Ditemukan 6398 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 873 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — Drs. KAMSOENI, SH. MM Bin KAMSIRAN
5027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • M.SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro (sebagai pelindung Tim Koordinasi danPengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd) dan Drs.BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah KabupatenHal. 1 dari 82 hal. Put.
    TIMakan melakukan upaya terbaiknya secara maksimal untukmenyelesaikan perselisihan yang ada guna memungkinkanpelaksanaan pembebasan tanah;3.
    Membantu kelancaran pembebasan tanah untuk keperluan Mobile CepuLtd (MCL) yang dilakukan oleh para pihak;3.
    Membantu kelancaran pembebasan tanah untuk keperluan MobileCepu Ltd (MCL) yang diakui oleh para pihak;c.
Register : 27-07-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 671/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penggugat:
Saonah
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
246
  • Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal semi permanen yang sudah diganti rugi tahun 1984 oleh Tergugat yang berdiri diatas tanah seluas 429,7 M2 milik Sumanta b Subita terletak di Persil No.219, Letter C.No. 866, Kelas D.II Kampung Sadangkidul, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 340 A, Peta Bidang No. 2302 dahulu
    Seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribudua ratus rupiah), merupakan Perbuatan melawan hukum;Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal semipermanen yang sudah diganti rugi tahun 1984 oleh Tergugat yang berdiridiatas tanah seluas 429,7 M* milik Sumanta b Subita terletak di PersilNo.219, Letter C.No. 866, Kelas D.II Kampung Sadangkidul, Desa Cipaku,Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam dataproyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan
    Tanah DesaPakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan LembarPeta No. 340 A, Peta Bidang No. 2302 dahulu tahun 1984 telah diberi gantirugi sebesar Rp. 495.600, (empat ratus sembilan puluh lima ribu enam raturupiah) disatukan pembayarannya dengan tanah milik Isem bt Madhuri (BibiPenggugat);Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telahmengajukan dalil Jawaban dalam surat jawabannya tertanggal 27 Juli 2021yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa berdasarkan Peraturan
    Tanah Desa Pakualam,Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 340A, Peta Bidang No. 2302 dahulu tahun 1984 telah diberi ganti rugi sebesarHalaman 3 dari 11Putusan Nomor: 671/Pdt.G.S/2021/PN.SmdRp. 495.600, (empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratu rupiah)disatukan pembayarannya dengan tanah milik Isem bt Madhuri (BibiPenggugat).
    milik Sumanta b Subita terletak di PersilNo.219, Letter C.No. 866, Kelas D.II Kampung Sadangkidul, Desa Cipaku,Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam dataproyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah DesaPakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan LembarPeta No. 340 A, Peta Bidang No. 2302 dahulu tahun 1984 telah diberi gantirugi sebesar Rp. 495.600, (empat ratus sembilan puluh lima ribu enam raturupiah) disatukan pembayarannya dengan tanah milik
    milik Sumanta b Subita terletak di Persil No.219, Letter C.No. 866,Kelas D.Il Kampung Sadangkidul, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja,Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk JatigedeGambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam, KecamatanDarmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 340 A, PetaBidang No. 2302 dahulu tahun 1984 telah diberi ganti rugi sebesar Rp.495.600, (empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratu rupiah) disatukanpembayarannya dengan tanah milik
Register : 23-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pdt.P-Kons/2021/PN Srg
Tanggal 19 Januari 2022 — Pemohon:
Temmy Saputra, S.T.,M.T
Termohon:
Adul Fadil
9235
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan sah dan berharga penitipan pembayaran uang ganti kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pembebasan Tanah Jalan Tol Serang Panimbang kepada Termohon, sebagai Pihak yang berhak/Pemilik bidang tanah yang tercantum pada Nomor Urut Daftar Nominatif 101 dengan luas 162 M2 terletak di Desa Mongpok, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Propinsi Banten
Putus : 21-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K /Pid.Sus/2016
Tanggal 21 Maret 2016 — ISKANDAR RASYID
7635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah di KelurahanKampung Melayu Satuan Kerja Pembangunan Double Double TrackTahun Anggaran 2006;1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Pembebasan Tanah di KelurahanKp.
    Tanah diKelurahan Kampung Melayu Satuan Kerja Pembangunan Double Double Track Tahun Anggaran 2006;1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Pembebasan Tanah diKelurahan Kp.
    KAI sehingga tidak mungkinada pembebasan tanah / ganti rugi.
