Ditemukan 2445 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : anggaran anggian anggrani anugrah anggara anggrian angguan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
117 — 37
  • Pada saat itu kami membicarakan mengenai bantuan anggran untukPengadaan Alatalat Kesehatan pada RSUD Kabupaten Sumedang TahunAnggaran 2010, Sdr ANISA mengatakan dia siap membantu untuk memfasilitasianggaran agar turun ke Sumedang.Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Sdr.NASAM menghubungi saksi danmengatakan bahwa anggaran telah turun ke Sumedang, kemudian saksimengatakan agar membantu SdrANISA agar barangbarang Sdr ANISA agar diakomodir dan sdr.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 12 April 2017 — RUSLAN AUHASBA,SE
59 — 31
  • lengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yangmengatur bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapada terdakwa karena jabatannya selaku PPIK telah menyetujuipertanggungjawaban atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Tahun Anggran
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Drs. Sangkala, M.Si Bin Tahir
154 — 383
  • Gunawan, Nurul Hasmi, S.Kom dan Muhammad Nawir, S.E.)yang memfasilitasi dengan menggunakan Event Organizer yang telah menerimauang/anggran Bimtek dan menggunakan uang yang telah diterima tersebutuntuk kegiatan Bimtek dimaksud yang penyelenggaraannya di laksanakan dibeberapa tempat, uang tersebut tetaplah suatu keuntungan, yang dalam hal iniakan dikaitkan dengan akibat dari unsur penyalah gunaan wewenang dalampertimbangan berikutnya;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADHI THYA FEBRICAR, SH
Terbanding/Terdakwa : RUSLAN AUHASBA, SE
85 — 49
  • lengkap dan sah mengenalihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yangmengatur bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapada terdakwa karena jabatannya selaku PPTK telah menyetujulpertanggungjawaban atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Tahun Anggran
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 17/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 9 Mei 2017 — AFRIZAL
65 — 41
  • dankeseluruhan uang tersebut diterima oleh terdakwa dan saksi JULIDAR darisaksi WAN KURNIA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara terpisah).Bahwa dengan kewenangan atau kesempatan yang ada pada Terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran, Terdakwa yang membuatpertanggungjawaban bersamasama dengan saksi Ruslan Auhasba, saksiAsnawati, SE yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran yangsebenarnya atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Tahun Anggran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
128 — 36
  • Pada saat itu kami membicarakan mengenai bantuan anggran untuk290Pengadaan Alatalat Kesehatan pada RSUD Kabupaten Sumedang TahunAnggaran 2010, Sdr ANISA mengatakan dia siap membantu untuk memfasilitasianggaran agar turun ke Sumedang.Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Sdr.NASAM menghubungi saksi danmengatakan bahwa anggaran telah turun ke Sumedang, kemudian saksimengatakan agar membantu SdrANISA agar barangbarang Sdr ANISA agar diakomodir dan sdr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Maret 2012 — IR. RACHMAN HAKIM, MBA
124 — 39
  • hubungankeluarga;e Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara UmumDaerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara adalah :1 Kuasa Bendahara Umum Daerah;2 Untuk tertib administrasi kuasa BUD wajib melaksanakan penatausahaankeuangan sesuai dengan ketentuan dan dalam pelaksanaan tugasnyadibantu oleh beberapa Kepala Urusan yang ditetapkan dengan KeputusanPejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);3 Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat kuasa BUD yang melakukanpembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
103 — 30
  • pekerjaan yang telah dilakukanoleh pihak penyedia barang/jasa sesuai dengan kontrak, dan dalam melakukantugasnya, dan untuk tugas tersebut saksi bertanggungjawab kepada PenggunaAnggaran selaku yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut ;Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi teknis terhadap barang yang diadakan dalamkegiatan tersebut, namun secara umum saksi memahami spesifikasi teknisPengadaan Traktor Roda 2 (dua) dan Pompa Air pada Kegiatan Pembelian AlsintanPra Panen APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggran
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1113 — 5242
  • BNI (Persero) Tok Cabang Utama Menteng adalah berasal daridana anggran Kementerian Pertahanan RI dan berdasarkan catatanyang terdapat di BNI Cabang utama menteng bahwa selaku pribadimenjadi nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tok CabangUtama Menteng adalah sejak tanggal 17 Maret 2003.8. Bahwa jumlah rekening Terdakwa yang terdapat di PT. BankNegara Indonesia (Persero) Tok Cabang Utama Menteng berjumlah5 (lima) rekening yaitu Norek :a. Norek 218617278b. Norek 10725436.Gi.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
266 — 367
  • Sedangkan 1 unit pick up spulatas nama ALFONSO PAUL tidak beroperasi selama tahun 2019 sehinggaterdapat selisin anggaran sebesar Rp. 42.978.750 yang sebenarnya tidakterealisasi tetapi dipertanggungjawabkan seolaholah telah terealisasi.Total Keseluruhannya sebesar Rp. 511.628.750Bahwa dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP tertanggal 6 Agustus 2021, dapatlah diketahui adanyaPenyimpangan penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatanmengunakan Anggran Bahan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 05-12-2022 — Putus : 26-04-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PN AMBON Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 26 April 2023 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHU,S.H
4.AMRI KURNIAWAN, S.H., M.H.
5.OBETH ANSANAY, S.H., M.H
6.ESTER WATTIMURY, SH.
