Ditemukan 1885 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-03-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Kis
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
Edhie Kosasih
Tergugat:
1.Baharuddin
2.Baharuddin Harahap, SH. MH.
11623
  • legalitashak mengalihkan hak atas tanah yang sama dengan Tergugat ,sedangkan Penggugat mengaku memperoleh tanah terperkara dariseseorang bernama Edi Anto tetapi kenyataan fisik objek jual belinyatidak dapat dikuasai secara dan leluasa karena faktanya dikuasai dandiusahai oleh orang lain termasuk para Tergugat, akan tetapi yanganehnya pihakpihak yang seyogianya turut dimintakan pertanggungjawaban hukum terutama orang yang mengalihkan hak atas tanahterperkara kepada Penggugat tanpa disertai penyerahan (levering
    ditentukan suatu hargamenurut ukurannya, maka si penjual diwajibkan menyerahkan jumlahyang dinyatakan dalam persetujuan dan jika ia tak mampumelakukannya atau si pembeli tidak menuntutnya maka si penjualharus bersedia menerima suatu pengurangan harga menurutimbangan); Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalamYurisprudensi Mahkamah Agung maupun ketentuan yang secara tegasdiatur dalam pasalpasal KUHP perdata tersebut diatas semakinmemperjelas bahwasanya jual beli yang tidak disertai penyerahan(levering
    dengan letak, luas dan batasbatas yang diuraikandalam gugatan, tetapi yang benar adalah sebahagian dari tanahterperkara dimaksud yakni seluas lebih kurang 160 meter perseginamun ukuran luasnya bukan 6 x 26 meter adalah milik dan kepunyaanTergugat yang memperoleh tanah secara sah dan disertaipenyerahan (levering) dari pemilik asal yang bernama Yoe Siaw SinHalaman 21 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PNKisyang nyatanyata menguasai fisik tanah terperkara dengan menanamtanaman coklat, pisang dan palawija
    terhadapbidang tanah dimaksud sekitar tahun 2013 telah dialinkan haknyakepada Tergugat Il yang juga sudah cukup lama memiliki tanahdisekitar dan bahkan ada yang langsung berbatasan dengan tanahterperkara dimaksud; Bahwa dapat ditambahkan lagi sebelum sebagian tanah yangtersebut dalam gugatan tersebut dialinkan kepada Tergugat Padatahun 2003, tanah tersebut adalah milik dan kepunyaan Yoe Siaw Sin,penduduk Jalan Cokroaminoto, Kota Kisaran yang nyatanyatamemperoleh tanah secara sah dan disertal penyerahan (levering
    PNKismaksud Penggugat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah)Nomor : 590/108/SPGR/V/2013 sebagai cacat hukum, apalagidisebutkan dialinkan oleh orang yang bukan berhak sebab perolehanAnak Tergugat II atas tanah yang tersebut dalam Surat PernyataanMelepaskan Hak Atas Tanah tersebut adalah diperbuat dihadapan dandilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sertaturutdisaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan maupun KepalaLingkungan setempat yang membuktikan kebenaran adanyapenyerehan (levering
Register : 01-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 110/Pdt.G/2019/PN Gpr
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
HARTONO
Tergugat:
SUNARSIH
387
  • Pendaftaran akta PPAT dalam pasal tersebutbukan syarat sah terjadinya pemindahan hak, karena pemindahan hak melaluijual beli tanah beserta penyerahan yuridisnya (juridisch levering) sah danselesai setelah adanya akta PPAT yang melakukan balik nama dari pemiliklama kepada pemilik baru;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo diajukan bukti surat bertandaP1 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Sunarsih dengan Hartonoyang dibuat tanggal 23 Februari 2011 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yangbernama
    juta rupiah) yangpembayarannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, bahwa Penggugat mendalilkanTergugat menerima lagi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh JutaRupiah) dari Penggugat untuk mempercepat proses pemecahan sertifikat tetapitidak ada alat bukti yang mendukung dalil Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka faktahukumnya bukan saja Tergugat sebagai penjual yang belum melaksanakan isiperjanjian jual belinya berupa pengurusan pemecahan sertifikat danmenyerahkan (levering
Putus : 02-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 372/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 2 Nopember 2017 — TRI JOKO WASISTO melawan PUJI HARTINI dkk
7525
  • Karanganyar Kabupaten Karanganyar seluasa1809 m2(seribu delapan ratus sembilan meter persegi)dengan sertifikit asal Hak milik Nomor 3541 dengan batasbatas :Sebelah utara dengan tanah sawah Hendro/Sutar ;Sebelah timur dengan tanah sawah Subagyo ;Sebelah Selatan dengan Jalan ;Sebelah Barat dengan tanah sawah Nur DwiPrasetyaningsih ;Selanjutnya di sebutOBYEK SENGKETA;Dari Penjual yang bernama Widodo Widyo Sutarto dan telahterjadi kesepakatan, terjadi pembayaran dan telah terjadiserah terima obyek (Levering
