Ditemukan 2254 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : parisal pardial parasian parisai persil parsiah parsila parsiam partial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
244 — 75
  • Tetapiapabila terjadi pada akhir tahun nanti ada beberapa langkahlangkahyang harus dibicarakan lebih lanjut, tetapi prinsipnya bahwa setiappembayaran harus didasarkan pada satu bukti yang sah;e Bahwa banyak pihak yang menganggap bahwa kerugiannegara parsial dan tidak itu dihitung secara ekonomis.Keuangan Negara mempunyai suatu pola tersendiri,Keuangan Negara mempunyai sifat nyata dan pastiartinya kita tidak bisa menggunakan dasar asumsi, berapabesarnya itu. kerugiannya.
    Terkait dengan masalahapakah suatu kerugian parsial atau total itu caramelihatnya dengan nilai manfaat. Jadi, pada waktueksekutif dan legislatif menuangkan alokasi anggaran iturencana kerja, tujuan itu mempunyai nilai manfaat;Sehingga kalau kita perhatikan alokasi anggaran didasarkan pada nilaimanfaat.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
167 — 75
  • 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam diantaranya Parsial Preservasi.
  • 1 (satu) lembar print out Daftar Pekerjaan Seksi Preservasi T.A 2019.
  • 1 (satu) lembar Data Permasalahan Pada Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan Tahun 2019.
  • 1 (satu) bundel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas nomor : 821.3/07/II/Plt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
168 — 69
  • Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya maksud menyembunyikanatau menyamarkan harta kekayaan, dalam perkara ini tidaklah dapat dilihat faktafakta hukum yang terungkap di persidangan secara parsial, memngingat aktifitasmenempatkan harta kekayaan dari satu rekening ke rekening lainnya, dari satutempat ke tempat lainnya, dari satu mata uang ke mata uang lainnya dilakukandalam suatu kehendak yang dimanivestasikan dalam banyak perbuatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
437 — 221
  • Mengenai hukum acaranya jangan melihat UUTPPU saja, jangan secara parsial, karena semuanya tersistem. Jadi jika melihatsematamata TPPU saja pasti ada kekurangan, lihatlah yang lain karena UU KPKyang mengatur;Bahwa selama ini Jaksa Agung tidak keberatan jika KPK menangani penuntutanTPPU. Akan ahli ulangi lagi mengenai 10 alasan kenapa KPK berwenang menuntutTPPU. Penasehat hukum harus membaca Pasal 75 UU TPPU kalau penyidik asalmenyidik TPPU maka harus digabungkan penyidikannya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
460 — 399
  • Timursecara tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah terpenuhi.Ad.4 Unsur Dengan tujuan memyembunyikan atau menyamarkan asal usulHarta Kekayaan ;Menimbang, bahwa membuktikan adanya maksud menyembunyikan ataumenyamarkan harta kekayaannya, dalam perkara ini tidaklah cukup dilihat faktafakta hukum yang terungkap di persidangan secara parsial
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
499 — 272
  • ratus tiga ribusembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen).Bahwa penilaian kerugian negara haruslah aktual dan nyata, maknaunsur kerugian keuangan negara pasca putusan MK No.25/PUUXIV/2016(halaman 3546) sebagai delik materiil bukan lagi delik formil, berarti tidaklagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), namun harus dipahamibenarbenar sudah terjadi/nyata (actual loss), termasuk Sumber perhitunganjumlah kerugian Keuangan negara, harus jelas lengkap dan objektif, tidaksecara parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
209 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 333.a/B.2/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 Perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Parsial yangditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar yangditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HamzahAhmad, SE, MSA. Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 0296/B.2/VII/2012 tanggal 02 Juli2012 Perihal : Penyampaian tindaklanjut temuan LHP BPK Tahun2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
    No. 1871 K/PID.SUS/20161081091101111121131141151 (satu) lembar asli Surat Nomor: 333.a/B.2/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 Perihal : Persetujuan Penambahan Anggaran Parsial yangditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar yangditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HamzahAhmad, SE, MSA. Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 0296/B.2/VII/2012 tanggal 02 Juli2012 Perihal : Penyampaian tindaklanjut temuan LHP BPK Tahun2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
    Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 333.a/B.2/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 Perihal : Persetujuan Penambahan Anggaran Parsial yangditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar yangditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HamzahAhmad, SE, MSA. Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 0296/B.2/VII/2012 tanggal 02 Juli2012 Perihal : Penyampaian tindaklanjut temuan LHP BPK Tahun2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 26 Maret 2018 — ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
202 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 333.a/B.2/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 Perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Parsial yangditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar yangditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HamzahAhmad, SE, MSA.
    Ak.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 333.a/B.2/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 Perihal : Persetujuan Penambahan Anggaran Parsial yangditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar yangditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HamzahAhmad, SE, MSA.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
M. NURDIN ABDULLAH.
1194 — 2174
  • 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam diantaranya Parsial Preservasi.
  • 1 (satu) lembar print out Daftar Pekerjaan Seksi Preservasi T.A 2019.
  • 1 (satu) lembar Data Permasalahan Pada Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan Tahun 2019.
  • 1 (satu) bundel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas nomor : 821.3/07/II/Plt.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — FITRADJAJA PURNAMA
435 — 209
  • bundel Surat Bupati Bekasi Nomor : 003/SKKL-DLH/2018 tanggal 13 April 2018 kepada Pimpinan PT Lippo Cikarang Tbk, Easton Commercial Centre, hal : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan area komersil (apartemen dan fasilitas pendukungnya) seluas +/- 843.321 m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi.238. 1 (satu) bundel Dokumen analisa dampak lalu lintas pengembangan kawasan Meikarta Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.239. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Master Plan Parsial
    Lippo Cikarang Tbk beserta 1 (satu) lembar Permohonan Master Plan Nomor 64/SP/LC-LAND/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017314. 1 (satu) lembar Master Plan (parsial) PT Lippo Cikarang Tbk Nomor 653/6/DPUPR-PR/MP/II/2018 tanggal 7 Februari 2018315. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Blok Plan Meikarta PT. Lippo Cikarang Tbk Nomor 4/SP/LC-LAND/I/2018 tanggal 12 Januari 2018316. 1 (satu) lembar Rencana Blokplan (parsial) PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1754 — 1583 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari pasal tersebut tidak adasatu kata pun yang menyebutkan ketentuan ini hanyaberlaku secara parsial yaitu untukpelaku tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif.Ketentuan Pasal 69 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010serupa dengan penjelasan Pasal 3 UndangUndang Niomor15 Tahun 2002 jo UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003yang menjelaskan untuk pemeriksaan perkara TPPU tidakwajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.Sebaliknya tidak ada satu pun pasal dalam UndangUndangTindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-12-2022 — Upload : 13-09-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 42/PID.SUS-TPK/2022/PN
Tanggal 23 Desember 2022 — ELVIERA, SH.,M.Kn
286 — 225
  • ACR;268. 1 (satu) Set Asli Roya Parsial Hak Tanggungan SHGB 514 Nomor :584/S/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dari BTN KC Medan kepada BPN Kabupaten Deli Serdang;269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan Nomor 025/SK/KAYA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk SHGB Nomor 514 An.PT.ACR (Memo Nomor 1137/M/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015);270. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan/ Cover Note Notaris Belahim SHMKN No.08/Not-DS/IX/2015 tanggal 08 September
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2022 — Putus : 09-12-2022 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 9 Desember 2022 — Penuntut Umum:
M. Isnayanda, S.H., M.H
Terdakwa:
CANAKYA SUMAN
258 — 6
  • ACR;

