Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema samu semi semy sedu setu sempu sehu
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt
Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1935 — 1480
  • Biasanya gambut kalau sudah rusak tidak bisaditanam, namun apabila sebaliknya bisa di tanam kembali membuktikan tidakada kerusakan.Disamping hal di atas, kriteria gambut rusak adalah terjadiperubahan bahanbahan gambut menjadi pasir semu (mengumpul di kanalkanal);Bahwa penerapan perhitungan gambut akibat pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup, tidak bisa menggunakan PP No. 71 Tahun2014, karena dalam PP tersebut perhitungannya bukan terhadap kriteriarusak, akan tetapi pada perbaikan produktifitas
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-04-2014 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Agustus 2015 — THERESIA PIPIT WIDOWATI (Orang tua dari MARC AAROON KROONEN, beralamat di Kencana Permai 8/3 Pondok Indah Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof Dr. O.C.Kaligis S.H.,M.H, NADYA HELIDA, S.H., M.H., CINTA INDAH K.P. TRISULO, S.H., DEWI EKUWI VINA, S.H, ISHEMAT SOERIA ALAM, S.H, PANGERAN BARON, S.H., Advokat-advokat dan/atau Penasihat Hukum, pada kantor hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & Associates, beralamat di Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/SK.IV/2014 tertanggal 17 April 2014, untuk Selanjutnya disebut sebagai --- PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL, yang beralamat di Jalan Terogong Raya No.33, Cilandak Raya, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT I ; 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Gedung D, Depdiknas Senayan, Jakarta 10270, Selanjutnya disebut sebagai ------------ TERGUGAT II ; 3. PT. ISS INDONESIA, suatu Perseroan terbatas yangt beralamat di Graha ISS, Jalan Jenderal Sudirman Blok J No. 3 Bintaro Jaya 15229, sebagai -------------------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT III ; 4. ISS A/S, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Denmark, beralamat di Buddingevej 197 DK-2860, Soborg, Denmark sebagai ------------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT IV ;
613 — 404
  • 135 dari 158 Hal Putusan No.226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelBahwa pemeriksaan tersebut saksi lakukan karena informasi dari ibunyatentang korban/anaknya mendapat pelecehan seksual ;Bahwa dari hasil usapan anus di laborotarium ditemukan kuman yang biasadi daerah anus, bukan kuman patogin/ bukan kuman penyebab penyakitdan dari pemeriksaan darah semuanya normal kecuali satu testmenunjukkan HSV2 positif (virus herpes positif), IGG negative dan tidak adapenyakit menular lainnya, tetapi bisa jadi ada positif semu
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 443/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
1.Tuan Tanoe Wijaya
2.Ny. Siane Indradewi Sosrosaputro
Tergugat:
1.Tuan SUSANTO
2.Ny. YOHANA ILONA LIEANO
3.Kantor Pusat PT. RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT. Tjiwi Kimia, Tbk
12.Otoritas Jasa Keuangan Khusus Pasar Modal
13.PT. Bank HSBC Indonesia
401 — 303
  • Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta materialatau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataanyang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadan yangterjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untukmenguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk dirisendiri atau Pihak lain dengan tujuan untuk mempengaruhiPihak lain untuk membeli atau menjual efek.Pasal 91 menyebutkan :Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsungmaupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakangambaran semu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
483 — 351
  • mempengaruhi kehendak pihak lainnya dalam suatukontrak, sehingga pihak lain terpaksa mengadakan kontrak tersebut.Sedikit banyaknya harus ada kedudukan terpaksa dari pihak yangmembutuhkan, dimana dalam keadaan itu tidak ada alternatif nil untukmembuat kontrak dengan orang lain, dan dengan demikian juga tidak adakemungkinan untuk mengadakan kontrak yang riil.Keunggulan yang tidak berimbang akan dapat melahirkan kesepakatanyang timpang, sehingga melahirkan kontrak yang dilandasi dengankesepakatan semu
    kuasa kepada Luhur Sundoro (Pelawan) untuk antara lainmenjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada diriPelawan sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinyasurat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari surat pengaku anhutang dari Terlawan Ill dengan menjaminkan rumah sengketa, yangHal 11 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Selkarena tidak dapat dilunasi pada waktunya, maka dirubah menjadikuasa untuk menjual beli rumah tersebut, sebenarnya merupakanperjanjian semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
361 — 146
  • Tindak administrasi negara dalambidang hukum publik dapat terdiri dari dua bagian, yaitu tindak administrasinegara bersegi satu (pengaturan, rencana, penetapan, legislasi semu, dannorma jabaran) dan tindak administrasi negara bersegi dua (yang lahirkarena ada perjanjian antara dua pihak (yang diatur oleh hukum istimewa,yaitu. peraturan hukum publik, bukan diatur hukum biasa/KUHPerdata,misalnya perjanjian masuk dinas angkatan darat/laut).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
185 — 115
  • Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKTperlu dikuatkan dengan saksisaksi seperti Peradilan Semu, lalu setelahditemukan maka baru direkomendasikan harus dicabut, dan ituprosedur;Bahwa mengenai Surat Keputusan yang diterbitkan oleh seorang Dirjen,kemudian dicabut oleh Menteri dalam hal ini Menteri Kelautan danPerikanan secara teoritis bahwa kontrol kuasa yang sudahdidelegasikan, bisa dilakukan sendiri oleh pendelegasi, tapi karenapemberian delegasi itu juga memberi aturan dalam bentuk regulasi,maka pengambilan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 23 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANA MUFLIKAH , SH
Terdakwa:
HANDRIANUS HENDHI WIDYA HARSANTO anak dari SUGENG WIDODO
136 — 48
  • Serta pernah sebagaisekretaris dan Ketua Bagian Hukum Pidana FH UGM, Sekretaris 1Progtam Study Magister Kenotariatan FH UGM, Sekretaris SenatFH UGM serta mendampingi pelbagai kegiatan mahasiswa dibidang karyatulis, lomba peradilan semu dlsb.Hal 50 dari 135 halaman, Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Bahwa Ahli menerangkan bahwa selain tugas mengajar sebagaidosen ahli melakukan pelbagai kegiatan sebagai berikut :a) Meneliti dan menulis beberapa karya ilmiah di bidang HukumPidana.b) Menjadi nara
Pengadilan PN Penajam Pidana Umum Pemalsuan
Register : 15-05-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN Penajam Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pnj
Tanggal 15 Nopember 2019 — H. SUYANTO, S.Pd., M.M., Bin MATMUSO
336 — 212
  • Lurah Bulu Minung membuat surat pernyataan kesaksian penguasaantanah Negara atau Segel, berita acara pemeriksaan lapangan dan suratketerangan ahli waris serta surat pernyataan tidak sengketa yang sudahditanda tangani oleh semu pihak secara lengkap, kemudian diantar kekantor Camat Penajam untuk diperiksa dan diteliti olen Kasi Pertanahan;Kasi Pertanahan memeriksan dan meneliti berita acara pemeriksaanlapangan yang berisi letak tanah, ukuran tanah, batasbatas tanah, asalusul tanah, keadaan tanah, tanda
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 10-01-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya Tergugat 1.Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 2.Mustolih
916 — 1519
  • KalauKPPU dijadikan sebagai pihak namun diluruskan bahwa kapasitas KPPUdigugat di pengadilan negeri dalam kapasitas sebagai pemutus tetapisebenarnya sebagai penuntut dalam isu Komisi Persaingan Usaha;Bahwa dalam konteks sengketa informasi publik, putusan KIP , derajatnyadianggap sebagai putusan peradilan semu.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 30-08-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 02 / Pdt.Sus / KPPU /2016 /PN.Bdg.
Tanggal 17 Oktober 2016 — PT. BANDUNG RAYA INDAH LESTARI LAWAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ), DKK
214 — 72
  • Menciptakan persaingan semu;e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinyapersengkongkolan;f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunmengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakantersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangkamemenangkan peserta tender tertentu;g.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 10-01-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 77/Pdt.G/2017/PA.Bgr
Tanggal 17 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 12
  • Namun alasan penggugat bahwatidak bisa hubungi adalah alasan yang semu, karena penggugat bisasewaktuwaktu menelpon ke telpon rumah (yang berletak disamping kamartergugat dan anak).
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 02-02-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat:
1.Ngatmi
2.Saminem
3.Tiramsyah Saragih
4.Sugito
5.Kaminem
6.Rubiani Br. Aritonang
7.Rahim
8.Susiana
9.Sunardiana
Tergugat:
9.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
10.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
11.Kementrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
Turut Tergugat:
11.Gubernur Sumatera Utara
12.Bupati Batu Bara
13.PT. Waskita Karya
121 — 79
  • pekerjaannya dengan maksimal secaraprofessional dan proporsional berdasarkan penilaian harga ganti kerugianpada saat pengumuman penetapan lokasi serta senantiasa berpijak danberpedoman kepada kaidah hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku, namun kenyataannya tidak mendapatkan perhatian danpenghargaan yang berarti dari para Penggugat dan bahkan memperbuattuduhantuduhan tidak berdasar dengan menyebutkan telah bekerja asalasalan, tidak adil dan tuduhan lainnya yang diyakini sebagai upayapembenaran semu
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 5 Januari 2017 — - BAMBANG PUJIANTO dkk Melawan - ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON
378 — 324
  • Kesempatan pembelaan diri karena ini tadi kita katakan bahwa inikeputusan yang merugikan yang menyangkut hidup daripada yang dibongkardia harus diberikan hak membela diri dalam system, dalam literatur dan jugadalam pengalaman ahli baik penelitian di Eropa maupun di Amerika pada waktuitu hak membela diri itu bukan diberikan kepada pembuat keputusan tapi nantiakan dibentuk semacam tim yang sebetulnya merupakan HakimHakim tapibukan Hakim yang sesungguhnya di dalam literatur kita dibentuk hakimperadilan semu
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 284/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : NANA SURYANA
Terbanding/Tergugat I : Hj. Odiah Imam Pribadi Almh, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat II : Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat III : H. Ujang Rosid
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Lilis Cuminaningrat
Terbanding/Tergugat V : Hj. Ratna M.S.
