Ditemukan 2513 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HONDA TRADING INDONESIA
5326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 355/B/PK/Pjk/2021 Jumlah Rupiah MenurutNo, Gish Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka.
    Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1Ekspor 66.984.142.499,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 426.087.423.547 ,00a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 124.173.311.897,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah 617.244.877.943 ,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 42.608.742.354,00b.
Register : 11-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HONDA TRADING INDONESIA
4222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 353/B/PK/Pjk/2021 Jumlah Rupiah MenurutNes Uralan Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka.
    Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1Ekspor 38.154.784.856 00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 247.988.313.397 ,00a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 141.197.912.481 ,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a6 Jumlah 427.341.010.734,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 24.798.831.339,00b.
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT SAGO PRIMA PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (atb)2. Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Register : 17-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1353 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEN PRIMA SAWIT;
13930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TB Simatupang No. 41, RagunanPasar Minggu, Jakarta, sehinggaJumlah yang masih harus/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: 1Dasar Pengenaan Pajaka.
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 14-10-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3878/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Oktober 2019 — PT BANK COMMONWEALTH vs DIREKTUR JENDERAL PAJA
16641 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor Rp a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh PemungutPPN Rp 6.577.273a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN Rp c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) Rp 18.320.792.0902.
    Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 6.577.273 a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) 18.320.792.090 2.
Putus : 28-02-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102/B/PK/PJK/2009
Tanggal 28 Februari 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • B43/Pres/1 1/1986 tertanggal 6 November 1986 ;Bahwa pada tanggal 26 September 2006, Kantor Pajak PenanamanModal Asing Ill menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil atas PajakPertambahan WNilai untuk Masa Pajak Januari 2006 Nomor00001/507/06/056/06, yang isinya adalah sebagai berikut : No.Uraian MenurutTerbanding(Rp) Dasar Pengenaan Pajaka.
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3395 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINAPRATAMA SAKATOJAYA;
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 54.184.285.292a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.435.100.682a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut R 0PPN pa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 10.357.000.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah 5 67.976.385.974b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 5 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 5 67.976.385.9742. Perhitungan PPN Kurang Bayara.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor R 54.184.285.29p 2a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.435.100.682a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut R 0PPN pa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 87 .00005a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a6 Jumlah R 67.976 .385.97p 4b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan i O88 00812. Perhitungan PPN Kurang Bayara.
Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR EKA SELARAS
14533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaHalaman 6 dari 9 halaman.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp 1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3296/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT DELTA INTAN MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 0enn yang PPNnya harus dipungut 95,608.95;c. Penyerahan yang PPNnya dipungut olehemungut PPN vane . pang 1.977.242.147d. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0e.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp421.726.538,00; dengan perincian sebagai berikut : NUraian (Rp)O1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WIPOLIMEX RAYA;
9037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak Nomor KEP00028/KEB/WPUJ.26/2017tanggal 11 Desember 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2015 Nomor 00018/207/15/115/16 tanggal 27Desember 2016, atas nama: PT Wipolimex Raya, NPWP 01.630.825.6115.000, beralamat di Jalan Prof HM Yamin SH LK Il, Nomor 62, KotaKisaran Timur Kabupaten Asahan, dengan perhitungan jumlah PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebagai berikut ;Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp11.172.386,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1583/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SINAR EKA SELARAS
14742 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, JakartaUtara 14440; Alamat korespondensi di Erajaya Plaza, Jalan BandenganSelatan Nomor 20, Pekojan Tambora, Jakarta Barat 11240, sehinggajumlah PPN yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah Rupiah 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 4.004.526.895,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 74.462.364.455,00a.6 Jumlah 78.466.891.350,00b.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp 1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2242 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINAPRATAMA SAKATOJAYA
2110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 24.949.143.750a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 23.206.907.500a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 4.676.000.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6. Jumlah Rp 52.832.051.250b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 52.832.051.2502.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor Rp 24.949.143.750a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 23.206.907.500a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri Rp 0a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 4.676.000.000a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6 Jumlah Rp 52.832.051.250b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 52.832.051.2502. Perhitungan PPN Kurang Bayara.
Register : 27-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5185 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MC PET FILM INDONESIA;
7027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01458/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 30September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00305/207/13/052/15, tanggal 8 Juli 2015, atasnama PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000, beralamatdi Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan,Jakarta Selatan 12920 dan menetapkan perhitungan pajak menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonanPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifatpendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TRAKINDO UTAMA
4724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 42.728.283.468,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 892.736.438.331 ,00 ial yang PPNnya dipungut oleh pemungut Rp 410.337.620.603,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.601.665.698,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.047.404.008.100,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 89.155.512.229,00b.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 42.728.283.468,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 892.736.438.331 ,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut Rp 110.337.620.603.00PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.601.665.698,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.047.404.008.100,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 89.155.512.229,00b.
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5237 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MC. PET FILM INDONESIA;
8533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 5237 B/PK/Pjk/20202015,atas nama PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000,beralamat di Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan 12920 sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp29.935.578,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 27-02-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 927/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SUMBER INDAH PERKASA
12227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 556.696.214.750,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 33.271 .470.732,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 120.000.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6. Jumlah 590.087.685.482,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. jumlah seluruh penyerahan 590.087.685.482,00 d.
    Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat10350, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2012 adalah sebagai berikut: 1.Dasar Pengenaan Pajaka.
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — PT NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1236/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN : Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.679.831.0065 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 12.804.093.920b. Jumlah Seluruh Penyerahan 14.483.924.9852 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 167.983.107b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.830.993.638c.
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp935.715.204,00; dengan perincian sebagai berikut :1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 14-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3256/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SUMBER INDAH PERKASA
17845 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3256/B/PK/Pjk/2019Bahwa perhitungan PPN terutang Masa Pajak Agustus 2011 menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut: N Uraian Pemohon Banding (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 355.490.169.050,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 46.727.367.320,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00a.5.
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp3.518.068,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 24-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4128 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. KARYA JAYA NUSANTARA;
5917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 744.093.961 ,00Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4128/B/PK/Pjk/2020a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 21.209.400,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 744.093.961 ,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 21.209.400,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
Register : 26-03-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51107/PP/M.XVIB/16/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12036
  • Majelis (Rp.)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 0,00 0,00b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri /0,00 0,00C. Penyerahan yang PPNnya dipugut oleh Pemungut 0,00 0,00d. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 0,00e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN /0,00 0,00f. Jumlah 0,00 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri)/0,00 0,00b.
    yangberkaitan dengan perkara ini; Memutuskan: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2479/WPJ.07/2012tanggal 28 Desember 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN BarangJasa Nomor : 00159/207/07/058/11 tanggal 15 Desember 2011 Masa PajakSeptember 2007 atas nama: XXX, sehingga perhitungan PPN Masa PajakSeptember 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :dan No Uraian Majelis (Rp.)1 Dasar Pengenaan Pajaka