terhadap KUA dan PPASperubahan APBD Prov Sumut.Pertanyaan saran dan Usul Banggar terhadap Daftar RancanganPerubahan APBD Prov Sumut tahun 2013.Laporan Hasil Pembicaraan Banggar DPRD Prov Sumut DenganPejabat yang Dihunjuk Oleh PLT Gubernur Sumut terhadap RancanganPerubahan APBD Prov Sumut Tahun anggaran 2012.Laporan Keuangan Tahun anggaran 2013 Setelah audit BPK RI.Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.DISITA DARI Drs.

Terdakwa juga menginstruksikankepada para saksi yang hadir pada saat itu untukmengakomodir/menerima yang diminta oleh banggar DPRD SumateraUtara. Terdakwa juga menekan para saksi untuk menaikan PAD, dimanakenaikan tersebut digunakan untuk menganggarkan kegiatankegiatanyang berasal dari Aspirasi Dewan, diantaranya adalah untuk BelanjaHibah Bansos..

Bahwa yang pertama kali mengusulkan perubahan anggaran besaranHibah dan Bansos TA. 2012 dalam rapat pembahasan antara pihakTAPD (Pemprovsu) dengan pihak Banggar (DPRD Sumatera Utara) daripihak banggar (DPRD Sumatera Utara) dengan alasan untukkepentingan konstituen di dapilnya ;14.RAJA INDRA SALEH, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Pembinaan AnggaranKabupaten / Kota pada Biro Keuangan Setda Provinsi Sumutberdasarkan SK Gubernur Momor :

Pertanyaan saran dan Usul Banggar terhadap Daftar RancanganPerubahan APBD Prov Sumut tahun 2013.348. Laporan Hasil Pembicaraan Banggar DPRD Prov Sumut DenganPejabat yang Dihunjuk Oleh PLT Gubernur Sumut terhadap RancanganPerubahan APBD Prov Sumut Tahun anggaran 2012.349. Laporan Keuangan Tahun anggaran 2013 Setelah audit BPK RI.350. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.DISITA DARI Drs. TOMAN NABABAN, MSP.351.

No. : 75/Pid.SusTPk/2016/PN.Madn.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.aroaoophPertanyaan Saran dan Usul Banggar terhadap KUA dan PPASperubahan APBD Prov Sumut.Pertanyaan saran dan Usul Banggar terhadap Daftar RancanganPerubahan APBD Prov Sumut tahun 2013.Laporan Hasil Pembicaraan Banggar DPRD Prov Sumut DenganPejabat yang Dihunjuk Oleh PLT Gubernur Sumut terhadap RancanganPerubahan APBD Prov Sumut Tahun anggaran 2012.Laporan Keuangan Tahun anggaran 2013 Setelah audit BPK RI.Rancangan

TNI diberi makan dan minumdan rokok;Bahwa benar semua kegiatan atas persetjuan semua komisioner KIP dan saksiZakirun Pohan mengetahui bahwa perintah pemberian kepada anggota DPRKsebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);Bahwa benar saat memberikan ke DPRK semua Komisioner pergi dan jumlahyang diberikan kepada DPRK sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh jutarupiah) yang terdiri untuk DPRK pertama kali sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) kemudian untuk Komisi A DPRk dan Banggar

Wakil Bupati Aceh Singkil sebesar Rp. 14.249.181.280,(empat belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribudua ratus delapan puluh rupiah) dan telah masuk dalam rekening KIP Aceh Singkil;Menimbang, bahwa terdakwa I maupun terdakwa II telah mengeluarkan uangseluruhnya sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DPRKdiberikan melalui ketua KIP Aceh Singkil saksi Abdul Muhri sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), sedangkan Komisi A dan Banggar

