putusan NO.10/Pid.SusT PK/2017/PN.Y yk."

Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD."

Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), PemungutanRetribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan danKepariwisataan Kabupaten Gunungkidul ditentukan sebagai berikut : Petugas mengambil SKRD di Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanKabupaten Gunungkidul (SKRD dicatat jumlah dan nomor seri); Melaksanakan pungutan retribusi di lokasi (SKRD diserahkan kepadakonsumen dan uang dipungut oleh petugas);" Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas);# Menyerahkan hasil pungutan

Selanjutnya, petugas melaksanakan Pungutan Retribusi dilokasi pos TPR, yang telah disediakan di beberapa wilayah, termasukobyek wisata Pos TPR JJLS;Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Koordinator di Pos TPR JJLS danmelaksanakan pungutan retribusi dari pukul 08.00 WIB sampai denganpukul 17.00 WIB.

PGN (Persero), Tbk pada tanggal 26 Maret 2013untuk lebih meyakinkan dugaan adanya pungutan liar sebagaimana yangdilaporkan oleh sdr. Hapiz Maulana (PT. PGN (Persero), Tbk);Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh Industrial RelationSection, sdr.

Sementara orangorang yang terkait masalah pungutan liar ini telahmemberikan Surat Peryataan yang initinya bahwa tidak pernah terjadipungutan liar seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya.

Unggul Gasiindo Raya...." kemudianmenimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalilnya tentangdugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi.

Hapiz Maulana siapa pelaku pungutan liar yangdimaksud oleh sdr. Hapiz Maulana dan dijawab oleh sdr.

Dalam teleconference tersebut Hapiz Maulana menyebutkanoknum yang melakukan tindakan Pungutan Liar kepada Sub Kontraktor PT.PGN (Persero) Tbk adalah Bapak Pahala Hutabarat (bagian MaintenancePlanning Section), kemudian ada beberapa ciri lain yang disebutkan antaralain tinggi, besar dan menggunakan helm putih;. Dalam percakapan tersebutsdr.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDsebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dihalamanparkir Bank NTB yang berlokasi di Kecamatan Gerung Kab.Lombok Barat.b. Total uang pungutan yang telah saksi serahkan dari tahun 2017sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.000.000,(duapuluh satu juta rupiah).> Berdasarkan Keterangan Saksi HERI JUANDI(Selaku BendaharaDesa Sekotong Tengah) membenarkan bahwaa.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDpada hari, tanggal yang Saksi lupa namun seingat Saksi, Saksimemberikan uang pungutan tersebut sebelum Rekomendasi Saksiterima dan uang pungutan tersebut selalu Saksi berikan kepadaSdr RAMANG di Ruang Kerjanya di Kantor Kecamatan Sekotong.b.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDsebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dihalamanparkirBank NTB yang berlokasi di Kecamatan Gerung Kab. LombokBarat.b. Total uang pungutan yang telah saksi serahkan dari tahun 2017sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.000.000,(duapuluh satu juta rupiah).> Berdasarkan Keterangan Saksi HERI JUANDI(Selaku BendaharaDesa Sekotong Tengah) membenarkan bahwaa.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDpada hari, tanggal yang Saksi lupa namun seingat Saksi, Saksimemberikan uang pungutan tersebut sebelum Rekomendasi Saksiterima dan uang pungutan tersebut selalu Saksi berikan kepada SdrRAMANG di Ruang Kerjanya di Kantor Kecamatan Sekotong.b.

yang dibeli dari hasil pungutan yang tidak resmitersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

haltersebut karena Terdakwa menerima setoran secara rutin, yaitu setiapminggu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulansebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan insidentil sertamenerima pemberian berupa barang yang dibeli dari hasil pungutan yangtidak resmi tersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danHal. 15 dari 27 hal. Put.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danmenjadi tanggung jawab Terdakwa, hal tersebut karena Terdakwamenerima dana taktis/setoran secara rutin, yaitu setiap minggu sebesarRp.5.000.000,00

liar mengingat Terdakwa sebagai KepalaDinas mengetahui bahwa adanya pungutan yang tidak benar diluar ketentuanyang ada, namun fakta yang terjadi bahwa membiarkan adanya praktekpercaloan, adanya pungutan illegal dan secara berkala meminta dan menerimasetoran dari Ka UPTD baik di Wiyung dan Tandes untuk keperluan dinasdengan alasan anggaran untuk dinas dari APBD tidak mencukupi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Hal. 24 dari 27 hal.