    beli berdasarkan Akta Jual beli PPAT EkaBudiyanta SH,Nomor 34/2012 tanggal 22/03/2012 ;Bahwa sudah sewajarnya Tergugat mengetahui sejak awalbahwa obyek sengketa tersebut telah digarap oleh orangtua Para Penggugat karena telah dibeli sebelumnya dantelah dilakukan Penguasaan ,pengelolaan dan penggarapankarena sepatutnya seorang Pembeli yang beritikat baikselalu dan pasti melihat obyek yang diperjualbelikanterlebin dahulusebelum mengikatkan diri dalam perjanjianjualbeli dan dan serah terima obyek (levering
Putus : 23-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 698 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Juni 2015 — SUPRIYADI, S.E., VS PT. BNI (Persero) Tbk., SENTRA KREDIT KECIL JEMBER, CQ. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang BANYUWANGI, DKK
5648 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semar Abadi;Bahwa tidak ada penyerahan/levering uang kredit seperti disebutkan point7, d, adalah tidak ada kewajiban menanggung kredit Haji MohammadRasyad sebagai pemilik UD.
    Sumber Makmur Abadi, dan menurut hukumdijelaskan penerima uang sebagai yang berutang dan berkewajibanmernbayar, kecuali ada perjanjian penanggungan utang (borgtocht) secarasah;Bahwa sebelum ada penyerahan/levering harta kekayaan para perseromakaPenggugat untuk kasasi tidak dapat mengikatkan diri sebagai penanggunghutang karena CV.
Putus : 30-07-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3361 K/PDT/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — MUHAMMAD AKA ditulis juga MUHAMMAD AK, dkk vs BOY HERMANSYAH,
5536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atakana Companytidak ada relevansinya untuk membuktikan adanya yuridisch levering;Bahwa tidak terbukti adanya pelunasan pembayaran tanahperkebunan seluas 3.455 (tiga ribu empat ratus lima puluh lima)hektare yang termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor102/Desa Beurandang oleh Termohon Kasasi kepada TermohonKasasi Il, karena berdasarkan bukti Plw13 s/d Plw30 yang diajukanTermohon Kasasi merupakan Kwitansi Pembayaran PembelianAsset PT.
    (tiga ribu empat ratuslima puluh lima) hektare yang dituangkan dalam Akta Perjanjian JualBeli Nomor 29 tertanggal 24 Desember 2010, tidaklah juga memenuhiketentuan yang diatur dan ditetapbkan dalam 3 (tiga) buahJurisprudensi yang dihunjuk dan dikemukakan oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai dasar hukumpertimbangannya sebagaimana termaktub pada halaman 7 (tujuh)alinea 1 (satu), karena pembayaran tidak pernah dapat dibuktikantelah dilakukan dan penyerahan secara fisik (feitelijke levering
    Atakana Company tersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilankita berkenaan dengan pengalihan alas hak atas tanah, haruslahdilakukan dengan melakukan penyerahan secara yuridis (yuridischelevering) yaitu dengan melakukan pengalihan hak dalam bentuk AktaJual Beli yang dibuah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (karenasudah terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 102/DesaBeurandang tanggal 18 Juni 1996) dan melakukan penyerahansecara nyata (feitelijke levering) yaitu
    perlawanan Pelawan/Termohon Kasasi pada halaman 2 (dua)angka 2 (dua) sampai dengan halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) danangka 7 (tujuh), secara jelas dapat diketahui dan terbukti adanya,terhadap tanah kebun sawit seluas 3.455 Ha yang termaktub dalamSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 102/Desa Beurandang tangal18 Juni 1996, belum pernah dilakukan pengalihan hak yangdituangkan dalam suatu Akta Jual Beli, sehingga dalam peristiwaperkara ini belum pernah dilakukan penyerahan secara yuridis(yunidische levering
    ) dengan sempurna, apalagi penyerahan secaranyata (feitelijke levenng),Bahwa kebenaran dalil tentang belum dilakukan penyerahan secarayuridis (yuridische levering) atas tanah perkebunan yang termaktubdalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 102/Desa Beurandangtertanggal 18 Juni 1996 tersebut juga memperoleh pengakuan tegasdari Termohon Kasasi sebagaimana telah dikemukakansebelumnya, serta Termohon Kasasi hanya mampu mengemukakanAkta Perjanjian Jual Beli Nomor 29 tertanggal 24 Desember 2010,yang bukan
Putus : 30-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3582 K/Pdt./2015
Tanggal 30 Maret 2016 — ABDUL WAHAB, dkk. vs HARY BOEDI HARTONO, dk.
