Ditemukan 99534 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : system systems situm sitam
Penelusuran terkait : Sistem pendidikan Sistem pendidikan nasional Sistem budidaya tanaman Sistem peradilan anak
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 13-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Kdi
Tanggal 26 Juli 2023 — Deputu Sistem Informasi Kepegawaian
2.Kepolisian Republik Indonesia Cq. Staf Sumber Daya Manusia Biro Fisikologi Mabes Polri
18 — 13
  • Deputu Sistem Informasi Kepegawaian
    2.Kepolisian Republik Indonesia Cq. Staf Sumber Daya Manusia Biro Fisikologi Mabes Polri
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 310/Pdt.G/2021/PN Mdn
Tanggal 21 Desember 2021 — DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
3.NGARIJAN SALIM
Turut Tergugat:
YAYASAN PERKUMPULAN RENANG MEDAN
78 — 0
  • DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
    2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
    3.NGARIJAN SALIM
    Turut Tergugat:
    YAYASAN PERKUMPULAN RENANG MEDAN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 625/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
301 — 118
  • Memerintahkan Tergugat untuk tidak menghentikan system seketika dan sekaligus menyerahkan dan mengimplementasikan lisesnsi permanen core license system dan Core U2000 tersebut pada sistem, serta untuk memastikan sistem tetap berjalan secara normal, baik dan efektif sebagaimana mestinya agar Penggugat tetap dapat secara luas memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 17 butir a UU Telekomunikasi, terhitung sejak tanggal gugatan perkara aquo didaftarkan di
    Bahwa Tergugat mengancam melakukan penghentian (shutdown)Sistem, padahal Sistem merupakan jantung dari sistem operasional,yang mana bila dihentikan akan membuat semua layanan yangHalaman 4 dari 150 Pts. No. 625 /Pdt.G/2017/PN.JKt.
    urusan dukungan dan layanan Sistem dengan urusan hutangpiutang.6.
    akan melakukanpemutakhiran Sistem denganmenggunakan lisensi sementara (temporary license) ataulisensipermanen(permanent license).
    Berjalan dan berfungsinya Sistem, tidakmemiliki keterkaitan dengan perpanjangan lisensi sementara.Seandainyapun lisensi sementara tidak diperpanjang, Sistem yang telahdiserahkan oleh TERGUGAT akan TETAP DAPAT BERJALAN,BERFUNGSI dan BEROPERASI DENGAN BAIK karena Sistem tetapdapat berfungsi dengan menggunakan lisensi permanen yang dimilikioleh PENGGUGAT berdasarkan Kontrak Awal.
    Pst.Bahwa Tergugat tidak pernah tidak memperpanjang keberlakuan lisensisementara (temporary license) sehingga jaringan dan Sistem Penggugatsama sekali tidak mengalami gangguan apapun;Bahwa U2000 merupakan sistem penunjang yaitu sistem pemantauan(monitoring system) yang bukan merupakan sistem inti sehingga meskipuntanpa adanya U2000, core system akan tetap dapat dipergunakan, bahkanpemantauan tetap dapat dilakukan hanya saja pemantauan kinerjanyawajib dilakukan secara manual satu persatu dan tidak
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 26-07-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 206/Pid.B/2017/PN Yyk
Tanggal 7 September 2017 — FERRY HERMAWAN Bin MUHAMMAD SYAHIR
59 — 15
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar surat Purcase Order atau surat pesanan barang dari CV ALCATA MULTIMEDIA SISTEM ke PT. MICROVISION INDONESIA.- 2 (dua) lembar surat delivery order atau surat jalan dari PT MICROVISION INDONESIA ke CV.
    ALCATA MULTIMEDIA SISTEM tertanggal 23 Agustus 2016.- 1 (satu) lembar Sales Invoice atau tagihan barang tertanggal 23 Agustus 2016 Dikembalikan kepada saksi Aris Susatyo- 2 (dua) lembar fotocopy atau kwitansi pembayaran tertanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 02 September 2016- Foto BB Cek atau kwitansi Pembayaran tertanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 02 September 2016 Tetap terlampir dalam berkas;6.
    ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.1 (satu) lembar surat Purcase Order atau surat pesananbarang dari CV.Alcata Multimedia Sistem ke PT. Micrivision Indonesia.2 (dua) lembar Surat Delevery Order atau surat jalan dari PT. MicrivisionIndonesia ke CV.
