Ditemukan 2539 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tripatria triharti trinarti triparto triarti triparteit tripartid triparti trimartia
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 21-07-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
Andi Hadi Winarso, dkk
Tergugat:
PT PAMINDO TIGA T
122 — 41
  • ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, mohon dengan hormatMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkanpemeriksaan dengan Acara Cepat;DASAR GUGATAN1.Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasisecara Tripartit, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yakni dengan dikeluarkannya anjuran oleh Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-05-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 2 Mei 2012 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), dk. vs HAMZAH AN, dkk.
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan olehsalah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri setempat ;Bahwa dari ketentuanketentuan sebagaimana terurai tersebut di atas,dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajuan gugatan mengenai sengketaPerselisihan Hubungan Industrial sebelum diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui perundinganyang ditempuh secara bipartit dan tripartit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 28-04-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 13-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/G/2014/PHI.PN.BDG
Tanggal 21 Oktober 2014 — ABDULLAH SUMBONO; ADE SUMARNA; AMUN SETIAWAN; ANDI ISMAIL MARZUKI; BATARA MARPAUNG, DKK; LAWAN; PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO);
59 — 24
  • AdeSumanrna tgl. 25 Juni 2011;Bahwa Peraturan Dana Pensiun atau PDP tidak bisa diberlakukan duaduanya secara bersamaan kepada peserta dana pensiun ;Bahwa saksi membantu Bipartit maupun Tripartit penggugat AbdullahSumbono dkk ;Bahwa PDP yang berlaku bagi kelompok Abdullah Sumbono dkk adalahPDP KEP.05/1999 ;Bahwa yang saksi tahu permasalahan penggugat, ketika dilakukanpembayaran manfaat pensiun, tidak sesuai dengan yang dijanjikan di PDPKEP.05/1999 yang mengacu gaji pokok terahir ;Bahwa Dana Pensiun
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-01-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
BENEKDIKTUS SUSILO ADI NUGRAHA
Tergugat:
PT. IOL INDONESIA
75 — 46
  • mempertimbangkanpetitum ke3 Penggugat yang menyatakan menurut hukum antara Penggugat danTergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan sekaligus mempertimbangkanpetitum ke4 Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatigedaad) dengan Melakukan PHK terhadap Penggugat:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah pada tingkatBipartit (Bukti P4, P5) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 1/G/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 11 Februari 2020 — PT VALE INDONESIA Tbk; DIREKTUR PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.
235 — 177
  • Pemahaman saksi Nikel 2% untuk Kobalt nya diatur dalamPeraturan Pemerintah yang berlaku 5 % sementara perusahaan invoicenyauntuk perhitungannya semua 2 % sehingga ada perbedaannya;Bahwa Penggugat sebelum pembahasan tripartit saksi sudah menyampaikanhasil temuan pemeriksaan kepada Penggugat dan temuan itu sudah dan hasilklarifikasinya itu yang mau ditanggapi oleh Perusahaan dan Perusahaansudah menanggapinya dan tanggapan itulah yang dibahas dalam pembahasantrip artit; 2 2 22= 2o$ non ron oon nnn nnn
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 27-07-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Nopember 2016 — Nengsih Br.Purba, dkk Vs PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY
93 — 20
  • pernah terjadi pemutusan hubungan kerja, dengandemikian Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima.Dalam Pokok Perkara:Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat kecualiyang diakui oleh Tergugat.Bahwa seluruh dalildalil yang Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsimerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil pada bagianpokok perkara ini.Bahwa benar perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat telahdilakukan penyelesaian melalui bipartite dan tripartit
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
