Ditemukan 6226 data
226 — 140
yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu sama lain dandihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :1 Bahwa benar terdakwa Ong Onggianto Andreas selaku Direktur CV Aneka pernahmengajukan permohonan Kredit Modal Kerja kepada Bank Pembangunan DaerahMaluku (BPDM) pada tanggal 15 Januari 2010.2 Bahwa pertimbangan untuk dapat dikabulkannya permohonan kreditadalah : 1 Aspek umum, meliputi : data perusahaan dan karakter;2 Aspek tekhnis
; 3 Aspek managemen, pemasaran, keuangan dan agunan;4 Analisa tekhnis; 3 Bahwa tujuan permohonan kredit adalah untuk membiayai proyek pengadaan alatkesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan ProvinsiMaluku. 4 Bahwa terdakwa menyertakan 3 (tiga) lembar SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)tertanggal, 12 Januari 2010 yang dikeluarkan Balai Laboratorium KesehatanProvinsi Maluku dan ditanda tangani oleh saksi SAMALLO HANNY, S.Sos.yaitu : 1 SPMK No.911.0287 tanggal, 12 Januari 2010 seniali Rp.845.000.000,2
BalaiLaboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tersebut, terdakwa Ong OnggiantoAndreas telah mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku.2 Bahwa sebagai jaminan kreditnya terdakwa Ong Ongianto Andreasmenyerahkan 3 (tiga) sertifikat hak milik atas tanah.3 Bahwa terhadap permohonan terdakwa Ong Inggianto Andreas tersebut BankPembangunan Daerah Maluku (BPDM) melakukan analisa dan pertimbanganmengenai : a Bahwa Aspek umum, meliputi : data perusahaan dan karakter;b Aspek tekhnis
; c Aspek managemen, pemasaran, keuangan dan agunan;d Analisa tekhnis; 4 Bahwa pemberian Kredit Modal Kerja oleh PT.
49 — 19
Bahwa Tergugat menolak secara tegas Permohonan Putusan Provisi yangdimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini karena tidak memenuhiketentuan Pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2000 jo Petunjuk Mahkamah Agung Tentang Tekhnis Judisial dan ManagemenPeradilan 2005, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:a. Bahwa permohonan provisi adalah permohonan yang memerintahkantindakan sementara dan tidak termasuk dalam permohonan pokokperkara.
22 — 2
Andi Irawan (DPO) dengan harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa dengan demikian unsutr ini telah terpenuhi.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilat ekonomis ataubersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya
Rifani Gorontalo bin Slamet Gorontalo
Termohon:
Salfa Juba binti Munasar Juba
35 — 24
Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
102 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena pemasangan unit UPS Atlas 100 Kva tersebutmerupakan tanggung jawab Penggugat maka pada tanggal 26November 2008 berdasarkan surat Nomor NS 001 71 1108,Penggugat memberitahukan secara tertulis kepada Tergugatperihal pemasangan unit UPS tersebut untuk memback upperalatan transmitter sebagai berikut: 1). pemasangan danpengujian (installation and commissioning), bahwa pemasangandan penguji harus dilakukan oleh pihak Penggugat selaku penjual,dimana Penggugat memiliki tenaga tekhnis yang berpengalamandan
37 — 14
Kesehatan diDinas Kesehatan Kabupaten Banjar Sejak Tahun 2009 sampai dengansekarang ;e Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasukproduk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidikisystem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosispencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia ;e Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga tekhnis
75 — 15
/2016/PN.Jkt.Brtmengajukan halhal lainnya lagi dalam perkara ini dan mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini,maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangandianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPenetapan ini;TENTANG HUKUMNYA :DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah termasukVoluntair, sesuai buku Pedoman Tekhnis
18 — 9
Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
87 — 48
Terlebih lagi bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayahbahkan dusun yang sama, sehingga secara tekhnis tidak ada halangan apapunbagi keduanya untuk bertemu, berkomunikasi, clan mencari jalan penyelesaianyang tepat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Keduanyajustru menunjukkan sikap sebaliknya, di mana pisah tempat tinggal tersebutterus dibiarkan berlangsung tanpa upaya positif untuk mengakhirinya.