11477 Berkekuatan Hukum Tetap
  • halnya dengan sertifikat Hak Milik 53/KelurahanAsemrowo berdasarkan keterangan saksi Pengajuan Sertifikat SHM 53,54, dan 282 (Agof Dwi Winarwanto) yang saat ini masih hidupmenerangkan bahwa Jual Beli yang dituangkan kedalam Ikatan Jual beliyang dilakukan sebagai dasar peralihan hak ternyata masih kurangpembayarannya, sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut patutuntuk dinyatakan tidak sah oleh karena tidak dapat memenuhi syarat sahperjanjian berdasarkan pasal 1865 BW sehingga terhadap levering
    yangdilakukan kepada pihak Rudy hartono patut untuk dinyatakan cacat dandapat dinyatakan batal demi hukum levering yang dimaksud tersebut;25.
    Bahwa demikian hal nya terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 54/ KelurahanAsemrowo sesuai bukti surat Akta Ikatan Jual Beli Nomor 8 tanggal 4 Juni1992 yang dibuat dihadapan Liliek Rusidi SH Notaris di Surabaya dimanapembayaran atas adanya ikatan jual beli tersebut belum dibayarkan secaralunas maka levering terhadap Rudy Boedihartono pun juga dapat dinyatakanbatal demi hukum oleh karena tidak dapat memenuhi syarat sahnyaperjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW sehingga dengandemikian atas dasar
Putus : 12-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 K/PDT/2013
Tanggal 12 Nopember 2014 — PT. PULO MAS JAYA ; H. ISMAYADI B.BA (almarhum), ,dkk
2314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PuloMas Jaya (dahulu Yayasan Perumahan Pub Mas) berikut asli dokumendokumen dari tanah tersebut antara lain Girik (Surat Ketetapan Ipeda)Nomor C.618 tanggal 18 Januari 1974 (TI.3), Surat Keterangan belumpernah dijual, digadaikan dan tidak sengketa (TI.4) dan Keterangan HakMilik Adat tanggal 17 Maret 1974 (TL5).Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, maka sesuai denganketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan peralihan hak atas tanah,telah terjadi penyerahan secara yuridis (yuridische levering
    ) dan penyerahansecara nyata (feitelijke levering) atas tanah persil nomor 41 Blok II S KohirNomor C.618 seluas 6.381 M2 dan Jahja bin H.Sumpil kepada PT.
Register : 29-10-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 496 /Pdt.G/2014/PN BDG
Tanggal 30 Juni 2015 — SYAMSU BAIR, S.IK, dan 1. CHANDRA ADITYA
6324
  • Bahwa, dari jual beli yang dilakukan tersebut (antara Pemohon denganTergugat Ill) telah dilakukan penyerahan (Levering) kepada Penggugatoleh Tergugat Ill, terhadap obyek perkara In Casu Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1547 Desa Sekejati atas nama Euis Yunalia tersebut sertafisik bangunan dengan kondisi bangunan standard senilai Rp.79.500.000,00 (Tujuh puluh juta Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yanghingga saat ini di kuasai oleh Penggugat oleh karenanya jual beli tersebutsah menurut hukum karena
    telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjiansebagaimana Pasal 1320 KUH.Per Jo.Pasal 1338 KUHPerdata, danpenggugat telah membeli dari Tergugat Ill pada tanggal 27 Oktober 2003, kKemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli di bawah tangan sertatelah dilakukan penyerahan (Levering) kepada Penggugat atas SHGBNo. 1547 tersebut.
    Bahwa, benar TERGUGAT Ill, pada tanggal 27 Oktober 2003,melakukan jual beli atas obyek yang tertera di point nomor 1 (satu)diatas, dengan SYAMSU BAIR (PENGGUGAT), dengan sejumlahharga yang disepakati sebesar Rp.79.500.000,00 (tujuhpuluhjutasembilanjutalimaratusriburupiah), dan telah dituangkan didalamPerjanjian Jual Beli di bawah tangan dan telah dilakukan penyerahan(Levering) kepada PENGGUGAT atas SHGB No. 1547 tsb;.
