Ditemukan 2514 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
151 — 66
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
151 — 66
Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
88 — 25
88 — 25
Serta tidak adanya hapusnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diaturdalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukum terdakwa mempunyai kKemampuanbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnya dalam perkara ini dan harusdijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkanpembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa, adapunintisari pembelaan sebagai berikut : 20022 nne
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
124 — 57
124 — 57
bertanggungjawab, dayapaksa (overmacht), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), ataumenjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik, atau berupa alasan pembenaryang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat(noodtoestand) sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaanterpaksa,melaksanakan ketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikanoleh pejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana oleh penuntutumum karena kedaluwarsa
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr Tanggal 23 Juli 2014 — PAZWIR, S.Sos
73 — 13
73 — 13
Serta tidak ditemukanadanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa ataulewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukumterdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannnya dalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan alasanalasan pemaaf danpembenar diluar dari yang disebut dalam undangundang.
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten
Maluku Barat Daya;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
238 — 155
238 — 155
hanya sebatas dari sisi kebijakan untukmemprogramkan pembangunan bandara tersebut untuk kepentinganPemerintahan, Pembangunan dan Investasi untuk kepentingan masyarakat;Bahwa mengapa pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mengawalimembangun landasan pacu bandara MOA, karena sejak perencanaan mulai tahun2008 (penetapan lokasi) apabila tidak didorong pembangunannya oleh PemerintahDaerah melalui APBD maka setelah 5 (lima) tahun oleh SK Menteri Perhubungantentang Penetapan Lokasi Bandara Moa dianggap kedaluwarsa
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO;
2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
194 — 430
194 — 430
hanya sebatas dari sisikebijakan untuk memprogramkan pembangunan bandara tersebut untukkepentingan Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi untuk kepentinganmasyarakat;Bahwa mengapa pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mengawalimembangun landasan pacu bandara MOA, karena sejak perencanaan mulaitahun 2008 (penetapan lokasi) apabila tidak didorong pembangunannya olehPemerintah Daerah melalui APBD maka setelah 5 (lima) tahun oleh SK MenteriPerhubungan tentang Penetapan Lokasi Bandara Moa dianggap kedaluwarsa
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
92 — 53
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
92 — 53
jawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yang tidak sahdengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (noodtoestand)sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakanketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan olehpejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana olehpenuntut umum karena kedaluwarsa
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM
103 — 33
103 — 33
bertanggungjawab, dayapaksa (overmacht), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), ataumenjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik, atau berupa alasan pembenaryang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat(noodtoestand) sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaanterpaksa,melaksanakan ketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikanoleh pejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana oleh penuntutumum karena kedaluwarsa
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
93 — 50
93 — 50
Serta tidak ditemukanadanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa ataulewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukumterdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannnya dalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan alasanalasan pemaaf danpembenar diluar dari yang disebut dalam undangundang.
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
83 — 25
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
83 — 25
Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA
-ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM
-ATIM BIN SUKARYA
95 — 10
95 — 10
persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat(noodtoestand) (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP),melaksanakan ketentuan undangundang (pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintahjabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (pasal 51 ayat (1) KUHP).Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum olehkarena kedaluwarsa
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
414 — 132
414 — 132
PTLikotama Harum sesuai Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No.403.865.200.13.05009, tanggal 12 Juli 2013, masa berlaku Polis adalah1 (satu) Tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 s/dtanggal 6 Juni 2014 ditambah 90 hari kalender, sehingga tepatnya jatuhtempo klaim tanggal 6 September 2014.Bahwa klaim yang diajukan oleh PT Bank DKI tertanggal 24 Oktober2014, tidak dipenuhi / tidak disetujui oleh pihak PT Asuransi Kredit An.PT Likotama Harum dikarenakan kedaluwarsa dan surat perpanjangantanggal
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 15 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
143 — 55
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
143 — 55
Jadwal waktu pelaksanaan: tidak ada dipenuhic) Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan: tidak adadipenuhid) Spesifikasi teknis: tidak ada dipenuhie) Daftar personil: tidak ada dipenuhif) Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP): tidak ada dipenuhi.Menurut keterangan David Isdianto (Direktur CV Agreeculture)dalam BAP Penyidik Kejari Mojokerto tanggal 13 Desember2017 menyatakan:Bahwa belum melengkapi suratsurat seperti SBU (StandarBiaya Umum) dan SIUJK (dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)yang kedaluwarsa
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi
- HENDRI KARTIKA ANDRI
168 — 50
168 — 50
PT Likotama Harumsesuai Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No. 403.865.200.13.05009,tanggal 12 Juli 2013, masa berlaku Polis adalah 1 (satu) Tahun sejaktanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juni 2014ditambah 90 hari kalender, sehingga tepatnya jatuh tempo klaim tanggal6 September 2014.Bahwa klaim yang diajukan oleh PT Bank DKI tertanggal 24 Oktober2014, tidak dipenuhi / tidak disetujui oleh pihak PT Asuransi Kredit An.PT Likotama Harum dikarenakan kedaluwarsa dan surat perpanjangantanggal