Ditemukan 238 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-07-2014 — Upload : 28-12-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 1057 / PID.B / 2014 / PN.TNG. Tanggal 15 Juli 2014 — SUDIRMAN Als. NCOK Bin SUHYO
17 — 3
17 — 3
1465rsid3875 143rsid3882876rsid3885484rsid3893205rsid3893930rsid3934 189rsid393434 1rsid3934726rsid3936033rsid3938641rsid3941743rsid3943029rsid394628 1 rsid395280 1rsid3958902rsid3960698rsid3998275rsid40023 1 3rsid4012394rsid4014458rsid4017119rsid402 193 1rsid40245 10rsid4068448rsid407 1273rsid4072077rsid4072565rsid4077055rsid408 1 168rsid4088 1 12rsid4090255rsid4095907rsid4 129020rsid4 129085rsid4 133993rsid4135667rsid4 142905rsid4143680rsid4143878rsid4 15 1529rsid4155069rsid4 155643rsid4158270rsid4 19995
Register : 07-04-2009 — Putus : 09-02-2010 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 157/Pdt.G/2009/PN Dps Tanggal 9 Februari 2010 — Dokter Ardyanto Natanel Tanaya Melawan Restiningsih, dkk
108 — 60
108 — 60
mengajukan jawaban secara tertulistertanggal 10 September 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 1. ahwa pada pokoknya Turut Tergugat III menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugatkecuali yang diakuinya secara tegastegas ; ahwa Turut Tergugat III sudah melakukan proses jual beli sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu dimana dalam proses jual beli tersebut JAJAWIJAYA (Tergugat V) selaku Penjual yang bertindak berdasarkan Akta Kuasa UntukMenjual, tanggal 31 Januari 19995
Register : 18-04-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN SERUI Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sru Tanggal 6 Mei 2019 — Pemohon:
RONALD ISAK DORI
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Papua Papua Cq Kepala Kepolisian Resor Waropen
189 — 75
RONALD ISAK DORI
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Papua Papua Cq Kepala Kepolisian Resor Waropen
189 — 75
MULYADI,serui,17 September 19995, 22Tahun,islam,swasta,alamat kampung Uri Distrik Waropen Bawah kab.Waropen:Saksi MULYADI Menerangkan bahwa benar korban Alm.
Register : 21-07-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 927/Pdt.G/2021/PA.GM Tanggal 22 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 59
114 — 59
Bahwa jawaban Tergugat Il pada nomor 3 mengenai almarhumahRiasah meninggal dunia pada tahun 2004 maka Penggugat retap padagugatan semula bahwa almarhumah Raisah benar meninggal duniapada tahun 19995. Bahwa jawaban Tergugat II NO. 4 tentang H. Akmaludin tidakmeninggalkan harta warisan seluas 400 m2. terhadap jawaban tersebutmaka Penggugat tetap pada gugatan semula bahwa almarhum H.Akmaludin meninggalkan tanah warisan seluas 400 m2. termasuk yangdikuasai seluruhnya oleh Tergugat II tanpa kecuali.
Putus : 19-09-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 121 / Pdt.G / 2012 / PN.TK Tanggal 19 September 2013 — Penggugat : H. BASUKI YASAMIHARJO
Melawan Tergugat
1. RAHMAT SANTOSA selaku ahli waris Nur Hasibuan (Almarhum) dan Hindun (Almarhumah)
2. NURBAINAH selaku ahli waris Nur Hasibuan (Almarhum) dan Hindun (Almarhumah)
3. SITI SAHARA selaku ahli waris Nur Hasibuan (Almarhum) dan Hindun (Almarhumah)
4. HURUSTIATI selaku ahli waris Nur Hasibuan (Almarhum) dan Hindun (Almarhumah)
5. PANCARIAWATI selaku ahli waris Nur Hasibuan (Almarhum) dan Hindun (Almarhumah)
6. MANGALINGKUNG selaku ahli waris Nur Hasibuan (Almarhum) dan Hindun (Almarhumah)
7. WARNIATI GINTING
8. GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG c.q. DINAS BINA MARGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
75 — 13
75 — 13
Kodir Tua Raju;e Tanah saya tersebut sudah bersertifikat;e Tanah saya luasnya 496 M2;e Bahwa tanah saksi dasarnya SK Gubernur;e Bahwa tanah saksi kavling 260;e Bahwa saksi adalah Lurah pertama yang menjabat Lurah Kelurahan LabuhanDalam sejak tahun 1988 s/d 19995;e Penggugat belum pernah lapor pada saya bahwa tanah miliknya diserobot orang;e Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat;e Bahwa saksi dilantik menjadi lurah pada bulan Agustus 1988;e Bahwa sejak jaman saya tidak ada program Prona;e Prona diajukan
Putus : 19-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 19 Januari 2016 — AKHID SRI WIBOWO
187 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
44,069,579 40,972,972309 139 17826750) 165,785,000 126 6,666,000 6,199,380 13 171,601,500 159,585,620310 160 190,836,000 175 7,519,200 6992856 15 197,680,800 183,842,144ait sie 16488769 453,140,000 334 12,990,400 12,081,072 18 151,677,200 141,058,928312 353 18994890 474,070,000 407 15,468,000 14,385,240 54 168,480,300 156,684,760313 333 17992890) 461,380,000 385 11,722,200 10,901,646 52 161,806,100 150,478,354314 312 1680.09) 451 200,000 328 11,749,800 10,927,314 16 150,830,200 140,272,686315 325 19995
Register : 13-02-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 28/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 17 September 2014 — JAMILA binti JAMAWIYAH melawan KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR, KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I, PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan DIAN RASHIDA.