PT AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA
Tergugat:
1.IVO KRISNADI
2.ABDURRAHMAN
3.SAHRONI
4.MUHAMMAD ISMAEL
5.ISMAIL
6.HABIBI
7.SOBIRIN
8.RIZKI AKBAR
9.AMIN SETIAWAN
10.MUHAMMAD AMIN
11.ANDI CANDRA
12.TAUFIK
13.RAHMAN
14.M. ZAYADI
15.AL AHYUDI
16.AMAR HANAPI
17.ROY WIJAKSONO
18.EDISON
19.ISHAK
20.ISKANDAR.Z
21.JONIANSYAH
22.RIDWAN
23.AGUS SAHRIAL
24.SAMSUL BAHRI
25.ASAN FIRDAUS
103 — 14
  • benar ada hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat, yang mana Para Tergugat adalah karyawan tetap Penggugat; Bahwa benar Penggugat telan memutus hubungan kerja denganPara Tergugat; Bahwa benar Penggugat belum membayar uang kompensasipemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Tergugat; Bahwa benar perselisihan hubungan industrial antara Penggugatdengan Para Tergugat telah dimediasi oleh Mediator DinasKetenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KabupatenSarolangun Propinsi Jambi (Tripartit
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 54/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
Drs. AGUSTIN BASTAMAN
Tergugat:
Walikota Tangerang Selatan
227 — 829
  • Saksi sempat dipanggil oleh BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dahulu BadanKepegawaian Daerah (BKD) terkait dengan status KepangkatanPenggugat;Bahwa, Saksi tahu Penggugat menerima SK Pemberhentian, tapi lupaTahun berapa;Bahwa, pada saat Penggugat menjabat sebagai Pengelola Barang ituada SKnya yang diterbitkan oleh BPKAD;Bahwa, Saksi tidak tahu, selain Penggugat sebagai Mediator, Penggugatjuga menjabat di Dewan Pengupahan atau di Tripartit;Bahwa, Saksi tahu Penggugat diberhentikan tidak
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
FAISAL REDY
Tergugat:
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
79 — 28
  • Dan dalam proses PHK, Tergugat telahmenempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang meliputi Lembaga Bipartit (Sebagaimana diuraikandiawal jawaban ini izin tidak mengutip ulang) dan Tripartit pada DinasKetenagekerjaan Kota Medan.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
PT. AWINDO INTERNATIONAL
Tergugat:
PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
187 — 46
  • ;Bahwa tidak ada perjanjian TRIPARTIT bagi para pihak antara PT. Intertek,PT.Awindo Internasional dan PT.Heiploeg International.;Bahwa dari bukti T3A tentang persetujuan pekerjaan bagi siapa yangmemberikan pekerjaan kemudian jenis pekerjaan apa .;Bahwa disitu terlihat apa yang diminta oleh PT.Heiploeg International ituMengenai ikan.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 21/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PD FSP RTMM SPSI Provinsi Jawa Barat
312 — 165
  • Bahwa proses penerbitan obyek sengketa telah sesuai denganketentuan yang berlaku dan tidak cacat hukum, dilakukan melaluiprosesproses tripartit Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, DewanPengupahan Provinsi Jawa Barat, dan obyek sengketa merupakankewenangan TERGUGAT untuk menerbitkannya;.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 27 Februari 2019 — ENDAR, dkk.; Melawan; PT. BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES;
96 — 62
  • Bahwa perkara a quo sudah diupayakan penyelesaian baik secara perundinganbipartit melalui Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) PT.Bumi Kaya Steel Industries22.23.26dengan Tergugat maupun melalui Tripartit melalui Mediasi di Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi dengan hasil Tergugat tetap tidak bersedia membayarkan hakyang seharusnya diterima oleh penggugat oleh karenanya demi kepastianhukumnya penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 27-08-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Desember 2018 — FIRDAUS HERMAWAN, DKK >< PT. SASAKURA INDONESIA
109 — 47
  • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat tidak sah secara hukum, dan sekaligus gugatan ParaPenggugat pada petitum angka4 Para Penggugat yang menyatakan tidakputus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata parapihak telah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarahpada tingkat Bipartit (Bukti P35 s/d P53, Bukti P55 s/d P58, dan Bukti T6.1 s/d T7.18, Bukti T11.1 s/d T12.6) dan kemudian dilanjutkan padatingkat Tripartit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI, HERMANTO TOANI, NURDIN, ENANG SUPRIATNA, ERIS SUPRIATNA VS PT KOYO JAYA INDONSIA