7.NITA TEHUAYO,SH
8.SUDARMONO TUHULELE
9.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, SH
10.RAIMOND CHRISNA NOYA, SH
Terdakwa:
Drs. MOCHAMAD DJEFRI LESSY
108 — 28
  • Asli Kwitansi nomor 0883 tanggal April 2017 sejumlah Rp.5.550.000,-untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka melakasanakan realisasi anggran pilkada PPK/PPS Kec. Huamual belakang, pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB 2017. (nota terlampir).
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMAN PROYOGA Bin M. CHORIB
177 — 63
  • Bahwa mekanisme usulan anggran RKA antara lain : usulan RKA daridaerah diajukan ke Direktoran Asset (pusat) lalu dikompilasi dengan usulandari daerah daerah lain lalu diteruskan ke unit saksi (Direktorat keuangan)dan saksi hanya milihat nilai total yang diajukan oleh Direktorat asset,usulan yang disetujui untuk Tahap adalah sebesar Rp.2.600.000.000, danada dilakukan penambahan anggaran sebanyak 2 (dua) kali namun saksilupa rincian jumlah anngaran tersebut.Halaman 50 dari 402Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
143 — 63
  • Penetapan PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014yang di tandatangani oleh Prasetio Edi Marsudi, SH104) 1 (satu) bundle foto copy Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014105) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Peraturan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus loukota Jakarta Nomor 173 Tahun 2014 TentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggran
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 27 Juni 2016 — MUHAMMAD DAHRIL LUBIS Alias M. DAHRIL LUBIS
87 — 26
  • peraturanperundangundangan.Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara pada pasal pasal 3 ayat (3) disebutkan setiap pejabatdilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia, kemudian dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 122 ayat (6) disebutkan"Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggran
    tidak ada.Bahwa bagaiaman cara untuk pelunasan pajak Nagari Cubadak tahun 2013terdakwa sudah lupa.Bahwa bagaiaman cara untuk pelunasan pajak Nagari Cubadak tahun 2013terdakwa sudah lupa.Bahwa bagaiaman cara untuk pelunasan pajak Nagari Cubadak tahun 2013terdakwa sudah lupa.Bahwa selain yang diperlihatkan, terdakwa tidak ada memilki suratpertanggungjawaban (SPJ) keuangan Nagari Cubadak tahun 2012 dan LPKJtahun 2012Bahwa terdakwa mengenal Peraturan Nagari Cubadak Nomor 5 tahun 2012tentang perubahan Anggran
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 25 September 2015 — AFRIYANTI BELINDA,SH PGL YANTI
170 — 24
  • Sekretariat DPRD Kabupaten PesisirSelatan Tahun Anggaran 2011 yaitu :Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran
    berhak untuk menguji,membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN / APBDdan Pasal ayat 2, untuk melaksanakan ketentuan tersebut PenggunaHalaman 733 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PdgAnggran / Kuasa Pengguna Anggran berwenang : (a). mengujikebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihak penagihPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 23 / Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I Made Dwi Swanendra, SP
82 — 37
  • SANG HYANG SERI (PERSERO)pasal 9 ayat (2) huruf b perjanjian No.IIL BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/201 1 dan 47/SHS.02/SP/201 1tertanggal 25 April 2011 tentang Perjanjian Pelaksanaan KegiatanPengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul(BLBU) tahun anggran 2011 beserta adendumnya ;3.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
153 — 51
  • I SATRIO (selaku Pangawas).Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi danterdakwa barang bukti berupa :1) SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum nomor : 42 tahun 2014tentang Penunjukan Dan Pengangkatan PengawasLapangan Sementara Untuk Pekerjaan Pembangunan PasarModern Tahun Anggran 2014 (BB12)2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenNatuna (Pengguna Anggaran) Nomor : 01.1 Tahun 2015,tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan danPengangkatan Pengawas Lapangan di lingkungan DinasPekerjaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 15 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
138 — 55
  • Panderman Raya No. 37 Mojokertodingan nilai kontrak pelaksanaan sebesar Rp. 1.858.035.000, (SatuMilyar Delapan Ratus ima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Lima RibuRupiah) melalui APBD Permerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran2014 dengan bentuk kontrak gabungan harga satuan (unit price)dan Lumpsum (fixed price).Berdasarkan Surat perintah Mulai Kerja No. 602/156/417/409/2014tertanggal 14 Agustus 2014, jangka penyelesaian pekerjaanPembangunan Gedung Perputakaan dan Arsip Kota MojokertoTahun Anggran 2014
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
106 — 25
  • Sekretariat DPRD Kabupaten PesisirSelatan Tahun Anggaran 2011 yaitu:Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran
    berhak untuk menguji,membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN / APBDdan Pasal ayat 2, untuk melaksanakan ketentuan tersebut PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran berwenang : (a). menguji kKebenaranmaterial suratsurat bukti mengenai hak pihak penagih.e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat 1 yang menyebutkansetiap pengeluaran harus didukung olah bukti
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
197 — 38
  • Mangkubuana Hutama Jaya (Saksi NUR SYAMSI) selakuSite Manager dan Konsultan Pengawas Saksi DUWI SATRIO(selaku Pangawas).Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi danterdakwa barang bukti berupa :SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum nomor : 42 tahun 2014 tentangPenunjukan Dan Pengangkatan Pengawas LapanganSementara Untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar ModernTahun Anggran 2014 (BB12)Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenNatuna (Pengguna Anggaran) Nomor : 01.1 Tahun 2015,tanggal 14