Ditemukan 2374 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semy sedu semua setu samu sempu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
299 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indah Kiat International Finance Company BV atauPenggugat;PerundangUndangan di Indonesia yang dilanggar dandihindari: UndangUndang PerpajakanPerbuatan melanggar hukum dengan cara membuattransaksi rekayasa, Semu, Manipulasi Hukum,Penyelundupan Hukum dan Tidak Memenuhi SyaratSyaratSahnya Perjanjian (ex Pasal 1320 KUHPerdata) KarenaTransaksi Bertentangan Dengan UndangUndang atasrekayasa dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 danTergugat 17, transaksi dengan sengaja dibuat sedemikianrupa dengan maksud
    membuat terang dan menunjukkanjelas bahwa gugatan a quo masih mentah dan prematur; Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 4.6 halaman 10tanpa dasar dan bukti hukum sama sekali serta secara tidakbertanggung jawab mengungkapkan adanya perundangundangan diIndonesia yang dilanggar dan dihindari; Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakanHal. 113 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007yang dilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 20-09-2017 — Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/MIL/2017
Tanggal 20 September 2017 — TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
2371 — 3578 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Penasihat Hukum pendapat dankeyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu prematur dan semu,karena barangbarang tersebut oleh Terdakwa tidak dapat membuktikansecara hukum perdata, tentang surat pembelian atau kwitansi atau STNKdan BPKB atau akte transaksi atau akta di bawah tangan atau aktalainnya sebagai alat bukti kKepemilikannya. Dari aspek hukum kepemilikanTerdakwa hanya sebagai Beziter (penguasaan) baik barang bergerakmaupun tidak bergerak.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
537 — 382
  • kalau Penetapan itu setelah Putusan MK ahli kira bisadipertimbangkan;Bahwa didalam Penyusunan itu ada akademisi ahki kira nanti masih bisaada suatu perdebatan apakah penetapan Tersangka karena diMahkamah Konstitusi apakah mengikuti Putusan MK atau tidak karenaahli selama ini Putusan MK tidak selalu diikuti dalam praktek lapangantidak selalu;Bahwa Bukti permulaan namanya saja permulaan bukti awal, masih awalartinya bukti yang masih disempurnakan masih berjalan sehingga belumdikatakan sebagai bukti semu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
163 — 25
  • tidak jujur atau melawan hukum ataumenghambat persaingan usaha.Berdasarkan faktafakta sebagaimana diuangkapkan oleh pihak Penyidikserta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut diatasmaka Ahli berpendapat bahwa:1) Perbuatan para pihak sebagaimana disebutkan diatas dapat dikatakansebagai perbuatan persekongkolan untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinyapersaingan usaha tidak sehat karena tindakan tersebut telahmenciptakan persaingan semu
    Berdasarkan fakta yang disampaikan Penyidik bahwaterdapat penyiapan dokumen penawaran 4 (empat) perusahaan yangdiduga dilakukan oleh orang yang sama, maka hal tersebut dapatdiartikan terciptanya persaingan semu diantara peserta tender yang manaseharusnya setiap peserta tender harus bersaing secara sehat.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
105 — 46
  • penjatuhan hukuman yang disebutsanksi administrasi;Bahwa frase tentang pelanggaran yang serius adalah suatu istilah yangsangat fleksibel, pelanggaran serius itu adalah diputuskan dalamPutusan Pengadilan dan tidak boleh ada yang menginterprestasikankarena harus Putusan Pengadilan yang dapat menafsirkan hal tersebut;Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terutama yang merugikan, harusdiberikan hak untuk membela diri dengan dibentuk semacam Tim, kalauperlu dikuatkan dengan saksisaksi seperti Peradilan Semu
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 20-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 20 Agustus 2015 —
170 — 73
  • harganya itu yangpenting sumbernya itu jelas dan dapat dipertanggung jawabkan ;Bahwa PPK memberikan kepada Panitia Pengadaan untuk proses Pengadaan ;Bahwa di dalam Perpres dimaksudkan adalah memberikan perlakuan yang samakepada semua calon Penyedia Barang dan Jasa dan tidak memberikan perlakuankhusus kepada salah satu calon yang akan mengikuti pelelangan disamping itupelelangan ini dilakukan secara terbuka, bersaing dan akuntabel ;Bahwa siapapun boleh ikut dan tidak dibatasi ;Bahwa kalau Penawar Semu
