Ditemukan 2489 data
239 — 66
Setelahsurat tersebuk diterima, lalu Kemudian saksi disposisikan Kepala Bidang LaluLintas dengan Instruksi Bahas dengan Tim Internal dan eksternal dandikordinasikan dengan konsultan, kKemudian kami menindaklajuti surat tersebutdengan mengundang pihak terkait untuk melakukan pembahasan AnalisisDampak Lalu Lintas.
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
254 — 43
Kita ikuti saja pembahasan dan mengenai itu sambalberjalan saja dan akhirnya pertemuan tersebut bubar; Bahwa saksi pernah ditelpon oleh SUPRIYONO yang mengabarkanbahwa uang ketok palu sudah ada dengan perkataan, Uang itu sudah adaDek, bolehlah kita bahas barang ini.; Bahwa lebih kurang tiga hari sebelum Rapat Paripurna Pengesahan APBDProvinsi Jambi TA 2018, SUPRIYONO pernah menelpon saksi untukmeminta saksi hadir dalam rapat paripurna tersebut; Bahwa SAIPUDIN dan ARFAN tidak pernah datang menemui
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
592 — 209
Saksi hanyamenengok;Di rumah makan hanya bicara silaturahmi saja tidak ada yang lain.Saksi juga tidak tahu bahas apa karena Saksi belum lihat lokasi;Yang melatarbelakangi Saksi survei ke Indramayu karena RumahSakit masuk ke Youtube di tengah sawah menurut Saksi sangat luarbiasa;Karena rumah sakit di tengah sawah, Saksi ingin lihat seperti apa.Setelah Saksi sampai disana, rumah sakit sepi karena lokasinyatidak menunjang akan bisa sustain/bertahan.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2720 — 2273
Itu Saksi dengan suamihanya obrolan biasa saja cuman bahas ringan. Dia punya privasi, kalauSaksi banyak bertanya dia suka marah;Bahwa 1 mobil yang diambil KPK yaitu mobil Alphard;Bahwa Range Rover dan Mini Cooper jauh sebelum suami Saksi diKementerian;Bahwa (proses pembelian Alphard) dia cerita mau beli Alphard tetapi Saksibelum mau, nanti saja.
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
474 — 341
200. s.d Rp. 300. per Kg sesuaikontrak,dari keterangan KADIONO bahwa SPP dibayarkan kerekening MitraPengadaan sesuai kontrak setelah cair diminta oleh penanggung jawabpengadaan fiktif tersebut,dalam pelaksananaannya penyerahan uang ditunggudibank BRI oleh para penanggung jawab Mitra,selanjutnya entri data GD1M yangberasal sistem selanjutnya saksi print dan sebagai dokumen saksi serahkankepada penyidik ;Bahwa data tersebut saksi yang membuat, berdasarkan keterangan dariKADIONO, data tersebut di bahas
102 — 24
dalamRapat Paripurna tersebut ada hubungannya dengan uang lelah atau tidak;1 Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Ketua Komisi D;2 Bahwa saksi ditelepon oleh Taufan Abdoso Yakin saat pertemuan Sumaterasekitar jam 22.00 Wib lebih;3 Bahwa perjalanan dari rumah saksi ke rumah Taufan Andoso Yakin palingsekitar 7 menit;4 Bahwa saat berada di rumah Taufan Andoso saksi berkalikali purapura ketoilet;5 Bahwa saat saksi berada di ruang kerja Taufan Andoso Yakin, Taufan adamenyampaikan ya sudah, Komisi D bahas
185 — 38
yang terungkap dalam pemeriksaandi persidangan, tetapi merupakan salinan dari apa yang telah dimuat dalam SuratDakwaan dengan mengutip materimateri muatan dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP), serta masih ada sebagian besar beberapa faktafakta persidangan yang belumterungkap dan tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya dari para Saksi danTerdakwa yang diberikan di persidangan.Mengenai pembuktian unsurunsur tindak pidana yang dibahas oleh Penuntut Umumini, Penasihat Hukum akan tanggapi dan bahas
Terbanding/Penuntut Umum : Hendra Eka Saputra
705 — 92
weather.us/ satellite/ europe-afica/satellite-visible-archive.html
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
202 — 14
Hamaruddin
297 — 396