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA
Terdakwa:
YUSRAN Bin SULEMAN
125 — 74
keterangannya sebagai tersangka dalamruangan Saksi / ruang penyidik dengan kondisi pintu Terbuka; Bahwa Tersangka saat itu tidak memiliki Penasihat Hukum lalu kamikemudian menunjuk Henro Kusuma Jaya, S.H. namun saat itu Pengacarayang ditunjuk sedang berada diluar kota (Bau Bau) dan Tersangka memintaagar Pemeriksaannya tetap dilaksanakan meskipun tanpa kehadiranHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN.KdiPenasihat Hukumnya sehingga akhirnya Pemeriksaan Tersangka tetap kamilaksanakan; Bahwa Tekhnis
80 — 36
Membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik pekerjaandilapangan (Yang dilaporkan kepada Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIANselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)).4. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan perkembangan pekerjaan yang dibuat olehpihak rekanan (penyedia barang/jasa).5. Melakukan pemeriksaan gambar kerja (Shop drawing), Volume dan spesifikasipekerjaaan antara dokumen Kontrak dengan rencana pelaksanaan lapangan.6.
Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima)diatas terjadi perbedaan maka pengawas lapangan mengajukan perubahan kontrakkepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sesuai dengan aturan yang berlaku.7. Melakukan mutual cek terhadap penggunaan material dilapangan sesuai dengan mutuyang tercantum dalam dokumen kontrak.8.
Bahwa berdasarkan Monthly Certificate/MC ke5 Bulan September (tanggal 15 September2013) yang di tandatangani oleh Saksi NANASURATNABin KHAIDIR TAMIMI selaku DirekturPT.Sinatria Inti Surya/Kontraktor Pelaksana dengan Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEMDIAN selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) menyatakan pekerjaan telah selesai100%, kemudian Saksi NANA SURATNA Bin KHAIDIR TAMIMI melakukan pengajuan untukdilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara nomor : 09/BAPHOAPBD
(Kepada Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan /PPTK).
Melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Hasil Pekerjaan pengadaanbarang/jasa sesuai dengan ketentuan dan spsefikasi tekhnis yangtercantum dalam kontrak.2.
208 — 68
SUAIB,SE ALIAS SUAIB BINARSYAD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa proposal dari KSUCemapaka raya yang dikirim oleh Terdakwa telah mendapatkan suratkeputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasipenerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis daripihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuantersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Raya sebesarRp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan
171 — 186
Oku tahun 2013bahwa surat administrasi kelengkapan tekhnis ataupun dokumen lainnya tentangkelengkapan pelelangan suatu kegiatan harus diterima 1 (Satu) minggu setelahsurat permintaan pelelangan diterima di ULP kabupaten OKU.
Perumusan kebijakan, petunjuk tekhnis serta rencana strategissesuai lingkup bidang tugasnya;c.
Oku tahun2013 bahwa surat administrasi kelengkapan tekhnis ataupun dokumenlainnya tentang kelengkapan pelelangan suatu kegiatan seharusnyabersamaan.Bahwa SPK itu surat perjanjian kerja antara PPK yaitu sdr. MuhamadNasir dengan sdr.
Metode yang dipakai kemudian didasarkan pada standar harga Kabupatenpada tahun 2013.Bahwa saksi pada tanggal 15 Februari 2016 di desa Air Paoh kecamatanBaturaja Timur Kabupaten OKU sesuai surat tugas bertindak selaku sebagaibantuan tenaga tekhnis/ahli dari Dinas PU Cipta Karya Pengairan dan TataRuang Kab.
OKU/Tim Tekhnis atas permintaan Kepala Kejaksaann NegeriOgan Komering Ulu sesuai dengan B174/N.14/Fd.1/02/2016 tanggal 03Februari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya Pengairandan Tata Ruang Kab.
PT. ARAZ MULIA MANDIRI , diwakili oleh Azhari
Tergugat:
KPA Satker BPKS Sabang
218 — 378
;Bahwa kontrak pekerjaan tersebut diatas merupakan perbuatan hukumperdata, sehingga dengan demikian maka sesuai dengan ketentuanPasal 2 huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 51tahun 2009 dan buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan TekhnisPeradilan Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, KeputusanHalaman 26 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUNBNAKuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan
Dalam hal iniHalaman 38 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUNBNAseharusnya Penggugat memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahartersebut kepada Tergugat secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakanJustifikasi Tekhnis dan dokumen pendukung lainnya serta SuratKeputusan/Pernyataan tentang Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenangkepada Tergugat.
