PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSN. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSURUNSURPERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGASEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.O. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG DITUNTUT OLEHPENGGUGAT TIDAK BERDASAR.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut dilakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan anggaran dasarperusahaan dan UUPT.63.

hukum yang berlaku (UUPT) dan tidakbertentangandengan kewajiban hukum siapapun.

Hasil RUPSLB sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01tanggal 2 Oktober 2017 justru sejalan dengan UUPT, termasuknamun tidak terbatas Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 88 UUPT. Selain itupembagian Deviden yang belum bisa dilakukan juga telah sesuaidengan ketentuan Pasal 71 UUPT dimana untuk PT. Hitakra belumada saldo laba positif sehingga tidak dimungkinkan untuk pembagianDeviden.Demikian juga halnya segala pinjaman dana yang dilakukan olehPT.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut diiakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalamanggaran dasar perusahaan dan UUPT.54.

Pasal 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT) menyatakan bahwa DewanKomisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasansecara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member!nasihat kepada Direksi.c. Selain daripada itu Pasal 108 jo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UUPT mewajibkan agar DewanKomisaris Perseroan melakukan pengawasan terhadap Perseroan dan kinerjaDireksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada keadaan keuanganPerseroan dan laporan rugi laba, sehingga berdasarkan hal tersebut DewanKomisaris Perseroan dapat mencegah terjadinya kesalahan pengelolaankeuangan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

Bahwa Penggugat seharusnya lebih mencermati ketentuan yang lebih tinggidari Anggaran Dasar milik Penggugat yaitu Undangundang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dimana kewenangan bertindak untukatas nama dan mewakili Perseroan secara umum seharusnya mengacukepada ketentuan Pasal 98 UUPT.c. Pada Pasal 98 ayat (1) UUPT, jelas disebutkan bahwa Direksi berwenangmewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.d.

Pada Pasal 98 ayat (2) UUPT, mengatur bahwa dalam hal anggota Direksiterdiri lebih dari 1 (Satu) orang, maka yang berwenang mewakili Perseroanadalah setiap Direksi. Lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT,menyatakan bahwa UUPT menganut sistem perwakilan kolegial yang berartitiaptiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Ketentuan Pasal 98ayat (2) UUPT merupakan prinsip umum terkait kewenangan bertindakanggota Direksi dalam mewakili Suatu Perseroan Terbatas.e.

Hal demikian dalampenjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT merupakan penerapan sistem perwakilankolegial yang dianut dalam UUPT.Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 733/Pdt.G/2020/PN Dps12.13./.

Bahwa, seandainya pun (qouad non) Penggugat ingin mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang notabene merupakanmantan Direksi pada Penggugat, maka gugatan itu harus dipisah dikarenakanperbuatan Direksi yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan diatur secaraketat didalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) karena didalamnya harus ada pembuktian mengenaibusiness judgment rules, fiduciary duty, dan ultra vires sebagaimanaditentukan dalam Pasal 97 ayat

(5) dan Pasal 92 ayat (2) UUPT;.

Bahwa, apabila Penggugat ingin mendalilkan perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat terhadap tindakan Tergugat selamamenjabat sebagai Direktur pada Penggugat, maka gugatan yang diajukanterhadap mantan Direksi in cassu Tergugat memiliki mekanisme danpengaturan tersendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam UUPT maupunAnggaran Dasar Perseroan;.

Maka anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yangdirugikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (3) UUPT;. Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas maka telah terang di dalam dalilgugatan a quo jika Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil audit akuntanpublik yang membuktikan adanya kerugian Penggugat disebabkan olehTergugat I;.

E.K Sun terkait perkembangan Proyek denganTurut Tergugat dan terus memberikan laporan mingguan perusahaan melaluiemail:20.Bahwa, selama menjalankan perusahaan Penggugat, Tergugat selalumengedepankan oprinsip fiduciary duties dan menjalankan pengurusanPerseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT, hal ini dapat dibuktikan dariadanya 10 (sepuluh) shipment trial yang diminta oleh Tergugat kepadaTergugat Il sebelum dilakukan Perjanjian, dimana

Atas dasarhal tersebut, Pembanding selaku salah satu pemilik saham merasadirugikan akibat tindakan/perbuatan Para Tergugat dan memintapengembalian saham milik Pembanding/Penggugat;Berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor: 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas,Direksi harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92ayat (1) UUPT).