sejak nomor00000210 s.d. 00000299 hSeptember 2007 00000509 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000600 000005 10 s.d. 00000599 hOktober 2007 00000609 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000700 00000610 s.d. 00000699 hOktober 2007 00000709 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000800 00000710 s.d. 00000799 hOktober 2007 00000809 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000900000008 10 s.d. 00000899 hbahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 UndangUndang PPN, Faktur Pajakadalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukanpenyerahan kena pajak, maka penerbitan faktur yang harus dibuat ataudikeluarkan merupakan bukti pungutan pajak yang ahrus dipungut olehPemohon Banding.bahwa Terbanding berkesimpulan Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan kebenaran urutan nomornomor faktur tersebut diatas sesuaidengan ketentuan perpajakan berlaku, oleh karena itu penyerahan yangterutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti sesuai dengan keadaan yangsebenarbenarnya.bahwa Majelis sependapat

dengan dalil Terbanding karena menurut faktapersidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan maupunmemberikan penjelasan yang cukup memadai tentang urutan nomor fakturyang diterbitkan yang tidak berurutan sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya.bahwa penerbitan faktur pajak yang dibuat oleh Pemohon Banding adalahmerupakan bukti pungutan pajak yang dipungut sendiri berdasarkan faktapersidangan, jumlah pungutan pajak yang harus dipungut sendiri dilaporkanoleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut

ditentukan olehUndangUndang , pungutan berdasarkan musyawarah /tetapi kalau sudahditentukan oleh UndangUndang harus sesuai patokan sebagai dasarpungutan dari masyarakat;Bahwa pendapat saksi tentang musyawarah mengambil Pungutan dariMasyarakat adalah kantor BPN /Kel/kabupaten dengan adanya programsertifikat adalah pungutan kepada pendaftar untuk pendaftaran sertifikatsudah didasarkan oleh ketentuan tertentu dalam klasifikasi PNPB,pungutan yang boleh diajukan setoran seperti untuk lembur;Bahwa ketentuan

Penyalahgunaan wewenangitusendiri telah dilarang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan Pasal 16Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangPemerintahan Desa.Bahwa secara gramatikal pungutan liar memiliki arti pungutan yang tidakresmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang atau pungutan yangdilakukan tanpa izin resmi dari yang berwenang. Dalam kegiatan SMS yangberwenang menetapkan dan menerima pembiayaan SMS adalah KantorPertanahan Kabupaten.

Masyarakat harus berdasarkan ketentuan MenteriKeuangan; Bahwa pungutan yang dilakukan Kepala Desa diluar yang telah ditetapkanBPN adalah merupakan pungutan liar sehingga perobuatan Kepala desatersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya;Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telahmengajukan saksi Adecharge yang dengan disumpah telah memberikanketerangan sebagai berikut :1.

RB SULARTO, SH.M.Hum : Bahwa tindakan terdakwa Siswadi Bin Sukiban selaku Kepala DesaSambongrejo melakukan pungutan program SMS terhadap wargamerupakan pungutan liar memiliki arti pungutan yang tidak resmiditunjuk atau diakui oleh yang berwenang atau pungutan yang dilakukantanpa izin resmi dari yang berwenang. Dalam kegiatan SMS yangberwenang menetapkan dan menerima pembiayaan SMS adalahKantor Pertanahan Kabupaten. Dengan demikian perbuatan .

SISWADImelakukan pungutan biaya SMS dari warga dapat dikatagorikansebagai pungutan liar; Bahwa Pemungutan biaya pembuatan SMS oleh Kantor PertanahanKabupaten telah ditentukan akan dilakukan apabila berkas pengajuan/persyaratan telah dinyatakan lengkap oleh BPN dengan jumlah biayayang telah ditentukan. Biaya yang telah ditentukan oleh BPN untukpembuatan SMS tidak meliputi biaya konsumsi, biaya transportasi,68biaya jasa pengetikan dan uang jasa lapangan.

