Ditemukan 2521 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
439571
  • Jadi kalauaspekaspek itu terpenuhi berarti dia sudah bisa diterapkan sanksisanksi yang ada didalam aturanaturan dalam aturan hukum itu.Misalnya kalau tindak pidana, kalau sudah terpenuhi semua unsurunsurnya, maka dia bisa diikuti dengan acaman pidananya kalauadministrasi juga bisa diikuti dengan sanksisanksi administrasidemikian juga dari segi perdata kalau memang terpenuhi ini tetapjuga bisa diproses secara perdata dalam TUN misalnya keputusanyang dibatalkan itu dendanya hanya sedikit sekali Rp.5.000.000
Register : 03-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
DEASY DIAH SURYONO
Terdakwa:
GOUTAM SHAMDEPCHAND M
186139
  • /Pid.B/2018/PN JKT.SELperbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu,Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda,maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupapidana penjara harus pula dijatunkan pidana denda yang lama pidanapenjaranya maupun besarnya pidana dendanya
Putus : 07-06-2016 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — I. Drs. R. HENDARKO HUDOYO dan TERPIDANA II. H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN
206331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jkt.Psttanggal 30 April 2014 tersebut dengan mengubah dendanya;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut MahkamahAgung berpendapat:a.Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya Novum tidak dapatdibenarkan karena dari buktibukti surat bertanda PK1 sampai dengan PK18 tidak dapat dikualifikasi sebagai bukti novum, sebab selain buktibuktitersebut sudah pernah diajukan
Register : 12-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 29 April 2015 — - ABDUL HADI, SE, MSi alias ABDUL HADI LUBIS, SE, MSi
10421
  • Panitiapenerima barang karena itu sudah ada tugasnya tersendiri.Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi permasalahan dalamhal ini adalah hasil pemeriksaan oleh tujuan tertentu dari BPK RI padatahun 2011 dimana ditemukan adanya potensi yang merugikan negaradan kemahalan harga pada pengadaan di Fakultas Sastra dan FakultasFarmasi.Bahwa yang saksi ketahui juga dalam perkara itu karena adanyakemahalan harga dan diskon dan keterlambatan mengenai listrik dankalau di Fakultas Sastra sudah terpenuhi dan dendanya
Register : 08-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
706382
  • tidak tahu artinya;Bahwa kode ratu kecantikan ada saksi dengar tapi perkataan dariHELPANDI dan saksi tidak tahu artinya;Bahwa saksi tidak pernah memberikan secarik kertas yang menuliskannamanama / kodekode tersebut diatas kepada SUDARNI;Bahwa saksi juga tidak ada menyampaikan langsung kepadaSUDARNI mengenai kodekode tersebut;Bahwa dengan pak NAINGGOLAN saksi tidak kenal;Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 dibacakan putusan perkarasaksi dan saksi dinyatakan bersalah, dihukum selama 6 (enam) tahun,dendanya
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
476554 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Memang sesuai ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999tersebut, KPPU punya kewenangan menjatuhkan sanksi denda.Tetapi persoalan yang harus mendapatkan pertanggungjawabansecara hukum adalah ketika KPPU menjatuhkan jumlah dendakepada pelaku usaha yang dinilai terobukti melanggar UU Nomor 5Tahun 1999, maka KPPU mutlak dan harus mempertimbangkanalasanalasannya kenapa menjatuh denda dalam jumlah tertentu.Kenapa pelaku usaha A jumlah dendanya tidak sama denganHal. 916 dari 1111 hal. Put.
    No. 582 K/Pdt.Sus/201 18.4.9.1.9.2.9.5:alasanalasannya kenapa menjatuh denda dalam jumlah tertentu.Kenapa pelaku usaha A jumlah dendanya tidak sama denganpelaku usaha B, kenapa ia lebih rendah atau lebih tinggi jumlahdendanya, kenapa pelaku usaha C didenda secara maksimal,kenapa pelaku usaha C didenda Cuma denda minimal ? Danmasih banyak kejanggalankejanggalan lain yang perludipersoalkan lebih lanjut.
