Ditemukan 2240 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : parisal pardial parasian parisai persil parsiah parsila parsiam partial
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
158 — 267
  • Badung tanggal 1 September 2015Terbitnya SHM No. 20534 atas nama WAYAN RUBAH merupakan cacatadministrasi, terhadap hal tersebut disebabkan karena Sertifikat Hak Milik(SHM) tersebut terbit dikawasan hutan yang tidak kita ketahui sebelumnya.Akibat kelemahan standar operasional prosedur penerbitan sertifikatyang hanya melakukan penelitian atau pemeriksaan permohonansertifikat secara parsial / per satu permohonan tanpa melihatinformasi disekitarnya secara detail, dimana kelemahan SOP inidimanfatkan oleh
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
211 — 122
  • Badung tanggal 1 September 2015Terbitnya SHM No. 20534 atas nama WAYAN RUBAH merupakan cacatadministrasi, terhadap hal tersebut disebabkan karena Sertifikat Hak Milik(SHM) tersebut terbit dikawasan hutan yang tidak kita ketahui sebelumnya.Akibat kelemahan standar operasional prosedur penerbitan sertifikatyang hanya melakukan penelitian atau pemeriksaan permohonansertifikat secara parsial / per satu permohonan tanpa melihat informasidisekitarnya secara detail, dimana kelemahan SOP ini dimanfatkan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
148 — 282
  • Bahwa sengketa dan konplik pertanahan berkepanjangan ini yangmenimbulkan kondisi gejolak keamanan, terganggunya kenyamananhidup dan ekonomi serta adanya potensi menimbulkan korban nyawadengan terjadi bentrok di lapangan secara parsial dan massif, makasudah seharusnya diberi keputusan penyelesaiannya.b. Bahwa proses Penghapusan Hak Guna Usahanya dapat pertimbanganlebih lanjut untuk dilakukan Keputusan Penghapusan Hak Guna UsahaPT.
    Bahwa sengketa dan konplik pertanahan berkepanjangan ini yangmenimbulkan kondisi gejolak keamanan, terganggunya kenyamananhidup dan ekonomi serta adanya potensi menimbulkan korban nyawadengan terjadi bentrok di lapangan secara parsial dan massif, makasudah seharusnya diberi keputusan penyelesaiannya.2. Bahwa proses Penghapusan Hak Guna Usahanyadapat pertimbangan lebih lanjut untuk dilakukan KeputusanPenghapusan Hak Guna Usaha PT.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
175 — 44
  • JadiRASK ada pada Satuan Kerja masingmasing, dan hubungannya pada saatpembahasan;Bahwa pada saat penyusunan DASK tidak ada sangkutannya dengan RASK;Bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan secara global dan dilaksanakansecara parsial oleh masingmasing dinas;Bahwa saksi ikut dalam penyusunan APBD tahun 2004;Bahwa komposisi APBD tahun 2004 sesuai dengan aturan UndangUndang No.22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2000, Keputusan MendagriNo. 29 Tahun 2002 ;48Bahwa pada awal tahun anggaran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
312 — 133
  • Ada real pengeluaran Negara;Bahwa sepengetahuan ahli yang membuat progress pekerjaan adalahMK dan PT Hutama Karya yang kemudian diajukan sebagaipembayaran.Bahwa ahli menerangkan IPDN tidak digunakan dan belum selesaiberdasar berita acar fisik bersama tidak ada aktifitas di IPDN;Bahwa ahli tidak ingat apakah pernah mendengar IPDN Rohil pernahdiresmikan dan digunakan oleh dua angkatan, tidak relevan dengantugas ahli;Bahwa saat menghitung kerugian negara bisa saja dihitungkeseluruhan dan bisa parsial
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
323 — 151
