Ditemukan 2307 data
201 — 315
perundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap dasar pemikiran Tergugat yang melihatpersoalan dasarnya adalah adanya dualisme kepanitian dalam proses pemilihanPenghulu di Kasang Bangsawan, dan oleh karenanya menerbitkan obyeksengketa dan dihubungkan dengan keadaan hukum dimana Keputusan BadanPermusyawaran Kepenghuluan Kasang Bangsawan NomorHalaman 107 dari 111Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.PBR013/KPTS/BPKep/KSB/2017 tanggal 5 September 2017 tidak ditentukankeberadaanya, pada keadaan hukum lain Badan Permusyawaran
Muktasim Bilah
Tergugat:
1.Kepala Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak
2.Muhammad Akhid
Intervensi:
MUKHAMMAD AKHID
246 — 130
Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan;MENGADILI Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 379.500, ( tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran
76 — 13
(lima riburupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasatanggal 04 Juni 2013 dengan susunan Majelis; Binsar Siregar , SH.
79 — 14
(lima riburupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasatanggal 04 Juni 2013 dengan susunan Majelis; Binsar Siregar , SH.
130 — 72
Tulus Prijatmadji untuk segeramenetapkan hasil rekapitulasi pemungutan suara dan kemudian segeradiserahkan kepada Badan Permusyawaran Desa (BPD) Sumberanyar untukditetapbkan pula dan diserahkan kepada Bupati sebagai dasar penerbitanSurta Keputusan pelantikan Kades a quo oleh Bupati. Dalam hal ini jugasesuai (confirm) dengan informasi/keterangan yang diberikan oleh H. Abd.Rahman, SH.
196 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Pemohon Keberatan secara bersamasama mengajukanPermohonan ini kepada Mahkamah Agung RI untuk mendapatkanputusan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sebagaiAnggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) terkecuali Pemohon dan IX, yang kesemuanya berdomisili dalam wilayah hukumKabupaten Banyuwangi atas dasar kepentingan dan kerugianterhadap berlakunya Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan DaerahKabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Barun
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong, Kec. Jakenan, Kab. Pati
169 — 79
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.412.500, (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSelasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. dan IKAWATIUTAMI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota.
46 — 10
Menyatakan agar terdakwa dibebani pula biaya perkara sebesar Rp.5000, (Lima riburupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Tanjungkarang pada hari SENIN tanggal 11May 2015 dengan susunan Majelis; NELSON PANJAITAN SH.sebagai Hakim KetuaMajelis, SUTAJI SH.MH dan JAINI BASIR,SH.. (Adhoc Tipikor) masingmasing sebagaihakim anggota.
26 — 6
Pariaman Timur Kota Pariaman Blok O No.NO TypeRSH 36 dengan luas tanah 112,5 M2, tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard).Dalam Konvensi dan RekonvensiHalaman 97 dari 99 hal Putusan nomor 0046/Padt.G/2016/PA.Prm.Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.391.000, ( satu juta tiga ratussembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran majelis PengadilanAgama Pariaman pada hari Senin tanggal 29 Agustus
247 — 247
Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.500, (tiga ratus delapanpuluh lima ribu lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H. ,M.H. danIKAWATI UTAMI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota.
198 — 82
Kepala Desa Kilwaru pernah datang keDesa satu kali menemui saudara Ahmad Ganti Kelian selaku Ketua BPN(Badan Permusyawaran Negeri) dan tidak pernah mengadakan pertemuandengan perangkat Negeri Kilwaru ;Bahwa kedatangan Moh. Fadly Kotarumalos selaku Plt. Kepala DesaKilwaru menemui saudara Ahmad Ganti Kelian untuk membagikan bantuanKatiting kepada Masyarakat ;Bahwa bantuan ketinting yang hendak dibagikan kepada masyarakat olehsaudara Moh.
55 — 17
Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII ;DALAM PROVISI :Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA :Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM REKONPENSI :Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi; DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkarayang timbul sejumlah Rp.941.000, (Sembilan ratus empat puluh satu riburupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran
167 — 41
(lima riburupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasa 11Februari 2014 dengan susunan Majelis; SUTAJI,SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis,SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) dan ABBAHARUDDIN NAIM SH.MH. (AdhocTipikor) masingmasing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabutgl.12 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SUTAJI, SH.
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kallista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
155 — 74
Hukum AcaraPerdata Daerah Luar Jawa, serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 31 Maret2020 Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm, yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaran
35 — 9
NASRUL Bin (Alm) NAZAHARe Uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menutupikerugian Negara.6 Menyatakan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Senintanggal 30 Maret 2015 dengan susunan Majelis;s NELSON PANJAITANSH.sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTAJI SH.MH
OPIK HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Intervensi:
PT. KEMILAU REJEKI
240 — 112
;Halaman 96 dari 105 Putusan Perkara Nomor : 130/G/2019/PTUN.BDGMenimbang,bahwa dalam Perkara a quo Penggugat adalah BadanPermusyawaratan Desa Mekarsari yang dalam hal ini diwakili oleh Opik Hidayat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari ;Menimbang, bahwa dengan mengikuti pendapat doktrin tersebut diatasMajelis Hakim akan mengkaji dengan menggunakan pendekatan PeraturanPerundanganundangan ( statute approach ) apakah Penggugat in litis selakuKetua Badan Permusyawaran Desa bukti P21.1 yang
87 — 26
NASRUL Bin (Alm) NAZAHARe Uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menutupikerugian Negara.6 Menyatakan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Senintanggal 30 Maret 2015 dengan susunan Majelis;s NELSON PANJAITANSH.sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTAJI SH.MH
55 — 13
ini sampai dengan putusan akhir ;38Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menghadirkan saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :1.Saksi ABDUL GHOFUR :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ; Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan saksi di BAP ; Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung KabupatenJombang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 ; Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaran
101 — 38
Setelah Rancangan APBDes (RAPBDes) dibuat kemudiandiserahkan Kepada Badan Permusyawaran Desa (BPD)untuk dilakukan rapat Pleno dan dibahas mengenaiPenetapannya dan Pengesahannya.c. Seteleh RAPBDes disahkan oleh BPD menjadi APBDesmaka APBDes diserahkan kembali kepada Kepala Desauntuk diantar ke Kantor BPMPD Kabupaten Mukomuko.d.
CECE HERMAWAN
Tergugat:
Bupati Kabupaten Karawang
204 — 103
Bahwa untuk melaksankan pemilihan Kepala Desa Curug, pada tanggal 18 Juli2018, Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Curug, bertempat di AulaDesa Curug telah melantik dan mengambil sumpah sebanyak 11 (sebelas)orang Panitia Pilkades Curug Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang masingmasing bernama : Sarka, Didin Syamsudin, Dede Iskandar, Esa Permana, USopiandi, Retnodadi, Dnany Hamdani, Mukim Mutulesa, Wardono Hidayat, IdaFarida dan Eet Nurhayati sebagaimana kemudian dituangkan dalam BeritaAcara Pelantikan