    ;Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 2,karena bila dihubungkan dengan dalil Penggugat pada butir 3mendalilkan bahwa Penggugat bertugas diluar kota hingga tahun 2011dan mendalilkan tanah. dan rumah Aquo ditempati oleh Tergugat Il,maka dari dalil tersebut dapat membuktikan bahwa Penggugat tidakpernah menguasai fisik tanah dan bangunan yang disengketakan, olehkarena itu dalil Penggugat yang mendalilkan menguasai fisik tanah danbangunan tersebut karena telah diserahkan (levering
    ) haruslah ditolak ;Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa sertipikat telahdilakukan penyerahan (levering) adalah tidak benar karena faktamembuktikan bahwa Sertipikat masih berada ditangan Tergugat Illsehingga dapat dilakukan Akta Jual Beli antara Tergugat denganTergugat Ill dan sertipikat telah dibalik nama ke atas nama Tergugat lalu Kemudian diserahkan kepada Tergugat VI sebagai jaminan atasHalaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pat.G/20 15/PN.Bdg11.hutang Tergugat , oleh karena
Register : 02-06-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 883/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 21 Juni 2017 — PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT
7414
  • Oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugatsangat perlu untuk menyampaikan eksepsi sehinggapokok permasalahan dalam perkara ini menjadi terangdan putusannya nanti benarbenar berkeadilan danbermanfaat.Ditegaskan sekali lagi bahwa pihak ke3 (PPATSudarminto, Bc.Hk. dan PPAT Mardiana Maruwi, SH.)jelasjelas telah melakukan tindakan hukum karenajabatannya yakni:telah menerbitkan Akta Jual Beli sehingga terjadi peralihanhak milik atas tanah (levering) dari TETANGGA Il menjadiatas nama TURUT TERGUGATtelah
    menerbitkan Akta Jual Beli sehingga terjadi peralihanhak milik atas tanah (levering) dari PEMILIK TANAH menjadiatas nama Penggugatpada saat terjadi peralinan hak tersebut di atas Penggugatbenar benar berada di Amerika Serikatoleh karenanya berdasarkan ketentuan jual beli tanahsebagaimana tersebut pada Bagian Kedua Pembuatan AktaPPAT Paragraf 1 Jenis dan Bentuk Akta pasal 95 ayat (1)huruf a jo.
    tersebut dalam surat gugatan halaman 2poin 4.3. dengan cara jual beli yakni berdasarkan Akta Jual Beli No.79/AJB/Jambon/2005 tanggal 25 Nopember 2005 dibuat/dikeluarkan316.2,6.3.6.4.6.5.6.6.oleh PPAT Sudarminto, Bc.Hk. yang mana Penggugat tidak pemahmenandatangani akta tersebut sebab ia berada di Amerika Serikat.Oleh karenanya Sertifikat Hak Milik tersebut benarbenar cacat yuridisdan cacat administrasi.Berkaitan dengan objek gugatan tersebut pada surat gugatanhalaman 2 poin 4.2. peralihan haknya (levering
    Bahwa, yang paling fatal:7.1.7.2.Penggugat tidak dapat mengelak bahwa ketika terjadi peralihan tanah(levering) tersebut dalam gugatan poin 4.1. halaman 1 s/d halaman 2dari atas nama Penggugat menjadi atas nama TURUT TERGUGATdengan Akta Jual Beli No. 79/AJB/Jambon/2005 tertanggal 25Nopember 2005, ia tidak menandatangani akta jual belinya karenaberada di Amerika Serikat.
    Oleh karenanya objek sengketa a quojelasjelas cacat yuridis dan cacat administrasi.Penggugat tidak dapat mengelak bahwa ketika terjadi peralihan tanah(levering) tersebut dalam gugatan poin 4.2. halaman 2 dari atas namaPEMILIK TANAH menjadi atas nama Penggugat dengan Akta JualBeli No.
