Kekhususan itu, terutama terletakpada objek barang sitaan dan kedudukan Penggugat atas barang itu:a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada ditangan orang lain(Tergugat);b. Barang itu berada ditangan orang lain tanpa hak;c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu. sendiri agardikembalikan kepadanya;Selanjutnya ketentuan mengenai syarat Revindikatoir Beslag merujukpada ketentuan Pasal 226 HIR, yang menyatakan pada intinya sebagaiberikut:1.

Pelunasan Pembayaran Utang yang dituntut Penggugat tersebut dapatdipenuhi dengan menjual barang sitaan itu.Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Teras Hijau Blok A1 No.17 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur agar pula diletakan sitajamianan, padahal Tergugat II YAN SETIADI adalah bukan pihak ahli waris dangugatan telah salah alamat yang ditujukan kepadanya. ( Putusan MA RI No. 177K/Sip/ 1976 Tanggal 26 Okrtober 1976 ) , " Di dalam putusan terhadap orangorang yang tidak merupakan

teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; berdasarkan Pasal 91 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelahmenerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika daripenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu palinglama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;berdasarkan Pasal 93 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagiankecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke Negara lain yangdiduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaanlaboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau

barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu yangdiikat lakban hitam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut :Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 91 Ayat (1) mengatur danmenyatakan sebagai berikut :Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan danpelatinan, dan/atau dimusnahkan.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undangundang No.35 Tahun 2009 mengatur dan menyatakan sebagai berikut :Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalamtindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkutHalaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukHalaman 28 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN PlwNegara jika

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN PlwNegara jika

Lab: 1721/NNF/X/2014 barang sitaan tersebut diterima di Laboratorium Forensik PolriCabang Makassar yaitu (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening denganberat netto 24,9131 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi Kristal beningdengan berat netto 0,3654 gram.

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B1098/0.3.18/Enz.1/08/2021 tertanggal 25 ## Agustus 2021 yangditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku PenuntutUmum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu)buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabudigunakan untuk pembuktian perkara;Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pili2.

Penggugat menaggapinya : bahwa dalil para tergugat yangmengatakan bahwa (CB) tidak beralasan hukum, dan harusdikesaampingkan adalah keliru karena penyitaan atau beslagmerupakan tindakan persiapan berupa pembekuan barangbarang26yang berada dalam kekuasaan tergugat sementara waktu untukmenjamin agar putusan sidang pengadilan perdata dapat dilaksanakan.Penyitaan bertujuan untuk menjmain kepentingan penggugat, yaituagar haknya yang dikabulkan dalam putusan hakim dapat dilaksanakansetidaknya melalui barang

sitaan maka dengan demikian sita jaminanadalah mengakomodir kepentingan penggugat dan bukan kepentinganpara tergugat;8.

Namun, pada prinsipnyasengketa warisan ini timbul karena unsur keserakahan yang bertujuan untukmempersulit pelaksanaan jual beli atas boedel warisan tersebut dengan caraselalu meminta harga jual yang tinggi oleh Para Termohon Banding (d/hPara Penggugat) sendiri. ( CATATAN : Konteks lelang, bukan seperti padaumumnya Lelang Barang Sitaan, tetapi Dijual Sebidang Tanah Dengan CaraLelang ).6 Menghukum Para Termohon Banding (d/h.Para Penggugat) secara tanggungrenteng membayar biaya perkara.Halaman 23 dari

./2006 telah diberitahukan kepada Tergugat Il danPenggugat, oleh karena itu putusan ini harus dilaksanakan, termasuk dalamhal ini mengembalikan barang sitaan diatas kepada Penggugat selaku Pemiliksah barangbarang tersebut.

yangberlaku karena sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam kasus yangsama yang telah divonis penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa barusaja keluar dari Lembaga Permasyarakatan Kasongan pada bulan Oktober2018.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiSisa paket sabu sebanyak 1,14 (satu koma empat belas)gram dari 9(sembilan) paket shabu dengan berat bersih 249,52 (dua ratus empatpuluh Sembilan koma lima puluh dua) gram yang telah dimusnahkanberdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang

Sitaan tanggal 14Desember 2018 dengan berat total Netto + 248,21 (dua ratus empatpuluh delapan koma dua puluh satu) gram;1 (Satu) buah bungkus kotak rokok sampoerna merah;1 (Satu) buah HP Nokia warna hitam;1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merkpocket scale;1 (Satu) bundle plastic klip sedang;1 (Satu) bundle plastic klip besar;4 (empat)lembar plastic warna hitam;1 (satu) buah sepeda motor merk Honda beat warna biru dengan NopolKH 4142 TH;1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda beat warna

Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata(halaman 339), tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidakdigelapkan atau diasingkan Tergugat selama proses persidanganberlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi,dengan jalan menjual barang sitaan itu.

Pemerintah sebagaimana yangterungkap dalam fakta persidangan ini ; Menyatakan hukum bahwa barang bukti yang diajukan oleh saudara JaksaPenuntut umum tidak lengkap dan patut dinyatakan cacat hukum karenabahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 215 (dua ratus limabelas) liter yang terisi dalam jerigen ukuran 35 liter sebanyak 6 (enam)buah dan ukuran 10 (sepuluh) liter sebanyak 1 (satu) buah tidak mampudibuktikan secara fisik barang pada saat sidang pembuktian namun hanyamenunjukkan foto barang

sitaan yang belum tentu sesuai dengan aslinyaterutama jenis bahan bakar minyak apa, ukuran jerigen yang dipakai danberapa liter bahan bakar minyak yang terisi dalam jerigen tersebut; 3 Membebagskan terdakwea dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum; 4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya; 5 Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan; 6 Membebankan biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan kepadaNegara; e Setelah mendengar tanggapan secara

Menyatakan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) poket kecil diduga shabu dengan berat kotor 0,46 (nol komaempa enam) gram, dimana 1 (Satu) poket shabu dengan berat 0,05(nol koma nol lima) Gram disisihkan dipergunakan untuk pemeriksaandi Labfor Balai Besar POM di Samarinda, dimana terhadap seluruhNarkotika jenis shabushabu tersebut telah dilakukan pemusnahaansesuai dengan Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotikatanggal 28 Juli 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti olehpenyidik pada

Sita/20/IV/RES.4.2/2021/Resnarkoba serta telahmemperoleh penetapan izin penyitaan Nomor 79/Pen.Pid/2021/PN Dpu, makaberdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotikadalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalamberkas perkara Terdakwa dengan nomor Print /N215/Enz.1/04/2021 yangdikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 27 April 2021ditujukan demi kepentingan pembuktian

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

Menyatakan terhadap barang bukti berupa :8 (delapan) poket sedang narkotika Jenis Shabushabu dengan beratkotornya yaitu 123,994 (seratus dua puluh tiga koma sembilan ratussembilan puluh empat) gram, dimana 1 (Satu) poket dengan berat kotor0,484 (nol koma empat delapan empat) Gram dipergunakan untukpemeriksaan di Labfor Cabang Surabaya, dimana terhadap seluruhNarkotika jenis shabushabu tersebut telah dilakukan pemusnahaansesuai dengan Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika tanggal25Januari

Scoopy warna hitam bis merah tersebutsaksi beli pada bulan Oktober tahun 2020; Bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam bis merah tersebutdulu saksi beli secara kredit dan sampai sekarang saksi masih membayarcicilannya, walaupun sekarang sepeda motor saksi tersebut disita dandijadikan barang bukti dalam perkara ini; Bahwa sampai sekarang pihak dealer tempat saksi mengambil sepedamotor tersebut belum tahu kalau sepeda motor yang saksi cicil secara kreditselama ini sekarang dalam status barang

sitaan dan dipergunakan sebagaibarang bukti dalam perkara ini; Bahwa suratsurat yang terkait dengan sepeda motor yang saksi bellitersebut masih ada di tangan saksi; Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut masih milik saksi danbelum pernah saksi pindahkan kepemilikannya kepada orang lain; Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit motor HondaScoopy warna hitam bis merah, putin dan coklat dengan Nomor Polisi BA2549 ZL, Nomor Rangka MH1JM3130LK666698 dan Nomor MesinJM31E3662998 atas