liar terhadap pesertadidik dilingkungan sekolah sepatutnya diberikan hukuman;Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung upayapemberantasan korupsi/pungutan liar di negara Indonesia dengan salahsatunya menindak dan memproses tegas PNS yang diketahuimelakukan pungutan liar;Berdasarkan halhal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dandikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagaihalaman

ada pungutan; Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah diSDN Pasar Baru 03 sejakJanuari 2015 sampai dengan Januari 2016 dan sekarang saksi menjadiGuru SDN Pasar Baru 11 dari bulan Januari 2016 sampai dengansekarang; Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh lbu Lambok untuk mengumpulkan uang Rp. 1000, atau Rp. 5.000,; Bahwa jika ada kegiatan OSN dan saat ada kegiatan mengadakanperlombaan, kita kumpulkan uang untuk beli kertas HVS, ATK dll; Bahwa tidak pernah ada pungutan ke siswa sekolah;halaman 47 dari 77

cat, pungutan uang raport dan setiap rapat ada intimidasi danditakuttakuti;Bahwa yang melakukan pungutan adalah lou Empoh, atas instruksi siapalou Empoh melakukan pungutan saya tidak tahu;Bahwa pada setiap rapat di kantor kasi diberi wejangan oleh ibu kasieyaitu ibu Lambok, yang intinya lebih banyak ditakut takuti dengan dalihsekolah harus seperti in) dan ada ancaman yang menurut saki tidaknyaman, seperti pertanyaan uang BOS digunakan untuk apa?

Yang ke dua diSD pasar baru 07 karena temanteman sudah duluan dan saya terakhir,saya membuat surat pernyataan;Bahwa isi surat pernyataan itu menyatakan tidak ada pungutan, saksimembuat 2 (dua) surat pernyataan, satu menyatakan tidak ada pungutan,surat yang lain menyatakan ada pungutan;Bahwa surat pernyataan saksiakui adalah surat pernyataan saksidibawah sumpah di muka pengadilan;halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor : 307/G/2016/PTUN.JKT.

pungutan uang Rp. 1.000,(seribu rupiah) karena saksi tidak pernah diminta ataupun menyetor ke Empoh,uang untuk pembelian cat memang saksi akui lakukan hal itu karena saksimemang memesan cat, pungutan uang untuk raport sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) yang dikumpulkan ke lbu Yayah sudah dikembalikan dan saksi tidakpernah memberikan pungutanpungutan terkait uang raport, lebih lanjutketerangan saksi Sartini menyatakan terkait baju batik khas Medan yangditawarkan dibayarkan ke bu Painah sebesar

Bakso Solo;Bahwaterhadap uang hasil pungutan retribusitersebut yang diterimaoleh Juru Pungut merupakan uang hak negara/ daerah yang menjadipenerimaan sah daerah dan harus disetortunai kepada BendaharaPenerima Kas pada Dinas Perhubungan dan TelekomunikasiHal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1713 K/Pid.Sus/2009Kabupaten Dompu sebagai Pendapatan Asli Daerah KabupatenDompu.Bahwa Terdakwa MUHAMMAD M.

Dompu(saksi Fatahullah), Bahwakemudian selisih antara uang pungutan retribusi parkir yangtelah Terdakwa pungut dari para juru parkir di lapangan dengan uangyang Terdakwa setorkan kepada bendahara penerima kas DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kab.

Bakso Solo;Bahwaterhadap uang hasil pungutan retribusitersebut yang diterimaoleh Juru Pungut merupakan uang hak negara/ daerah yang menjadipenerimaan sah daerah dan harus disetortunai kepada BendaharaPenerima Kas pada Dinas Perhubungan dan TelekomunikasiKabupaten Dompu sebagai Pendapatan Asli Daerah KabupatenDompu;Bahwa Terdakwa MUHAMMAD M.

No. 1713 K/Pid.Sus/2009 04.08.2008 Rp. 600.000,11.08.2008 Rp. 600.000,20.08.2008 Rp. 600.000,25.08.2008 Rp. 600.000,03.09.2008 Rp. 200.000,17.09.2008 Rp. 500.000,23.09.2008 Rp. 700.000,JUMLAH TOTAL Rp. 14.900.000, Bahwakemudian selisin antara uang pungutan retribusi parkir yangtelah Terdakwa pungut dari para juru parkir di lapbangan dengan uangyang Terdakwa setorkan kepada bendahara penerima kas DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kab.