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
308188
  • Hakimmemilin menjatunkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidanaberdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2020 dengan indikator kerugian keuangan negaraatau perekonomian negara kategori paling berat, kesalahan kategoritinggi, dampak kategori sedang, sedangkan keuntungan kategorisedang, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa lebih tepat didasarkan pada rentang penjatuhan pidanatinggi seperti ditegaskan pada angka (IX) balk pidana penjaramaupun dendanya
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
505392
  • biasanya asisten yang menjalankan,lazimnya berkas disimpan di arsip dibawah pengawasan Kepala Seksi bukan diruang sekretaris dinas.Bahwa fungsi survey lapangan RKB maupun PDRT adalah memastikan apakahsudah ada bangunannya apa belum, ada pelanggaran atau tidak, bila adabangunan maka dicatat ada dan nanti harus bayar denda, nanti diprint berupakwitansi berapa denda yang harus dibayar , kwitansi dibuat berbarengan dengandraf RKB, prosesnya sudah sampai dihitung luasan untuk retribusi IMB,pembayaran dendanya
Putus : 15-07-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 15 Juli 2016 — - Dr. RAYMOND CHANDRAJAYA
20160
  • ., M.T; Bahwa atas pekerjaan peningkatan struktur jalan GorontaloTaludaan TA 2013 2014 tersebut belum dilakukan serah terima sampai dengan sekarang karenamasih menunggu Gambar Akhir dari Kontraktor; Bahwa benar secara visual pekerjaan sudah selesai 100 %; Bahwa atas keterlambatan tersebut ada dendanya yang dibebankan kepadakontraktor kurang lebih Rp. 76.000.000, per bulan; Bahwa hingga per Desember 2014 pekerjaan baru mencapai kurang lebih 54 %namun pembayarannya sudah mencapai hingga 88 %; Bahwa
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
16850
  • yang pada pokoknyamenyatakan terdakwa tidak mempunyai kewenangan memutus dan tidak adadata yang dimanipulasi/rekayasa semua sudah dilakukan sesuai level terdakwadan tidak ada fakta yang terdakwa sembunyikan semua sudah disajikan apaadanya, terdakwa bekerja sesuai SOP/ketentuan yang ada dan kebijakan yangtelah ada dan tidak mempunyai kewenangan atas ketentuan yang ada dantidak ada niat melakukan korupsi, oleh karena itu mohon kepada majelis Hakimdapat membebaskan dari segala tuntutan dan dihapus dendanya
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
317141
  • Dan apabila kita disalankan, hanya kenasanksi administrasi saja, maka dapat membayar dendanya, dan terdakwasudah siap akan hal tersebut.Bahwa benar dalam menjalankan usaha pengirimanan uang, dimana setelahmendapatkan pentransferan di beberapa rekening yang dikuasai dalambentuk Rupiah, kemudian ditarik tunai atau langsung ditransfer ke MoneyChanger, selanjutnya uang Rupiah ditukarkan dalam bentuk Dollar Amerikadan uang Dollar Amerika tersebut dikumpulkan hingga mencapai jumlahantara US 250.000 s/d
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
282198
  • Bahwa saksi tidak mengetahui besaran dendanya namun ada dalamregulasi PP Nomor 2/2008 dan PP 33/2004 tentang PNBP. Bahwa Perusahaan masih tetap dapat beroperasi selama IPPKHbelum dicabut, meskipun ada tunggakan PNBP. Bahwa PNBP IPPKH ditagihkan oleh Kementerian Kehutanan. Bahwa Saksi tidak tahu prosedur penagihannya. Bahwa selain PT Toshida Indonesia, ada beberapa perusahaan lainyang dilakukan rapat evaluasi RKAB.