Terbanding/Tergugat VI : Indra Rosada
Terbanding/Tergugat VII : Endang Mulyana
Terbanding/Turut Tergugat VII : Drs. H. Asep Suhendar, M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Ebbu Setyabudi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
230 — 150
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor275K/PDT/2004 tanggal 25 Austus 2005, menyatakan: jual beli yangsemula didasari utang piutang adalah pernanjian semu, dimanapihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak sehinggamengandung penyalahgunaan ekonomi.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka Penggugat harus membuktikan terlebin dahulu bahwaPenggugat terikat dalam suatu Perjanjian/Kontrak dengan Tergugat IV.Karena apabila Penggugat tidak dapat membuktikan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 23 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANA MUFLIKAH , SH
Terdakwa:
MASDUKI ZEN Bin ABDULLAH Alm
123 — 29
  • Serta pernah sebagai sekretaris dan KetuaHal 43 dari 113 halaman, Putusan No. 80/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Bagian Hukum Pidana FH UGM, Sekretaris 1 Progtam Study MagisterKenotariatan FH UGM, Sekretaris Senat FH UGM serta mendampingi pelbagaikegiatan mahasiswa di bidang karyatulis, lomba peradilan semu disb.Bahwa Ahli menerangkan bahwa selain tugas mengajar sebagai dosen ahlimelakukan pelbagai kegiatan sebagai berikut :a) Meneliti dan menulis beberapa karya ilmiah di bidang Hukum Pidana.b) Menjadi nara
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-12-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 172/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Desember 2015 — DRA. HJ. FIFA ANDRIANI ; KEJAKSAAN NEGERI MALANG
72 — 7
  • 145.000.000, saksi melalui transfer kema saksi tidak tahu karenayang menulis terdakwa ;Bahwa saksi pernah menanyakan berkas kepada terdakwa bahwa berkas sebagian diPak Endi Sarwoko, sebagian di saksi, sebagian di Pak Narto ;Bahwa uang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 400.000.000, di Bank Buana /UOB dan Rp. 145.000.000, di Bank BRI ;Bahwa uang masuk diberitahukan oleh terdakwa ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menanggapi bahwa semua yangdikatakan oleh saksi adalah tidak benar, semu
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — SUFFREE ULTAVIA SUDESSY,A.Md bin SUHAIMI
120 — 17
  • Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 25.000, (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa maupun PenasihatHukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut:Pembelaan Terdakwa: Bahwa Panitia sudah melakukan survey terhadap semu abarang yang akandiadakan kecuali keramba jaring apung karena Panitia sudah mendapatkanharga penawaran, harga resmi dari agen tunggal keramba jaring apungyang ada di Indonesia (
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — I. PT. INDOALUMUNIUM INTIKARSA INDUSTRI., II. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN RI (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)., III. KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA)., IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS;
146 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kepustakaan hukum Tata UsahaNegara ditemukan beberapa istilah yang lazim digunakan untuk menyebut istilahupaya administratif, antara lain administratfberoep, quasi rechtspraak atauperadilan administrasi semu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 5Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo.UU No. 51 Tahun 2009 tersebut di atasdibagi dalam dua cara, sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 48 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo.UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyisebagai berikut :
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2017 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin Alm. KALIRI
90 — 21
  • Pekalongan yang mengikuti Program Prona T.A 2013 tersebutterdakwa mengaku tidak ingat secara keseluruhannya karena uang hasilpenarikan tersebut tidak dikumpulkan terlebih dahulu semu anya baru diserahkankepada Terdakwa, namun bertahap jadi kapan saja setiap perangkat menerimatitipan wari warga selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, jadi terdakwa tidakbisa menghitungnya.Bahwa penarikan uang tersebut tidak didata / tidak ditulis siapa saja yangmembayar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah dan siapa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 19-04-2007 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18P/HUM/2006
Tanggal 19 April 2007 — S. Sinansari Encip (Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia)
151 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai lembaga negara yang bersifatindependen adalah semu belaka sehubungan dalammembuat dan menjalankan regulasi harus bersamasamaPemerintah. Terhadap dalil tersebut Mahkamah Konstitusimelihat adanya ambiguitas, karena di satu pihak didalilkanKPI akan menjadi reinkarnasi Departemen Penerangan,tdan di lain pihak dimohonkan menghapuskan pasalpasyang sesungguhnya membatasi kewenangan A Sart Hal. 27 dari 168 hal. Put.