    KAI tanah Negara / aset Negara) yang pada tahun2004 telah dilakukan pembayaran penertiban tanah, sehingga tidakmungkin ada pembebasan tanah atau ganti rugi dalam perkara ini,dan dalam pembebasan tanah dimaksud, P2T Jakarta Timur tidakpernah dilibatkan;Bahwa dana yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa bersamasama Saksi Yoyo Sulaeman tanpa hak yang sah, diberikan kepadapihakpihak yang tidak berhak menerima, yaitu: H.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 246/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 31 Agustus 2017 — NY. SRI LESTARI dkk melawan PEMERINTAH DESA KEMLOKO, KECAMATAN GODONG, KABUPATEN GROBOGAN dkk
3533
  • Tanah KabupatenDaerah Tingkat Il Grobogan Guna Kepentingan Desa Kemloko tentangKesepakatan Besarnya Ganti Rugi Tanah Nomor : /PPT/184 tanggal 20Nopember 1984 yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah KabupatenDaerah Tingkat Il Grobogan;Bahwa obyek tanah yang dibebaskan haknya sebagai Pengganti TanahBondo Desa, Desa Kemloko dalam Berita Acara Keputusan SidangPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat Il GroboganGuna Kepentingan Desa Kemloko tentang Kesepakatan Besarnya GantiRugi Tanah Nomor
    Martosentono, terletakdi Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yangdilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat IlGrobogan dalam Berita Acara Keputusan Sidang Panitia PembebasanTanah Kabupaten Daerah Tingkat Il Grobogan Guna Kepentingan DesaKemloko tentang Kesepakatan Besarnya Ganti Rugi Tanah Nomor :/PPT/184 tanggal 20 Nopember 1984 adalah sah menurut hukum;Menyatakan Penggugat berdasarkan Berita Acara Keputusan SidangPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat
    Dan berita acara keputusansidang Panitia pembebasan Tanah Kabupaten Dati Il GroboganNomer ....
    Dan masuk dalamdaftar pembebasan tanah sebagai pengganti tanah bondo desoyang terkena proyek pelebaran sungai jajar yang telahdibebaskan haknya, baik hak pakai, hak milik maupun hakHalaman 27 dari 35 halaman, perkara Nomor 246/Padt/2017/PT SMGlainnya. Dimana, pada saat proses pembebasan tanah tersebutSdr. Marjoto b. Martosentono menjabat sebagai Kepala Desasekaligus pemilik pribadi tanah Sertipikat hak milik No. 73 Luas+ 6360 m?
    Menyatakan Penggugat berdasarkan Berita Acara Keputusan SidangPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat Il GroboganGuna Kepentingan Desa Kemloko tentang Kesepakatan BesarnyaGanti Rugi Tanah Nomor : /PPT/184 tanggal 20 Nopember 1984 yangdibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat IlGrobogan, berhak mengajukan permohonan hak pakai atau haklainnya atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No.73, luas6360 m2, atas nama Marjoto b.
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 29/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 22 Mei 2019 — Pembanding/Intervensi I : WIET SOEGITO Diwakili Oleh : WIET SOEGITO
Terbanding/Penggugat : PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa
Terbanding/Tergugat I : ANGRAYANI DHARMATANA
Terbanding/Tergugat II : YOSEA ANDREA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN HIDAYAT
Terbanding/Tergugat IV : SUSTRITINI BETY
Terbanding/Tergugat V : LIA SUHERMAN
Terbanding/Tergugat VI : Ir. ASMIYARNI
Terbanding/Tergugat VII : TJOE OHING
Terbanding/Tergugat VIII : HERIYANSYAH
Terbanding/Tergugat IX : RICKY MASTONI
Terbanding/Tergugat X : JACOB MARANATHA
Terbanding/Tergugat XI : DEDI NOPIANDI
Terbanding/Tergugat XII : DAHMAN
Terbanding/Tergugat XIII : Insinyur SENI RAMALA
Terbanding/Tergugat XIV : NANANG SUHERMAN
Terbanding/Tergugat XV : MUKTI MUKSIN
Terbanding/Tergugat XVI : SARI FEBRIANI
Terbanding/Tergugat XVII : NAYU
Terbanding/Tergugat XVIII : MEDIANSYAH
Terbanding/Tergugat XIX : SEMA BT SAMSI
Terbanding/Tergugat XX : BAYUDIN
Terbanding/Tergugat XXI : BAYUDIN BIN SAMSI
Terba
10951
  • Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan AktaPengoperan Hak no.22 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapanNotaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.
    Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI dengan Akta PengoperanHak no. 21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris danPPAT Hj. Mardaliani, SH.
    Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta PengoperanHak No.37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPATHj. Mardaliani, SH., Mkn.
    Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta PengoperanHak No.36 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris danPPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn.
    Pembebasan Tanah hak usaha dari Adam Malik dengan AktaPengoperan Hak No.31 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapanNotaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn.
Register : 08-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 634/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
Darman Aripin
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
437
  • sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, atas bangunan rumah tinggal Permanen Milik Penggugat Dengan ukuran 8,85 m X 5,95 m luasan 34, 95 M2 yang dibangun di atas tanah seluas 122 M2 milik DARSITI BIN JAMHARI JUHDI (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Kapek Persil No. 219 Letter C No. 212 Kelas D.II Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan
    Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2392 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sejumlah Rp. 1.200.552.50,00 (Satu juta dua ratus ribu lima ratus lima puluh dua lima puluh rupiah);
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  • Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus
    milik DARSITI BIN JAMHARIJUHDI (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Kapek Persil No. 219 LetterC No. 212 Kelas D.Il Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja KabupatenSumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede GambarSituasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan DarmarajaKabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No.2392 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 1.200.552.50,(Satu juta dua ratus ribu lima ratus lima puluh dua lima puluh rupiah).b.
    Fotokopi tanda terima complain;12.Fotokopi lembar situasi rincikan pembebasan tanah proyek WadukJatigedePutusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 634/Pat.G.S/2021/PN Smd Halaman 3 dari 18No. 341;13. Fotokopi lembar Model B pembebasan proyek Waduk Jatigede BidangNo. 2392.14.Fotokopi lembar Model C pembebasan proyek Waduk Jatigede BidangNo. 2392Saksi :1.
    yangdibangun di atas tanah seluas 122 M* milik DARSITI BIN JAMHARIJUHDI (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Kapek Persil No. 219Letter C No. 212 Kelas D.IIl Desa Cipaku Kecamatan DarmarajaPutusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 634/Pat.G.S/2021/PN Smd Halaman 4 dari 18Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk JatiGede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa CipakuKecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No.341 Peta Bidang No. 2392 dahulu tahun 1984 diberi
    Bahwa berdasarkan Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah DesaCipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, dengan Peta No.341, Bidang Nomor : 2392, pemilik tanah adalah Darsiti Bin Jamhari, danpemilik bangunan rumah tinggal adalah Darsiti Bin Jamhari, meskipunRatnasih Binti Rasjan memiliki 2 (dua) bangunan rumah tinggal, atau lebih,maka Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal hanya diberikan satu kali sajakepada Kepala Keluarga.
    milikDARSITI BIN JAMHARI JUHDI (Bibi Penggugat) terletak di KampungKapek Persil No. 219 Letter C No. 212 Kelas D.II Desa Cipaku KecamatanDarmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek WadukJati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa CipakuKecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No.341 Peta Bidang No. 2392 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sejumlah Rp.1.200.552.50,00 (Satu juta dua ratus ribu lima ratus lima puluh dua limapuluh rupiah);3.
Register : 06-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 408/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Penggugat : JAYA Diwakili Oleh : Sumirta SH
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq. PERUM PERUMNAS
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. PD. PEMBANGUNAN SARANA JAYA
Terbanding/Tergugat IV : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. BADAN PERTANAHAN KANTOR WILAYAH PROV. DKI JAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT
5128
  • sesuai Peta Nomor : 52, SPHNomor : 147/52/III/CT/OBG/1989 yang ditandatangani oleh KODIR BINMARIIN, dan bukti atas Pembebasan tanah seluas 2.997 m?
    Padahal sebagaimana Penggugat uraikan pada dalil Penggugatsebelumnya di atas, bahwa pada rapat yang diadakan oleh Tergugat IIbertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Pemda DKI, Tergugat hanyamenunjukan bukti atas Pembebasan tanah seluas 2.215 m* sesuai PetaNomor : 52, SPH Nomor : 147/52/III/CT/OBG/1989 yang ditandatangani olehKODIR BIN MARIIN, dan bukti atas pembebasan tanah seluas 2.997 m* sesuaiPeta Nomor: 49/309, 48/309 dan 50/309, SPH Nomor : 06/U/74 yang di CapJempol atas nama MARIIN BIN RADI, dan
    tanah yang berada di lokasi RSUD, in casubukti SPH terhadap pembebasan tanah Girik C. 636 Persil 80 S.