Juni 2017 yang merupakan ObjekSengketa a quo ini merupakan kelanjutan dari adanya Surat PerjanjianPekerjaan Pembangunan Tugu Km O (Lanjutan) nomor : 01/PKWSTBPKPBPBS/APBN/IX/2015 dan kontrak pekerjaan tersebut merupakanperbuatan hukum perdata, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuanHalaman 74 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUNBNAPasal 2 huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradial Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 51 tahun 2009 danbuku Il Pedoman Tekhnis
Administrasi dan Tekhnis Peradilan Edisi 2007 yangditerbitkan oleh Mahkamah Agung, Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKSKPA/2017 tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT.
67 — 12
AGUNG ROMILIAN Bin ALIMUDIN ISMAILditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) pada Rumah Sakit Umum DaerahSukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010.Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi antara bulanMaret 2010 s/d bulan April 2010, FAISAL LUTH menghubungi terdakwamelalui telepon dan berkata PAK ZAINUL AKU PINJEMPERUSAHAAN lalu dijawab oleh terdakwa UNTUK KERJAANMANA dan dijawab oleh FAISAL LUTH UNTUK KERJAAN DILAMPUNG
AGUNG ROMILIAN Bin ALIMUDIN ISMAILditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) pada Rumah Sakit Umum DaerahSukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010.Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2010 sekira pukul 10.00 Wib dr.AGUNG ROMILIAN Bin ALIMUDIN ISMAIL menyuruh saksi EKOPRASANTO, S. Kep, NS Bin SUTARNO untuk menghubungi saksiKRISTIANUS SURYA EDI, SKM Bin F.Y.
AGUNG ROMILIAN Bin ISMAIL NAWAWL telahmenyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) dalam Pengadaan Alatalat Kesehatan berupa pengadaan 36 unittempat tidur pasien kelas III pada Rumah Sakit Umum Sukadana TA. 2010karena sejak awal atau sebelum proses pelelangan dilaksanakan telahmenentukan pemenang/rekanan dalam pengadaan tempat tidur pasien kelasIi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RSUD Sukadana KabupatenLampung
AGUNG ROMILIAN Bin ISMAILNAWAWI selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dapat terlaksana hingga selesai.Bahwa berdasarkan hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Pekerjaan PengadaanTempat Tidur Pasien Kelas HI dari Dana Alokasi Khusus (DAK) PadaRSUD Sukadana Kabupaten lampung Timur Tahun Anggaran 2010 Nomor :LHAI35/PW08/5/2012 tanggal
28 — 5
orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya mauounsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau ari atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
22 — 9
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA Una.Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Negara;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan danketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1, Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon dan Pemohon Il yangbernama Mutia Rasak Binti Abd.
1.HERYANDES RESDINO, SH
2.NOVI SAFITRI, S.H.,MH.
Terdakwa:
RUDI ALIAS TEGI ALIAS GEPENG BIN ENCU CUHAYA
111 — 9
dipersidangan yangsetelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Rudialias Tegi alias Gepeng bin Encu Cuhaya sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Bgrdiatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
62 — 11
Dan perizinan yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha dalam melakukan usaha kegiatanpengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migasyaitu izin usaha niaga terbatas dan izin usaha niaga umum;Bahwa cara agar perseorangan / badan usaha untuk dapatmemiliki perizinan berdasarkan pasal 15 PP No. 36 tahun 2004tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yaitu badanusaha harus mengajukan permohonan kepada menteri denganmelampirkan persyaratan administrasi dan tekhnis paling sedikitsebagai
74 — 8
tidak di duga dan tidak disengajamelihat kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkankorban manusia dan/atau kerugian harta benda;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hatihati, lupa amat kurang perhatian si pelaku sehingga akibat yang tidak disengajaatau diinginkan terjadi, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keteranganTerdakwa dan Barang Bukti benar Terdakwa mengendarai mobil somel yangmerupakan hasil modifikasi sendiri dan tidak memenuhi persyaratan tekhnis