Perbuatan terdakwa dalam melakukan pungutan retribusi hinggapenyerahan uang kebendahara penerima tidak terdapat penyimpangansecara hukum.6.

Sagulung Kota Batam, masihsering terjadi pungutan uang parkir yang illegal, selanjutnyakami melakukan pengecekan di sekitar Jembatan 1 BarelangKec.

Sagulung Kota Batam dan kami menemukan adaseseorang yang melakukan pungutan uang parkir liarsehingga kami mengamankan pelaku yang melakukanpungutan uang parkir kepada pengunjung dan mengamankanbarang bukti yang ada pada pelaku berupa 1 (dua) bundelkarcis Welcome To Batam Jembatan Barelang wama Krimyang sebagiannya telah dipergunakan, 3 (tiga) lembar karcisyang telah disobek, Uang tunai sejumlah Rp.155.000,(seratus lima puluh lima ribu rupiah), dan diakui pelakubarang bukti tersebut adalah milik pelaku

orang yang melakukanpungutan uang parkir tanpa izin dari instansi terkait dalam halini dinas Perhubungan Kota Batam dan barang bukti berupa 1(dua) bundel karcis Welcome To Batam Jembatan Barelangwarma Krim yang sebagiannya telah dipergunakan, 3 (tiga)lembar karcis yang telah disobek, Uang tunai sejumlahRp.155.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah), yangmana sebelumnya kami mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa disekitar jembatan 1 Barelang Kec.Sagulung Kota Batam, masih sering terjadi pungutan

Sagulung Kota Batam dankami menemukan ada seorang yang melakukan pungutanuang parkir liar sehingga kami mengamankan pelaku yangmelakukan pungutan uang parkir kepada pengunjung danmengamankan barang bukti yang ada dipegang pelakuberupa 1 (dua) bundel karcis Welcome To Batam JembatanBarelang warna Krim yang sebagiannya telah dipergunakan, 3(tiga) lembar karcis yang telah disobek, Uang tunai sejumlahRp.155.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dan diakuipelaku barang bukti tersebut adalah milik

Kemudian terdakwa SAEFULARIFIN langsung membuka pembicaraan dengan bertanya kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI mengenai adanya pungutan liar (pungli) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana Kota Tegal denganmengatakan saya dari Tim buser Indonesia, mau mengklarifikasi bersamadengan kawankawan media mengenai adanya pungutan liar disini ?* dandijawab oleh saksi UMARUDIN Bin TAJURI ada pungutan liar apayah?

dan terdakwa FIRDAUS ANDIKA mengatakan kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI tentang kesalahankesalahan yang dilakukan olehsaksi UMARUDIN Bin TAJURI yaitu mengenai pungutan liar ( pungli ) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana, dengan mengatakan kenapa hanyameminta stempel dikenakan biaya Rp 20.000, ( dua puluh ribu rupiah ),bukankah itu sudah merupakan pungutan liar ( pungli )*.

(lima juta rupiah); Bahwa pemerasan itu dilakukan para terdakwa karena menurut paraTerdakwa ada pungutan liar di kantor Kecamatan Margadana; Bahwa yang sebenarnya tidak pernah ada pungutan liar di KecamatanMargadana karena sifat dari sumbangan PMI adalah sukarela;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan pada keterangan ; Uang kupon sendiri sifatnya bukan sukarela akan tetapi merupakankeharusan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

liar berupa menarik sumbangan Palang MerahIndonesia;Bahwa benar saksi Umar membantah telah melakukan pungutan liar.Sumbangan tersebut sifatnya sukarela yang 1 (Satu) lembar kuponnyaRp. 2.000.

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lainMenimbang, bahwa para terdakwa mengaku sebagai Buser, Wartawandan LSM pada saat memperkenalkan diri kepada saksi Umar;Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan kalau saksi Umar telahmelakukan pungutan liar dengan dalih untuk Sumbangan Palang MerahIndonesia padahal yang sebenarnya pungutan tersebut untuk operasionalHalaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.tgl.seharihari dikantor Kecamatan Margadana, seperti makanan ringan selepasberolahraga

Purnomo tidak menyerahkan seluruhjumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebin dahuludipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan.Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSPHal. 22 dari 71 hal. Put.

Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri Irianiselanjutnya tidak disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos akantetapi uang pungutan PPh 21 beserta bukti SSP tersebut diserahkan kepadaTerdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir KantorWalikota Jakarta Selatan.

