Ditemukan 225 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-03-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 12 September 2013 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI, PT. BUMI SUKSESINDO, PT. DAMAI SUKSESINDO
224 — 145
224 — 145
This includes the right tocommence international arbitration if these matters are not resolved within 30days of the date of this letter; and for that purpose, Emperor reserves its right to71amend, supplement, or expand on the points set out in this Notice of Dispute.This Notice of Dispute is governed by the law in force in Queensland, Australia,and is subject to the arbitration agreement contained in clause 15 of theAlliance Agreement and clause 22 of the JV Shareholders AgreementTerjemahan: Menunggu
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
301 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
301 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketentuan mengenai pilihan forum (kKewenangan mengadili yangdisepakati oleh Tergugat 1 dan Penggugat 1) dicantumkan dalam Pasal20.1 Akta Loan Agreement Nomor 136 dan Akta Loan Agreement Nomor138, yang mengatur sebagai berikut:The parties hereto hereby submit to the non exclusive jurisdiction ofJapanese courts In Respect of all matters arising under or in connectionwith this agreement and the submission of the borrower to the jurisdictionof the Japanese courts shall not restrict the right of
Sebaliknya, Pasal 20.1 Akta Loan Agreement Nomor 136dan Akta Loan Agreement Nomor 138 sama sekali tidak memberikan hakbagi Penggugat 1 sebagai debitur untuk mengajukan gugatan selain dipengadilanpengadilan Jepang;Untuk lebih jelasnya di bawah ini kembali dikutip ketentuan Pasal 20.1Akta Loan Agreement Nomor 136 dan Akta Loan Agreement Nomor 138:The parties hereto hereby submit to the non exclusive jurisdiction ofJapanese courts In Respect of all matters arising under or in connectionwith this agreement
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009 MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
594 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
594 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
1 DAN TERGUGATREKONPENSI 2 dapat menyelesaikan segala kewajibannya kepadaPENGGUGAT REKONPENSI melalui negosiasi dan secara damai.lsi dari surat tersebut di atas dikutip sedemikian rupa:"PT Sweet Indolampung and PT Indolampung Perkasa (the Companies)have proposed to resolve all matters outstanding between them andMarubeni Corporation on an amicable, negotiated basis. To that end, theCompanies met most recently with representatives of MarubeniCorporation and its counsel on January 20, 2003.
LawFirm P.C. mengirimkan surat kepada kuasa hukum PENGGUGATREKONPENSI yang menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSI 1DAN TERGUGAT REKONPENSI 2 ingin menyelesaikan permasalahan diantara keduanya mengenai hutang dan mengirimkan perkiraan alurkeuangan mereka ke depannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI.lsi dari surat tersebut di atas dikutip sedemikian rupa:..PT Sweet Indolampung and PT Indolampung Perkasa (theCompanies) continue to be desirous of exploring the possibility ofreaching a complete settlement of the matters
No. 2446 K/Pdt/2009tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI harus melepaskan TERGUGATREKONPENSI 1 DAN TERGUGAT REKONPENSI 2 dari seluruhgugatan maupun tanggung jawab pembayaran hutang danharusmembatalkan segala hutang yang pernah ada.lsi dari surat tersebut di atas dikutip sedemikian rupa:"By this letter, PT Sweet Indolampung and PT Indolampung Perkasa (theCompanies) propose to settle all oustanding matters between them, onthe one hand, and your client, Marubeni Corporation, on the other hand,through issuance
documentation is current, appropriate and updatedand this would include relevant documents relating to the statusand capacity of the borrower;b. employ competent Indonesian Legal Counsel to adequatelyadvise the lenders on the implications and validity of the CreditAgreement and the Amendment Agreement;c. undertake the necessary enquiries to ensure that the intendedparties to the Credit Agreement and The Amendment Agreementare represented by their proper and duly authorizedrepresentatives in respect of all matters
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 16 September 2015 — Pidana
- WARYONO KARNO
322 — 240
322 — 240
AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;e Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;e Bahwa Saksi pernah mengikuti Rapat Inti di Sekretariat Jenderal ESDM yangdiikuti oleh Pejabat Eselon dan Il;e Bahwa Rapat inti tersebut membahas tugastugas rutin, atau sesuai denganagenda yang ada, juga membahas tentang pending matters (halhal yangtertunda);e Bahwa Rapat inti ini dilatar belakangi
Kepala Pusdatin Ego Syahrial, dan Kapus BMN Susyanto, membahasmengenai pending matters (halhal yang tertunda) dan membahas tindak lanjutdisposisi Terdakwa;Bahwa dalam rapat inti Terdakwa pernah membahas tentang kegiatankegiatanyang tidak dapat dibiayai oleh APBN.
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
364 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
364 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
harus mengacu kepada Pasal 11credit agreement perihal Condition Precedent dan opini dari Penasehat HukumIndonesia yang diberikan sesuai dengan Pasal tersebut;46.Pasal 11 credit agreement menentukan bahwa kewajiban Kreditur untukmemberikan pinjaman pertama berdasarkan perjanjian tergantung kepadadipenuhinya beberapa syarat, termasuk:(g) legal opinions dated on or after the date of this agreement from:(a) Wiriadinata & Widyawan, legal advisers in Indonesia to the Agent andthe Lenders, as to such matters