SuratPerintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor:Print05/L.5.10/Fd.1/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 (Bukti T7), terhadap Penyitaantersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sebagaimanaPenetapan Nomor : 1/Pen.Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb tanggal 25 Juni2021 (Bukti T8) , ternadap :Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Jmb1)8)1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan WalikotaJambi Nomor : 821.2/151/BKPSDMD

dilegalisir Petikan Keputusan WalikotaJambi Nomor: 821/17/BKD tanggal 30 Januari 2012 tentangPengangkatan Astri Liliani, SE, AK sebagai Pegawai Negeri Sipil;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan WalikotaJambi Nomor: 821.2.267/BKD tanggal 31 Desember 2016 tentangPengangkatan Astri Liliani, SE, AK sebagai Kasubbag Keuangan BadanPengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi beserta lampiran;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan PelantikanNomor: 821.24/157/BKPSDMD

,MSi beserta lampiran;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan PelantikanNomor:821.23/157/BKPSDMD tanggal 03 Februari 2017 atas namaM.Amin Qodri, AP.

,MSi1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan WalikotaJambi Nomor: 821/127/BKD tanggal 28 November 2008 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Jambi atas nama Budi Setiawan, SE;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan WalikotaJambi Nomor: 821.2/151/BKPSDMD tanggal 10 Agustus 2017 tentangPengangkatan Budi Setiawan, SE sebagai Kabid Penagihan danKeberatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambibeserta lampiran;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir

surat pernyataan pelantikanBudi Setiawan, SE Nomor: 821.23/495/BKPSDMD tanggal 16 Agustus2017;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara PengambilanSumpah Jabatan PNS Budi Setiawan, SE Nomor: 800/948/BKPSDMDtanggal 10 Agustus 2017;Uang tunai sebesar Rp. 48.500.000, (empat puluh delapan juta limaratus ribu rupiah)1 (satu) lembar kertas berisi fotokopi kwitansi dari Tersangka Subhi,S.Sos.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izindari Pemerintah Kabupaten Tojo UnaUna berdasarkan Surat KeputusanBupati Tojo UnaUna Nomor: 848/047/BKPSDMD/2018 tertanggal 28Februari 2018 dan telah diberikan izin oleh Pemerintah Kabupaten Soppengmelalui Kepala Badan Pengelolahan Keuangan Daerah (BPKD) Nomor:981/BPKD/XI/2018 tertanggal 5 November 2018;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Keputusan BupatiBanggai Laut Nomor 800/73/BKPSDMD/2017 tertanggal 08 Juni 2017, olehkarenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;8.

Asli Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor800/73/BKPSDMD/2017, tertanggal 08 Juni 2017, diberi kode P.1;2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/24/VV/2001, tertanggal15 Desember 2014, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinyadikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk,Kabupaten Banggai, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuaidengan aslinya lalu diberi kode P.2;Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon telah mengakuidan membenarkannya;ll SAKSESAKSI1.

Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidaksanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulanperceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon diizinkanuntuk menjatuhkan talak kepada Termohon;e Bahwa dikarenakan Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diSDN.No.115/VI Bangko VIII yang dalam mengajukan gugatan cerai harusmelampirkan Surat Izin Atasan Pemohon, sesuai dengan Surat Izin Ceraiyang dikeluarkan oleh Bupati Merangin dengan Nomor806/1109/BKPSDMD

mohon putusan yang seadiladilnya:Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telahdipanggil untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon danTermohon telah disampaikan secara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadirdi persidangan secara in person;Bahwa berhubung oleh karena Pemohon berstatus seorang PNS, telahmemperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohonditempat Pemohon bekerja dengan suratnya Nomor:.../1109/BKPSDMD

Tahun 1975,panggilan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan PemohonKonvensi dan Termohon Konvensi hadir secara in person di persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi berstatus PNS,telah memperoleh surat izin dari atasan ditempat Pemohon Konvensi bekerjadengan suratnya No. 806/1109/BKPSDMD

hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanyauntuk hadir dalam persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upayaperdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidakberhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugatmenyatakan bahwa mencabut tuntutan hak mengasuh anak sebagaimanatersebut pada angka 3 petitum gugatan Penggugat;Bahwa Penggugat mengajukan surat izin untuk melakukan perceraiandari atasannya dengan Nomor 895.1/315/BKPSDMD

Putusan No.103/Pdt.G/2018/PA.Brb.Hulu Sungai Tengah dengan Nomor Surat Keputusan Bupati HuluSungai Tengah 474.3/04/BKPSDMD/2018 tanggal 17 Januari 2018;8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohonagar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya berbuny/i :Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Cerai diPengadilan Agama telah memperoleh Surat Izin Atasan dengan Nomor:848/165/BKPSDMD/2018 tertanggal : 25 Juni 2018.Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon memohon agar KetuaPengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohamad Fadli, S.ST.Pi,MAP bin Abd.