99 — 52
99 — 52
Adapun tanah sebagaimana tercantum dalam posita nomor 1.1 huruf n diperoleh PemerintahKota Surabaya melalui mekanisme pengadaan tanah untuk Pemerintah sebagaimana Berita Acara Acara PanitiaPengadaan Tanah (P2T) nomor PPH/580. 135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 19995. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanahtanah tersebut secara sah berdasarkan perjanjian tukarmenukar dengan PT.
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 175_Pdt_G_2014_PN_Mdn Tanggal 12 Juni 2014 — 1. Cv. Belawan Indah
2. Pt. Mitra Jaya Bahari
3. Cv. Jaya Abadi Trans
4. Cv. Idan
5. Pt. Benua Samudera Logistics
6. Pt. Transporindo Agung Sejahtera
7. Cv. Wahana Multi Karsa
8. Pt. Samudera Perdana
9. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat
10. Pt. Berkat Nugraha Sinar Lestari
11. Pt. Tunas Jaya Utama
12. Fa. Multatuli Bakti
13. Pt. Lintas Samudera Jaya
lawan
Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (kppu)
151 — 59
151 — 59
Namun dalam prosesPersidangan Majelis, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilaikesepakatan yang terjadi antara Terlapor XIV dengan Terlapor XVyang tertuang dalam Kesepakatan Bersama No. 010/DPU.ORG/KB/11/2012 dan/atau No. 001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif AngkutanPeti Kemas/Barang dari dan menuju Pelabuhan Belawan yangditetapbkan pada tanggal 08 Februari 2012, bukan termasukpelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 19995.
Register : 30-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 839/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL Tanggal 15 Januari 2018 — M. Dahyar Kiatmaja
Lawan
1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI
2.PT. Medco E Dan P Natuna dahulu Conocophillips Indonesia INC.
283 — 195
283 — 195
.: 890/IX/ARBBANI/2016 TERTANGGAL23 OKTOBER 2017 TIDAK SESUAI DENGAN UNSURUNSURSEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN PASAL 70 UNDANGUNDANGNO 30 TAHUN 19995.
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tanggal 12 Juni 2014 — 1. CV. BELAWAN INDAH, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan I ;
2. PT MITRA JAYA BAHARI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan II ;
3. CV. JAYA ABADI TRANS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan III;
4. CV IDAN, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IV;
5. PT BENUA SAMUDERA LOGISTICS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan V;
6. PT TRANSPORINDO AGUNG SEJAHTERA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VI;
7. CV WAHANA MULTI KARSA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VII;
8. PT SAMUDERA PERDANA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VIII;
9. KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BARUNA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IX;
10. PT BERKAT NUGRAHA SINAR LESTARI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan X;
11. PT TUNAS JAYA UTAMA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XI;
12. Fa MULTATULI BAKTI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XII;
13. PT LINTAS SAMUDERA JAYA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII;
M e l a w a n
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;
533 — 125
533 — 125
Namun dalam prosesPersidangan Majelis, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilaikesepakatan yang terjadi antara Terlapor XIV dengan Terlapor XVyang tertuang dalam Kesepakatan Bersama No. 010/DPU.ORG/KB/11/2012 dan/atau No. 001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif AngkutanPeti Kemas/Barang dari dan menuju Pelabuhan Belawan yangditetapbkan pada tanggal 08 Februari 2012, bukan termasukpelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 19995.