Unsur Melawan Hukum maupun dalam Ad.3.Unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhidimana terdakwa I dan terdakwa II telah memberikan panjar untuk SPPD dan dimanapanjar tersebut diberikan kepada Komisioner secara penuh dan Komisioner juga telahmengambil uang panjar SPPD secara ganda tetapi tidak dipertanggung jawabkan SPPDtersebut dan Komisioner telah pula memerintahkan untuk memberikan uang kepadaDPRK, Komisi A dan Banggar DPRK Aceh Singkil dengan memrintahkan

, (Dua Ratus Juta Rupiah) yangsemuanya telah dicairkan dan masuk dalam rekening KIP Aceh Singkil dan hanya dapatditarik oleh terdakwa I dan terdakwa II karena specimen pada Bank adalah specimenterdakwa I dan terdakwa I;Menimbang, bahwa terdakwa I maupun terdakwa IJ telah mengeluarkan uangseluruhnya sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DPRKdiberikan melalui ketua KIP Aceh Singkil saksi Abdul Muhri sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), sedangkan Komisi A dan Banggar

haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadappembelaan selebihnya secara mutandhis telah dipertimbangkan dalam pertimbanganunsur dan dianggap menjadi pertimbangan untuk menanggapi pembelaan PenasihatHukum para terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan barang bukti serta surat buktiyang terungkap dipersidangan Majelis Hakim juga melihat adanya pihakpihak lainyang secara hukum mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara akibatadanya dana Taktis untuk DPRK Aceh Singkil, Komisi A dan Banggar

proyekreklamasi tersebut, saksi tidak memperhatikan ada tulisan kapan dimulaidan berapa nilai proyek reklamasi tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum ParaPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinyadalam Kesimpulan;2.Saksi FERDINANDUS KODA, S.E yang memberikan keterangan di bawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Setahu saksi proyek reklamasi Pantai Balauring tidak pernahdibahas dalam RAPBD tahun 2018, baik dalam pembahasan denganbadan anggaran (banggar

) maupun dalam rapat komisi.Bahwa RAPBD tahun 2018 untuk kabupaten Lembata dibahas selama 20hari dan ditetapbkan dalam Perda APBD pada bulan November 2017.Bahwa Pembahasan RAPBD tahun 2018 dimulai dari pembahasanditingkat komisi, ditingkat badan anggaran (Banggar), rapat paripurna;Bahwa Tidak ada nomenklatur yang mengatur tentang reklamasi PantaiBalauring.

persidangan III tahun sidang V2013 2014 dalam rangka Jawaban Gubernur Sumatera UtaraTerhadap pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksiterhadap RANPERDA tentang APBD Provinsi Sumatera UtaraTahun Anggaran 2015;90. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : RisalahRapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V2013 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadapRanperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2015 yang di dahului penyampaian Laporan Hasilpembicaraan Banggar

DPRDSumatera Utara dengan Pejabatyang di Hunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara dan PendapatAkhir Fraksi Fraksi:91. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Laporanhasil pembicaraan Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utaradengan pejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumatera Utaraterhadap RANPERDA tentang APBD Provinsi Sumatera UtaraTahun Anggaran 2015;92. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : RisalahRapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V20132014 dengan acara

Sus/202093.94.95.96.97.98.99.1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pendapatdan saran Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap notakeuangan dan RPABD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran2015;1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisirPemandangan umum Anggota Dewan atas Nama Fraksi PartaiDemokrat terhadap nota Keuangan dan RANPERDA RAPBDProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 tanggal 2September 2015;1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : PendapatAkhir Anggota

2020158.159.160.161.162.163.pada halaman pertama bertuliskan rapat paripurna dewan masapersidangan Ill tahun sidang 2015/2015 dalam rangkapenyampaian ranperda tentang laporan pertanggungjawabanAPBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 olehGubernur Sumatera Utara;1 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar hadir Anggota ProvinsiSumatera Utara masa jabatan 2009 sampai dengan 2014berdasarkan fraksi fraksi dengan acara pengambilan keputusanterhadap Ranperda Tahun Anggaran 2012 yang didahului laporanhasil pembicaraan banggar