jalan Raya Darmo No.51 Surabaya untukpembukaan Kantor Cabang PT.PT Bank Maluku yang di bayarkan kerekening perseorangaan dalam hal ini atas nama Soenarko saksi tidaktahu, belakangan baru saksi mengetahui dari temanteman;Bahwa kami selaku Komisaris menyetujui membuka Kantor Cabangdengan biaya Investasi sebesar Rp 56 Milyar karena telah dikaji secaraberjenjang dari Satuan Terkait Khususnya satuan Kerja ManagemenResiko (Sdr.A Burhanudin )dan Direktur Kepatuan Saudara Izaak Thenudan kemudian telah di bahas
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
218 — 527
kegiatan penyediaan Bahan Bakar Dinasdan Kendaraan dinas/Operasional pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019 adapada Bidang pengelolaan sampah;e Selanjutnya dokumen daftar kebutuhan tersebut diserahkan kepadasubbagian perencanaan untuk dibuatkan usulan Rincian Kegiatan danAnggaran (RKA);e selanjutnya RKA di setujui olen Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran(PA) dan diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD)yaitu Pemkot Ambon di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KotaAmbon (BAPPEDA) untuk di bahas
961 — 721
harus ditunjuk langsung;Bahwa untuk melakukan PL tersebut tidak ada permintaan jijin dariinstansi lain, akan tetapi pada saat pengajuan anggaran saksi langsungsebutkan bahwa ini pelelangannya terbatas dan ini dengan PL, dan inidibahas dalam rapatrapat didalam pengajuan anggarn tersebut.Karena saksi melihat ada efisiensi jadi saksi memberanikan diri inidilakukan dengan cara penunjukan langsung;Bahwa hampir setiap hari diadakan rapatrapat terkait denganpembangunan dermaga Sabang, jadi selalu kami bahas
TPPUBahwa diatur transaksi yang mencurigakan di dalam UU 8 Tahun 2010,pasal 1 angka 5 menjelaskan transaksi yang mencurigakan yaitutransaksi yang menyimpang dari profile, diduga ada kaitan dengan hasiltindak pidana, transaksi dilakukan untuk menghindari pelaporan, dimintaPPATK untuk penyelidikan kasus;Bahwa pembahasan di DPR lebih prioritas mengenai penyidik yangmelakukan penyidikan perkara TPPU, yaitu penambahaninstansipenyidik melakukan penyidikan sedangkan mengenai penuntutan tidakpernah di bahas
459 — 2300
Tobing sebagai bendahara dan sebagaiBPKAD itu tergantung SOP, kita minta tambahan pada waktu itu BPKAD nyaadalah kepala BPKAD;Bahwa itu juga dibuat dengan masingmasing SKPD;Bahwa dalam proses pembahasan APBD, programprogram itu secaralangsung akan menjadi KUA dan PPAS sesudah dikerjakan oleh masingmasing koordinator;Bahwa sebenarnya ada disampaikan dari BPKAD tentang plafon anggaranuntuk tax dana reses 2,5 M dan 5 M, lalu kita bahas kalau ada usulan dariDPRD;Bahwa saksi memberikan keterangan tetap
Setelah kirakiradapat plafonnya maka ini langsung kami bahas dalam hal belanja tentu dalamhal ini adalah Bapeda dengan PPKAD untuk merancang bagaimana kirakirabelanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung meriverHalaman 106 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plgkepada program yang kami sampaikan tadi, belanja tidak langsung ini adalahsepenuhnya di Pak Tobing terutama pada gaji termasuklah halhal yang hibahdan segala macam dengan secara profesional itu dimiliki oleh PPKAD
ini sebelumnya ada LAP lagiNo.54 tahun 2015;Bahwa benar kerugian Negara akibat LSM yang kurang dari 3 tahun di LAPyang No.51 ini ada 225 LSM;Bahwa pemeriksaan disini berdasarkan buktibukti kalau buktinya berbedajumlahnya juga berbeda;Bahwa kami tidak menganggap LAP yang terdahulu' salah, pada saat ituberdasarkan perhitungan yang ada hasil sampling kerugian Negara sekian,waktunya kan berbeda, buktibukti yang disampaikan juga berbeda jadi disinikan ada disampaikan, jadi mohon maaf ahli tidak akan bahas
237 — 77