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri Iriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri lriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

Asep Deni Rudiaman antara Rp. 150.000, s/d Rp. 175.000, Bahwa kemudian paraterdakwamelakukan pungutan terhadap para pedagang dan sopir angkutan bongkar muat barang di PasarCikurubuk dengan memberikan karcis pungutan dimana dalam karcis tersebut tertera tulisan Karciskeamanan barang dan dengan adanya istilah tersebut baik para pedagang maupun para sopir angkutanyang bongkar muat barang dipasar Cikurubuk merasa bahwa dirinya amaupun barangnya tidak akanaman apabila tidak memberikan uang sebagaimanatertera

AYAT bin SIRAJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan BAP Polisi ;e Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap terdakwa Yaya Sunaryabersama dengan rekan saksi bernama BRIPKA Ateng Jelani setelah sebelumnya menerimalaporan masyarakat bahwa ada yang melakukan pungutan uang di dalam pasar CikurubukTasikmalaya ; Bahwa kemudian dari pengembangan diketahui terdakwa Yaya Sunaryabekerjasama dengan Terdakwa Rohman dan sdr.

Asep ; Bahwa bahwa pungutan yang dilakukan para terdakwa tersebut antara lainpungutan uang iuran anggota HPKDPC sebesar Rp. 500, perlapak perhari dan uang keamananbarang sebesar Rp. 1.000, setiap mobil yang bongkar muat didalam pasar Cikurubuk ;e Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut tidakdengankekerasan ; Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu apakah organisasi HPKDPC tersebut resmiatau tidak ;e Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa karcis iuran anggota yang dihadapkankepersidangan

Bin HIRMAN ABDULAH, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi membenarkan BAP Polisi ;e Bahwa saksi adalah mantan Kepala UPTD Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, yang bertugasmengkoordinir pungutan retribusi pasar Cikurubuk Tasikmalaya ; Bahwa saksi tahu adanya pungutan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu pungutan uang iuranangota HPKDPC sebesar Rp. 500, peranggota perhari yang sebelumnya telah disepakati dalam rapatanggota ;e Bahwa saksi juga tahu adanya pungutan lainnya

Liar(Hoofd dader, dader en mededader); 3) Ikut menghadiri Pertemuan, dll, mengenai Pungutan yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;4) Ikut menerima, menggunakan dana pungutan liar tersebut, sebesar Rp. 1.950.000,00, untuk biayabiaya pertemuan, snack, dll;5) Mengetahui, total dana yang terkumpul dari pungutan tersebut,sebesar Rp. 34.650.000,00 (Tiga puluh empat juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan disetujui Penggugat ( Formil Materil);Bahwa secara pasti, Penggugat, Terbukti

liar adalah perbuatan yang dilakukan olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan cara memintapembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkanperaturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut;Bahwa menurut Saksi pungutan dalam kasus ini termasuk pungutan liar;Bahwa dasar pertimbangan Saksi menilai pungutan tersebut merupakanpungutan liar adalah karena ada pungutan dalam kenaikan pangkat.Sudah ada edaran dari Kepala BKD dan juga sering disampaikan olehGubernur dalam apel

,karena Penggugat melakukan pungutan yang dilakukan tidak sesuaidengan ketentuan yang seharusnya tidak ada biaya;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat bahwa Penggugatterpenuhi unsur pungutan liar, karena memungut uang diluar dariketentuan dan bukan hasil rapat dan karena Penggugat menginisiasidan menyampaikan dalam forum rapat sehingga ada pungutan;Bahwa jika ditemukan ada satu hasil pemeriksaan yang diduga itumerupakan suatu perbuatan pidana maka Inspektorat menyerahkanrekomendasi ke Gubernur

