kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya,ekonomi dan potensi perselisinan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal7 ayat2 UndangUndang Nomor1

PeradilanAgama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomors50 Tahun2009 ,makaperkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yangbernamaCalon bin Suami Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkananaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal,Kabupaten Bangkalan, karena anak Pemohon belum berumur19 tahun, makaberdasarkan ketentuan Pasal7 ayat2 Undang Undang Nomor1

tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenaitu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, rencanapernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernamaCalon Ilbinti Moh .Bahri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapaiusia minimal19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dariPengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal7 ayat)1( dan)2( UndangUndang Nomor1

Tahun1974 tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndang Undang Nomor16 Tahun2019;Menimbang, bahwa syaratsyarat lain sebagaimana yang diatur dalamPasal6 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor16 Tahun2019 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidakada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada laranganperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal8 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan

pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkaitmasalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calonmempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkankepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuaidengan maksud Pasal26 ayat)1( huruf)a( Undang Undang Nomor35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor23 Tahun2002Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UndangUndangNomor17 Tahun2016 tentang Penetapan Perpu Nomor1

Acara Persidangan perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh pada tanggal O6 Februari,20 Februari 2019 dan 20 Maret 2019;. Permohonan Penggugat tertanggal 20 Maret 2019perihal Permohonan Pencabutan perkara perdataNomor 1/Pdt.G/2019/PN Drh;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhMenimbangMemperhatikan :. Bahwa maksud dari Surat Penggugat tertanggal20 Maret 2019 adalah mengenai permohonanpencabutan gugatan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PNDrh termaksud;.

Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh oleh YULIUS TOMATALA, dkk sebagai ParaPenggugat MELALUI Kuasanya DOMINGGUS ALBERTH TOMATALA.:2. Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini sebesar Rp 1.516.000, (Satu Juta Lima Ratus EnamBelas Ribu Rupiah);Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhDitetapkan : Di Piru,Pada tanggal: 20 Maret 2019 HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

persidangan,yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis, tanggal 03 Februari 2022tersebut, Pemohon menyampaikan tentang Pencabutan terhadap berkas perkarapermohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang denganNomor Register : 1/Pdt.P/2022/PN Bon secara lisan yang pada pokoknyamenerangkan :Penggugat dengan ini menyatakan mencabut Permohonan dalam Perkara RegisterNomor : 1/Pdt.P/2022Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara nomor1

Mengabulkan Permohonan Pemohon pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2022/PN Bon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mencoret perkarapermohonan nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bon tersebut dari dalam daftar registerperkara;3.

TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebult: "Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3Januari 2017 dibawah register Nomor1/G/201 7/P TUNPbr; Telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 1/PENDIS/2017/PTUNPBR. tanggal 4 Januari 2017 tentang LolosDismisSal 2222222 n0 nnn nnn noe nnn nnn nnn nnn ane nne nnn nae nen oneTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Penetapan Nomor : 1/G/2017/PTUNPbr Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PENPP/2017/PTUNPBR. tanggal 4 Januari 2017 tentang PemeriksaanPersiapan; 29222 22 enn one ne nn een on nae nn nen ce nce nnn nen Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/G/2017/PTUNPbr.tanggal 6 Januari 2017 yang diajukan oleh Penggugat: Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Para Pihak;TENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang,bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

Penetapan Nomor : 1/G/2017/PTUNPbrMenimbang, bahwa oleh karena alas an permohonan pencabutangugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim sejalan dengan asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga karena permohonanpencabutan gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat danTergugat Il menyampaikan Jawabannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor1

sebagai Terbanding semula sebagaiPengguga;Pengadilan tinggi tersebut;Setelah membaca;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 4 Juli 2019Nomor 74 /PDT/2019/PT JMB, kemudian diganti dengan penetapan Nomor74/PDT/2019/PT JMB tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara inMenimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah menyatakanBanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 14 Mei2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktl pada tanggal 28 Mei 2019 dengan Nomor1

permintaan banding tersebut telah diberitanukankepada terbanding pada tanggal 31 Mei 2019 ;Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan pencabutan perkaraNomor: 74/PDT/2019/PT JMBMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambimemutus perkara ini, Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkalberdasarkan surat tanggal 23 Juli 2019 Nomor W5.U3./1050/HK02/VII/2019,telah melaporkan bahwa permintaan banding dari Tergugat tersebut diatastelah telah dicabut berdasarkan akta pencabutan permohonan banding Nomor1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, maka permohonanisbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan undangundang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun1974 Pasal 2 ayat (1) Jo.

perkawinanya ke Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor68/Pdt.P/2017/PA.Lbj, tanggal 13 April 2017, membebaskan kepada Pemohon dan Pemohon II dari biaya perkara;Mengingat, UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Sialang Bawah, pada tanggal 04051970,jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Sialang atas, Kenagarian Sialang,Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, pekerjaan Mengurus RumahTangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung PatiNomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Tjp tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukkan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara nomor1

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000(lima ratus enam puluh enan ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kamiJUNTER SIJABAT, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Tjp, tanggal 14 Maret 2019, Putusan tersebut diucapkan pada haridan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi olehINFATRIZAL, Panitera

LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayangmenjatuhkan Putusansebagaiberikut:PUTUSANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 8/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, dalam persidangan PengadilanNegeri Bengkayang yang terobuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 8/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 8/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, dalam persidangan PengadilanNegeri Bengkayang yang terobuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 8/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Anjas Bin Jamal;Halaman idari 2 CatatanPutusan Hakim Nomor1/Pid.R/2020/PN UnhTelah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;Telah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan Terdakwa yangdiajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukantindak pidana dalam Pasal 364 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalamdakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti

Ikhsan Ismail, S.H.Halaman 2dari 2 CatatanPutusan Hakim Nomor1/Pid.R/2020/PN Unh

;Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 2 Januari 2019 Nomor1/Pdt.P/2019/PNTrk.;Berita Acara Sidang perkara Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Trk.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim melakukan pemeriksaanalat bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim memberikan penjelasan terkaitapa yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan alat bukti surat yangdiajukannya dan setelah Pemohon mendengar penjelasan Hakim, Pemohonmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya dan pencabutan permohonan oleh Pemohon cukup beralasan,sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor1

tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 57/PDT/2018/PT PAL tanggal 25 Oktober 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara tersebut dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Donggala pada tanggal 23 Januari 2018 dalam Register Nomor1

Mengukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini ;ATAUApabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Memperhatikan dan mengutip keadaankeadaan sebagaimanatercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor1/Pdt.G/ 2018/PN Dgl tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya berbunyisebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.064.000, (empat juta enampuluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggalatersebut, telah diberitahukan kepada Hl, Ill, IV, V, VI, Vil dan Turur Tergugatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala masingmasing tanggal 26 Juli2018 sesuai Relaas Pemberitahuan putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Dgl ;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN Dgl, yang dibuat oleh Panitera

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam memberikanputusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu tidak ada alasan Pemohon Banding mengajukannya, karena ituharus ditolak.Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya point 3 danpoint 4 sangatlah keliru, sebab apa yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya Nomor1/Pdt.G/2018/PN.

dari 15 halamanPutusan No. 57/PDT/2018/PT PALputusan pada poin nomor 5 yang selengkapnya akan disebutkan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Rbg dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkara ini .MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor1

Bahwa oleh karena anak Pemohon ingin menikah dengan calonistrinya tersebut, namun terhambat menyangkut usia Pemohon tersebutyang belum mencapai 19 Tahun sesuai dengan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perwakinan Anak diperlukan penetapan dariPengadilan;Sehubungan dengan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan ini saya,PEMOHON mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriSleman untuk dapat memberikan Surat Penetapan sebagai berikut:1.

yangmemiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anindita Gilang Pratama, Angga DwiPamungkas tempat tanggal lahir Sleman dan Satria Anggara Ferdiansyah,dimana setahu para saksi anak Pemohon bernama Anindita Gilang Pratamaberusia belum 19 tahun dan akan menikah;Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menguraikanbahwa anak Pemohon bernama Anindita Gilang Pratama berusia belum 19tahun dan akan menikah sehingga memerlukan dispensasi menikah dariPengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan hanya diizinkan jika pihak sudahmencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 (enam belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadapayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabatlaib yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor17/Padt.P/2019/PN SmnMenimbang

:ccceceeeseeeeeeeeeeeeeeeees Termohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PutussibauNomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, tanggal 14 Nopember 2019, tentang PenetapanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, tanggal 14 Nopember 2019, tentang Penetapan HariSidang ;Telah membaca Berita Acara Sidang dimana Pemohon dan Termohonhadir diwakilkan oleh kuasanya untuk datang di persidangan

Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Putussibau, dalam register perkara pidana Nomor1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, dinyatakan dicabut ;2.

., Advokat/Penasihat Hukum padakantor ATTORNEY AT LAW HAMID KAMAR & ASSOCIATESberalamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kec.Lubuk Basung,Kab.Agam, kode pos 26415, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Desember 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dibawahRegister Nomor1/SK.pdt/2020/PN Lbb tanggal 2 Januari 2020,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;Lawan:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampalhari ini ditetapbkan sejumlah Rp2.674.000,00 (dua juta enam ratus tujuhpuluh empat ribu rupiah).Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa padahari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, Kuasa Pembanding semula Penggugattelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Lubuk Basung, tanggal 3 Agustus 2020, Nomor1/Pdt.G/2020/PN Lbb, untuk diperiksa

dalampengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Undangundang Nomor 48 tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 49 tahun2009 Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum dan RBg, serta ketentuan hukum lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor1

Penggugat;MELAWANTergugat, lahir tanggal 01 September 1979, Agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Petani, tempat tinggal di XxXXxXxXxxxxxxXXXXXXXXXXXX Il, Kecamatan Xxxxxxxxxx, KabupatenPadang Lawas, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugatterhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSibuhuan pada tanggal 23 November 2018, register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.G/2018/PA.Sbh dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Biak Mekar, RT.000/RW.000,Kel/Desa Harapan, Kecamatan Kwamki Narama,Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kota Timika pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor1/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan perceraian;Menimbang, bahwa pada hari

Penggugat menyatakan kepadaMajelis Hakim permohonannya untuk mencabut gugatan a quo;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebutberalasan dan tidak bertetangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku (vide Pasal 271 Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutangugatan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebutdikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriKota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor1

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 6/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 6/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota C.q.Kepala Kepolisian Sektor Pohjentrek,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Psr tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

terhadap permohonanPemohon dan jika Termohon sudah memberikan Tanggapan atau Jawabanmaka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutanperkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktuyang ditentukan undangundang dan Termohon belum memberikan tanggapanatau Jawaban terhadap Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara Nomor1