    Alcata Multimedia Sistem ke PT. Micrivision Indonesia. 2 (dua) lembar Surat Delevery Order atau surat jalan dari PT.Micrivision Indonesia ke CV. Alcata Multimedia Sistem tertanggal23 Agustus 2016.Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2017/PN Yyk 1 (satu) lembar Sales Invoice atau tagihan barang tertanggal 23Agustus 2016. 2 (dua) lembar fotocopy cek atau kwitansi pembayaran tertanggal18 Juli 2016 dan tanggal 02 September 2016.
    Microvision mengenai sistem pemabyarannyayaitu cara pembayaran sistem jatuh tempo selama 3 minggu dan sudahterdakwa bayar dimuka sebanyak Rp.20.000.000, dan akan terdakwa dilunasijika telah dibayar lunas oleh pihak UMY namun dari pihak UMY telah dibayarlunas tetapi tidak terdakwa bayarkan ke PT Microvicion Indonesia CabangYogyakarta.Dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2017/PN YykAd. 3.
    Microvision mengenai sistem pemabyarannyayaitu cara pembayaran sistem jatuh tempo selama 3 minggu dan sudahterdakwa bayar dimuka sebanyak Rp.20.000.000, dan akan terdakwa dilunasijika telah dibayar lunas oleh pihak UMY namun dari pihak UMY telah dibayarlunas tetapi tidak terdakwa bayarkan.; Bahwa setelah jatuh tempo terdakwa baru membayar Rp.20.000.000,sehingga uang yang telah terdakwa bayarkan sejumlahRp.40.000.000; dan kekurangannya belum terdakwa bayarkan sampaisaat ini.
    Microvision mengenai sistem pemabyarannya yaitucara pembayaran sistem jatuh tempo selama 3 minggu dan sudahterdakwa bayar dimuka sebanyak Rp.20.000.000, Bahwa setelah jatuh tempo terdakwa baru membayar Rp.20.000.000,sehingga uang yang telah terdakwa bayarkan sejumlahRp.40.000.000; dan kekurangannya belum terdakwa bayarkan sampaisaat ini.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-10-2022 — Putus : 24-02-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 804/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
BAIQUNI WIBOWO, S.IK
219 — 132
  • ., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkansistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama,sebagaimana dalam dakwaan pertama primair ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baiquni Wibowo, S.I.K oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 11-08-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 60/G/TF/2022/PTUN.KDI
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penggugat:
PT. HIJRAH SAWITTO MARIORITA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. SULAWESI TENGGARA
182 — 58
  • HIJRAH SAWITTO MARIORITA tanggal 27 Desember 2012 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
  • Mewajibkan Tergugatuntuk memasukkanizin usaha pertambangan PT.
    HIJRAH SAWITTO MARIORITA tanggal 27 Desember 2012kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 08-11-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 19-01-2023
Putusan PTUN KENDARI Nomor 106/G/TF/2022/PTUN.KDI
Tanggal 19 Januari 2023 — Penggugat:
PT. PHABOLA PRIMA KARYA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
533 — 105
  • ., Tertanggal 15 September 2011 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi DATA IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
  • Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memasukkan keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi PT.
    Phabola Prima Karya (KW 08 OKP 023)., Tertanggal 15 September 2011 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi DATA IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-06-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 507/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Januari 2023 — Rindang Sejahtera Finance
Turut Tergugat:
1.Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI
2.Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan
3.Ahli Waris Loka Prawira
4.Lukas Bonifasius Halim
43 — 10
  • Rindang Sejahtera Finance
    Turut Tergugat:
    1.Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI
    2.Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan
    3.Ahli Waris Loka Prawira
    4.Lukas Bonifasius Halim
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 08-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 10/Pid.Pra/2021/PN Rap
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pemohon:
MISGIANTO
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU
2.Ajun Komisaris Polisi PARIKHESIT SH SIK MH KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES LABUHAN BATU
3.Inspektur Polisi Satu TITO ALHAFEZT STrK MH Kepala Unit Idik I Polres Labuhan Batu
4.Brigadir Polisi Satu Weldani U Pakpahan SH Penyidik Pembantu pada Unit Idik I Polres Labuhan Batu
34 — 14

