Ditemukan 2514 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluarsa kadaluarsa kadaluwarsa kadaluwarsaã kedaluwarsaan
Penelusuran terkait : Penuntutan tidak dapat diterima Ne bis in idem
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
AKHMAD KHUSAINI
Tergugat:
PT. ABADI NYLON ROPE dan FISHING Mfg
92 — 19
  • Konstitusi RI Nomor : 012/PUUI/2003 tertanggal 28Oktober 2004, tidak ada batasan tenggang waktu (kadaluwarsa) dalampengajuan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)kepada Pengadilan Hubungan Industrial, kecuali terhadap pemutusanhubungan kerja (PHK) karena alasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, kKemudian terkait dengan tuntutan upah dansegala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak ada bataswaktu kedaluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-11-2015 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 189 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 16 Mei 2016 — Dr. H. ASEP NURSYAMSI, M.MKes BIN ENDANG SOLIHIN.
260 — 104
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 6 April 2016 — ELAN MAOLANA BIN AJIJI
70 — 13
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntutumum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal78 KUHP.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Waris
Putus : 14-08-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 586/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 14 Agustus 2014 — Tsang Fa Tai Dkk melawan Tegoeh Agoes Jatono Selamet ( Tjan Khwan Yang) Dkk
202 — 52
  • maka menimbulkan waris harta bergerak dantidak bergerak menjadi satu kesatuan harta waris ;e Bahwa sikap ahli waris dapat menerima warisan atau menerima dengan catatanatau justru menolak warisan ;e Bahwa menerima warisan dengan catatan atau menolak warisan haruslahdilakukan dihadapan Pengadilan Negeri atau dihadapan notaris;126e Bahwa bila tidak ada tindakan ke Pengadilan atau ke Notaris untuk menerimawarisan dengan catatan atau menolak warisan, maka berarti ahli warismenerima warisan ;e Bahwa kedaluwarsa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 8 April 2014 — MUHAMMAD RACHMADSYAH LUBIS, SH. Bin MUHAMMAD AMIRSYAH LUBIS
75 — 15
  • Serta tidak adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukum terdakwamempunyai kKemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnyadalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga tidak menemukan hilangnya sifatmelawan hukum pada diri terdakwa, berdasarkan azasazas hukum tak tertulis yangbersifat umum sebagaimana Yurisprudensi
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - YANNI MOTTO
115 — 145
  • Atas pertanyaan tersebut saksi menjawab,Saksi tidak tahu perusahaan mana yang akan lolos evaluasi, karenasaksi tidak ikut dalam proses evaluasi, dan hal tersebut merupakanwewenang dari panitia lelang;Apakah Saksi mengetahui bahwa Perusahaan yang memenangkanlelang pada kegiatan pelaksanaan Pengadaan Alatalat LaboratoriumBahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima DAKAPBN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TahunAnggaran 2011 tersebut memiliki SIUP yang sudah kedaluwarsa?