Putusan Nomor 19/G/2019/PTUNSRGpungutan liar;Bahwa Penggugat tidak patuh terhadap peraturan perundangundangan, Penggugat sudah melanggar peraturan Gubernur tentanglarangan pungutan;Bahwa Penggugat dinyatakan telah melakukan pungutan yang tidaksesuai/pungutan liar sejak yang bersangkutan diperiksa yang tertuangdalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Desember 2018;Bahwa Laporan Inspektorat menjadi dasar untuk menindaklanjuti,karena pemeriksaan di BKD ada prosedur sendiri meskipun objeknyasama terkait

adanya pelanggaran terhadap PP 53/2010;Bahwa BKD tidak memeriksa kembali terkait pungutan liar, karenaberkaitan dengan pungutan adalah ranah Inspektorat;Bahwa jika pungutan liar sudah ditangani oleh Kepolisian atauKejaksaan dan begitu inkracht maka BKD tidak melakukan pemeriksaanlagi, tetapi langsung diberhentikan tidak dengan hormat artinya yangbersangkutan dipensiunkan juga tidak bisa;Bahwa menurut Pasal 10 PP 53/2010 bahwa hukuman disiplin beratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan

Meskipunpengaturan PNT sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapiTermohon menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 29 Tahun 2016dengan tetap memberlakukan pungutan PNT.

Bahwa kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telahmenimbulkan pungutan berganda dan menciptakan administrasipengenaan pungutan yang tidak sederhana (kompleks) karenaobjek kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berkalikali dikenakan pungutan.4.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).Pungutan berupa PNT sebagaimana tersebut di atas, berbedadengan pungutan lain berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)karena pungutan PNT dikenakan atas pemegang izin yangmemanfaatkan hasil hutan kayu alam tanpa melakukan tindakanpelestarian.Halaman 33 dari 47 halaman.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).6.

Foto copy Kliping koran terkait hubungan pungutan PNT dengan lajudeforestasi (Bukti T6);Halaman 41 dari 47 halaman.

dana Acc 68.208 kbm xRp. 50.000, sebesar Rp. 3.410.400 000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Dadakan 22.178 kbm xRp. 10.500, sebesar Rp. 288.379.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Cat 22.178 kbm xRp. 9.000, Rp. 720.117.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Taxi 5738 kbm xRp. 20.000, Rp. 114.760.000, ;Karena dapat menimbulkan biaya tinggi yang berdampak pada produksidunia usaha, yaitu daya beli masyarakat menjadi rendah ;Sedangkan Jumlah uang setoran/dana taktis yang diterima oleh terdakwa dari

Bahwa terdakwa membiarkan dan berhak menerima uang pungutan dari parapenguji yang ada dalam tanggungjawabnya meliputi :1.

dana Acc 68.208 kbm xRp. 50.000, sebesar Rp. 3.410.400 000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Dadakan 22.178 kbm xRp. 10.500, sebesar Rp. 288.379.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Cat 22.178 kbm xRp. 9.000, Rp. 720.117.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Taxi 5738 kbm xRp. 20.000, Rp. 114.760.000.

Pungutan uang Taxi sebesar Rp. 20.000, /kbm ; Yang dilakukan olah SaudaraYUNI, selama bulan Pebruari 2008 sampai dengan Januari 2009 sebanyak5738 Taxi dengan jumlah 5738 kom x dengan Rp. 20.000, =Rp.114.760.000, (seratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh riburupiah) ;Bahwa hasil dari pungutan uang ACC sejak bulan Pebruari 2008 sampaidengan bulan Januari 2009 yang telah dilakukan oleh para penguji sebanyak13 orang atas nama saudara AZIS PURNOMO, SH.

yang dilakukan dalam satu hari sebesar Rp.18.800.000, ;e Bahwa apabila jumlah pungutan satu hari Rp. 18.800.000, tersebut dikalikan denganjumlah hari dalam satu tahun dikurangi dengan hari libur Sabtu Minggu dan Libur Nasionaldalam satu tahun sebanyak 14 hari kemudian dikalikan 3, maka jumlah pungutan daritahun 2006 s/d 2008 adalah sebesar Rp. 14.382.000.000,, sedangkan untukbulan Januari 2009, jumlah hari kerja dikalikan dengan jumlah pungutan satuhari adalah sebesar Rp. 169.200.000, ;2.

Terpidana tidak mempunyai kekuasaan ataukewenangan untuk menentukan pungutan atau mengambil keputusan terhadapkegiatan prona.

Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019desa:Bahwa sangat jelas Terpidana tidak mempunyai Kewenangan menentukansuatu keputusan diterima atau ditolak peserta prona akan tetapi kepaladesa sebagai penentu/pemutus;Bahwa Terpidana menerima uang pungutan tersebut tidak dalam kaitandengan kekuasaan atau kewenangan hanya berhubungan dengan jabatan.Sebab dalam kegiatan prona Terpidana hanya melaksanakan tugas melakukansosialisasi dan penyuluhan yang tidak membawa umpan balik bagi kepentingan/manfaat bagi peserta

Prona;Bahwa uang biaya pungutan yang terkumpul dari saksi Thimotius EddyNelson Dandel sebesar Rp27.560.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratusenam puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terbagi kepada beberapaorang tim panitia;Bahwa uang biaya pungutan yang sumbernya berasal dari peserta Pronayang diterima Terpidana melalui pegawai ASN pada Kantor PertanahanKabupaten Kepulauan Sangihe selurunnya sebesar Rp5.500.000,00 (limajuta lima ratus ribu rupiah) dan Terpidana juga menerima langsung sebesarRp550.000,00

(lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang biayapungutan yang dibebankan kepada setiap peserta Prona yang nilai/besarannya bervariasi dari Ro250.000,00 sampai Rp500.000,00 per bidangtanah.uang tersebut adalah pungutan (uang terima kasih) berasal daripeserta Prona 4 Desa TA 2014:Bahwa Terpidana selaku petugas tim penyuluh/sosialisasi dalam melaksanakantugas dan kewajibannya tidak pernah menyampaikan kepada kepala desa/sekretaris desa mengenai biaya/pungutan sejumlah uang yang dibebankankepada

Sehingga dengan demikian perbuatan Terpidanaa quo yang menerima hasil uang biaya pungutan tidak memenuhi rumusaninti delik Pasal 12 b UU Tipikor yaitu dilakukan atau tidak tidak dilakukandalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya; Bahwa hal tersebut tentu membawa konsekuensi hukum, sebagaimanaprinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan hukum cara pidana, apabilasuatu perbuatan terbukti di persidangan bahwa Terpidana bersalah atasperbuatan tersebut namun Penuntut Umum tidak mendakwakan

Suwigno menyerahkan uang pungutan PNBP kepada saksi setiapminggunya disertai dengan daftar jumlah calon jemaah yang di vaksin, yangmelakukan pendaftaran dan yang melakukan pemeriksaan, namun hanya ditulis dalamselembar kertas dan tidak dalam bentuk yang resmi ;Bahwa dari pungutan vaksin kepada calon jemaah tersebut yang saksi terima hanyauntuk setoran PNBP dan yang menyerahkan adalah Dr.

jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (ima ratus lima belas juta sembilan ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian := Pungutan yang dikelola oleh Sdr.Ari Danial selaku BendaharaPNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000, (dua ratus delapanbelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).=> Pungutan yang dikelola oleh Sdri.

PBR74pengujian lapangan, analisis dokumen, permintaan keterangan kepada pihakpihak terkait ;Bahwa yang di audit di KKP Kelas II Pekanbaru yaitu indikasi pungutan lebihterhadap kegiatan vaksinansi meningitis jemaah umroh tahun 2011 ;Bahwa setelah dilakukan audit terhadap indikasi pungutan lebih atas kegiatanvaksinasi meningitis jemaah umroh tahun 2011, ditemukan buktibuktikebenaran terdapatnya pungutan uang pelayanan vaksinasi meningitis yangmelebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu lima ratus

delapan puluhsembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesar Rp.515.990.000, (lima ratus limabelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian := Pungutan yang dikelola oleh Sdr.Ari Danial selaku BendaharaPNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000, (dua ratus delapanbelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).= Pungutan yang dikelola oleh Sdri.

Suwignyomemungut pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diserahkanke bendahara penerimaan Ary Danil untuk disetorkan ke kas Negarasedangkan pungutan di luar PNBP saksi tidak mengetahui ;e Bahwa sekarang harga vaksin tahun 2014 adalah sebesar Rp.330.000 ;e Bahwa saksi mengetahui tarif yang dipungut dari jamaah, masih ada sisanyatermasuk penyisihan sebesar Rp.50.000,/pasien yang pegang oleh Sdr.