Flash Drive merek KINGSTON Data Traveler 120kapasitas 4GB S/N: 001CCOEC345AAAZ19692029D warna biruhitam dari ruang kKeuangan lantai 1 (Ruang 3) milik Martin;1 (satu) buah flashdisk dengan merek: Verbatim, S/N:1264000000000314, kapasitas 4 GB, warna kuning, penguasabarang Lamsihar ujung;1 (satu) buah flashdisk tanpa merek, S/N: FOA66D1D, kapasitas8 GB, warna hitam silver, penguasa barang Lamsihar ujung;1 (satu) buah Flash Disk dengan merek hp 2GB v210w yangberisi file microsoft excel dengan nama Banggar

Riko Ananda Pratama yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerimainformasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi ataupenyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Lingkungan Lutang KelurahanTande Timur Kecamatan Banggar Timur Kabupaten Majene, setelahmendapat informasi tersebut kami dari satuan unit 2 Narkoba PolresMajene melakukan penyelidijkan terkait informasi tersebut dan mendapatseorang perempuan yang dicurigai sedang

Setelah rampung kemudiandiajukan ke Banggar untuk pematangan dan pengesahan melalui rapatpleno/paripurna. Bilamana telah disahkan maka sudah menjadi PERDA danmengikat sebagai aturan hukum yang harus dijalankan oleh semua pihak.Selanjutnya saksi menambahkan bahve jajaran ketua tidak punyakewenangan untuk ikut rapatrapat Komisi dan baru terlibat setelah rapatBanggar dan Paripurna.

Oleh karena itu, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya peran Terdakwadalam mempengaruhi, menambah atau mengurangi program kerja SKPDbaik pada rapat Komisi, rapat Banggar maupun pada rapat Paripurna.. Mengenai perencanaan pembangunan daerah diatur secara spesifik dalampasal 150154 Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah.

DIDIN SUPRIADIN memimpinrapat, dihadiri oleh semua anggota Komisi E dan semua jajaran pimpinanDisdik JABAR;Bahwa seingat saksi dirapat pembahasan, hanya membahas yangada di Dokumen Anggaran;Bahwa pada saat perubahan anggaran Disdik untuk Anggaran 2010yang pembahasannya di Banggar DPRD terjadi sekitar bulan Juli 2010;Bahwa yang hadir di Banggar dalam bahas anggaran perubahanDisdik baik dari eksekutif maupun legislatif adalah hampir semua AnggotaKomisi E hadir dan demikian juga semua jajaran Disdik

Setelahjadi satu usulan Disdik kemudian diusukan ke Gubernur melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);= Bahwa sekitar bulan Juni 2009 disampaikan dari TAPD ke DPRDdan dilakukan pembahasan melalui Banggar sampai final menjadi APBDProvinsi Jabar; Bahwa SOP dalam pengajuan program khusus tidak ada karenamenunggu instruksi dari TAPD. Aplikasi yang digunakan diberikan oleh BiroKeuangan Provinsi Jabar.

Tentang spesifikasipengadaan buku aksara sunda apakah diubah saksi tidak ingat;Bahwa usulan pengajuan perubahan anggaran diajukan dandibahas di TAPD sekitar JuliAgustus 2010, selanjutnya dilakukanpembahasan di Komisi E DPRD sekitar September 2010, selanjutnyapembahasan dimajukan ke Banggar sekitar buan SeptemberOktober 2010dan pengesahan DIPA Perubahan terjadi pada tanggal 16 November 2010;Bahwa sesuai dengan dokumen DPA Perubahan tanggal 16November 2010, argumentasi perubahan adalah karena ada Sisa