DAK/DAU17 24042006 10.000.000 LBH (Tukirin)18 24042006 150.076.679 Urusan Tukirin19 25042006 20.000.000 Bapak Jatmiko20 27042006 15.000.000 DPRD Langkat via Reja21 05052006 10.000.000 Urusan Poldasu22 12052006 30.000.000 Bahas APBD (Asmi) Hal.102 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. 23 24052006 30.000.000 Bahas APBD (Asmi)24 15062006 300.000.000 BP (Bupati)25 27062006 150.000.000 BP (Bupati)26 07082006 25.000.000 BP (Bupati)27 16082006 450.000.000 BP (Bupati)28 30082006 450.000.000 BP (Bupati
111 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamlingkup hukum administrasi negara dan mana praktek yang tidak benarsehingga sudah sepatutnya dilihat dalam suatu rangkaian frame besartindak pidana korupsi dihubungkan kepada akibat yang timbul dariperbuatan tersebut yaitu mengakibatkan kerugian keuangan Negara atauperekonomian negara secara besarbesaran (dalam hal ini adalahKabupaten Tanggamus), apalagi dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal77 UndangUndang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan KedudukanMPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah kami bahas
2110 — 3764
dengan Bupati, dekat yang saksi maksud adalah saatmenghadap dan lain sebagainya AGUS yang menfasilitasi; Bahwa pemegang saham di PT AIRAN ada 20 orang, sebagian besaradalah para dokter, yang masuk dalam saham PT AIRAN adalah anakTerdakwa RANDY ZENATA; Bahwa hak pemegang saham adalah bersamasama ingin membangunrumah sakit, tujuan untuk mengembangkan Rumah Sakit dan akanberdampak baik bagi pemegang saham, belum ada pembagiandeviden/keuntungan Rumah Sakit; Bahwa besaran persentase deviden akan di bahas
MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
Terdakwa:
SALMAN Bin BAHARUDDIN
138 — 14
Hamaruddin
- 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " Rapat Pleno KPU PPU Bahas Proses Cetak Surat Suara edisi 18 April 2018 No Inv : 115/KPKT/KMU/VI/2018. An. Hamaruddin
- 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " KPU PPU Lantik PPK dan PPS kok jumlah PPK jadi berkurang edisi 8 Maret 2018 No Inv : 110/KPKT/KMU/VI/2018. An.
1049 — 737 — Berkekuatan Hukum Tetap
bidang ekonomi.Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Keberatan bukan pelakuusaha karena: (i) Para Pemohon Keberatan bukan merupakanperusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia; (ii)Para Pemohon Keberatan tidak mempunyai domisili hukum diIndonesia, melainkan di Singapura; dan (iii) Para Pemohon Keberatantidak menyelengarakan berbagai kegiatan usaha atau melakukantransaksi dalam bidang ekonomi di Indonesia.Penjelasan mengenai unsur pelaku usaha ini secara lebih lengkapsudah kami bahas
295 — 94
Dana Operasional Menteri tidakberlaku hal tersebut karena DOM di bagikan kepada semua Menterisama.Ahli menerangkan bahwa UndangUndang APBN berisikankeputusan, seperti berapa besarnya pengeluaran, berapa besaryapenerimaan, berapa besarnya selisih, bagaimana cara mengukurselisin, jadi dia adalah merupakan keputusan, perubahan apapunyang terjadi karena hal tersebut merupakan suatu proses, makanyaundangundang APBN tersebut ketika mengadakan perubahan makaharus melalui proses, ketika di tetapkan di bahas
adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium remedium sedangkan hukum pidana bersifat u/timumremidiumBahwa freeis ermersen merupakan istilah dari bahas
290 — 126
Dana Operasional Menteri tidakberlaku hal tersebut karena DOM di bagikan kepada semua Menterisama.Ahli menerangkan bahwa UndangUndang APBN berisikankeputusan, seperti berapa besarnya pengeluaran, berapa besaryapenerimaan, berapa besarnya selisih, bagaimana cara mengukurselisin, jadi dia adalah merupakan keputusan, perubahan apapunyang terjadi karena hal tersebut merupakan suatu proses, makanyaundangundang APBN tersebut ketika mengadakan perubahan makaharus melalui proses, ketika di tetapkan di bahas
adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium remedium sedangkan hukum pidana bersifat u/timumremidiumBahwa freeis ermersen merupakan istilah dari bahas