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — Drs.H.ADING SUHERMAN
85 — 23
  • Serta tidak ditemukan adanyahilangnya hak menuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 8 April 2014 — I PUTU SUARTANA BIN I PUTU SUDANA
122 — 89
  • Serta tidak adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukum terdakwamempunyai kKemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnyadalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga tidak menemukan hilangnya sifatmelawan hukum pada diri terdakwa, berdasarkan azasazas hukum tak tertulis yangbersifat umum sebagaimana Yurisprudensi
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 13-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PA CILEGON Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Clg
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 93
  • Nafkah Terhutang (Madhiyah)Menimbang, bahwa nafkah madhiyah adalah nafkah yang belum dibayaroleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami.Sebagaimana pendapat fugaha yang diambil alin sebagai pendapat Majelis yaitu: Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya: Semuanafkahmenjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadihutang yang harus ditanggung suami ; Kitab Al Muhadzdzab juz Il halaman 178 yang artinya: Tatkala telah adatamkin (penyerahan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TRIYONO, SH
Terdakwa:
NUROCHIM
114 — 52
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN Bgl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
1012 — 2511
  • dan mencemarilingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupan seharihari oleh manusia, tanaman dan makluk hiduplainnya.sehingga TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 59 ayat1,2,3 dan 4,Pasal 102 dan Pasal 103 UndangUndang Nomor32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, yang berbunyi:Pasal 59 ayat 1,2,3 dan 4:(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajibmelakukan pengelolaan limbah B3 yangdihasilkannya.(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat(1) telah kedaluwarsa
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 24-02-2014 — Putus : 18-07-2014 — Upload : 17-09-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 05/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 18 Juli 2014 — Yayasan Riau Madani Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
120 — 101
  • Bahwa Penggugat II Intervensi tidak sependapat dengan Tergugatyang menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kedaluwarsa, karenaPenggugat sebagai pihak yang bukan dituju oleh keputusan tatausaha negara, melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan,baru mengetahui terbitnya sertipikatsertipikat obyek sengketa adalahpada tanggal 20 Februari 2014, sedangkan gugatan Penggugatdidaftarkan pada tanggal 24 Februari 2014 maka sesuai dengan SuratEdaran Mahkahamh Agung (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 angkaV.3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 11 Februari 2015 — ADE SUHARTONO BIN HADI SISWANTO
53 — 8
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntutumum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal78 KUHP.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 148/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 26 Nopember 2018 — Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal/alamat terakhir di Jl. Mars I No. 4 Villa Cinere Mas, Cinere, Kecamatan Pisangan, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Herlinda, S.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., R. Hasan Fikrie A., S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., Jerri Simarmata, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partner, Jl. Letjen. R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, Indonesia 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut PembandingI/ Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I. MELAWAN: 1. Tuan SUSANTO DARMA PUTRA, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gempol No. 17 Bambu Apus Ceger Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marihotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H., Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara BUNGARAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/BSA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat. 2. HAMZAH,warga Negara Indonesia,pekerjaan swasta, beralamat di Kampung Lio Jl. Nurul Ikhwan No. 18 B RT 005 RW 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H., M.H., Nursal, S.H., Afriyati, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Komplek PerkantoranFatmawati Mas Blok 1 No. 118 Jalan RS. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/WP-R/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II (Turut Terbanding)/Pembanding II semula sebagai Tergugat II. 3. AHLI WARIS H. ABDULLAH A. BONA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pondok Serut RT 003/003 No. 126, Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Sutrisno Wijaya, beralamat di Pondok Serut RT. 003/003 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 5/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, kemudian memberi kuasa kepada Irfan Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irfan Iskandar, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E3 No. 72 RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula sebagai Tergugat III. 4. AHLI WARIS JIMAN bin GARIP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lio RT 001/001 No. 39, Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, beralamat di Kp. Lio RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV. 5. AHLI WARIS UNDIN bin DAMIN, warga negara Indonesia, alamat terakhir di Kampung Lio RT 005/001 No. 13, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunalan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Ikhwan RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 19/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V. 6. M. DJAMIN,warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Serut RT 001/002, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI. 7. H. HAPANI/AHLI WARIS H. HAPANI, warga negara Indonesia, swasta, alamat terakhir di Jl. Falah RT 002/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H. dan Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum”LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI-SABENIH MANONG (LBH ANE-SM), berkantor di Jalan Mandor Husen RT. 008 RW. 010 No. 189, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagaiTergugat VII. 8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Saleh Yahya, S.H., M.Kn., Aris Prasetiantoro, S.H., Junus Nicholas Butar Butar, S.H. dan Amrinif, S.H., Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1930/600.7.36.14/XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Iz.Insidentil/2016/PN.TNG tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I. 9. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) dahulu PT. PERKEBUNAN XI, berkedudukan di Jl. Sindangsima No. 4 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., Roldiman KS, S.H., Giri Sari Ratu Timur, S.H., Helen Rosdiana Siagian, S.H., Ahmad Huda Dayan Nasution, S.H., Haryatama, S.H., Teguh Megantara Saputra, S.H. dan Dadi Wardiman, S.H., karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan hukum di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/III.2/105/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 67/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagaiTurut Tergugat II. 10. KEPALA KECAMATAN PONDOK AREN, berkedudukan di Jl. Graha No. 1 Bintaro 15228, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kunen., Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/545-Pem/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 6/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTurut Tergugat III. 11. KEPALA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pondok Raya No. 1, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbulloh, S.E., Perangkat Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagaiTurut Tergugat IV.