    Bahwa dalam pemahaman Penggugat dan sebagaimanaditentukan Undang undang pertanahan, suatu bidang tanah hak untukdapat dikatakan sebagai obyek pembebasan tanah mensyaratkan adanyaakta pelepasan bekas tanah milik adat tersebut dan pihak yangmembebaskannya sudah menerima data fisik dan data yuridis mengenaiHalaman 9 Putusan Nomor 408/PDT/2020/PT.DKIbidang tanah ( dalam hal ini Girik) atau setidak tidaknya terdapat aktaketerangan penerimaan ganti rugi pembayaran dari si pemilik tanah.
    Bahwa selain itu Tergugat dan Panitia Pembebasan Tanah tidakpernah mengadakan musyawarah dengan Penggugat untuk mengadakanpenaksiran/penetapan mengenai besarnya ganti rugi permbebasan tanahmilik Penggugat, dan Penggugat juga tidak pernah member persetujuanbersama terhadap tanah milik Penggugat untuk dibebaskan kepadaTergugat I.21.
Putus : 20-11-2012 — Upload : 03-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — Ir. MAHMUDDIN SAINI Bin SAINI ;
9649 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdullah Ra'uf, Bupati PenajamPaser Utara dalam disposisinya yang ditujukan kepada Terdakwa selaku KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara yaituupayakan sesuai kKemampuan dan alokasi dana yang ada, untuk keperluanpembayaran panjar pembebasan tanah ;Selanjutnya pada bulan September 2003 Terdakwa mulai melakukanpembayaran panjar atas pembebasan tanah kepada Arifin Ra'uf, SE.AK Bin H.Abdullah Ra'uf sebanyak 6 (enam) kali pembayaran yaitu masingmasing :1.
    Tanah Dinas PU & Kimpraswil ;.
    Surat Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan & Pembangunan Drs.Sutiman, MM dengan Nomor 31/TUPimp/VIII/2003 perihal PelaksanaanPembayaran Pembebasan Tanah tertanggal 8 Agustus 2003 sebagaiNovum Bukti PK7 yang ditujukan kepada Terdakwa Ir. Mahmuddin SainiBin Saini. Bahwa jelas terdapat hal baru bahwa Terdakwa tidakHal. 23 dari 33 hal. Put.
    Tanah dan Sekretaris Daerahtertanggal 8 Agustus 2003 yang dengan jelas memerintahkan kepadaPemohon/ Terdakwa untuk segera melaksanakan dan mengajukanpembayaran terhadap pembebasan tanah sambil menunggu perubahanAPBD TA 2003 ;Bahwa Novum Bukti PK6 menjadi dasar aturan hukum bagi Pemohon/Terdakwa untuk menggunakan Anggaran Pemerintahan Daerahmembayar pembebasan lahan perumahan, sedangkan Novum BuktiPK8 menjadi Perintah secara Kedinasan dari Bupati melalui SekretarisDaerah Drs.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3145 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Agustus 2014 — SULAIMAN BIN H. UMAR, dkk vs. PT. KRAKATAU STEEL, dk
7152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • olehPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Serang untuk PT. KrakatauSteel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa BaratNomor 62/A.1/2/Sk/73 tanggal 7 Maret 1973 jo Surat KeputusanGubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 335/A.I/2/SK/73 tanggal 14September 1973, sedangkan menurut Para Penggugat dalam positagugatannya yang menyatakan PT.
    Krakatau Steel Cilegon, makauntuk menjelaskan kronologis, proses pembebasan maupun asalusultanah dalam HPL tersebut serta untuk menuntut ganti rugi sudahsepatutnya secara hukum Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten DatiIl Serang dan PT. Pertamina (Persero) harus turut menjadi pihak dandigugat dalam perkara a quo;Bahwa ketentuan mengenai pembebasan tanah kemudian diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentangKetentuanKetentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
    ;Bahwa dalam Pasal 3 Permendagri tersebut lebih lanjut menyebutkan,tugas Panitia Pembebasan Tanah adalah :Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 3145 K/Pdt/201314141. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempatterhadap keadaan tanahnya, tanam tumbuh danbangunanbangunan;2. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hakatas tanah dan bangunan/tanaman;3. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkankepada yang berhak;4. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangannya;5.
    Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepadayang berhak atas tanah/bangunan/tanaman tersebut;Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tersebut makajelas dan nyata bahwa seluruh kegiatan pembebasan tanah sejak darimengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaantanahnya, tanam tumbuh dan bangunanbangunan hingga membuatberita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangannya(melakukan penelitian faktafakta kondisi tanah dan status hukumkepemilikan) dilakukan
    oleh Panitia Pembebasan Tanah.
Register : 31-03-2011 — Putus : 16-06-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan PT JAKARTA Nomor 12/PID/TPK/2011/PT.DKI
Tanggal 16 Juni 2011 — Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi.
8648
  • TEGUHBUDIONO ;Bahwa pada tahun 2007 ke 3 (tiga) bidang tanah tersebutdibebaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakartasebagai kelanjutan pembebasan tanah untuk lahan pemakamanumum. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan carajual beli dihadapan Notaris, yakni saksi Dra. Hj. ROHANAMANGGALA, Msi selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor PelayananPemakaman Propinsi DKI Jakarta menunjuk Notaris Sdri. OLOVIAAVIATI, SH.
    TEGUH BUDIONO dan saksiANDI WAHAB, selanjutnya pads tahun 2007 ke 3 (tiga) bidangtanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah PropinsiDKI Jakarta sebagai kelanjutan pembebasan tanah untuk lahanpemakaman umum. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dengancara jual beli dihadapan Notaris, yakni saksi Dra. Hj.ROHANA MANGGALA, Msi selaku Pelaksana Harian Kepala KantorPelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menunjuk NotarisSdri. OLOVIA AVIATI, SH.
    MedanMerdeka Selatan No.8 dan 9 Jakarta Pusat dilakukan prosespembayaran pembebasan tanah SUDARNO MUSTAFA seluas 6.105m2. Pembayaran dilakukan dengan cara saksi Dra. Hj.
    TEGUH BUDIONO.Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 ke 3 (tiga) bidang tanahtersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKIJakarta sebagai kelanjutan pembebasan tanah untuklahan pemakaman umum. Pembebasan tanah tersebut dilakukandengan cara jual beli dihadapan Notaris, yakni saksi Dra. Hu.ROHANA MANGGALA, Msi selaku Pelaksana Harian Kepala KantorPelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menunjukNotaris Sdri. OLOVIA AVIATI, SH.
    MedanMerdeka Selatan No.8 dan 9 Jakarta Pusat dilakukan prosespembayaran pembebasan tanah SUDARNO MUSTAFA seluas 6.105m2. Pembayaran dilakukan dengan cars saksi Dra. Hj.
Register : 21-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 7/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 8 Agustus 2016 — MURSALIN ANWAR alias MURSAL
7012
  • Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanyadugaan penyimpangan dalam Pembebasan Tanah/Lahan Rumah SakitUmum daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran2009. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.
    PelaksanaKegiatan Pembebasan Tanah/Lahan sesuai dengan SK SekretarisDaerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/041/1/2009tanggal 31 Maret 2009.Bahwa tugas pokok Saksi selaku Staf Pelaksana adalah :a.
    Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanyadugaan penyimpangan dalam Pembebasan Tanah/Lahan Rumah SakitUmum daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran2009. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.
    Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanyadugaan penyimpangan dalam Pembebasan Tanah/Lahan Rumah SakitUmum daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran2009. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungankeluarga.
    Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanyadugaan penyimpangan dalam Pembebasan Tanah/Lahan Rumah SakitUmum daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran2009.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1480 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — SUPARDI, dkk VS THOMAS KEN DARMASTONO
5632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1480 K/Pdt/2017sumpah pada garis besarnya menyatakan;Bahwa dalam keterangan saksi menegaskan kekuatan hukum verpondingsama dengan sertifikat dan verponding sebagai dasar untuk penerbitansertifpikat;Bahwa bentuk pembebasan tanah dalam bentuk verponding, yang manadalam perkara ini pembebasan tanah untuk kepentingan pembuatan jalanyang kemudian dicatat dalam verponding;Bahwa dalam persidangan saksi Robert menunjukkan bukti berupaverponding Nomor 89 Tahun 1957 yang isinya menjelaskan adanyapembebasan
    Redjopermonoyang telas tertulis di verponding Nomor 89 Tahun 1957 dengan tujuan untukpelebaran jalan, dimana termasuk dalam pembebasan tanah tersebut atasnama saudara R. Ngt. Redjopermono seluas 316 m? (tiga ratus enam belasmeter persegi) sehingga Para Penggugat telan salah dalam penentuanobjek gugatan.