Selain itu, Direksi berwenang menjalankan pengurusanperseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasyang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat (2)UUPT).Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan (Pasal 97 ayat (1)UUPT).

Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) UUPT).Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT DPS.Atas dasar hal tersebut, para pihak yang ditarik olehPembanding/Penggugat dalam perkara a quo sudah tepat;Selain itu apabila dikaji dari perspektif optik dan pratik peradilan Indonesiadengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3009 K/ Pdt.G/1994 padapokoknya

Penggugat telah menandatangani dan menyerahkan SuratPernyataan tertanggal 27 Juli 2017 yang dibuat oleh Penggugat selakucalon Direktur (Bukti T8).Adapun berdasarkan Pasal 93 (1) dan (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasan (UUPT),Halaman 8 Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT.DKI11.calon anggota direksi diminta menyampaikan surat pernyataan yangmencakup persetujuan calon anggota direksi untuk diangkat sebagaianggota direksi dan bahwa calon anggota direksi telah memenuhipersyaratan

Berdasarkan Pasal 93 (1) UUPT, syaratseseorang dapat diangkat sebagai anggota direksi adalah orang yangcakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahunsebelum pengangkatan pernah:(i) dinyatakan pailit;(ii) menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yangdinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakanpailit; atau(iii) pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.b.

Berdasarkan Pasal 96 (1) UUPT, ketentuan besarnya gaji dantunjangan anggota direksi ditentukan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Akan tetapi, Pasal 96 (1) UUPT tidak menyebutkanbahwa seoarang karyawan yang memiliki jabatan direktur yang telahmenerima gaji dan tunjangan (seperti status yang dimiliki olehPenggugat sebagaimana dijelaskan di bawah ini) juga harus menerimagaji dan tunjangan terpisah sebagai direktur.b.

Mengingat persyaratanpersyaratan yang diatur dalam Pasal 80 ayat(3) butir (a) UUPT adalah wajib dipenuhi, namun Para Pemohondengan sengaja tidak mencantumkan mata acara RUPSLB Ketigadalam Petitum tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Baratsepatutnya tidak memberikan ketetapan atas hal yang tidak ada, tidaklengkap atau tidak sesuai dengan UUPT. Hal ini konsisten denganpendapat Ahli Hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H.,?

Pasal 42 ayat 2 UUPT:(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dandisetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan 3M.

lebih besar.Pasal 88 ayat (1) UUPT: (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkanjika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian darijumlahseluruhsaham dengan hak suarahadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujuipalingsedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar.Pasal 89 ayat (1) UUPT: (1) RUPS untuk menyetujui

Pasal 84 ayat (1) UUPT:(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan lain.Pasal 85 ayat (1) UUPT:(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkansurat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan haksuaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Dengan demikian, setiap ketentuan dalam Anggaran DasarPerseroan mengenai hakhak pemegang saham untuk menghadiridan mengeluarkan suara dalam RUPS adalah mengikat para pihak,serta dilindungi UUPT.

hargaberdasarkan penilaian oleh perusahaan penilai independen denganmemperhatikan market price, past earning, book value, liquidationvalue, going concern value dan goodwill dapat menghasilkan satu harga sahamyang tidak wajar.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan asas appraisal rights (hakPenilaian) didalam proses pembelian saham milik Penggugat dapatdiklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah melanggar pasal55 ayat 1 Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukanasas appraisal rights (hak Penilaian) didalam proses pembelian saham milikPenggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telahmelanggar Pasal 55 ayat 1 UUPT sama sekali tidak benar, karena berdasarkanPasal 127 Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT) disebutkan bahwa Bagi perseroanyang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal berlaku

ketentuan undangundang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundangundangan dibidang pasar modal.Dengan demikian ketentuan pasal 127 UUPT tersebut diatas mengikat pula bagiPenggugat dan Tergugat selaku Perseroan yang melakukan kegiatan di bidangpasar Modal, disamping diberlakukan juga pengaturan khusus sesuai Peraturan dibidang pasar Modal.

Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwatindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yangtelah melanggar Pasal 55 ayat 1 UUPT sangatlah tidak tepat.. Tergugat dalam melakukan pembelian kembali saham telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

Organ Perseroan berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPT adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;c.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 1angka (4) UUPT adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segalawewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewankomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundangini dan/atau anggaran dasar;Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN MtpDireksi berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT adalah Organperseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan

Jadi semua jenismodal ini haruslah terpenuhi secara komulatif, apabila pihak pembelitidak dapat menyampaikan bukti setor yang sah sebagaimana diaturkhsus dalam UUPT, maka dapat dikatakan Pembeli telah Wanprestsi.Sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UUPT(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.Penjelasan:Ayat (2)Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas namaPerseroan

Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak bolehdilakukan.Karena ini adalah Jual beli saham, maka ketentuan khusus dalamtata cara ini diatur tata cara dan persyaratannya dalam UUPT danaturan pelaksanaya.

Maka apabila tidak terpenihinya tata cara jualbeli saham yang diatur dalam Pasal 33 UUPT oleh Pembeli maka,Akibat hukum dalam pasal 48 UUPT, dimana terkaitKepemilikan Saham/ Pengakuan Kepemilikan Saham, akantetapi tidak memenuhi sebagaimana yang di syaratkan dalamPeraturan Per Undang undangan yang telah di sebutkan/ diuraikan di atas...

karena itu, kalaupun ada kewayjibanpembayaran pajak dalam bentuk apapun, maka sudah sepantasnya danseharusnya dikenakan kepada pihakpihak yang mempunyai hubunganhukum langsung dengan transaksi tersebut, dalam halini terhadapTergugat III/PTAKV dikenakan PPh 23 dan terhadap Tergugat IV/AAAANdikenakan PPh 26.Tergugat I/Nelia dan Tergugat IIl/Sean Jelas Telah MelanggarFiduciary Duty selaku Presiden Direktur dan Direktur KeuanganPenggugat/PTDV UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatur (kutipan): Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan. Lebih lanjut, dalampenjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPT dinyatakan (kutipan):Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroanyang antara lain meliputi pengurusan seharihari dari Perseroan;B.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 92 ayat (2) UUPT, TergugatI/Nelia dan Tergugat II/Sean secara nyata memiliki kewajibanhukum melaksanakan segala tindakan dan kepengurusan secarasah dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; danC.

Hal tersebut diatas diperkuat denganbukti Akta Notaris No.05 tanggal 25 april 2018, maka dari itu Terlawansudah seharusnya tunduk dan taat dengan aturan hukum yang berlaku yaituUndangUndang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untukselanjutnya disebut UUPT.Berdasarkan UUPT mengenai pembagian deviden atau keuntunganpemegang saham hanya dapat memperoleh keuntungan dari perseroansebesar saham yang dimilikinya.

Permintaan Terlawan yang memintapembagian hasil Rp 50,000,000 setiap bulannya tidak dibenarkan dandilarang dalam aturan UUPT, mengingat kedudukan Terlawan adalahpemegang saham dari Perusahaan Pelawan.Bahwa sepatutnya Terlawan tidak minta dibuatkan lagi surat perjanjiankerjasama dengan Surat Dibawah Tangan Yang Dibukukan No:02/W/IV/2018 oleh Notaris Fajar Nurrachman Kamarulloh tertanggal 25 April2018, karena Terlawan adalah juga sebagai pemegang saham dariperusahaan Pelawan yang karenanya akan berbenturan

Maka atas dasar tersebutPelawan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapatmenerapkan UUPT sebagai acuan dalam memutuskan a quo ini.Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa pada pembicaraan awal antaraPelawan dengan Terlawan bahwa Pelawan telah menyampaikan kalimatdan atau konsep perjanjian kepada Terlawan bahwa : pembagiankeuntungan sesuai saham kepemilikan 10% dan atau senilai Rp 50,000,000setiap bulannya, namun = atas = permintaan Terlawan kalimat inidirubah/direvisi dihnadapan Notaris