LebihPenggunaan Anggaran (SILPA) yang tidak mungkin terserap sebesar Rp.33.000.490.000,;Bahwa pembahasan anggaran perubahan terjadi di Komisi E yanghasilnya oleh Komisi dibawa ke Banggar dan dibahas oleh Tim TAPDProvinsi Jabar di Banggar DPRD Provisi Jawa Barat;Bahwa saksi tidak tahu anggaran kegiatan pengadaan buku AksaraSunda sudah ada dalam DPA awal dan ada tercantum dalam DPAperubahan tanggal 16 November 2010;Bahwa dalam suatu kegiatan yang dibiayai oleh APBD, kegiatanpengadaan dapat dilaksanakan

saksi, uang yang saksi terima berasal dariH.Baharuddin akan tetapi saksi tidak tahu apa hubungannyadengan terdakwa;Bahwa maksud dan tujuan pemberian uang itu untuk pembahasanRAPBD, tapi saksi tidak ada mengikuti pembicaraanpembicaraantentang itu dan saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa;Bahwa setahu saksi, H.Baharuddin mempunyai perusahaan akantetapi nama perusahannya saksi tidak tahu;Bahwa selama pembahasan KUAPPAS saksi ada melihatterdakwa ada hadir dan pernah ketemu sekali di rapat Banggar

Saksi EVIGH SANTOSO Bin H.ANANG MASKUR di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Plt.Sekda KabupatenSeruyan sekaligus selaku Ketua TPAD dalam pembahasan RAPBDKabupaten Seruyan tahun anggaran 2014, karena saksi selakuanggota DPRD Kabupaten Seruyan periode tahun 20092014 danduduk di Komisi Il dan Banggar srta Fraksi Golkar, namun tidak adahubungan darah maupun hubungan keluarga kerana perkawinanserta hubungan pekerjaan;Bahwa saksi baru tahu setelah baca koran

Dan nomor HP saksiwaktu menelphon H.Tunik tersebut, sudah lupa;Bahwa saksi tidak tahu persis anggaran Sigintung yang diajukantersebut dibahas di Komisi apa, tapi menurut saksi DinasPerhubungan dengan Banggar;Bahwa kalau RAPBD tidak disyahkan, maka saksi berwenang untukmengeluarkan Peraturan Bupati untuk memberlakukan setinggitingginya anggaran tahun sebelumnya;Bahwa target kita (saksi) pembahasan RAPBD ini berjalan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan disyahkan secara bersamasama;Bahwa kewenangan

S652/MK.07/2010 tanggal 8 Desember 2010 Hal: Permintaan review olehaparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana Sarana Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor: S631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal: HasilReviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S416 /MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan MenteriKeuangan dan Banggar

103Putusan Nomor 04/Pid.Sus TPK/2016/PN.Mnk37.38.39.40.Al.42.43.44.45.46.aparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana Sarana Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor: S631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal: HasilReviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S416 /MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan MenteriKeuangan dan Banggar

103Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnk37.38.39.40.Al.42.43.44.45.46.aparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana Sarana Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor: S631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal: HasilReviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S416 /MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan MenteriKeuangan dan Banggar

Setelah rampung kemudiandiajukan ke Banggar untuk pematangan dan pengesahan melalui rapatpleno/paripurna. Bilamana telah disahkan maka sudah menjadi PERDA danmengikat sebagai aturan hukum yang harus dijalankan oleh semua pihak.Selanjutnya saksi menambahkan bahwa jajaran ketua tidak punyakewenangan untuk ikut rapatrapat Komisi dan baru terlibat setelah rapatBanggar dan Paripurna.

Oleh karena itu, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya peran Terdakwadalam mempengaruhi, menambah atau mengurangi program kerja SKPDbaik pada rapat Komisi, rapat Banggar maupun pada rapat Paripurna.Hal. 59 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS2. Mengenai perencanaan pembangunan daerah diatur secara spesifik dalampasal 150154 Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah.

PENGASILAN POKOK 1) Uang Representasi Rp 1.575.000,2) Tunjangan Keluarga Rp 220,500,3) Tunjangan Jabatan Rp 2.283.750,4) Tunjangan Beras Rp 279.040,5) Uang Paket Rp = 157,500.6) Tunjangan Komisi Rp 152.250,7) Tunjangan Banggar Rp 91.350,8) Tunjangan Badan Kehormatan Rp 152.250.Sub Total Rp 4.911.640.,Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MIl13.Il.