    Redjopermono yang telas tertulis di verpondingNomor 89 Tahun 1957 dengan tujuan untuk pelebaran jalan, dimanatermasuk dalam pembebasan tanah tersebut atas nama saudara R. Not.Redjopermono seluas 316 m?
    Redjopermonoyang telas tertulis di verponding Nomor 89 Tahun 1957 dengan tujuan untukpelebaran jalan, dimana termasuk dalam pembebasan tanah tersebut atasnama saudara R. Ngt. Redjopermono seluas 316 m? (tiga ratus enam belasmeter persegi) sehingga Para Penggugat telah salah dalam penentuanobjek gugatan.
    Redjopermono yang telastertulis di verponding Nomor 89 Tahun 1957 dengan tujuan untuk pelebaranjalan, dimana termasuk dalam pembebasan tanah tersebut atas nama saudaraR. Ngt. Redjopermono seluas 316 m? (tiga ratus enam belas meter persegi)sehingga Para Penggugat telah salah dalam penentuan obyek gugatan.
Register : 26-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 22 Januari 2014 — MASNA SURYANA, S.IP.
6715
  • Muniing 01287 (82.000 1.00021.074 Tanggal 8 Nopember 2011, bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan, dilaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pembebasan Tanah untukPerluasan TPA Zone 5 di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan BantargebangTahun Anggaran 2011.
    puluh lima ribu rupiah) per meterpersegi.2) Nama Penerima uang pembebasan tanah, bangunan serta tanamandisusun dan ditetapkan dalam Daftar Nominatif.
    tanah kep!
    Tanah untuk perluasan TPA Zona 5Kelurahan .........:.
    SYAFRI, MSiBahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAPyang dibuat oleh Jaksa Penyidik.Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Bangunan Dan Pemadam KebakaranKota Bekasi.Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembebasan tanah untuk TPA Sumurbatutahun anggaran 2011.Bahwa saksi sebagai anggota P2T.Bahwa saksi dalam kegiatan pembebasan tanah tersebut tidak pernahmengikuti kegiatan tetapi hanya mendisposisikan kepada kabid peru mahandan permukiman.Bahwa saksi tidak mengetahui luasan tanah yang dibebaskan.Bahwa
Register : 13-04-2011 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 18-09-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Smda
Tanggal 30 Agustus 2012 — HAJI TUKIDI melawan WALIKOTA SAMARINDA
10816
  • Bahwa sekitar bulan .... tahun 2008, diadakan pembebasan tanah untuk pembuatanjalan raya Loa Janan Palaran, dimana tanah penggugat terkena proyek pembuatanjalan tersebut, adapun tanah Penggugat yang terkena pembebasan tanah untuk proyekjalan seluas 8.760 m2 ;4.
    Bahwa dari mulai pembebasan tanah sampai tanah Penggugat sudah digunakan sebagaijalan sekarang Penggugat sama sekali tidak pernah diundang untuk membicarakanmasalah pembebasan tanah dalam proyek tersebut, sehingga jelaslah bahwa perbuatanTergugat adalah merupakan perbuatran melawan hukum yang sangat merugikanPenggugat ;5.
    Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.14Bahwa Dalil Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Posita Gugatan Point 4yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum karena tidak pernah mengundang Pihak Penggugat untuk membicarakanMasalah pembebasan tanah adalah tidak benar.
    Gugatan Penggugat kurang pihak ( ekseptio plurium litis consortium ) dan gugatanpenggugat salah sasaran ( exception error in persona ) dengan alasanalasan : Bahwa dalam proses Proyek Pembebasan Tanah yang dilakukan oleh PemerintahKota Samarinda (Tergugat) untuk Proyek Pembuatan Jalan Raya Loa Janan Palaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
    Daksa ; Bahwa sekitar bulan .... tahun 2008, diadakan pembebasan tanah untuk pembuatanjalan raya Loa Janan Palaran, dimana tanah penggugat terkena proyekpembuatan jalan tersebut, adapun tanah Penggugat yang terkena pembebasantanah untuk proyek jalan seluas 8.760 m2 ; Bahwa dari mulai pembebasan tanah sampai tanah Penggugat sudah digunakansebagai jalan sekarang Penggugat sama sekali tidak pernah diundang untukmembicarakan masalah pembebasan tanah dalam proyek tersebut, sehinggajelaslah bahwa perbuatan
Putus : 18-04-2011 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1668/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.