BUKTI SURAT1.Fotocopi Duplikat Akta Nikah Nomor 752/16/VII/2005, tertanggal 03 Juli 2018.yang tercatat pada KUA Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo UnaUna.Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyatasesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera PengadilanAgama Poso (bukti P.1);Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna tentang Pemberian IzinMelakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Tojo UnaUna Nomor: 848/165/BKPSDMD

P.2, Pemohon diketahui berstatus sebagaiPNS, maka kepadanya berlaku ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang jinperkawinan dan perceraian bagi PNS pasal 3 ( ayat 1) Junto PP 45 tahun 1990tentang perubahan atas PP 10 1983, pasal 3 ayat (1) disebutkan PNS yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat .Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti P.2 berupa surat tentangpemberian ijin melakukan perceraian PNS atas nama Pemohon oleh atasannyadengan Nomor : 848/165/BKPSDMD

2018,telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Angkasa SwaraAlkhairat (RAL) Palu, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upayaperdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidakberhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Pemberian Izin Cerai Nomoray /BKPSDMD

Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Mabdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 188.45/27/BKPSDMD TAHUN 2020tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Bungo;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/137/BKPSDMD

sedangkan Termohon tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai Seorang xXxxxXXxXXX XXXXXX XXxXxx, Pemohon telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 890/1188/BKPSDMD

LAHI;

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 821.22/014/RHS/BKPSDMD/2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor: 821.22/003/RHS/BKPSDMD/2018 tanggal 15 Januari 2018;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Nomor: 821.22/004/RHS/BKPSDMD

/2018 tanggal 15 Januari 2018;

/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali;

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/755/BKPSDMD

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan ceraitelah memperoleh surat izin cerai dari atasan dengan Nomor848/021/BKPSDMD/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Tojo UnaUna tanggal 17Januari 2018;8.

Asli Surat Keputusan Nomor : 848/021/BKPSDMD/2018 tanggal 17 Januari 2018yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Tojo UnaUna Sekretaris Daerah, buktisurat tersebut bermeterai cukup dan dicap pos, lalu Ketua Majelis memberi tandapada surat tersebut dengan P.2;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pulamengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

Nomor882.4/15/BKPSDMD/2018 tanggal 29 Maret 2018. (bukti P.9);10.Surat Pernyataan Penghasilan tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat olehBendahara SMP Islamic School Palu. (bukti P.10);11.Surat Pernyataan Penghasilan tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat olehBendahara SMP Islamic School Palu. (bukti P.11);12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01522 yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kota Palu tanggal 23 Oktober2013. (bukti P.12);13.

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil Secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/572/BKPSDMD

Bupati Merangin Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin dengan Nomor806/1424/BKPSDMD/PPSDM.3/2019, tanggal 18 September 2019;10. Bahwa perkara ini sebelumnya pernah diajukan oleh Pemohon kePengadilan Agama Bangko yang terdaftar di dalam buku Register PerkaraHalaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Bko.Permohonan Cerai Nomor ...

Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya:Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telahdipanggil untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon danTermohon telah disampaikan secara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadirdi persidangan secara in person;Bahwa berhubung oleh karena Pemohon berstatus seorang PNS, telahmemperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohondengan suratnya Nomor: 806/1424/BKPSDMD

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan BadanKepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah KotaMakassar Nomor: 862/3755/BKPSDMD/VI/2021 tentang pemberian izinperceraian tanggal 14 Juni 2021.Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Sgm8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil.9.

HasanSulaiman Dari Jabatan Camat TamalateKota Makassar, Tanggal 8 Juni 2018;Fotokopi sesuai dengan asli, KeputusanWalikota Makassar Nomor:862/4429/BKPSDMD/XI/2019, TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Berat BerupaPemberhentian Dari Jabatan KepadaSaudara Fahyuddin, A.P, MH NIP.197504251994121001, Tanggal 15Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks22.23.24.25.26.27.Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Bukti T 25Bukti T 26Bukti T 27November 2019, atas nama Fahyuddin, A.P,M.H.

;Fotokopi sesuai dengan asli, KeputusanWalikota Makassar Nomor:862/4430/BKPSDMD/XI/2019, TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Berat BerupaPembebasan Dari Jabatan Kepada SaudaraIbrahim Chaidar Said, S.IP, M.Si NIP.1971010819992021001, Tanggal 15November 2019, atas nama Ibrahim ChaidarSaid, S.IP, M.Si;Fotokopi dari fotokopi, Surat Komisi AparaturSipil Negara Nomor: B496/KASN/2/2019,Hal: Rekomendasi Rencana Seleksi TerbukaJPT Pratama di Lingkungan Pemerintah KotaMakassar, Tanggal 11 Februari 2019,ditujukan

I/Golongan Ruang IV/b, eselon Ill.b,berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.2712019, tanggal 24 Juli 2019, kemudian Penggugat dijatuhi hukumandisiplin berat berupa pembebasan dari Jabatan selaku SekretarisHalaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.MksKecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, berdasarkan SuratKeputusan Walikota Makassar Nomor: 862/4430/BKPSDMD/XI/2019, tanggal 15 November 2019 (vide Bukti T22);Bahwa Penggugat II bernama Fahyuddin, A.P., M.H., diangkatsebagai

/Golongan Ruang IV/b, eselon Ill.b, berdasarkan KeputusanWalikota Makassar Nomor: 821.22.2712019, tanggal 24 Juli 2019(vide Bukti P2) kemudian Penggugat II dijatuhi hukuman disiplinberat berupa pembebasan dari Jabatan selaku SekretarisKecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat KeputusanWalikota Makassar Nomor: 862/4429/BKPSDMD/X1/2019, tanggal 15November 2019 (vide Bukti T21);Bahwa Penggugat III bernama Syahruddin, S.Sos., M. Adm.

Bahwa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:862/4430/BKPSDMD/XI/2019, tanggal 15 November 2019 dan SuratKeputusan Walikota Makassar Nomor: 862/4429/BKPSDMD/Xl/2019, tanggal 15 November 2019 (vide Bukti T22 dan Bukti T21),diterbitkan pada saat persidangan telah berjalan yaitu tahapan jawabJinawab;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas maka terdapat suatu kondisi hukum baru bagi Penggugat dan PenggugatIl dengan terbitnya Surat Keputusan baru sebagaimana Bukti T22 dan

Putusan No.1576/Pdt.G/2021/PA.MksPengembangan Sumber Daya Manusia, Kota Makassar, Nomor;862/3405/BKPSDMD/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohonmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassardengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalahsebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon.2.