86 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perundingan Bipartit antara Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensiturut serta hadir juga Tergugat Rekonvensi dengan Para PenggugatRekonvensi terkait proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ParaPenggugat Rekonvensi, dalam perundingan Bipartit tidak ada kesepakatandan Para Penggugat Rekonvensi menolak Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi sematamata karenatidak beralasan Hukum, bahwa kesimpulan perundingan Bipartit Para Pihaksepakat untuk membawa penyelesaian perselisihan ke tingkat Tripartit
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 22-07-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Plg
Tanggal 25 Nopember 2014 — - Capt. GERARD ARTHUR DUNGUS lawan PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), Dkk
145 — 24
  • Perselisihan Hubungan Industrial disebutkanbahwa :gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat pekerja/buruh bekerja; sehingga Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa perkara perselisihanhubungan industrial ini BAGAMANA MUNGKIN KUASA HUKUMTERGUGAT I dan TERGUGAT IT MENGABAIKAN ATURAN DASAR PHItersebut dan ikut hadir dalam mediasi/bipartite dilanjutkan upaya Tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.B/2016/PN JKT.PS
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana - IGOR GEMDITA HUTAPEA, Dkk
262 — 137
  • (tripartit).Bahwa upah minum adalah kabupaten membentuk dewan upah daerahuntuk mensurvei kebutuhan minimum, hasil survey didiskusikan secaratri partit dan kemudian diputuskan oleh dewan pengupahan dankemudian ada rekomendasi dari dewan pengupahan diberikan kepadaBupati dan Gubernur.Bahwa upah yang murah akan menurunkan daya beli sehingga PHKterjadi.Hal 46 dari 75 hal Putusan No. 344/Pid.B/2016/PN.JktPstBahwa pemerintah akan mengamankan Paket Ekonomi Jilid 1 8.Pemerintah menggunakan pendekatan yang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 137/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT. Pungkook Indonesia One
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
233 — 173
  • Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir ataskesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja denganpengusaha, bukan sematamata inisiatif dari Tergugat belaka.Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkandengan seksama lembaga tripartit tersebut di dalammemperjuangkan upah yang diinginkan, bukan justru langsungmempersoalkannya di pengadilan.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 15-01-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
SYAFII HARAHAP.,SE
Tergugat:
PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk
66 — 16
  • register No. 7/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn adalah premature, serta sekaligus menyatakan gugatanPenggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvantkelijke verklaard);Menimbang, bahwa setelah mendalami dalil gugatan Penggugat dalampenyusunan dallil gugatan majelis hakim dapat memahami maksud dan tujuangugatan Penggugat bermuara pada Pemutusan Hubungan Kerja sehinggameskipun mengenai hak cuti dan kompensasi penugasan belum pernahdirundingkan secara Bipartit namun secara Tripartit
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 115/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PERKUMPULAN PENGUSAHA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN (PPRTMM) KARAWANG
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN PROVINSI JAWA BARAT
119 — 60
  • Bahwaobjek sengketa pada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuatantara buruh/pekerja dengan pengusaha, bukan sematamata inisiatif dariTergugat belaka; Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkan denganseksama lembaga tripartit tersebut di dalam memperjuangkan upah yangdiinginkan, bukan justru langsung mempersoalkannya di pengadilan.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 31 Mei 2017 — ACE SURYADI, dkk.; Melawan; PT.KURNIA ASTASURYA;
70 — 16
  • Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuranoleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi Nomor: 560 /6034 / Disnakertransos tertanggal 1 Oktober 2016 yang menganjurkan agar pihakTergugat dan Para Penggugat menyepakati hasil Mediasi tersebut;2.