526 — 68
  • Gugatan kabur, pengadilan tidak berwenang mengadili,gugatan,dalam perkara a quo,Gugatan kedaluwarsa, premature dankurang pihak, Alasan tersebut merupakan pengulangan atas eksepsidalam tingkat pemeriksaan pertama di Pengadilan Negeri Tangerangdan itu juga termasuk dalam jawab menjawab.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
101 — 29
  • mampubertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yang tidak sahdengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (noodtoestand)sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakanketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan olehpejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana olehpenuntut umum karena kedaluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi.
72 — 15
  • persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat(noodtoestand) (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP),melaksanakan ketentuan undangundang (pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintahjabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (pasal 51 ayat (1) KUHP).Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum olehkarena kedaluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 11 Mei 2016 — SUNANDAR bin ODANG (alm)
76 — 25
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 28-12-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Mei 2014 — Moh.Halwie alias Moh.Haluwi bin Saiyun,Cs >< Aminah.cs atau ahli warisnya
259 — 81
  • Diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Tanggal 7 Maret 1959 Nomor 70/K/Sip/1955 dalam kasus diKotapraja Malang tentang Hak Kedaluwarsa. Suatu tangkisan kedaluwarsadalam perkara perdata tentang tanah, ditolak dengan alasan, bahwaHal. 69 dari 163 Hal.Putusan Nomor:587/PDT.G/2012/ PN. JKT. PST.penggugat telah berulangulang minta dari tergugat untuk menyerahkantanah itu kepada penggugat. (Ketua Majelis : Wijono Prodjodikoro)..
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.SAINUM
2.MUSTIRAH
3.MASIH
4.MINTAH RIADI
5.H. MAHLUMI AKBAR
6.AMAQ HIRNAWATI
7.MAHRIP
8.SAHDAN
9.JUMENENG
10.H. MUH HUSNI AKBAR
11.MAHRIP
12.SAHRUN
13.HAJI ZAENAL ARIFIN
14.KENAN
15.KERIM ALIAS AMAQ MAI
16.KANSE
17.KILAH
18.SERAP
19.KICAM
20.JAMAN
21.KACIH ALIAS AMAQ RINAM
22.AMAQ MASTURIADI
23.AMAQ SURI
24.JUMINAH
25.BOHRI
26.KADRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
Intervensi:
SETIADI
357 — 290
  • Eksepsi mengenai Gugatan Telah Lewat Waktu(Kedaluwarsa);2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur(Obscuur Libel);3. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;b. Eksepsi Tergugat II Intervensi;1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;2.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 14 Februari 2017 — Sylvia Kunthie Mustika,A.SSi,MM.
108 — 47
  • SuratPerintah Penetapan Pajak Kurang Bayar (SPTPKB) dan kita sudah menetapkanpajak online sekarang ini sejak tahun 2013;Bahwa dasarnya ada Perda No 25 Tahun 2001 yang dikenai sebesar 20 % daripenerimaan brutto;Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps Bahwa setoran pajak dari parkir yang disetorkan oleh PT Angkasa Pura selalutepat waktu; Bahwa ada perubahan Perda No. 14 tahun 2011 yang berubah dari 20 %menjadi 25 % kena pajak; Bahwakalau sudah ada datanya maka kita tidak mengenal kedaluwarsa