Register : 29-10-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 496 /Pdt.G/2014/PN BDG.,
Tanggal 30 Juni 2015 — SYAMSU BAIR, S.IK lawan CHANDRA ADITYA
121169
  • Bahwa, dari jual beli yang dilakukan tersebut (antara Pemohon denganTergugat Ill) telah dilakukan penyerahan (Levering) kepada Penggugatoleh Tergugat Ill, terhadap obyek perkara /n Casu Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1547 Desa Sekejati atas nama Euis Yunalia tersebut sertafisik bangunan dengan kondisi bangunan standard senilai Rp.79.500.000,00 (Tujuh puluh juta Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yanghingga saat ini di kuasai olen Penggugat oleh karenanya jual beli tersebutsah menurut hukum karena
    telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjiansebagaimana Pasal 1320 KUH.Per Jo.Pasal 1338 KUHPerdata, danpenggugat telah membeli dari Tergugat Ill pada tanggal 27 Oktober 2003, kKemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli di bawah tangan sertatelah dilakukan penyerahan (Levering) kepada Penggugat atas SHGBNo. 1547 tersebut.
    Bahwa, benar TERGUGAT Ill, pada tanggal 27 Oktober 2003,melakukan jual beli atas obyek yang tertera di point nomor 1 (satu)diatas, dengan SYAMSU BAIR (PENGGUGAT), dengan sejumlahharga yang disepakati sebesar Rp.79.500.000,00 (tujuhpuluhjutasembilanjutalimaratusriburupiah), dan telah dituangkan didalamPerjanjian Jual Beli di bawah tangan dan telah dilakukan penyerahan(Levering) kepada PENGGUGAT atas SHGB No. 1547 tsb;.
    ;Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 2,karena bila dihubungkan dengan dalil Penggugat pada butir 3mendalilkan bahwa Penggugat bertugas diluar kota hingga tahun 2011dan mendalilkan tanah. dan rumah Aquo ditempati oleh Tergugat Il,maka dari dalil tersebut dapat membuktikan bahwa Penggugat tidakpernah menguasai fisik tanah dan bangunan yang disengketakan, olehkarena itu dalil Penggugat yang mendalilkan menguasai fisik tanah danbangunan tersebut karena telah diserahkan (levering
    ) haruslah ditolak ;Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa sertipikat telahdilakukan penyerahan (levering) adalah tidak benar karena faktamembuktikan bahwa Sertipikat masih berada ditangan Tergugat Illsehingga dapat dilakukan Akta Jual Beli antara Tergugat denganTergugat Ill dan sertipikat telah dibalik nama ke atas nama Tergugat lalu Kemudian diserahkan kepada Tergugat VI sebagai jaminan atasHalaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pat.G/2015/PN.Bdg11.hutang Tergugat , oleh karena
Register : 24-08-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 26 / G / 2010.PTUN.PTK
Tanggal 16 Maret 2011 — PAULUS FIRMANDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Semparong, Dusun Sejahtera Rt.012 I Rw.006, Desa Semudun, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : ARRY SAKURIANTO, SH. dan SAULATIA, SH. Warga Negara Indonesia, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Panglima A'im, Komplek Bahari Mas No.30 B, Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ---- -------------------------------------PENGGUGAT----------------------- MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS, berkeeludukan di Jalan Pembangunan No.87 Sambas, dalam hal ini diwakili oleh : 1. ZIJLFITRIANSYAH, SH. 2. GUNTUR, SH. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, beralamat di Jalan Pembangunan No.87 Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 254 / 61.01-600.14 / IX / 2010, tanggal 27 September 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------TERGUGAT--------------------------- D A N SUGIARTO BIN TOYAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Sunsung Rt.010 / Rw.003, Desa Saing Rambi, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : APRIN TURNIP, SH. Warga Negara Indonesia, Advokat, beralamat di Kantor Advokat APRIN TURNIP, SH. & REKAN di Jalan Keramat No.193 Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKKh.16 / TUN.T / X / 2010, tanggal 14 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak :------------------------- -----------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI-------------------------
15557
  • Yang mana dalamSurat Penyerahan tanggal 19 Januari 2010 tersebut dapatdiketahui bahwa Sugiarto Bin Toyan memperoleh sebidangtanah seluas 1,9 Ha berdasarkan Penyerahan ( Levering )dari Barino Minoto Wongso Suhardjo, yang mana dalam SuratPenyerahan tersebut Barino Minoto Wongso Suhardjobertindak seolaholah sebagai Penerima Kuasa dariPenggugat yang merupakan ahli warts tanah bekas Hak PakaiNo.17 / Durian / 1990 ;9.