Register : 20-06-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 9 Februari 2012 — PT. SAILENDRA HAKIKI SENTOSA VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2.MUNDHOFAR, SE
56 — 27
56 — 27
situasi sebelah timur berbatas lurus dengan saluranQI ; === 22222 nnn nnn nne ennaMenimbang bahwa mencermati bukti T2 dan bukti T21tentang Peta bidang tanah No. 483 /2010 yang dikeluarkan olehTergugat tertanggal 24 Maret 2010, bahwa batas tanah objeksengketa sebelah timur berbatas luruS dengan saluranMenimbang, bahwa mencermati bukti P6 = Bukti T IlInt 14, mengenai Sertipikat hak Guna Bangunan No. 12802sisa , Desa Duren Jaya surat ukur / gambar situasi tanggal 09Februari 1994 No. 4941 / 1994 luas 19995
Register : 19-05-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mab Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 26
120 — 26
dari 126 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mab.diatas merupakan harta warisan dimana Penggugat dan Tergugat merupakanahli warisnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa harus dipertanggung jawabkan kepada pihak Pemberi Kuasa :Bahwa bilamana Penerima Kuasa berbentuk Perseroan Terbatas (PT), makasesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT) baikNomor. 1 tahun 1995 maupun maupun Nomor 40 tahun 2007 Penerima Kuasaharuslah atas nama Direksi (Pasal 1 angka 4 UU No.1 Tahun 19995
Register : 01-11-2012 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 509/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 6 Mei 2013 — 1. Nyonya LITA AURELIA DEWI SCHULZ, bertempat tinggal di Jalan K.H.Mas Mansyur No.59 Kelurahan Kebun Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, Telp. 021-3901805, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. IVAN ROBERT JON SCHULZ, dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampu yaitu ibu kandungnya Nyonya CARITA SMITH, berdasarkan Penetapan PN Palembang No.1258/Pen.Pdt.P/1997/ PN.PLG tanggal 20 September 1997, bertempat tinggal di Jalan R.A.K.Rokhim No.14 Palembang, saat ini sementara bertempat tinggal dijalan K.H.Mas Mansyur No.59 Jakarta Pusat 10230, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.;
Penggugat Kesatu dan Penggugat Kedua bersama-sama disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT.;
M E L A W A N :
1. PT. SACNA GRAHA EKA, berkedudukan dan berkantor di Gedung Perkantoran Lina, jalan HR Rasuna Said B-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.;
2. BONAR PAULUS SALAMO SCHULZ, waktu itu mengaku selaku : âÃÂÃÂDirektur PT Sacna Graha Eka, bertempat tinggal di Jalan Sinabung II/22-23 RT.008/RW005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Sdr. Ir. ISKANDAR ARDIWINATA, waktu itu mengaku selaku âÃÂÃÂDirektur Utama PT Sacna Graha EkaâÃÂàdan bertempat tinggal di Blok A No.42 Gudang Peluru, RT.001/RW.003, Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. Ny MAULI REGINA SCHULZ SIAHAAN, waktu itu mengaku selaku âÃÂÃÂKomisaris Utama PT Sacna Graha EkaâÃÂàdan bertempat tinggal dijalan Sinabung II/21-22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. PT. BANK MANDIRI TBK, berkantor beralamat dijalan Gatot Subroto Kav.36-3 Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
6. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI qq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM qq DIREKTUR PERDATA, berkantor di Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI Jalan HR Rasuna Said Kav. No.6-7 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI :
7. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI WILAYAH DKI JAKARTA RAYA qq KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA, berkantor di Jalan Letjen MT Haryono No.24 Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII ;
8. HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ, Bertempat tinggal dijalan Kayu Putih II No.96, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII ;
9. RUDOLF ARMAND CHRISTIAN SCHULZ, bertempat tinggal dijalan Kelapa Puan Timur III Blok ND4 No.23 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IX ;
10. Ny. CAROLINA NUSANTARI SCHULZ, bertempat tinggal dijalan Sinabung II/22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT X ;