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : HERMAN R. HAMADI
Terbanding/Penggugat I : LAURENS SIBRI
Terbanding/Penggugat II : THONCE SIBRI
Turut Terbanding/Tergugat II : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat III : YAKOB IREEUW
Turut Terbanding/Tergugat IV : ALFRED DRUNYI
Turut Terbanding/Tergugat V : JEMS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat VI : RIDOLF VEEP
Turut Terbanding/Tergugat VII : ALEXANDERDERINA FAIDIBAN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : IBRAHIM HANUEBI
Turut Terbanding/Tergugat IX : SOLEMAN TANIAUW
Turut Terbanding/Tergugat X : STEVEN SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XI : JHONI SANYI
Turut Terbanding/Tergugat XII : YANCE MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NICODEMUS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIV : FISON MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XV : SARCI SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : YUSAK HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : ROYJERS INJAMA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : LUTHER HANASBEY
Turut Terbanding/Tergugat XIX : KAREL HANASBEY
Tu
280 — 1771
  • Para Penggugat mendalilkan bahwa tanahobjek sengketa berstatus tanah hibah dari suku Febu/Ssuku Pauwe kepadaSibri sejak jaman moyang kedua suku tersebut, yang selanjutnyadiwariskan secara turun temurun kepada Suku Sibri adalah suatu dalilyang tidak mengandung fakta konkrit atau suatu kenyataan yang tidakbernilai pembuktian, di mana dalil para penggugat tersebut hanyamerupakan fakta yang asbstrak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannyadan/atau dikategorikan sebagai sebagai hal yang khayal atau semu
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
426 — 283
  • berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, danmenyatakan penerbitan Objek Sengketa dan Objek Sengketa II tidakmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).DALAM PENUNDAAN1.TERGUGAT Il INTERVENSI membantah dan menolak dalil PARAPENGGUGAT yang memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa danObjek Sengketa II, sebagaimana dalam dalil PARA PENGGUGAT point 53 59, halaman 30 32;Bahwa penolakan ini didasarkan pada, Pertama dalil kerugian yangsampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Agustus 2014 — Pidana Korupsi - HERI ISMUWARDANA
228 — 83
  • YUN IDAWATI PASARIBU:e Bahwa saksi adalah Kepala Puskesmas Kebon Kosong ;e Saksi membenarkan semu keterangan dalam BAP penyidik;e Saksi kenal dengan YAYAT SETIA dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengannya;e Saksi tidak pernah mengusulkan pengadaan alat non kesehatan /mebelair kepada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat TA 2010;e Benar Puskesmas Kebon Kosong pernah menerima alat nonkesehatan/mebelair dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat pada TA2010;e Saksi tidak mengetahui kontraktor yang melaksanakan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam
Tanggal 11 Februari 2016 — - Hj.EMMAWATI, S.Sos Binti PALIPPOI
84 — 30
  • poklahsar CITRA BAHARI78. 1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklahsar CAHAYA MUTIARA HARAPAN79. 1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklahsar SIKAPARIO80. 1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklahsar BUNGA MAWAR81. 1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklahsar SEMU
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
153 — 42
  • tidak jujur atau melawan hukum ataumenghambat persaingan usaha.Berdasarkan faktafakta sebagaimana diuangkapkan oleh pihak Penyidikserta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut diatasmaka Ahli berpendapat bahwa:1) Perbuatan para pihak sebagaimana disebutkan diatas dapat dikatakansebagai perbuatan persekongkolan untuk mengatur dan= ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinyapersaingan usaha tidak sehat karena tindakan tersebut telahmenciptakan persaingan semu
    Berdasarkan fakta yang disampaikan Penyidik bahwaterdapat penyiapan dokumen penawaran 4 (empat) perusahaan yangdiduga dilakukan oleh orang yang sama, maka hal tersebut dapatdiartikan terciptanya persaingan semu diantara peserta tender yang manaseharusnya setiap peserta tender harus bersaing secara sehat.