    Bahwa berdasarkan fakta hukum, Sugiarto Bin Toyanmemperoleh hak kebendaan dalam hal ini tanah seluas 1,9 Hayang merupakan bekas Hak Pakai No.17 / ODurian / 1990melalui levering. Cara memperoleh Hak Kebendaan denganpenyerahan adalah Hak Kebendaan diperoleh dengan carapenyerahan berdasarkan alas Hak ( rechtstitel ) tertentu,misalnya Jual Beli, sewa menyewa, hibah, warisan. Denganadanya penyerahan itu, hak kebendaan atas benda berpindahkepada yang memperoleh hak ( vide : Prof.
    Bahwa penyerahan ( Levering ) yang diterima olehSugiarto Bin Toyan adalah melalui Barino Minoto WongsoSuhardjo yang bertindak selaku Kuasa atau orang yangmenerimaKuasa dari Para Penggugat selaku Ahli Waris daribekas Hak Pakai No.17 / Durian 11990.
    tanah seluas 1,9 Hayang merupakan bekas Hak Pakai No.17 / ODurian / 1990melalui levering.
    Bahwa penyerahan ( Levering ) yang diterima olehSugiarto Bin Toyan adalah melalui Barino Minoto WongsoSuhardjo yang bertindak selaku Kuasa atau orang yangmenerima Kuasa dari Para Penggugat selaku Ahli Waris daribekas Hak Pakai No.17 / Durian 11990.
Register : 20-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 543/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : UTOMO PURWADI Diwakili Oleh : Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah STp, SH, Mkn
Terbanding/Tergugat I : DWI RETNO SAMIASIH
Terbanding/Tergugat II : SINAR WUGIARNO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG
6542
  • Subekti (dalam bukunya Aneka Perjanjian, Bandung, PTAditya Bakti, 2014), menjelaskan lebih lanjut bahwa, menurutkonsep BW peralihan hak milik melalui jual beli atas barang tidakbergerak ini disebut dengan levering. Untuk sahnya levering diHalaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 543/Pdt/2021/PT SMG3:dalam sistem kausal terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi,yaitu:a.
    Levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuatbebas (beschikkingsbevoegd) terhadap barang yangdiserahkannya itu. Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, Jual Beli tanahantara Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/ParaTerbanding telah memenuhi syarat sahnya Jual Beli baik menurutKUH Perdata maupun UUPA .
Putus : 25-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3094 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Agustus 2014 — IR. NIRWAN VS 1. DOLMAN SILALAHI, 2. PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN PUSAT DI JAKARTA c.q. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA c.q. KAPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN
2417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi) telah menerima tanah tersebut berikutsegala yang berada dan tumbuh di atasnya.Dengan demikian jelas bahwa kedua persil tanah tersebut (SHM Nomor 51dan Nomor 52) telah diserahkan (levering) oleh Kamaruddin Lubis kepada Ir.Nirwan (i.c. Pemohon Kasasi) dan telah dikuasai oleh Ir.
    Nirwan sejak tanggal AktaNomor 17 dan Nomor 15 tersebut diperbuat, yakni sejak tanggal 28 April 1999;5 Bahwa, dalam Jual Beli dan penyerahan tanah tersebut telah dipenuhinya unsurjuridis levering (Akta yang dibuat oleh Notaris) dan feitelijk levering karenakedua persil tanah tersebut telah diserahkan dan telah dikuasai oleh Si Pembeli;Bahkan didalam Akta Nomor 17 dan Akta Nomor 15 tersebut jelas tercantumantara lain :Tr. Nirwan (i.c.
Register : 02-07-2018 — Putus : 28-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 916/Pdt.G/2018/PA.Pbr
Tanggal 28 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7832
  • Penyerahan bendabergerak disamping penyerahan secara nyata (Feitelijke Levering) sekaliguspenyerahan secara yuridis (juridische Levering) dengan menyerahkankelengkapan surat surat kepemilikannya berupa Bukti Pemilik Kendaraanbermotor (BPKP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), adapun bukti P.3bukanlah bukti kepemilikan kendaraan;Menimbang, bahwa meskipun mobil merek/ Model /TypeDAIHATSU/F601RVGMDFJJ, No. Mesin DG45150, No. Rangka,MHKV1BA2JAK078444, No Polisi.