Gugatan yang diajukan pelawan (dahulu tergugat) dalam perkara aquo kabur (Obscour libel) karena pelawan (dahulu tergugat) tidakmemiliki dasar hukum (Recht Ground) ataupun Legal Standing yangjelas dalam mengajukan gugatan.Bahwa terkait dengan eksepsi Pembanding (dahulu terlawan) iniMajelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Cibinong telahPutusan Nomor 190/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 11 dari 20mempertimbangkan dalam halaman 215 Putusan Nomor18/Pdt.Plw/2019/PN Cbi tertanggal 03 Maret 2020.Berdasarkan UUPT

Menara Trading Coy harusdiubah sesuai dengan UndangUndang Undang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang Republik Nomor 1Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;7. Bahwa PT/NV. Menara Trading Coy tidak sama dengan PTMenara Trading Company dan/atau PT/NV. Menara Trading Coy.Perubahan nama PT/NV. Menara Trading Coy menjadi PT MenaraTrading Company dan/atau PT/NV.

Menara Trading Coy harus RapatUmum Luar biasa Pemegang Saham ( RULPS) tentang perubahannama perseroan terlebih dahulu dan kemudian mendapat persetujuanMenteri, Karena menurut ketentuan pasal 15 ayat (1 dan 2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang RINomor 40 Tahun 2007, perubahan nama perseroan harusmendapatkan persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftarPerusahaan serta diumumkan sesuai ketentuan UUPT Oleh karena ItuPT Menara Trading Company tidak sama dengan PT Menara TradingCompany.PT

Menara Trading Coy harus dilakukandalam Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham (RULPS) tentangperubahan nama perseroan terlebin dahulu dan kemudian mendapatpersetujuan Menteri, karena menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2)UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndangRl Nomor 40 Tahun 2007, perubahan nama perseroan harusmendapatkan persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftarPerusahaan serta diumumkan sesuai ketentuan UUPT:8.

Menara TradingCoy berubah nama menjadi PT Menara Trading Company sertaperubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri, Karena menurutketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun1995 (UUPT) dan UndangUndang RI Nomor 40 tahun 2007 (vide buktiT.38 dan bukti T39), perubahan nama perseroan, harus mendapatkanpersetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan sertadiumumkan sesuai ketentuan UUPT Oleh karena itu NV.

Jika anggaran dasar tidak disesuaikan denganketentuan yang diatur dalam UUPT No 40/2007, dalam jangka waktu 1tahun sejak UUPT diundangkan (max tanggal 16 Agustus 2008) makadengan sendirinya PT tersebut bubar;Halaman 49 dari 68 hal. Put. Nomor 3456 K/Pdt20167.

Namun demikian, sampai dengan lewatnya jangkawaktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 ayat (5)UUPT, Termohon tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dimintaoleh Pemohon selaku Pemegang Saham.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannyauntuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudian mengirimkan permintaanuntuk menyelenggarakan RUPS kepada Termohon II lewat surat yangdikirimkan pada tanggal 10 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT(vide Bukti P4). Namun demikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) harisebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il jugatetap tidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada. TermohonI!

Oleh karena baik Termohon maupun Termohon Il tidak melaksanakan kewajibannya menyelenggarakanRUPS sebagaimana yang diminta olen Pemohon selaku pemegang sahammayoritas, maka Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain menggunakanhaknya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UUPT untukmengajukan permohonan ini;Pasal 80 UUPT mengatur bahwa:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang

melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Berdasarkan faktafakta sebagaimana terurai di atas, terbukti secarasumir bahwa Pemohon sudah memenuhi persyaratan formal yang diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT

Jika Direktur dan Komisaris tidak menghadiriRUPSLB, maka Direktur dan Komisaris dianggap tidak berkeberatan terhadappemberhentian yang dilakukan terhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105ayat (4) UUPT;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

Latief masingmasing selakuDireksi) yang karena kesalahannya atau kelalaiannya merugikanperseroan PT Blue Bird Taxi;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggugat pihak ketiga(Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIX) tersebut, berdasarkanketentuan Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 5 UUPT, menjadikewenangan direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluarpengadilan, sehingga untuk menggugat pihak ketiga (Tergugat VIIsampai dengan Tergugat XIX) tersebut bukan menjadi kewenanganPara Penggugat

sampaidengan Tergugat V selaku pribadi serta menggugat Tergugat VI dantelah menggugat Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIX adalahkeliru/salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (error in persona);Menimbang, bahwa hal di atas dikuatkan oleh keterangan ahli Elijana,S.H., yang berpendapat, bahwa pada dasarnya yang berhak mewakiliPT adalah direksi secara umum, jadi kalau dia (PT) melakukan tindakanbaik di luar maupun di pengadilan itu selalu diwakili oleh direksi, tetapidalam Pasal 97 ayat (6) UUPT

Nomor 1515 K/Pdt/20172.PT, maka di Pasal 97 ayat (6) UUPT diatur pemegang saham yangminimal 1/10 (Ssepersepuluh) persen, dia bisa mewakili PT, untuk danatas nama PT menggugat anggota direktur atau direksi yang menurutdia melakukan perbuatan karena kesalahan atau kelalaiannyamerugikan PT, bukan merugikan pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, seharusnya ParaPenggugat untuk dan atas nama serta mewakili perseroan selakupemilik/oemegang

Sesuai ketentuan Pasal 81 UUPT, makaHalaman 38 dari 42 hal. Put.

UUPT jelas mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban/laporan tahunan suatu perseroan harus ada disampaikan kepadadireksi atau seluruh direktur;11.

Bahwa Tergugat diketahui tidak melakukan pengurusan TurutTergugat dengan baik dan tidak sesuai dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).17. Bahwa maksud diadakannya RUPSLB Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta BA RUPS PT.

tidak berdasar hukum tindakan Tergugat yang menjadikan laporan keuangan PT lain untuk dijadikan sebagailaporan pertanggungjawaban pada RUPSLB Turut Tergugat I.LaporanKeuangan yang disetujui dan disahkan dalam laporanpertanggungjawaban Tergugat selakuDirekturTurutTergugatdidasarkanpadalaporan keuangan yang menurutketeranganTergugat dalam RUPSLB dibuatoleh Turut Tergugat V, laporankeuangan mana adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat yangdiatur oleh ketentuan Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) UUPT

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIIIsudah mengetahui Laporan Keuangan yang diajukan oleh Tergugat tidak sesuail dengan ketentuan Pasal 66 UUPT namun diam sajaketika RUPSLB Turut Tergugat menyetujui dan mengesahkanLaporan Keuangan tersebut.E. TENTANG TERGUGAT I MENJUAL ASET TURUT TERGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM22.

Artinyaundangundang sendiri dalam hal ini Pasal 1 angka 5 dan Pasal 99 ayat1) UUPT 2007 yang memberi kewenangan itu kepadaDireksi untukmewakili Perseroan di dalam maupun di Pengadilan. ;10. Bahwaolehkarenaitu, kapasitasTergugat sebagaiDireksikeempatPerseroan tersebut di atasadalahKUASA ATAU PERWAKILAN KARENAUNDANGUNDANG (wettelijkevertegenwoordig, legal or statutoryrepresentative).

Tergugat adalah merupakan Direktur dari Tergugat V; Tergugat VI;Tergugat VII dan Tergugat VIII; sehingga dalam jabatannya selakuDirektur, maka Tergugat berhak mewakili kepentingan hukum Tergugat V;Tergugat VI; Tergugat VII dan Tergugat VIII baik didalam maupun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UUPT dan berhakmengambil segala keputusan kecuali ditentukan lain dalam UUPTmaupun RUPS.b.

Sebelum kedua RUPSLB tersebut diadakan, Tergugat yangmenjabat Direktur Utama PTSP saat itu, dan Tergugat III selaku Direktur(sesuai Akta Nomor 99 tanggal 24 Februari 1994) tidak melakukanpanggilan yang dipersyaratkan oleh UUPT Lama, agar Para Penggugatdapat menghadiri serta menggunakan hak suaranya dalam RUPSLBtanggal 12 dan 23 Januari 1998.

Bahwa pada saat RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998 tersebutdiadakan, UUPT Lama, sudah berlaku (berlaku sejak tanggal 27 Maret1996), sehingga panggilan terhadap pemegang saham harus tundukpada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UUPT Lama yangmensyaratkan bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat14 hari sebelum RUPS diadakan, dengan surat tercatat.

Penjelasanpasal 69 ayat (2) UUPT Lama pun secara tegas menyatakan bahwa:ketentuan ini untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan danHal. 9 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/201410.11.12.ditujukan ke alamat pemegang saham.

Pemanggilan yang hanyadilakukan melalui surat kabar dengan sendirinya bertentangan denganketentuan dalam UUPT Lama, sehingga pemanggilan tersebut tidaksah;Bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) UUPT Lama,ketentuan mengenai pemanggilan kepada pemegang saham melaluisurat kabar dipersyaratkan bagi perusahaan terbuka (Tbk), bukan untukperusahaan tertutup/PT biasa, padahal PTSP/Turut Tergugat adalahperseroan tertutup/biasa, Tambahan lagi, rentang waktu antarapanggilan di sural kabar untuk

Penjelasan ketentuan Pasal 41ayat (1) UUPT Lama tersebut menyatakan: ketentuan ini dimaksudkanuntuk mencapai keseimbangan di antara pemegang saham, sebagaiakibat pengurangan modal.

Direksiadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai denganketentuan Anggaran Dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka5 UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT menyebutkan Direksimewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta padaPasal 98 ayat (2) UUPT juga menyebutkan Kewenangan Direksi untukmewakili Perseroan sebagaimana dimaksud

Pasal 1 angka 5 UUPT yang menyatakanbahwa Direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan, serta berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPTmenyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan, demikian juga pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan

Eksepsi Surat Kuasa yang dibuat oleh Orang yang Tidak Berwenang(Unauthorize Person);Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat yang mewakili Perseroandimana dalam hal ini General Manager yang bertindak sebagai wakilPerseroan untuk menggugat ke Pengadilan sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimanayang berhak mewakili Perseroan yakni Direksi sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 5 UUPT yang disebutkan bahwa Direksi yakni OrganPerseroan yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar, dan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta Pasal 98 ayat (1)UUPT menyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, demikian pula pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan Direksi

GPM dan juga tidakmencantumkan agenda yang hendak dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa;Bahwa UUPT hanya mewajibkan Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan denganmencantumkan agenda acara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban Direksi membuatLaporan Tahunan sebagai pertanggungan jawab Direksi dalam RUPS untukdisahkan termasuk menetapkan Deviden jika terdapat keuntungan (Vide pasal 78ayat (2) dan (8) jo Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 71 UUPT);Jl.

Bahwa UUPT, tidak mensyaratkan dicantumkannya agenda acara dalam undanganuntuk RUPS Luar Biasa yang menentukan sah tidaknya RUPS Luar Biasa. Bahwaakan tetapi yang menentukan sah tidaknya RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan Pasal82 ayat (5) UUPT yaitu seluruh pemegang saham perseroan dengan hak suara nadiratau di wakili dalam RUPS, dan keputusan disetujui dengan suara bulat; 27.

Ketentuan Pasal 79 ayat (3) UUPT menyatakan "Permintaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya":33. Bahwa yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UUPT yaitu yang meminta RUPS LuarBiasa menyampaikan alasan permintaan RUPS bukan mencantumkan agenda RUPS:34. Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam butir 8.

GPM baik yang Kurator/TERGUGAT tujukan kepada PENGGUGAT II (Viriyawan Murti) selaku Direktur PT.GPM dan kemudian kepada Dewan Komisaris telah sesuai dengan UUPT;Bahwa karena itu Kurator/TERGUGAT I menolak dengan tegas segala dalil dalilgugatan Penggugat seolah olah permintaan diadakan RUPS Luar Biasa PT. GPMtidak sah karena bertentangan dengan UUPT;Bahwa PT.

Bahwa kewenangan untuk mengundang RUPS termasuk RUPS Luar Biasa dansiapa yang diundang dalam RUPS sesuai UUPT dan Anggaran Dasar perseroan adapada Direksi atau Dewan Komisaris dan bukan pada Kurator/TERGUGAT yang memintadiselenggarakannya RUPS Luar Biasa;59.

Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan,yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahdireksi/pengurus atau berdasarkan Pasal 103 UUPT. Direksi dapat memberikankuasa kepada orang karyawan Perseroan untuk dan atas nama Perseroanmelakukan perbuatan hukum tertentu yang diuraikan dalam surat kuasa.Kedudukan Penggugat sebagai Manager bertindak untuk dan atas nama PT.

Istilan acquit et de charge initidak ditemukan dalam UUPT akan tetapi dalam UndangUndang No.19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 ayat (1)Penjelasannya menegaskan bahwa opini eksternal auditor yang diwajibkanPasal 71 (1) UndangUndang BUMN adalah diperlukan untuk dasarpemberian acquit et de charge. Dalam praktik acquit et de charge banyakdigunakan oleh hampir semua Perseroan setelah Laporan Pertanggungjawaban Direksi diterima oleh RUPS.

dalam Daftar PemegangSaham dan memberitahukan perubahan Susunan Pemegang Sahamkepada Menkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan. hak(Pasal 56 ayat 3 UUPT).

Maka dapat saya kemukakan disini bahwa berdasarkanketentuan Pasal 584 KUHPerdata dan Pasal 56 ayat 1 UUPT serta dapatjuga didasarkan pada Pasal 613 KUHPerdata, kepemilikan atas sahamtersebut beralih dari Pemilik semula kepada Pemilikan yang baru misalnyaPembeli sejak saat selesai ditandatanganinya akta pemindahan hak atassaham tersebut .

Namundemikian ia belum mempunyai hakhak yang timbul berdasarkankepemilikan saham tersebut samapi pada saat dicatatnya pemindahan hakatas saham tersebut dalam Daftar Pemilikan Saham (Pasal 52 ayat 2 joayat 1 UUPT) ;Berkaitan dengan pertanyaan kedua apa akibatnya jika pemindahan hakatas saham tersebut tidak dicatat datam Daftar Pemegang Saham?

Jika perubahan pemegangsaham karena adanya pemindahan hak tersebut tidak diberitahukan kepadaMekumham maka segala permohonan persetujuan perubahan AD yangditujukan kepada Menkumham atau pemberitahuan perubahan AD dan lainlain kepada Menkumham akan ditolak oleh Menkumham, karena diajukanberdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belumdiberitahukan kepada Menkumham (Pasal 56 ayat 4 UUPT).

Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Ssekurangkurangnya %4(tiga per empat) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dikutip sebagaiberikut:RUPS untuk menyetujul Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agarPerseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya,dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapatpaling sedikit 3/4 (tiga perempat

Pasal 86 ayat (8) dan (9) UUPT, maka Pemohonwajib melakukan pemanggilan kembali kepada para Pemegang sahamuntuk RUPSLB Kedua, yang dikutip sebagai berikut:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapal, dapat diadakanpemanggilan RUPS kedua.Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Kdl10.Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengundang kembali paraPemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019(RUPSLB II

Pasal 89 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu sekurangkurangnya 2/3(dua per tiga) atau 66.7% (enam puluh enam koma tujuh) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dikutip sebagaiberikut:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusanjika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui olehpalingHalaman

sah, maka otomatis RUPSLB tidak akan pernah dapatdilangsungkan apabila salah satu pemegang saham saja tidakmenghadiri RUPSLB tersebut.Bahwa selanjutnya untuk menghindari kerugian dan dampak hukumlainnya yang merugikan kepentingan Perseroan (Pemohon) sertauntuk mencari kepastian hukum bagi seluruh pihak yang mempunyalhubungan dengan Perseroan (Pemohon) dan dengan memperhatikanRUPSLB yang telah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB dan RUPSLB II, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat5 UUPT