(Anggota Banggar)DPRD Kabupaten Cirebon pada Tanggal 03 Desember 2013.

(Anggota Banggar) padaTanggal 20 Pebruari 2014;Dan dana sebesar Rp. 885.195.100, (delapan ratus delapan puluhlima juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) saya tidaktahu digunakan untuk apa saja karena pencairan pertama TA. 2014pada tanggal 20 Pebruari 2014 sebesar Rp. 595.998.000, (lima ratussembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan riburupiah) ada dipegang oleh Pak SYIFA.

Sekita jam 15.30 wib ada tamu yaitu Sadr.SUPIRMAN, SH. als TONG ENG (Anggota Banggar DPRD) KabupatenCirebon datang Kedinas ingin ketemu Sdr. SYIFA dan Sdr. SYIFA datangkeruangan saya menemui SUPIRMAN, SH. lalu mereka berdua pamitkeluar dari ruangan saya;Bahwa Ada Nota Permintaan Pembayaran (NPP) Nomor 991/NPP/2014yang tanggalnya di kosong di tandatangani oleh PPTK Sdr. WASTIM,S.Sos dan diketahui oleh Sdr.

(Anggota Banggar) DPRDKabupaten Cirebon pada Tanggal 03 Desember 2013.c. Sisanya sebesar Rp. 315.000.000, sudah saya bagikan dan laksanakan;Bahwa untuk Penggunaan Dana sebesar Rp. 1.285.195.100, Pada TA. 2014adalah :a. Untuk anggota DPRD Kabupaten Cirebon sebagai uang pengawalan danpengamanan sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) yangditerima oleh Sdr. SUPIRMAN, SH. (Anggota Banggar) pada Tanggal 20Pebruari 2014.b.

Asli DaftarHadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 11September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPAS RKPKPtahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat BadanAnggaran (Banggar) b. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Simeulue tanggal 12 September 2017 acara RapatPenyerahan KUA PPAS RKPKP tahun anggaran 2017 sekaligusPembahasan Tingkat Badan Anggaran (Banggar) c.

Yurnalesti SH Binti Abu Hasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pada tahun 2017 adalah Sekretaris DPRK KabupatenSimeulue tahun 2017; Bahwa selaku Sekretaris DPRK Simeulue tahun 2017 saksi juga merangkapselaku Sekretaris Badan Anggaran (bukan Anggota Banggar) berdasarkanKeputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/287/2016 tanggal 27 Juni 2016tentang Pengangkatan Jabatan Saksi selaku Sekretaris DPRK Simeuluedan Saksi juga selaku Sekretaris Badan Anggaran (Banggar

DPRKSimeulue) berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Simeulue Nomor 07 tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentangPerubahan Penetapan Alat Kelengkapan DPRK Simeulue Priode 20142019; Bahwa Tim Badan Anggaran DPRK Simeulue ada melakukan PembahasanTingkat Badan Anggaran (Banggar) tentang penambahan AnggaranKegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab.

Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 11 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPAS RKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat Badan Anggaran(Banggar)362. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 12 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPAS RKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat Badan Anggaran(Banggar)363.

Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulueb.361.362.363.364.365.366.367.368.tanggal 11 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPASRKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan TingkatBadan Anggaran (Banggar)Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 12 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPASRKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan TingkatBadan Anggaran (Banggar)Foto cofy Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenSimeulue tanggal 13 September

Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnk37.38.39.40.Al.42.43.44.45.46.aparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana Sarana Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Nomor: S631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal:Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) ProvinsiPapua Barat TA. 2008 ;1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S416/ MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan MenteriKeuangan dan Banggar