Pengadilan PN RUTENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat: 1.REWOS EDDY FX ADUARDUS 2.JOSEPHINE REWOS 3.HELENA JENNY REWOS 4.HENDRIKUS ADRIAN REWOS 5.ERNESTIN SULASTRI REWOS 6.ALEKS ALIM REWOS 7.WIHWELMUS WIMS REWOS 8.MARIA ALUYSIA SETIA REWOS 9.ALOISIUS MARIANTO REWOS 10.YOHANES YANIANTO REWOS 11.MAXSIMUS RAMBUNG Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MENDAGRI CQ PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMPROV NTT CQ PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI PEMKAB MANGGARAI 2.BLASIUS MEMPONG 3.KORNELIA KABUS 4.ADNAN HIDAYAT Turut Tergugat: 1.SYARIFUDIN 2.SUGIONO 3.EDDY TANJUNG 4.ALI HASAN 5.FENTI RAHAYU 6.IBNU ALI 7.MARDI YANTO 8.ANDRE 9.MIFTAHUL 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI
206 — 312
  • Jual beli tersebut semu atau purapura karenadidasari perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan wargaTionghoa (non pribumi) memperoleh hak milik berdasarkanOrdonansi tanggal 4 Agustus 1875.Menurutordonansi tgl.4 Agustus 1875, pemindahan hak milik atastanah bangsa Indonesia kepada orang bukan bangsa Indonesiaadalah batal demi hukum, maka jual beli tanahtanah sengketatermaksud di atas adalah juga batal demi hukum; Bahwa sebagaiakibat dari kebatalan jual beli tanah tersebut karena mengandungsuatu
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
100 — 41
  • Bahwa latar belakang, harga nyata, NJOP menjadi dasar untukmenghitung pajak Bahwa harga pasar semu dapat membuka potensi kerugiannegara yang besarDr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, SH,.MH (Ketua BidangStudi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UniversitasIndonesia/ Dosen Hukum Anggaran Negara dan Keuangan PublikFakultas Hukum Universitas Lambung Indonesia, pada pokoknyamemberi keterangan sebagai berikut :Halaman 201 dari 255 Putusan Tipikor Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 April 2015 — SYAFRUDDIN,S.Sos : EJISRIN SE;
108 — 33
  • Menyatakan Menolak semu eksepsi yang diajukan Penasihat hukumterdakwaseluruhnya;. Menyatakan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDS.05/PDANG /12/2014tanggal 11 Desember 2014 adalah sah dan benar menurut hokumkarena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana Pasal143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
154 — 113
  • abstrak, karena meskipun' ditujukan kepadaGubernur dan Bupati, tetapi mempunyai dampak secaraumum bagi pihakpihak lain diluar alamat surat tersebut.Jikalaupun disebut bahwa suratsurat demikian sebagaiKeputusan Pemerintahan, tetapi tidak memenuhi syaratsebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangdimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 dan UU PeradilanTata Usaha Negara, melainkan keputusan Pemerintahanyang bersifat regulasi yang disebut beleids regel, dandikenal sebagai peraturanperundangundangan semu
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
Drs. H.MUHAMMAD JAMIL
122 — 61
  • Peradilan Semu Pemberian Keterangan Ahli Kerugian Negara/Daerah DitamaBinbangkum BPK 201114. CIA Review Course Yayasan Pendidikan Internal Audit 200615. Diklat Peran Ketua Tim Yunior (KTY) Pusdiklat BPK 200516. Review Ujian Sertifikasi Akuntan Publik BPK dan Ikatan Akuntan Indonesia200117.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
HAMDANI YAKUB Bin YAKUB
106 — 48
  • Peradilan Semu Pemberian Keterangan Ahli Kerugian Negara/Daerah DitamaBinbangkumBPK 201114. CIA Review Course Yayasan Pendidikan Internal Audit 200615. Diklat Peran Ketua Tim Yunior (KTY) Pusdiklat BPK 200516. Review Ujian Sertifikasi Akuntan Publik BPK dan Ikatan Akuntan Indonesia200117.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — SUFRO KARIM
74 — 26
  • Kegiatan cara pencoblosan dan pengisian Berita Acara;Bahwa kegiatan tersebut, pertama kali semu anggota PPS ikut, sedangkankegiatan yang kedua dan seterusnya anggota PPS tidak ikut;Bahwa setelah kegiatan dilaksanakan saksi dan anggota PPS diberikan uangsebesar Rp. 50.000, namun saksi tidak tahu auang apa dan ada tanda terimaberupa daftar namanama yang ditandatangani;Atas BAP saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkannya ;3.
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Bil
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
1.UGIK SETYO DARMOKO, Dr
2.RATNA AGUSTIN IRIANI
3.GUNAWAN
4.DIRMEI HARTONO
5.SIGIT CAHYONO
Tergugat:
1.Hj.SITI MALIKHA
2.SITI FATMAWATI
3.PT. TRIMARTA NUSAPERDANA
4.HENDRO ANDRI YUWONO
5.SLAMET SUPRIYANTO
6.PT. METSUMA ANUGRAH GRAHA
174 — 36
  • I Konpensi dansengaja DITUNJUKKAN, sehingga dengan percaya diri dan penuhkeyakinan, meskipun sudah JELAS dan NYATA Tanda terima dan KwitansiTIDAK ADA DASAR HUKUM atas hak kepemilikan terhadap 2(dua) bidangTanah yang telah diduduki dan telah dibangun rumah tempat tinggal TANPAIMB, sehingga PENGAKUAN SEPIHAK yang SENGAJA dimunculkan TIDAKJELAS dan ngawur, kabur dan bersifat semu belaka disebabkan tidak ALASHAK APAPUN dalam menguasai bidang Tanah dimaksud;Halaman 78 dari 226 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
OGA CHANDRA BIN ADLIN ZULAHIR
155 — 163
  • Diklat Pemeriksaan Investigatif Pusdiklat BPK 201113 Peradilan Semu Pemberian Keterangan Ahli Kerugian Negara/Daerah DitamaBinbangkum BPK 201114, CIA Review Course Yayasan Pendidikan Internal Audit 200615. Diklat Peran Ketua Tim Yunior (KTY) Pusdiklat BPK 200516. Review Ujian Sertifikasi Akuntan Publik BPK dan Ikatan Akuntan Indonesia200117.