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan pencabutan permohonan Praperadilan Pemohon;
    2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 10/Pid.Pra/2021/PN Rap dari daftar register perkara permohonan Praperadilan dan menginputnya dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Smr
Tanggal 18 Juni 2020 — Pemohon:
Merinda Margaret Kaunang
27 — 3

  • MENETAPKAN

    • Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonya;
    • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada Buku Register untuk perkara Permohonan dan juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
    • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)
    mengajukan permohonan pencabutan Gugatan tersebut dikarenakanada beberfapa hal yang akan diperbaiki (berdasarkan Surat PermohonanPencabutan tertanggal 18 Juni 2020) ;Atas permohonan Permohon tersebut Kemudian Hakim membacakanPenetapan dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Gugatannya ; Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untukmencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register untukperkara perdata dan juga pada Sistem
    permohonan' pencabutan tersebut,diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan, makaPenggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkanPengadilan Negeri Samarinda ;Mengingat PasalPasal dari UndangUndang serta Peraturan Hukumlain yang bersangkutan ;MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ; Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untukmencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register untukperkara perdata dan juga pada Sistem
    Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara ;MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ; Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untukmencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register untukperkara perdata dan juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP) ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hinggakini diperhitungkan sebesar Rp. 631.000, (Enam ratus tiga puluh saturibu rupiah) ;Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 02-02-2024 — Putus : 12-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rap
Tanggal 12 Februari 2024 — Pemohon:
ERTIKA SARI
7 — 2
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rap yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatatkan Pencabutan perkara Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rap pada Register yang tersedia untuk itu dan menginputnya pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-06-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 15-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 31 Oktober 2016 — USMAN ADONG HS Lawan ANDI MAKMUR ATMAJAYA
33 — 8
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register untuk perkara perdata dan juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Pol
Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
M. SAUL
28 — 7
  • Saul, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/ 31 Desember 1930, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112400055;
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
    • Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap M.Saul, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/ 31 Desember 1930, telah terdaftardalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada DinasKependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, denganNomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112400055;3.
    Saul dengan identitassebagaimana tersebut dalam surat keterangan tersebut sudah terdaftardalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada DinasKependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, denganNomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112400055; Bahwa untuk dapat menerima hak nya sebagai pejuang kemerdekaandiantaranya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yangmenyatakan bahwa benar Pemohon bernama lengkap M.
    Saul, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/31 Desember 1930, telah terdaftar dalam Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK) pada Dinas Kependukan Dan Catatan Sipil KabupatenPolewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan ~ (NIK)7604063112400055;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta, Pemohon lahir diRappoang, pada tanggal 31 Desember 1930, oleh kedua orang tua Pemohonselanjutnya Pemohon diberi nama lengkap M.
    Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap : M.Saul, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/ 31 Desember 1930, telah terdaftardalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada DinasKependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, denganNomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112400055;Halaman 12 dari 13. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN.Pol.3.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Putus : 05-03-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 35/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 5 Maret 2010 — JAMSARI bin (alm) JALI
54 — 24
  • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 1459/Pid.B/2009/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai sistem pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-1.Menyatakan Terdakwa JAMSARI bin (alm) JALI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
    mengenaiterbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, olehkarena itu pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum PengadilanTingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara iniditingkat banding ;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim TingkatPertama telah dengan tepat pula dalam =merumuskan atau31memberikan kwalifikasi mengenai' tindak pidana yang telahterbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amarputusannya ;Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai sistem
    nafkah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapatbahwa adalah lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan apabilaTerdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana akandisebutkan dalam amar putusan ini nanti ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas maka putusan Penagdilan Negeri Tangerangtanggal 15 Desember 2009 Nomor : 1459/Pid.B/2009/PN.TNG.yang dimintakan banding tersebut harus' diperbaiki sekedarmengenai sistem
    Terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatperadilan ;Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) huruf d Undang UndangNomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8Tahun 1981 (KUHAP), dan ketentuan hukum lain yangbersangkutan ;MENGADILIMenerima permintaan banding dari Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15Desember 2009 Nomor : 1459/Pid.B/2009/PN.TNG. yangdimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedarmengenai sistem
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 238/B/2020/PTTUN.SBY
Tanggal 12 Januari 2021 — LIDYA TIATIRA MENNO vs KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG
200 — 53
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2020/PTUN.SBY, Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, yang dimohonkan banding ; -----------------------------------3.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor60/G/2020/PTUN.SBY, Putusan tersebut disampaikan dalampersidangan yang dinyatakan terobuka untuk umum secara elektronikmelalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30September 2020 , yang dimohonkan banding beserta surat suratlainnya yang bertalian ; Hal. 2 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.3.
    Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbandingdahulu Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektroniktertanggal 20 Mei 2020, yang telah diunggah oleh Kuasa Hukum Tergugatmelalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020pukul 16.35 WIB.
    Oleh karenanya,Tergugat tetap menerbitkan Obyek Sengketa tersebut sesuai dengankesepakatan awal yang telah disetujui oleh orang tua Penggugat ; Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2020/PTUN.SBYPutusan tersebut disampaikan dalam persidangan yang dinyatakan teroukauntuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan padahari Rabu, tanggal 30 September 2020, telah mengadili dengan amarputusan sebagai berikut:MENGADILI
    harus menyatakan permohonan banding yangdiajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut menurut hukumsecara formal dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkasperkara yang bersangkutan, antara lain Salina Resmi Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2020/PTUN.SBY Putusantersebut disampaikan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untukumum secara elektronik melalui Sistem
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :60/G/2020/PTUN.SBY, Putusan tersebut disampaikan dalampersidangan yang dinyatakan terobuka untuk umum secara elektronikmelalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30September 2020, yang dimohonkan banding ; 3.
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 04-07-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 11-08-2023
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Krg
Tanggal 18 Juli 2023 — Pemohon:
WAGIMANTO
14 — 7