    secukupnya dan telahdisesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapatbukti T.5 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti T.5 yang menerangkan tentang Kwitansipembayaran Rumah di Perumahan Duta Pahlawan Kota Solok, maka MajelisHakim berpendapat bukti T.5telan memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa penyerahan terhadap benda tidak bergerak diaturdalam Pasal 612 Kitab Undang dengan dibuktikan penyerahan secara nyata(Feitelijke Levering
    ) sekaligus penyerahan secara yuridis (juridische Levering)dengan membuat akta penyerahan (akta van transport)dengan cara yangdibenarkan oleh perundang undangan yang berlaku dengan didaftarkan dilembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa meskipun bukti tertulis Tergugat, tentang objekperkara sedang proses balik nama di Notaris, dan sertifikat masih atas namaLifri Latif dan kwitansi pembayaran rumah, namun dari semua bukti tersebuttidak ada menunjukkan bahwa objek perkara a
Register : 14-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 81/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — ZUFI AMRI VS UMAR SAID GINTING DAN ISMAEL ABDUL KARIM HAJI ALS ISMAEL ABDUL KARIM, DKK
1810
  • Bahwa karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebutdilangsungkan menurut syarat dan tata cara yang telah ditetapkan olehhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan lagi dalamjual beli tersebut telah pula dilaksanakan penyerahan secara nyata/fisik(fetelike levering) dan penyerahannya secara hukum (juridisch levering)sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, maka sangat berdasarkanhukum dan keadilan jika Penggugat dinyatakan sebagai pembeli yangberitikat baik dan harus pula dinyatakan
Putus : 07-08-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334 K/Pdt/2013
Tanggal 7 Agustus 2015 — HAMAM BISHIR AZIS VS Drs. THAARIQ S.A. AZIZ, dkk
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti mengabaikan hukum pembuktian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdata, yang menetapkanbahwa barang siapa yang mempunyai hak harus membuktikannya;Bahwa dalam putusan a quo, nyata Judex Facti mengesampingkanbuktibukti surat dari Pemohon Kasasi yaitu bukti P1 sampai dengan P9,yang secara tegas bukti tersebut membuktikan bahwa objek perkara dalamgugatan a quo secara yuridis levering beralin haknya menjadi milik dariPemohon Kasasi.
    hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terhadap objek perkara a quo telah dilakukanpenyitaan, dan kemudian menjadi barang bukti dalam perkara pidana atasnama Termohon Kasasi , serta diputuskan dirampas untuk Negara sertatelah dilakukan pelelangan oleh Termohon Kasasi II dan Termohon KasasiIll pada tanggal 29 November 2009, maka hal itu justru menegaskanadanya perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi II dan TermohonKasasi Ill, mengingat dengan adanya pengalihan hak tersebut secarayuridis levering
Putus : 18-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2736 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — AGUS SUSANTO bin SOLEH vs NY. LINAWATI ANGELIA, dkk
3525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian juridise levering/De jure levering telah secarasah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawangberdasarkan Akta transport yaitu Akta Jual Beli yang dibuat oleh dandihadapan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Karawang tersebut.Sehingga 2 (dua) bidang tanah di atasnya berdiri bangunan dalam satuhamparan yang terdiri dari:a.
    Kemudian juridische levering/De jure levering telah secara sahdilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab Karawang berdasarkan Aktatransport yaitu Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PejabatHal. 10 dari 35 hal. Put.
Putus : 27-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — 1. ASRIDA ANWAR, dkk. terhadap 1. PT. KARSA INDUSTAMA MANDIRI (untuk selanjutnya disebut PT. KIM), dkk. dan PT. DWIMAS ANDALAN BALI (selanjutnya disebut PT. DAB)
178160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEABSAHAN PERISTIWA JUAL BELI DAN LEVERING ATAS UNITAPARTEMEN BKR1.Bahwa didalilkan oleh Para Pelawan pada butir 2 dan 3 pada halaman 4 memoriperlawanan yaitu jual beli unit apartemen dituangkan dalam bentuk PPJB.Apabila dicermati maka jual beli unit apartemen tersebut dituangkan bukandalam bentuk PPJB Notariil sebagaimana diamanatkan oleh undangundang,melainkan dengan menggunakan PPJB secara dibawah tangan (bukan notariil);Bahwa jual beli unit apartemen yang dituangkan hanya dengan PPJB di bawahtangan
    DAB dengan Para Pelawan selaku pihak Pembeli;Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksakembali dokumendokumen PPJB yang didalilkan oleh Para Pelawan yangtidak sesuai dengan syarat keabsahan peristiwa jual beli menyangkut unitapartemen/rumah susun dalam perkara a quo, sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan;Bahwa pada butir 4 dan 5 pada halaman 4 s/d 5 memori perlawanan, ParaPelawan mendalilkan telah terjadinya peristiwa peralihan hak kepemilikan(levering) atas unitunit
    kontraktuil yang bermaksud memindahkanhak milik atas benda tersebut; Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 584, 612, 613 dan 616 KUHpPerdatapersyaratan untuk terjadinya peralihan hak milik telah terjadi asalkan setidaknya telahdipenuhinya persyaratan: adanya perjanjian kontraktual yang zakelijk, adanya peristiwaperdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak untuk dapatberbuat bebas terhadap barang atau benda yang hak miliknya dipindahkan, dan adanyapenyerahan secara nyata (fietelijk levering
    DwimasAndalan Bali/Turut Termohon Kasasi sebagai penjual yangmenyatakan bahwa jual beli telah dibayar lunas.e Sudah dilakukan melalui PPJB dibayar lunas.e Barang berupa unitunit apartemen telah diserahkanpenguasaan dan pemilikannya oleh penjual kepada pembelisecara nyata (fietelijkheid levering ).e Para pembeli telah mendapatkan hasil dari usaha atas barangyang dibeli oleh PT.