11. Ny VIDIA VICIA SCHULZ, bertempat tinggal dijalan Sinabung II/22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XI ;
115 — 58
115 — 58
fotocopy yang telah diberi meterai cukup, dileges serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI1 sampai dengan buktiTI8, sebagai berikut :1 BuktiTI1 : Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 382/Pdt.G/1997/PN.Jkt..Sel;2 BuktiTI2 : Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo. 709/Pdt/1998/ PT.DKI3 BuktiTI3 : Putusan Mahkamah Agung RI No.598 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 20044 BuktiTI4 : Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 05/Pdt.G/1999/PN.Jkt..Sel, tanggal 29Oktober 19995
Putus : 08-04-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/Pdt/2013 Tanggal 8 April 2014 — TENG YAN TJE alias CACEH, dkk VS TATANG SUKETRA/ANGKING
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertanahan Nasional KabupatenTangerang Tangerang4 Tanda Tidak ada tanda Tidak ada tanda tangan Bahwa Bukti P.8 dan P.7 tersebut tidaktangan tangan persetujuan persetujuan istri karena pernah diketahui ataupun disetujui olehpersetujuan istri dan seluruh ahli saat itu istri Teng Sui Ek istri dan seluruh ahli waris Teng Sui Ekistri dan waris, karena ketika yang bernama Ekui Nio ketika itu.seluruh ahli itu istri Teng Sui Ek masih hidupwaris yang bernama EkuiNio sudah meninggaldunia pada tanggal 05Oktober 19995
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
339 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
DENGAN Ne Perkara NomorPerkara Nomor12/Pdt.G/2006/PN04/Pdt.G/2006/PN KbGs di Pengadilan di Pengadilan NegeriNegeri GunungKotabumiSugih1 credit agreement tanggal 3 Oktober 1996 v v5 Guarantee Facility Agreement tanggal 3 7 yOktober 19963 Loan Agreement (USD 3, 022, 488.57 J ZFirst Refinancing) tertanggal 27 Mei 1998Loan Agreement (USD 3, 037,709.20 First4 Refinancing) tertanggal 11 November v1998Loan Agreement (Second Refinancing5 USD 16, 443,229.16 dan Yen) Vv Jv374,093,888) tertanggal 23 Februari 19995
Guarantee Facility Agreement tanggal 3 y yOktober 19964 Loan Agreement (USD 3, 022, 488.57 J JFirst Refinancing) tertanggal 27 Mei 1998Loan Agreement (USD 3, 037,709.20 First4 Refinancing) tertanggal 11 November V J1998Loan Agreement (Second Refinancing5 USD 16, 443,229.16 dan Yen Vv J374,093,888) tertanggal 23 Februari 19995 Corporate Guarantee and Indemnity g Jtertanggal 3 Oktober 19965 Restructured Guarantee Facility 7 7Agreement tertanggal 29 Agustus 20013 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor
/038/MGL/2000 tertanggal 29 Maret 2000Akjta Pemberian Hak Tanggungan Nomor9 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 October 19995 Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 3 yOktober 1996Amendment to Fiduciary Transfer11 Agreement (In respect of Loan US$ v 78,600,000) tertanggal 27 Mei 1998 Halaman 58 dari 487 hal.
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut âÃÂÃÂPEMOHONâÃÂÃÂ,
542 — 288
542 — 288
Bahwa untuk memahami kasus perkara a quo, perlu dipahamiperiode tanggungjawab PEMOHON pada saat perbuatan yangdisangkakan oleh TERMOHON berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya secaraperiode waktu, dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode terkait denganpenyelesaian PKPS, khususnya terkait Sjamsul Nursalim sebagaiObligor PKPS, sebagaimana diuraikan di bawah ini.PERIODE JANUARI 1998 MEI 19995.
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST Tanggal 9 Nopember 2012 —
168 — 69
168 — 69
Soendari Merthana tanggal 23 April 19995. 1 (Satu) buah Map warna Biru berlogo kapal layar berisikan :a. 1 (satu) lembar kwitansi biaya penyam bungan listrik sebesar Rp.81.000 (delapan puluh satu ribu rupiah) igl.9.9.1999 dari PLNDistribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;b. 1 (satu) lembar kwitansi uang jaminan langganan listrik sebesar Rp.131.900 (seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) tanggal 9September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang CabangJatinegarac. 1 (satu)
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
971 — 665 — Berkekuatan Hukum Tetap
971 — 665 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Rayaterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 UndangUndang No. 5 Tahun 19995.