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mad
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
23090
  • tidakterbayarkan sampai dengan seterusnya;Bahwa sejak ada tunggakan pihak leasing sudah melakukan penagihan,mengirimkan surat peringatan sampai dengan mendatangi rumahTerdakwa yang di Madiun;Bahwa dari jangka waktu kredit 48 (empat puluh delapan) kali, angsuranbaru berjalan 21 (dua puluh satu) kali artinya masih ada 27 (dua puluhtujuh) kali angsuran yang belum terbayar, akibat hal tersebut kerugiandari leasing adalah sejumlah Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluhempat juta rupiah) termasuk dengan dendanya
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
11751591
  • Bahwa saksi tidak mengetahui besaran dendanya namun ada dalamregulasi PP Nomor 2/2008 dan PP 33/2004 tentang PNBP. Bahwa Perusahaan masih tetap dapat beroperasi selama IPPKHbelum dicabut, meskipun ada tunggakan PNBP. Bahwa PNBP IPPKH ditagihkan oleh Kementerian Kehutanan. Bahwa Saksi tidak tahu prosedur penagihannya. Bahwa selain PT Toshida Indonesia, ada beberapa perusahaan lainyang dilakukan rapat evaluasi RKAB.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
301207
  • Bahwa saksi tidak mengetahui besaran dendanya namun ada dalamregulasi PP Nomor 2/2008 dan PP 33/2004 tentang PNBP. Bahwa Perusahaan masih tetap dapat beroperasi selama IPPKHbelum dicabut, meskipun ada tunggakan PNBP. Bahwa PNBP IPPKH ditagihkan oleh Kementerian Kehutanan. Bahwa Saksi tidak tahu prosedur penagihannya. Bahwa selain PT Toshida Indonesia, ada beberapa perusahaan lainyang dilakukan rapat evaluasi RKAB.
Register : 24-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : H. USMAN EFFENDI
147116
  • oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori banding tanggal 31Januari 2017, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan kwalifikasi / dakwaan yangdinyatakan terbukti, Penuntut Umum tetap pada pendapatnya sebagaimanatercantum dalam tuntutan pidananya (Requisitoir); Bahwa Penuntut juga tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama, yangmenyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan berikut dendanya
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
259162
  • Bahwa saksi tidak mengetahui besaran dendanya namun ada dalamregulasi PP Nomor 2/2008 dan PP 33/2004 tentang PNBP. Bahwa Perusahaan masih tetap dapat beroperasi selama IPPKHbelum dicabut, meskipun ada tunggakan PNBP. Bahwa PNBP IPPKH ditagihkan oleh Kementerian Kehutanan. Bahwa Saksi tidak tahu prosedur penagihannya. Bahwa selain PT Toshida Indonesia, ada beberapa perusahaan lainyang dilakukan rapat evaluasi RKAB.
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA
17367
  • sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi, dan saksimengetahui Majelis Hakim yang menangani perkara saksi di Pengadilan Tinggikarena saksi pernah membaca putusan Pengadilan Tinggi, yang saksi ingat FontianMuzil saja, yang lainnya tidak ingat ;Bahwa saksi pernah mendengar nama Wiwik Widijastuti Sutowo dan Pasti SerefinaSinaga ;Bahwa saksi masih ingat tuntutan Penuntut Umum yaitu 5 orang terdakwa dituntutpidana penjara selama 3 tahun dan terdakwa (Rohman) dituntut pidana penjaraselama 4 tahun dan membayar dendanya
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
34978
  • Pbrpenyedia tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan kemudian penyedia diberikesempatan menyelesaikan 100% persen namun sudah melewati sesuaikontrak (terlambat), maka harus dicek dulu terlambatnya karena apa, kalauterlambatnya kesalahan penyedia selanjutnya PPK menganalisis penyedialayak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengantambahan 50 hari atau 90 hari, namun setelah batas akhir pemberiankesempatan tersebut tetap terlambat maka dendanya jalan;Bahwa jika langsung diputus kontrak
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
30385
  • dilakukan kalau setelah batas akhir kontrak ternyatapenyedia tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan kemudian penyedia diberikesempatan menyelesaikan 100% persen namun sudah melewati sesualkontrak (terlambat), maka harus dicek dulu terlambatnya karena apa, kalauterlambatnya kesalahan penyedia selanjutnya PPK menganalisis penyedialayak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengantambahan 50 hari atau 90 hari, namun setelah batas akhir pemberiankesempatan tersebut tetap terlambat maka dendanya