  • 29,1% ituadalah hasil komposisi antara Solar dan Premium misalnya losses ada1.000.000 jadi 70% adalah Solar dan 29,1% adalah Premium ;Bahwa mengenai data jumlah trip itu diperoleh dari keterangan Du Nun ;Bahwa untuk menguji ahli menghitung trip dikalikan dengan pengiriman ;Bahwa pembukuan Pertamina tidak kami jadikan bahan dasar, penghitungankami melakukan audit adalah uang yang dibayar tadi ;Bahwa porsentase itu dari hasil Input pertripnya, dimana dalam laporan kamihalaman 4 itu adalah input dari parsial
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
218 — 356
  • sembarangan dan harus sebagai pegawai negeri,sebagai jabatan karier;Bahwa ahli menjelaskan terhadap jabatan yang ada pada KPKtetap tunduk pada UU kepegawaian, kecuali pada PimpinanKPK, yang siapa saja bisa mencalonkan diri sebagai pimpinanKPK, dan Pimpinan KPK bila menyangkut keuangan sebagaigajinya maka tunduk UU tersebut;Bahwa menurut ahli terhadap rancangan suatu peraturanperundangundangan, untuk tiap pasalnya tidak bolehbertubrukan, dan merupakan suatu kesatuan pasal dan tidakbisa dibaca secara parsial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
264 — 75
  • Tetapiapabila terjadi pada akhir tahun nanti ada beberapa langkahlangkahyang harus dibicarakan lebih lanjut, tetapi prinsipnya bahwa setiappembayaran harus didasarkan pada satu bukti yang sah;e Bahwa banyak pihak yang menganggap bahwa kerugiannegara parsial dan tidak itu dihitung secara ekonomis.Keuangan Negara mempunyai suatu pola tersendiri,Keuangan Negara mempunyai sifat nyata dan pastiartinya kita tidak bisa menggunakan dasar asumsi, berapabesarnya itu. kerugiannya.
    Terkait dengan masalahapakah suatu kerugian parsial atau total itu caramelihatnya dengan nilai manfaat. Jadi, pada waktueksekutif dan legislatif menuangkan alokasi anggaran iturencana kerja, tujuan itu mempunyai nilai manfaat;Sehingga kalau kita perhatikan alokasi anggaran didasarkan pada nilaimanfaat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
176 — 69
  • Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya maksud menyembunyikanatau menyamarkan harta kekayaan, dalam perkara ini tidaklah dapat dilihat faktafakta hukum yang terungkap di persidangan secara parsial, memngingat aktifitasmenempatkan harta kekayaan dari satu rekening ke rekening lainnya, dari satutempat ke tempat lainnya, dari satu mata uang ke mata uang lainnya dilakukandalam suatu kehendak yang dimanivestasikan dalam banyak perbuatan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
196 — 99
  • 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam diantaranya Parsial Preservasi.
  • 1 (satu) lembar print out Daftar Pekerjaan Seksi Preservasi T.A 2019.
  • 1 (satu) lembar Data Permasalahan Pada Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan Tahun 2019.
  • 1 (satu) bundel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas nomor : 821.3/07/II/Plt.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
457 — 221
  • Mengenai hukum acaranya jangan melihat UUTPPU saja, jangan secara parsial, karena semuanya tersistem. Jadi jika melihatsematamata TPPU saja pasti ada kekurangan, lihatlah yang lain karena UU KPKyang mengatur;Bahwa selama ini Jaksa Agung tidak keberatan jika KPK menangani penuntutanTPPU. Akan ahli ulangi lagi mengenai 10 alasan kenapa KPK berwenang menuntutTPPU. Penasehat hukum harus membaca Pasal 75 UU TPPU kalau penyidik asalmenyidik TPPU maka harus digabungkan penyidikannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 26 Maret 2018 — ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
216 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 333.a/B.2/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 Perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Parsial yangditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar yangditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HamzahAhmad, SE, MSA.
    Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 333.a/B.2/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 Perihal : Persetujuan Penambahan Anggaran Parsial yangditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar yangditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HamzahAhmad, SE, MSA.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
476 — 399
  • Timursecara tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah terpenuhi.Ad.4 Unsur Dengan tujuan memyembunyikan atau menyamarkan asal usulHarta Kekayaan ;Menimbang, bahwa membuktikan adanya maksud menyembunyikan ataumenyamarkan harta kekayaannya, dalam perkara ini tidaklah cukup dilihat faktafakta hukum yang terungkap di persidangan secara parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
226 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 333.a/B.2/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 Perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Parsial yangditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar yangditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HamzahAhmad, SE, MSA. Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 0296/B.2/VII/2012 tanggal 02 Juli2012 Perihal : Penyampaian tindaklanjut temuan LHP BPK Tahun2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
    No. 1871 K/PID.SUS/20161081091101111121131141151 (satu) lembar asli Surat Nomor: 333.a/B.2/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 Perihal : Persetujuan Penambahan Anggaran Parsial yangditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar yangditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HamzahAhmad, SE, MSA. Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 0296/B.2/VII/2012 tanggal 02 Juli2012 Perihal : Penyampaian tindaklanjut temuan LHP BPK Tahun2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
    Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 333.a/B.2/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 Perihal : Persetujuan Penambahan Anggaran Parsial yangditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar yangditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HamzahAhmad, SE, MSA. Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 0296/B.2/VII/2012 tanggal 02 Juli2012 Perihal : Penyampaian tindaklanjut temuan LHP BPK Tahun2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
M. NURDIN ABDULLAH.
1389 — 2219
  • 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam diantaranya Parsial Preservasi.
  • 1 (satu) lembar print out Daftar Pekerjaan Seksi Preservasi T.A 2019.
  • 1 (satu) lembar Data Permasalahan Pada Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan Tahun 2019.
  • 1 (satu) bundel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas nomor : 821.3/07/II/Plt.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
560 — 314
  • ratus tiga ribusembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen).Bahwa penilaian kerugian negara haruslah aktual dan nyata, maknaunsur kerugian keuangan negara pasca putusan MK No.25/PUUXIV/2016(halaman 3546) sebagai delik materiil bukan lagi delik formil, berarti tidaklagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), namun harus dipahamibenarbenar sudah terjadi/nyata (actual loss), termasuk Sumber perhitunganjumlah kerugian Keuangan negara, harus jelas lengkap dan objektif, tidaksecara parsial
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — FITRADJAJA PURNAMA
465 — 209
  • bundel Surat Bupati Bekasi Nomor : 003/SKKL-DLH/2018 tanggal 13 April 2018 kepada Pimpinan PT Lippo Cikarang Tbk, Easton Commercial Centre, hal : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan area komersil (apartemen dan fasilitas pendukungnya) seluas +/- 843.321 m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi.238. 1 (satu) bundel Dokumen analisa dampak lalu lintas pengembangan kawasan Meikarta Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.239. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Master Plan Parsial
    Lippo Cikarang Tbk beserta 1 (satu) lembar Permohonan Master Plan Nomor 64/SP/LC-LAND/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017314. 1 (satu) lembar Master Plan (parsial) PT Lippo Cikarang Tbk Nomor 653/6/DPUPR-PR/MP/II/2018 tanggal 7 Februari 2018315. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Blok Plan Meikarta PT. Lippo Cikarang Tbk Nomor 4/SP/LC-LAND/I/2018 tanggal 12 Januari 2018316. 1 (satu) lembar Rencana Blokplan (parsial) PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-12-2022 — Upload : 13-09-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 42/PID.SUS-TPK/2022/PN
Tanggal 23 Desember 2022 — ELVIERA, SH.,M.Kn
345 — 258
  • ACR;268. 1 (satu) Set Asli Roya Parsial Hak Tanggungan SHGB 514 Nomor :584/S/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dari BTN KC Medan kepada BPN Kabupaten Deli Serdang;269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan Nomor 025/SK/KAYA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk SHGB Nomor 514 An.PT.ACR (Memo Nomor 1137/M/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015);270. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan/ Cover Note Notaris Belahim SHMKN No.08/Not-DS/IX/2015 tanggal 08 September