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 939/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
Ketut Fundana
Tergugat:
Masfufah
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung
12078
  • /I/2010, tertanggal 12 Agustus 2010, serta terhadap tanah danrumah sengketa telah dibayar lunas, maka Perjanjian dan kwitansi tersebutadalah sah dan mengikat diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, olehkarenanya tanah dan rumah sengketa adalah sah hak milik PENGGUGAT;Bahwa terhitung sejak Perjanjian Pembelian Tanah dan Bangunan Nomor54/Srikandi/BHR/I/2010, tertanggal 12 Agustus 2010 tersebut dibuat danditanda tangani, TERGUGAT telah menyerahkan tanah dan bangunansengketa kepada PENGGUGAT (feitelijk levering
    Bangunan Nomor54/Srikandi/BHR/I/2010, tertanggal 12 Agustus 2010, terhadap tanah danrumah sengketa, dan PENGGUGAT telah membayar lunas, maka tanah danbangunan sengketa adalah sah hak milik PENGGUGAT;Bahwa kendatipun penyerahan tanah dan bangunan sengketa telahdilaksanakan secara kontan dan riil oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATyang hingga sampai saat ini telah dikuasai sepenuhnya oleh PENGGUGATtelah diperlakukan secara itikad baik sebagai miliknya sendiri, akan tetapipenyerahan secara yuridis (juridische levering
    alasan surat Pajak Bumi danBangunan (PBB) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) belumselesai dan masih tertulis secara global atau belum dipecah, dan hinggasampai saat ini penanda tanganan akta jual beli yang dijanjikan olehTERGUGAT tidak pernah direalisasikan, dengan demikian TERGUGAT telahnyatanyata berada dalam keadaan wanprestasi (ingkar janji);Bahwa setelah PENGGUGAT terus mendesak, agar TERGUGAT secepatnyamelakukan penandatanganan Akta Jual Beli dan penyerahan secara hukum(juridische levering
    Penggugat Asal;Hal 32 dari 37Putusan Nomor 939/Padt.G/2018/PN DpsMenimbang, bahwa dengan telah tetapnya dalildalil gugatan PenggugatAsal seperti dimaksud di atas, maka petitum gugatan Penggugat Asal pada angka7, yaitu Menyatakan Penggugat Asal adalah pemilik sah atas tanah dan rumahsengketa, beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalahapakah Tergugat Asal telah melakukan perbuatan ingkar janji, yaitu tidakmenyerahkan secara yuridis (juridische levering
Register : 18-03-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0539/Pdt.G/2015/PA.Mks
Tanggal 15 Oktober 2015 — PEMOHON
3628
  • Dengan demikian, objek sengketa tersebutharus diputus terlbih dahulu di Pengadilan Negeri Makassardan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Makassar, karenatelah terjadi peralihnan hak dan levering (penyerahan) melaluijual beli, bukan karena kewarisan ataupun hibah.2.2.
    Dengandemikian, objek sengketa tersebut harus diputus terlbih dahulu diPengadilan Negeri Makassar dan bukan menjadi kewenanganPengadilan Agama Makassar, karena telah terjadi peralinan hakHal.17 dari 24 Hal Put.Nomor 359/Pdt.G/2015/PA.Mksdan levering (penyerahan) melalui jual beli, bukan karenakewarisan ataupun hibah.Bahwa Petitum gugatan Penggugat Nomor 3, 4, 5, 6 bukanlahmenjadi kewenangan Pengadilan Agama Makassar, sehinggaguguatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak