Ditemukan 3977 data
13 — 0
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Taman, KabupatenPemalang Nomor 1089/53/X/1999 tanggal 8 Oktober 1999, yangbermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);B. Saksi:1.
13 — 6
Fotokopi ljazah atas nama UM HABIBA HUDA YUSUF ZAKARIA Nomor :TK/56/V1/1089/2010 tanggal 30062010 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala TK ALMA'SHUM Kabupaten Malang,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.4);Fotokopi ljazah atas nama KHODIJAH YUSUF ZAKARIA NomorTK/56/V1I/1140/2012 tanggal 23062012 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala TK ALMA'SHUM Kabupaten Malang,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
12 — 1
Hakim berpendapat bukti tersebut telahmemenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian dengan surat sesuai ketentuanpasal 165 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Termohon untuk sidang tanggal19 Maret 2013 dan tanggal 09 April 2013 yang ditanda tangani sendiri oleh Termohon,dengan penunjukan alamat seperti pada permohonan Pemohon yang berada diwilayahJakarta Barat dan tidak ada koreksi dari Termohon, telah meyakinkan Majelis hakimbahwa ketentuan padal 66 Undangundang No. 7 tahun 1089
20 — 18
Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohontersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapisampai di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, PPN pada kantor KUA tersebutmenolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon denganNomor: 1089/Kua.16.01.02/PW.01/11/2020, tanggal 25 Nopember;7.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MISNO Bin KARYOREJO Diwakili Oleh : H. AKSAR BONE, SH., MH.,
238 — 92
Duta Swakarya Indah;
- 1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di Desa Sengkemang;
- 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/Bappeda-V/08/157 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk
Duta Swakarya Indah;8) Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Riau Nomor :IV/849/SD.01/10.95 tanggal 23 Oktober 1995 perihal Dukungan PerubahanKomoditas Karet Menjadi Kelapa Sawit;9) Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihal Persetujuan PencadanganLahan untuk Usaha Perkebunan di Desa Sengkemang;10) Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentangPemberian Ijin Usaha Perkebunan PT.
DutaSwakarya Indah;1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4Agustus 2000 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk UsahaPerkebunan di Desa Sengkemang;1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah Nomor : 050/BappedaV/08/157 tanggal 26Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan denganRencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan KelapaSawit a.n.
Duta SwakaryaIndah;38.1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihalPersetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di DesaSengkemang;39.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah Nomor : 050/BappedaV/08/157 tanggal 26 Februari2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan dengan Rencana TataRuang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n
DutaSwakarya Indah;1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihalPersetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di DesaSengkemang;1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah Nomor : 050/BappedaV/08/157 tanggal 26 Februari2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan dengan RencanaTata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n.
14 — 11
Permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yangmerupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan untukmengajukan perceraian ini Pemohon mengajukan permohonannya kePengadilan Agama tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Batamhal ini Sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang NO. 7Tahun 1089
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Telekomunikasi Pasal 2 ayat (3) Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah menyatakan di dalam sidang bahwa sejak semulaPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakuipenyerahan jasa yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)lakukan adalah termasuk penyerahan ekspor dan oleh karenanya Tidak termasukdalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Keputusan Menteri KeuanganNomor 302/KMK.04/1089
Bahwa atas kalimat Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajakdi dalam daerah pabean Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1089 tanggal 1 April 1989,dalam halaman 23 paragraf 6 Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengartikandengan tidak tepat sebagai penyerahan jasa yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai.9.
33 — 15
1089/Pdt.G/2020/PA.Bdw
21 — 7
1089/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr
Kediri, Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, tanggal 01 Maret 2019 yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 02 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor: xxxx, tanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama, Kabupaten Kediri;2.
12 — 15
1089/Pdt.G/2018/PA.Lpk
1.Emis bin Ahmad
2.Maryanah binti Uu
12 — 0
1089/Pdt.P/2017/PA.CJR
23 — 23
1089/Pdt.G/2024/PA.PLG
19 — 0
1089/Pdt.G/2024/PA.Wsb
7 — 0
1089/Pdt.P/2021/PA.Sel
43 — 4
1089/Pdt.G/2023/PA.Tng
12 — 1
1089/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn
7 — 0
1089/Pdt.G/2024/PA.Rks
14 — 0
1089/Pdt.G/2023/PA.Dmk
19 — 1
1089/Pdt.G/2023/PA.Tbn
13 — 12
1089/Pdt.G/2023/PA.Clp