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
    2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Krg dari daftar register perkara permohonan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;
    3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 11-08-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 59/G/TF/2022/PTUN.KDI
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penggugat:
PT. BERKAH MAKRO WIBAWA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. SULAWESI TENGGARA
104 — 59
  • BERKAH MAKRO WIBAWA (KW 08 MAR ER 010) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi TenggaraTahun2018 untuk di Proses kedalam Sistem MinerbaOne Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
  • Mewajibkan Tergugatuntuk memasukkanIzin Usaha Pertambangan PT.
    BERKAH MAKRO WIBAWA (KW 08 MAR ER 010) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Rap
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, Tbk
Tergugat:
IRWAN SANJAYA
25 — 5

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Rap pada register yang tersedia untuk itu dan menginputnya ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rap
Tanggal 11 Februari 2021 — Pemohon:
1.TAJUIT
2.SUPRONO
3.JUMANGIN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU
2.KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN
63 — 23

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan pencabutan permohonan Praperadilan Para Pemohon;
    2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rap dari daftar register perkara permohonan Praperadilan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil;
Pengadilan MS TAKENGON Pidana Umum
Register : 28-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan MS TAKENGON Nomor 2/JN.Anak/2022/MS.Tkn
Tanggal 21 Februari 2022 — Penuntut Umum:
Aldo Pradiki Sitepu, S.H
Terdakwa:
Mahara Bin Sulaiman
213 — 54
    1. Menyatakan Terdakwa anak Mahara bin Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
    2. Membebaskan Terdakwa Anak Mahara bin Sulaiman dari dakwaan
    alternatif Kesatu Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  • Menyatakan Terdakwa anak Mahara bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun
    2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  • Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa anak Mahara bin Sulaiman dengan uqubat penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dengan dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Anak tetap ditahan;
  • Menyatakan barang bukti berupa:

    • 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang