Ditemukan 2553 data
76 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
,BOENGSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selaku10Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwasaksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kreditdikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK IIIsebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan suratpenawaran putusan kredit (SPPK) Nomor B 1399 KWXIV/ADK/02/2012tanggal 23 Februari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjamanmenjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan
,BOENGSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selakuKomisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwasaksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kreditdikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK IIIsebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan suratpenawaran putusan kredit (SPPK) Nomor B 1399 KWXIV/ADK/02/2012tanggal 23 Februari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjamanmenjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan
dibuatdihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUKselaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selakuDirektur PT.BOENGSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.BoengsuDjaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telahmelakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukanPELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK)Nomor B 1399
No. 1407 K/Pid.Sus/2015melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukanPELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III Sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (GPPK)Nomor B 1399 KWXIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Februari 2012 plafond kreditRatna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapanbelas miliar rupiah).Adapun agunan yang ditarik olen saksi Ratna Dewi adalah berupa:1.
14 — 10
17rsid13901358rsid13901633rsid13901943rsid13906675rsid13906962rsid1390955 lrsid13910059rsid13910284rsid13911070rsid13911282rsid13911989rsid 13913245rsid13913828rsid13914409rsid 1391534 1rsid13917920rsid13917974rsid 13959313rsid13959345rsid139605 12rsid13961569rsid13962109rsid13962329rsid 13963900rsid13964609rsid13965545rsid13965630rsid13967799rsid13970748rsid 13971774rsid 13972520rsid 1397614 1rsid13976542rsid13978 1 10rsid13982084rsid13982957rsid13983409rsid 1398417 Irsid13985244rsid13986767rsid 13987556rsid13987784rsid 13988768rsid13989398rsid 1399
51 — 25
W8.U1/1399/Pid.Tipikor.01.10/VI/2013 ;Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan bandingtersebut secara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnyamengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 31 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL 321.
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alwi Nomor 99,Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 1399/1431.74600/V1I/2015,tanggal 5 Juni 2015;PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), tempatkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1,Bandung, diwakili oleh EDI SUKMORO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur PT. Kereta Api Indonesia(Persero);Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. AGUNG FATAHILLAH, S.H.;2. FENNO FARYANTO FAISAL, S.H.;Halaman 1 dari 46 halaman.
108 — 340
Abedneg, sesuai Akta Perkawinan yangdikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung,tanggal 22 Januari 1962, No.668/1956;2) Jacobus Aan Abednego, lahir di Bandung tanggal 31 Januari1958, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan olehPegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung, tanggal 13November 1965, No.259/1958;3) Debora Debby Abednego, lahir di Bandung pada tanggal 10Juli 1961, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkanPegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung, tanggal 22Januari 1962, No.1399
51 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
TerdakwaYASIN NAUE, SE, MM. alias YASIN hanya mengenai uang pengganti sejumlahRp42.450.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);Penjatuhan Uang Pengganti sebesar itu adalah belum mencerminkan rasakeadilan masyarakat dan belum membuat jera pelaku tindak pidana serta belummenjadikan daya tangkal bagi orang yang akan melakukan kejahatan itu, karena MajelisHakim di dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan filosofi pembuatanketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1399
57 — 40
Tanah Hak guna Bangunan No. 1399/ Kelurahan' bertais seluas4.400 M2 diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 Desember 2001 No.1159/BTS/2001. Yang semuanya terletak di Kelurahan bertais,Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2010 telah memberi kuasamenjual dihadapan Notaris Petra Mariawati AIS, SH. Akta No. 11,kepada Tergugat 3 (Ir. TEDY SANYOTO, MT.MBA) dan Tergugat 2 (WIDI WINARTO ) untuk menjual atas nama diri sendiri atauSiapapun juga yaitu :a.
22 — 5
8rsid4333528rsid4334088rsid4337523rsid4337758rsid4337794rsid4339885rsid4340408rsid4341859rsid434 1972rsid4343 175rsid4344274rsid434435 1rsid4347496rsid43477 1 1rsid43484 15rsid4348564rsid434902 1 rsid4352493rsid4353320rsid4355946rsid4357595rsid439 1727rsid439 1890rsid4395 179rsid4397 1 86rsid4399052rsid4399 168rsid4399599rsid4400019rsid4400676rsid44.00800rsid440 1324rsid4402739rsid4403 157rsid4404823rsid4404885rsid4405796rsid4407 102rsid440732 1rsid440807 1rsid4408721rsid4409286rsid44 1 1886rsid4411972rsid44 1309 1rsid4413784rsid44 1399
Terbanding/Tergugat I : Bapak Takehiko Nakao
Terbanding/Tergugat II : Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank ADB dan semua komponennya
Terbanding/Turut Tergugat : Keuangan Republik Indonesia
131 — 90
ID=1399 (15 Feb 2019)Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKIADB AO 2.02 (31 July 2015), Para 2.13ADB will require staff members to conduct themselves at alltimes in a manner befitting their status as employees of an international organization.
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUANMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI"JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAKMENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA KARENAPERTIMBANGAN MAJELIS) HAKIM TELAH DIDASARKAN PANDAPEMAHAMAN YANG KELIRU MENGENAI PENGERTIAN TUGAS DANFUNGSI TIM VERIFIKASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SURAT MENTERIKESEHATAN RI NOMOR : 1399/MENKES/IX/2003 DAN LAMPIRAN SURATKEPUTUSAN RI NOMOR : 553/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PETUNJUKTEKNIS PROGRAM KOMPENSASI
Dan saksi Dra.INDRAWATI),khususnya tidak memahami/ salah mengerti tugas dan fungsi Tim Verifikasisehingga salan dalam penerapan hukumnya terhadap isi Surat MenteriKesehatan RI Nomor : 1399/MENKES/IX/2003 dan Lampiran Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 553/MENKES/SK/IV/2003 Tentang PetunjukTeknis Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinyakBidang Kesehatan (PKPSBBM BIDKES) khususnya yang mengatur tentangtugas dan fungsi Tim Verifikasi/Pengendali, bahwa dikatakan sebagai berikut
PT TIARA MANTANG
Tergugat:
HADISLANI
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM
75 — 62
Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita Batam (UWTO) Nomor:1399/F/PL/XII/1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi(HPKP) dimana Nota Penyetoran Tunai Uang Wajib Tahunan OtoritaBatam dari Penyetor AHMAD MIPON kepada TURUT TERGUGAT melalui Bank Bumi Daya Cabang Batam. (d.) Fatwa Planologi Nomor:351/FPREN/IX/2000, Tanggal 27 September 2000 atas namaHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) sesuai titikkoordinattersebut dibawah ini:Lokasi 1A.
TIARA MANTANG atau Hak Pengelolaan Lahan (HPL)atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha KecilPribumi (LSMHPKP) yang diketuai oleh AHMAD MIPON, bukan kepadaHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi Pimpinan TERGUGAT (Hadislani);Halaman 69 dari 152 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Padt.G/2018/PN Btm14.15.16.17.18.Bahwa dalam dokumen yang didalilkan oleh TERGUGAT dari mulai IzinPrinsip (IP) Nomor: 334/IP/KA/X/1999; Penetapan Lokasi (PL) Nomor:9904868; Faktur UWTO Nomor: 1399/F/PL/XII/1999; Fatwa
berkedudukan di Batam, Pertokoan Puri Brata Indah H3, yangAnggaran Dasarnya didirikan dengan akta Tertanggal 1 September 1999Nomor 9 dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH Notaris di Batam,dimana disebutkan bahwa Badan pengurusnya diwakili oleh AHMADMIPON, SE selaku Pengusaha bertempat tinggal di Baloi Blok II RT/RW:002/001, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Batam Timur dalamjabatannya selaku KETUA UMUM.Bahwa PENGGUGAT dapat membuktikan pembayaran Faktur UangWajib Tahunan Otorita Batam Nomor: 1399
196 — 32
Polisi D 1399 ZN, sebagai sita jaminan.Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas 1A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan kedua belahpihak yang berselisih hadir kemuka persidangan ;Halam 91 dari 100 halaman, perkara Nomor 104/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgMenimbang, bahwa untuk kepentingan pihak Tergugat datang menghadapKuasanya 1. MOCHAMAD SOLEH, S.H.,M.H., dan 2.
D 1805 ACE, Xenia Hitam No.Polisi.D 1399 ZN, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugatterhadap upah mogok kerja tanggal 21 Januari 2014 dan upah selama tutupperusahaan tanggal 22 Januari 2014 sampai 05 Februari 2014 tidak dikabulkan, makapermohonan peletakan sita jaminan haruslah ditolak;Halam 143 dari 100 halaman, perkara Nomor 104/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgMenimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, makacukup alasan bagi Majelis menyatakan Gugatan para Penggugat
99 — 35
Bank Negara Indonesia(Persero) Tok Berkedudukan dan Berkantor Pusat diJakarta, hak tanggungan ini diberikan untuk menjamin26.27.28.61pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.8.339.560.000,(delapan milyar tuga ratus tiga puluh sembilan jutalima ratus enam puluh ribu rupiah), disertai denganlampiran Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 668/XII/2007 , diberi kode (T25) bukti tersebut sesuaidengan aslinya ;Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor.1399/2008, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar,Pemegang
240 — 135
dihadapan Notaris Drs ZARKASYINURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.LBOENGSU DJAYA dan AIDILHUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkanbahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakantelah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah).Bahwa sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399
Boengsu Djaya,dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikanAgunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerjaKMkK III sebesar Rp 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah). sesuai dengan surat penawaranputusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 KWXIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18 .000.000.000, (delapan belas milyar rupiah).Adapun agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa :1
BOENGSU DJAYA dan AIDILHUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana di dalam akta ini telah disebutkanbahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakantelah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah).Bahwa sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 KWXIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp18 .000.000.000, (delapan belas milyar rupiah).Adapun
Boengsu Djaya, dalam aktaini telah disebutkan bahwa Ratna Dewi telah melakukan penarikan Agunan / JaminanKredit karena telah melakukan pelunasan kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), sehingga sesuai SPPK Nomor : B 1399 KWXIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 kredit Ratna Dewi menjadi Rp18 .000.000.000, (delapan belas milyar rupiah) ;Bahwa agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa tanah dengan SHM No :10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 dan SHM No
BOENGSU DJAYA dan Aidil Hudri selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimanadi dalam akta ini telah disebutkan bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK IIIsebesar Rp 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusankredit (SPPK) Nomor : B 1399 KWXIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafondkredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18 .000.000.000, (delapan belas
Ismiyanto
Terdakwa:
1.Efrizal
2.Jansen Sinaen
3.Muhamad Ralyan Azis
4.Malik Abdur Rizky Yusuf
181 — 116
Pangdam III/Siliwangiselaku Papera Nomor Kep/1398/XI/2020 tanggal 20 NopemberMemperhatikan :Hal 2 dari 84 hal Putusan Nomor 17K/PM.IIO9/AD/I/2021MendengarMemperhatikan :1.2020.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangselaku Papera Nomor Kep/1400/X1I/2020 tanggal 20 Nopember2020.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangselaku Papera Nomor Kep/1397/X1I/2020 tanggal 20 Nopember2020.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangselaku Papera Nomor Kep/1399
Nomor Kep/1398/X1I/2020, Kep/1400/XI/2020, Kep/1397/XI/2020,Kep/1399/X1/2020 tanggal 20 Nopember 2020.: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diripara Terdakwa merupakan tindak pidana relatif/jabatan (bukan delikaduan) yaitu delik yang dapat dituntut atau diadukan dari pihak yangyang melihat, menangkap atau mengatahui tindak pidana yangdilakukan sebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang HukumPidana.: Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebin dahulu Majelis Hakimakan
75 — 23
Saleh ;: Girik / C Nomor 1399, Persil 3.b,D.S Il Desa Pejuang, atasnama H. Romlah bt. H. Usman :: Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Tahun Pajak1990, tanggal 27 Nopember 1989, atas nama H.Romlah bt. H. Usman ; : Girik / C Nomor 294, Blok 3.a,D.S Il Desa Pejuang, atasnama H. Ayub ; Hal. 79 dari 98 hal. Put.
263 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
MohonMajelis Hakim Agung Yang Mulia, berkenan untuk menjadikan pedoman yakniketentuan Pasal 1399 KUHPerdata paragraf pertama, yang menyatakan:Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayarandilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunas utang yangpada waktu itu paling perlu dilunasi debitur di antara utangutang yang samasama dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunasanutang yang dapat ditagih lebin dahulu daripada utangutang lainnya,Halaman 27
137 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
TDP. 283326500313 tanggal 19 Februari 2004.3 Surat dari Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi JawaTengah No. 518.4/1399/06 tanggal 23 Agustus 2006 tentang PenilaianKesehatan KSP/USP yang menyatakan Kospin Syariah Karanganyarmendapat predikat Cukup Sehat.4 Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Kospin Syariah Karanganyar yang dikeluarkan olehDinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah denganpredikat "Cukup Sehat.5 Laporan Hasil Pemeriksaan
2006 perihal DataLembaga (1 lembar);4 Foto copy surat dari Lembaga Keuangan KospinSyariah kepada Deputi Bidang PembiayaanKementrian Negara Perumahan Rakyat di JakartaNomor: 133/KS/XI/2006 tentang Kesanggupansebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan10111213KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta namanamaPengajuan KPRS KJKS Kospin Syariah sebanyak676 orang (13 lembar);Foto copy surat dari Kepala Dinas PelayananKoperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah kepadaPengurus Kospin Syariah Karanganyar Nomor:518.4/1399
No. 2367 K/PID.SUS/2013166505152535455565758596061Kospin Syariah Karanganyar No: 057/W.01/II/2006 tanggal 17 Februari2006.Fotocopy Surat Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil MenengahPemerintah Provinsi Jateng tanggal 23 Agustus 2006 No: 518.4/1399/06perihal Penilaian Kesehatan KSP/USP.Fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Koperasi tanggal 28 Agustus 2006.Fotocopy Sertipikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam(KOSPIN) tanggal 22 Juni
Desember 2006 perihal Data Lembaga (1 lembar)Foto copy surat dari Lembaga Keuangan Kospin Syariah kepada DeputiBidang Pembiayaan Kementrian Negara Perumahan Rakyat di Jakarta Nomor:133/KS/XI/2006 tentang Kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta namanama PengajuanKPRS KJKS Kospin Syariah sebanyak 676 orang (13 lembar)Foto copy surat dari Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM ProvinsiJawa Tengah kepada Pengurus Kospin Syariah Karanganyar Nomor:518.4/1399
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siti Nona dinyatakan menang sesuai dengan keputusanhukum tertanggal 31 Januari 1979 M/3 Rabiul awal 1399 H, No. 04/1979 dan keputusantersebut sekarang telah berkekuatan tetap;5 Bahwa begitu juga pada tanggal 201 Juli 1987 Nasrun Bugis bersediamemperbuat surat perjanjian kepada Amir Husin yang berbunyi sebagai berikut: "Sayayang bertanda tangan di bawah ini Nasrun Bugis menerangkan dengan sebenarnya danberjanji: bahwa saya bersedia membongkar bangunan rumah di atas tanah milik AmirHusin Tanjung, apabila
28 — 5
2060rsid423956rsid424897rsid474398rsid480617rsid482807rsid487327rsid5396 1 2rsid545378rsid593 141 rsid602369rsid61 1609rsid617614rsid657825rsid66348 1rsid67047 1rsid672853rsid676973rsid728594rsid730090rsid739 173rsid744405rsid753377rsid788985rsid806745rsid8 122 1 9rsid8 15392rsid858643rsid8727 1 4rsid926606rsid93577 1 rsid939440rsid987765rsid990533rsid 1005672rsid 1009633rsid105848 1rsid1077146rsid108 1 136rsid1123445rsid1124274rsid1125930rsid1 142957rsid1205119rsid1273663rsid12761 16rsid1381996rsid1384644rsid1387572rsid1388427rsid1393622rsid1397948rsid 1399