Saiful Anwar Malang, selama Periode Agustus 2005 sampaidengan Mei 2008 terjadi selisih pungutan Jasa Sarana Pada Pelayanan Khusus/ODC diSMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwasendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerahdalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr. Saiful Anwar Malang, sehingga terjadi selisih penerimaan jasa saranapelayanan khusus ODC antara data pasien pada SMF Mata dan penerimaan jasa saranapelayanan medis pada bidang Mobilisasi dana. Pungutan Jasa sarana yang tidakdibayarkan oleh Terdakwa dr.

Saiful Anwar Malang, dan tidakmembayarkan sebagian pungutan jasa sarana ke sub bagian mobilisasi dana maka selamaPeriode Agustus 2005 sampai dengan Mei 2008, terjadi selisih pungutan Jasa Sarana PadaPelayanan Khusus/ODC di SMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkanoleh perbuatan terdakwa sendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugiankeuangan negara/daerah dalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr.

Saiful Anwar Malang sebesarRp. 60.800.000, (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) akibat dari pungutan jasasarana yang tidak dibayarkan juga oleh terdakwa dan para dokter mata lainnya.5.

Ibu tahu bahwa sekarang tidak boleh ada pungutan dariorang tua murid. dan lagi tiap tahun ibu telah mendapat bantuan dari DiknasKabupaten. Kemudian untuk tenaga honor sudah dibayar dari Pemda. Ibu akankami usut sampai tuntas sehubungan kasus ini. Tunggu tanggal mainnya.Kedua pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 Wibterdakwa mengirim kembali SMS kepada korban yang berisi : Bu Salute utkkamu ketahui Ibu Eva Rahayu.

SH.Bahwa SMS tersebut dikirim terdakwa dengan menggunakan nomor081349754015 dan saksi tidak mengetahui nomor siapa itu.Bahwa kemudian saksi mencari tahu kepemilikan nomor tersebut danmendapati nomor tersebut ternyata milik terdakwa.Bahwa benar ada pungutan sebesar Rp. 100.000, berdasarkan kesepakatandengan Komite sekolah dan penggunaannya diperuntukan sebagaiperbaikan gedung sekolah dan pertanggungjawabannya disampaikankepada ketua yayasan.

Pungutan tersebut diperbolehkan karena TK PGRImerupakan sekolah swasta.Bahwa benar saksi sempat melaporkan SMS tersebut kepada atasan saksidan atasan saksi menyuruh memantau dulu perkembangannya.Bahwa di dalam kedua SMS yang dikirim tersebut terdakwa mengakusebagai anggota LSM kasus Korupsi Kalteng dengan nama St. ManulangSH padahal terdakwa bukan merupakan anggota LSM dan bukan bernamaSt. Manulang SH.

SOGIANOR M.Pd Bin MURSIDI :Bahwa saksi adalah atasan korban.Bahwa korban pernah memberitahukan kepada saksi mengenai SMS yangditerima oleh korbanBahwa isi SMS tersebut meminta agar uang pungutan siswa barudikembalikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.Bahwa SMS tersebut diduga dari terdakwa.Bahwa benar ada dilakukan pungutan berdasarkan hasil kesepakatan orangtua wali murid dan penggunaannya diperuntukan perawaran, operasionaldan belanja pegawai sesuai dengan kesepakatan.Bahwa saksi tidak mengetahui

Pulau Petak.Bahwa korban pernah menemui saksi dan Bahwa korban pernahmemberitahukan kepada saksi mengenai SMS yang diterima oleh korbanBahwa isi SMS tersebut meminta agar uang pungutan siswa barudikembalikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.Bahwa SMS tersebut diduga dari terdakwa.Bahwa benar ada dilakukan pungutan berdasarkan hasil kesepakatan orangtua wali murid dan penggunaannya diperuntukan perawaran, operasionaldan belanja pegawai sesuai dengan kesepakatan.Bahwa saksi tidak mengetahui

Pasal 13 angka XI : pungutan pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanan dan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah diIndonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.65/B/PK/PJK/20127.

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehberlentangan dengan UndangUndang;Hal. 11 dari 28 hal.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesual dengan UndangUndang yang berlaku; Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelisdiatas dengan alasan sebagai berikut:A.

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah ; Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah RI danPemohon Peninjauan Kembali, UndangUndang mengenai retribusidaerah No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atasUndang Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah belum ada.

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quodnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat No. 11 tahun 1957 tersebut dan karenanya pula, secara LexSpesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangandengan UndangUndang No.34 tahun 2000.