S652/MK.07/2010 tanggal 8 Desember 2010 Hal: Permintaan review olehaparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana Sarana Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Nomor: S631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal:Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) ProvinsiPapua Barat TA. 2008 ;1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S416/ MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan MenteriKeuangan dan Banggar

atas peggunaan Dana Sarana Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Nomor: S631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal:Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) ProvinsiPapua Barat TA. 2008 ;halaman 101 dari 104 Putusan Nomor05/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnk38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S416/ MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan MenteriKeuangan dan Banggar

PPASkemudian dibahas di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Aceh Singkildengan cara melihat pendapatan asli daerah, pendapatan lain lain yang sahsampai ke Sisa Lebih Pengunaan Anggaran kemudian tercapai anggkaRAPBK, setelah tercapai kemudian dilakukan pembahasan berikutnyadilakukan pembahasan di Komisi bidang masing masing setelah dibahasdikomisi apabila ada hasil pembahasan yang membuat perubahankemudian di berikan kembali ke Badan anggaran berdasarkan rekomendasikomisi terkait untuk dibahas ditingkat banggar

Tunjangan BANGGAR Rp91.350,00g. Tunjangan keluarga sebesar Rp220.500,00h. Tunjangan beras sebesar Rp153.920,00i. Tunjangan BK Rp91.350,00J. Tunjangan Legislasi Rp91.350,00k. Tunjangan perumahan Rp10.625.000,00. Tunjangan Kom. Intensif Rp5.355.000,008.

Desember 2010 Hal: Permintaan review olehaparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana Sarana Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor: S631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal: HasilReviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi PapuaBarat TA. 2008 ;38.39,40.41.42.43.44.45.46.331 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S416 /MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan MenteriKeuangan dan Banggar

Bantul, untuk dibahas dandisetujui, pada saat pencairan disyaratkan lagi, item berubah,sehingga dijadikan dasar pencairan, bukan wilayah Saksi,sehingga Saksi tidak tahu;Bahwa apakah dalam proposal, disebutkan, untuk pembayaranpihak ketiga, Saksi tidak tahu, karena pengembalian dana tidakdibahas dalam Banggar DPRD Kab.

Bantul, dana hibah untuk Liga Super Indonesia (LSI) atauuntuk Divisi Utama, menurut Saksi, penggunaan dana hibahuntuk LSI tidak dibahas;Bahwa setahu Saksi, waktu itu Persiba Bantul, Juara Divisi Utamadan naik lagi ke Liga Super Indonesia;Bahwa dana hibah digunakan untuk mengikuti kompetisi LigaSuper Indonesia, pada waktu Saksi di Banggar DPRD Kab.Bantul, tidak disebutkan peruntukannya, karena dana hibah itusudah rutin diberikan pada tahun sebelumnya;Bahwa Saksi di Badan Anggaran DPRD Bantul sejak

Pemeriksaan (LHP), jikaada permasalahan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),dibentuk Pansus;Bahwa pada saat rapat Banggar, apakah ada komisikomisi yangmerasa keberatan atas hibah persiba pada saat pembahasan,tidak ada komisi yang keberatan;Bahwa setahu Saksi hanya ada pemeriksaan dari BPKPerwakilan Yogyakarta;Bahwa setelah audensi dengan BPK Perwakilan Yogyakarta,setelah banggar ketok palu untuk APBD Perubahan yangdigunakan untuk membayar pinjaman pihak ketiga, yang hadirdari anggota Banggar ada

6 (enam) orang, sedang dari Pemkabtidak ada karena ini inisiatif dari banggar;Bahwa hasil dari pertemuam Banggar dengan BPK PerwakilanYogyakarta, soal pengembalian pinjaman pihak ketiga ini,hasilnya pada waktu itu, tidak melarang, juga tidak membolehkan,karena belum ada payung hukumnya;Bahwa tujuan banggar mengadakan audensi dengan BPKPerwakilan Yogyakarta, untuk meminta kepastian tentangPermendagri No. 32 dan pengembalian dana talangan;Bahwa tidak ada evaluasi dari Gubernur DIY, tentang danatalangan

ini, tidak ada evaluasi, karena tidak disebut, tetapi adacatatan lain selain dana talangan, dan hanya memberikankoreksikoreksi saja yang perlu dikoreksi;Bahwa Saksi sebagai anggota banggar, mengenai pembahasanhibah dan segala prosedur yang diatur dalam perundangPutusan No.5/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk Halaman 223 dari 640224undangan, sudah dipenuhi,' setiap pelaporandicatumkankonsideran, jadi sudah dipenuhi semuanya;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakankebenaran dan tidak keberatan;11.

NomorS652/MK.07/2010 tanggal 8 Desember 2010 hal: PermintaanReview oleh Aparat Pengawas BPKP atas Penggunaan DanaSarana Provinsi Papua Barat TA 2008;32)4 (empat) lembar copy disahkan Surat Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor S631/K/D4/2011 tanggal 31Mei 2011 hal: Hasil Review Penggunaan Dana Sarana danPrasarana (DSP) Provinsi Papua Barat TA 2008;33)1 (satu) lembar copy disahkan Surat Menteri Keuangan RI NomorS416/MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 hal: Jadwal PertemuanMenteri Keuangan dan Banggar

kemudian Terdakwaberjumpa dengan beberapa orang anggota DPRK dapil Labuhanhaji mereka bilangdimana cocok lokasi tanah nanti kita bahas dan mereka sepakat terminal Labuhanhajidi dibangun di arah Timur Labuhanhaji yaitu di Desa Padang Bakau kemudian terhadapinformasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Bapak Keucik saksi Adam Malikuntuk dibantu dan saksi Adam Malik bilang pada Terdakwa pada waktu itu siap Pak;e Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Bapak Keuchik setelah Terdakwaberkoordinasi dengan banggar

tahun pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014sebagai Anggota DPRD Aceh Selatan dan pada tahun 2010 dan tahun 2012 DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan ada melakukanpengadaan tanah untuk pembangunan terminal Labuhanhaji Aceh Selatan;e Bahwa luas pengadaan tanah pembangunan terminal Labuhanhaji pada tahun2010 dan tahun 2012 adalah 1,5 (Satu komalima) hektar sampai dengan 2 (dua) hektar;e Bahwa proses pengadaan tanah pada Dinas Perhubungan karena adahubungannya dengan banggar

kemudian baru dibelitanah karena saksi pernah bilang pada Sekda kalau mau melakukan pengadaan tanahtunggu dulu adanya anggaran dan anggaran tersebut pengadaan tanah melalui APBK;e Bahwa Terdakwa pernah datang ke DPRK untuk mengantar surat pengadaantanah dari Bupati, Kemudian Terdakwa datang berkomunikasi dengan Ketua DPRK (Sdr.Safiro) dan terhadap surat yang disampai oleh Bupati barang kali dapat dibahas padasaat APBD Perubahan, dan satu exsemplar surat Terdakwa serahkan kepada saksisebagai komisi C banggar

anggaran; Bahwa pada tahun 2007 Dinas Perhubungan pernah mengajukan profosalpengadaan tanah kami di Komisi C bidang anggaran sangat hatihati terhadap profosalpengadaan tanah dan Bupati bisa menolak profosal pengadaan tanah apabila profosaltersebut tidak lengkap;e Bahwa benar terhadap bukti No. 05 dan 07 yang diperlihatkan oleh PenuntutUmum dipersidangan ini tetapi terhadap bukti tersebut saksi tidak membaca secarakeseluruhan; Bahwa kami ada komitmen antara banggar DPRK dengan Bupati terhadappengadaan

tanah terminal Labuhanhaji dan terhadap penyetujuan anggaranpengadaan tanah tersebut merupakan kebijakan kami di banggar anggaran dan kamidalam menyetujui anggaran selalu mewaspadai karena banyak sekali profosalpengadaan tanah; Bahwa pada bulan Januari atau bulan Febnruari 2010 Terdakwa datangmenjumpai saksi di DPRK dan pada bulan Oktober 2010 disahkan anggaranpengadaan tanah Terminal labuhan haji.