    268. 1 (satu) Set Asli Roya Parsial Hak Tanggungan SHGB 514 Nomor :584/S/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dari BTN KC Medan kepada BPN Kabupaten Deli Serdang;

    269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan Nomor 025/SK/KAYA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk SHGB Nomor 514 An.PT.ACR (Memo Nomor 1137/M/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015);

    270. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan/ Cover Note Notaris Belahim SHMKN No.08/Not-DS

Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
119 — 47
  • 29,1% itu adalah hasil komposisiantara Solar dan Premium misalnya losses ada 1.000.000 jadi 70% adalah Solar dan29,1% adalah Premium ;Bahwa mengenai data jumlah trip itu diperoleh dari keterangan Du Nun ;Bahwa untuk menguji ahli menghitung trip dikalikan dengan pengiriman ;Bahwa pembukuan Pertamina tidak kami jadikan bahan dasar, penghitungan kamimelakukan audit adalah uang yang dibayar tadi ;Bahwa porsentase itu dari hasil Input pertripnya, dimana dalam laporan kami halaman4 itu adalah input dari parsial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - MIRMA FADJARWATI MALIK
176 — 49
  • tempat saksi Yogi ParyanaSutedjo) untuk mendapatkan laba maksimal atausebesar 50%;Bahwa sebelum mengajukan dokumen penawaran, saksitidak mengetahui bagaimana rencana untukmelaksanakan pekerjaan jika dinyatakan sebagaipemenang;Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaandilakukan oleh mitra;Bahwa saksi sebagai Dirut menyarankan kepada YogiParyana Sutedjo untuk melibatkan dan memanfaatkanpelaksanaan pekerjaan kepada kantor cabang antaralain Medan dan Surabaya, yakni keterlibatan secara utuhbukan parsial
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-07-2022 — Putus : 23-12-2022 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 23 Desember 2022 — Penuntut Umum:
RESKY PRADHANA ROMLI,SH
Terdakwa:
MUJIANTO
613 — 229
  • senilai Rp.515.000.000 perihal penarikan sebagian Agunan SHGB 530 atas nama PT ACR;
  • 1 (satu) set asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB No. 607 Nomor :560/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dari BTN KC Medan kepada Notaris ELVIERA;
  • 1 (satu) lembar asli Surat BTN KC Medan Nomor : 559/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 kepada Notaris ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert Takapuna Residence SHGB 530 atas nama PT ACR;
  • 1 (satu) set asli Roya Parsial
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

207 — 58
  • Bahwa sengketa dan konplik pertanahan berkepanjanganini yang menimbulkan kondisi gejolak keamanan,terganggunya kenyamanan hidup dan ekonomi serta adanyapotensi menimbulkan korban nyawa dengan terjadi bentrok diHalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap372.lapangan secara parsial dan massif, maka sudah seharusnyadiberi keputusan penyelesaiannya;Bahwa proses Penghapusan Hak Guna Usahanya dapatpertimbangan lebih lanjut untuk dilakukan KeputusanPenghapusan Hak Guna Usaha PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
248 — 88
  • Bahwa ahli menerangkan IPDN tidak digunakan dan belum selesaiberdasar berita acar fisik bersama tidak ada aktifitas di IPDN; Bahwa ahli tidak ingat apakah pernah mendengar IPDN Rohil pernahdiresmikan dan digunakan oleh dua angkatan, tidak relevan dengantugas ahli; Bahwa saat menghitung kerugian negara bisa saja dihitungkeseluruhan dan bisa parsial lost tergantung manfaat yang diterima,maka relevan untuk ahli menghitung kemanfaatannya, untuk RokanHilir dihitung dengan Real Cost.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
459 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anton Hendranata, bahwa KPPUin cassu Pemohon Kasasi menggunakan data secara parsial denganhanya menggunakan sampel data periode bulan April Desember 2008,maka dapat Pemohon Kasasi sampaikan dalam hal ini ahli telahmengutip atau setidaksetidak menggunakan analisa Putusan KPPUdengan tidak sempurna.Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi menggunakansampel data sebagai time range yakni bulan Januari 2007 bulanAgustus 2009, sebagaimana dapat terlihat di bawah ini:a.