Tanggal 18 April 2011 — AHMAD SUTONO
14594
  • Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama DARSANI ; -------------2. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta benda yang ada diatasnya ( Peta No. 25) dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Badriyah sebesar Rp. 18.241.000 ( delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) tanggal 3 Juli 1997 ; -------3. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan
    Koja wilayah Kotamadya Jakarta Utara tanggal 3 Desember 1996 ( telah dilegalisir ) ; ---------------------------------------------------------------17. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 8 ) Trace Saluran Layar wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemipin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada RUYATI sebesar Rp. 26.846.450,- ( dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh
    SILALAHI ( telah dilegalisir ) ; -----------------------------------------------41. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya (Peta No. 1 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SYAFEI sebesar Rp. 48.922.450,- ( empat puluh delapan juta sembilan ratus duapuluh dua ribu empat ratus limapuluh rupiah ) ;42. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan
    H telah dilegalisir ) ; ------------------------------------------------------------57. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 3 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Soleh sebesar Rp. 30.825.450,- tanggal 24 Maret 1997 ( telah diligalisir ) 58. 2 (dua) lembar foto copy ) Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor
    DOSI Bin SEMANG ( telah dilegalisir ) ; -------------------------------------------------115. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 13 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada JARATM I sebesar Rp. 17.287.450,- ( tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir )
    Alimin Zainuddin.Pada Proyek pembebasan tanah di Kelurahan Rawa Badak Jakarta Utaratahun anggaran 1996/1997 tersebut ada 15 (lima belas) KK yangmenerima ganti rugi yaitu :No. No.
    Dosi B. 35 35 Rp11,385,4Semang 5014 13 Sda Djaratini 32 53 Rp17,287,45015 14 Sda Komariah 64 56 Rp24,900,450 Jumlah 801al Rp431,935,750 Sedangkan pada proyek pembebasan tanah di Kelurahan Rawa Badak JakartaUtara tahun anggaran 1997/1998 ada 13 (tiga belas) KK yang telahdibayarkan ganti ruginya yaitu : No. No.
    tanah dan bangunan yang terletak diKelurahan Rawa Badak Utara RT. 0019/003 Kec.
    Rawabadak Selatan adalahkali layar ; Bahwa saksi tahu Pak Binsar memiliki tanah didaerah tersebut setelahdimintai keterangan di penyidik ; Bahwa pada saat pembebasan tanah untuk kali layar, Kelurahan Rawabadaktermasuk wilayah Kecamatan Koja ; Bahwa sejak tahun 2004 2006 saksi sebagai wakil Camat Koja sampaisekarang menjadi Camat tidak pernah memperoleh Laporan dari PU adanyapembebasan tanah di Rawabadak ; Bahwa di Kantor Kecamatan Koja tidak ada berkas pembebasan tanah diRawabadak ; Bahwa saksi tahu
    tanah yang dilaksanakan olehDinas Pekerjaan Umum bersama Panitia Pembebasan tanah Wlikotamadya4242Jakarta Utara berlokasi di Jalan Stadion Rawa Badak/Kampung Rawa BadakUtara RT.009/05 Kelurahan Rawa Badak Utara seluas 1.270 M2 untukpelaksanaan pembangunan saluran layar dari Jalan Layar sampai denganWaduk Sunter Timur IJ Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, JakartaUtara, dalam hal ini pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utaraselaku Panitia
Register : 14-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 585/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
Darsono
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
367
  • Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat Rp 125.550,- (Seratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  • Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang tunai untuk pengganti rumah tinggal
    Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede GambarSituasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan(Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang,Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 19821986 diberiganti rugi oleh tergugat Rp 125.550, (Seratus dua puluh lima ribu limaratus lima puluh rupiah);Bahwa, saksi RATYA dan saksi CASMA SUPARMAN di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa benar Penggugat adalahPonakan dari DASTAM (Uwa Penggugat);Bahwa yang mengajukan
    Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede GambarSituasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan(Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang,Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 19821986 diberiganti rugi oleh tergugat Rp 125.550, (Seratus dua puluh lima ribu limaratus lima puluh rupiah); Bahwa dibidang tanah tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan rumah tinggalyang saling berdampingan, dan salah satu bangunan rumah tinggal milikpenggugat; Bahwa selanjutnya saksisaksi
    Terdaftar dalam data proyekWaduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah DesaCijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan JatigedeKabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulutahun 19821986 diberi ganti rugi oleh tergugat Rp 125.550, (Seratus duapuluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)?2.
    Terdaftar dalamdata proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah DesaCijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan JatigedeKabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun19821986 diberi ganti rugi oleh tergugat Rp 125.550, (Seratus dua puluh limaribu lima ratus lima puluh rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugatdapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahanangka 1 telah terjawab;Halaman 5 dari
    Terdaftar dalam data proyek WadukJati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa CijeungjingKecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede KabupatenSumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 19821986diberi ganti rugi oleh tergugat Rp 125.550, (Seratus dua puluh lima ribu lima ratuslima puluh rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahanangka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum beralasan
Putus : 11-05-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 04/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 11 Mei 2016 — MOCHAMMAD TABI’IN Bin DALLAL
7497
  • HRI diperoleh kesepakatan harga Rp.60.000, (enampuluh ribu rupiah) per meter persegi;Bahwa terhadap pembebasan tanah warga Desa Bantarkulon tersebut,Terdakwa selaku Kepala Desa Bantarkulon telah meminta kepada PT.
    tanah warga oleh PT.
Putus : 19-08-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 670 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Agustus 2014 — Hj. ROMZAH Binti H. ISHAK VS 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia Cq. Panglima Kodam II Sriwijaya, dkk.
6830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA 9 (PANITIA PEMBEBASAN~ TANAH),beralamat di Kantor Pertanahan Kota Palembang,Jalan Kapten A. Rivai Nomor : 99 Palembang ;6. NOTARIS/PPAT SITI HIKMAH NURAENI, S.H., M.Kn.
    Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan NietOnvankelijke Verklaad (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidakmengikutsertakan/ tidak menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah KotaPalembang).
    Dan dalam gugatannya yang sekarang ini, yakni dalam perkaraNomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Plg, Penggugat kemudian menggugat Panitia 9(Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang), akan tetapi Penggugat tidakmerinci/ tidak menguraikan dengan seksama dalam surat gugatannya tentanginstitusiinstitusi mana yang dapat dikategorikan sebagai komponen dalamKepanitiaan Sembilan tersebut.
    NietOnvankelijke Verklaad (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidakmengikutsertakan/ tidak menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah KotaPalembang).
Putus : 08-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — PUJIANTONO ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang
110109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanah untuk jalan tol tersebut.Bahwa pada bulan April di tahun 2008 warga penerima ganti rugi pembebasantanah proyek jalan tol tahun 2007 dikumpulkan di Balai Desa Plosogenuk,Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang untuk menerima pembayaran ganti rugipembebasan tanah yang dilakukan oleh pihak BRI berupa uang tunai sebesar20%, sedangkan untuk sisa pembayaran dilakukan langsung melalui rekeningbank/tabungan pemilik tanah/lahan.Bahwa warga penerima ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol di DesaPlosogenuk
    tanah untuk jalan tol di DesaPlosogenuk, perbuatan Terdakwa menentukan pengenaan pembayaran 3 % bagisetiap penerima uang ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol yangpelaksanaannya telah di sosialisasikan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) .e Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan memaksaseseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran, dari 39 wargapenerima uang ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol sebesarRp88.000,000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang diterima
    tanah untuk jalan tol tersebut karena tidakdidasari dengan peraturan yang ada .Bahwa pada bulan April di tahun 2008 warga penerima ganti rugipembebasan tanah proyek jalan tol tahun 2007 dikumpulkan di Balai DesaPlosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang untuk menerimapembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang dilakukan oleh pihak BRI berupauang tunai sebesar 20%, sedangkan untuk sisa pembayaran dilakukan langsungmelalui rekening bank/tabungan pemilik tanah/lahan.Bahwa warga penerima ganti rugi
    pembebasan tanah untuk jalan tol di DesaPlosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang berjumlah 39 warga sebagai berikut:No.
    tanah untuk jalan tol di Desa Plosogenuk, perbuatanTerdakwa menentukan pengenaan pembayaran 3 % bagi setiap penerima uangganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol yang pelaksanaannya telahdisosialisasikan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T).e Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa tersebut bertentangan denganpasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006tentang Organisasi Pemerintah Desa.e Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Desa telah mendapatgaji