Ditemukan 2722 data
231 — 147
Uji Coba Pengoperasian, 90 30 1.20 Pek.Perbaikan dan Proses :Pemeliharaan/ Trial Run hanya ada(Lihat Lembar Data Pemilihan/ narasi sajaLDP) Pek. M&E :Metode, Prosedur dan Lengkappetunjuk/ pedomanPengoperasian, Perbaikan &Pemeliharaan10. Analisa Biaya Operasi dan 40 0.79 EstimasiPemeliharaan perm?
Uji Coba Pengoperasian, 90 30 1.20 Pek.Perbaikan dan Proses :Pemeliharaan/ Trial Run hanya ada(Lihat Lembar Data narasi sajaPemilihan/ LDP) Pek.Metode, Prosedur dan M&E :petunjuk/ pedoman LengkapPengoperasian, Perbaikan& Pemeliharaan10. Analisa Biaya Operasi dan 40 0.79 EstimasiPemeliharaan perm?
Uji coba pengoperasian, perbaikan danpemeliharaan/trial run, metode prosedur danpetunjuk / pedoman pengoperasian, perbaikan danpemeliharaan.j. Surat dukungan dari pihak ketiga. Untukpekerjaan test yang terkaitk. Bagian pekerjaan yang disub kontrakanI. Analisa biaya operasi dan pemeliharaan per m3air minum pada umur ekonomism. Daftar peralatan untuk pekerjaann. Bill of quantity tanpa harga.1434.
Uji coba pengoperasian, perbaikan danpemeliharaan/trial run, metode prosedur danpetunjuk / pedoman pengoperasian, perbaikan danpemeliharaan.j. Surat dukungan dari pihak ketiga. Untukpekerjaan test yang terkaitk. Bagian pekerjaan yang disub kontrakan. Analisa biaya operasi dan pemeliharaan per m3air minum pada umur ekonomism. Daftar peralatan untuk pekerjaann. Bill of quantity tanpa harga.1434.
Uji coba pengoperasian, perbaikan danpemeliharaan/trial run, metode prosedur danpetunjuk / pedoman pengoperasian, perbaikandan pemeliharaan.j. Surat dukungan dari pihak ketiga. Untukpekerjaan test yang terkaitk. Bagian pekerjaan yang disub kontrakan. Analisa biaya operasi dan pemeliharaan perm3 air minum pada umur ekonomism. Daftar peralatan untuk pekerjaann. Bill of quantity tanpa harga.1434.
77 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Angka 4 SEMA No. 3/1974 adalah juga bukti adanya suatupelanggaran atas asas hukum acara perdata yang paling mendasar, yaitukewajiban hakim untuk mendengar para pihak yang berperkara (audi etalteram partem) dan hak para pihak atas persidangan yang adil dan tidakmemihak (fair trial).5.13. Bahwa terkait dengan hal itu, di bawah ini dikutip beberapa yurisprudensiMahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan bawahan yangberisi pertimbangan hukum yang tidak memadai:a.
118 — 52
perkara ini, mohon kiranya diberlakukan jugadan dianggap telah tercantum mutatis mutandis di bawah ini.I.02.Bahwa Tergugat menolak dan membantah keras seluruh dalil gugatanpara Penggugat, kecuali apa yang Tergugat terangkan dan akuisecara tegas di bawah ini;I.03.Bahwa ma'af Tergugat sama sekali tidak kenal dengan paraPenggugat; Bahwa oleh sebab itu Tergugat mohon perhatian/pertimbanganMajelisHakim agar memerintahkan para Penggugat in persoon untukhadir di persidangan ini guna terpenuhi prinsip fair trial
Pembanding/Tergugat II : Ratnasari
Pembanding/Tergugat III : Isnawardhani
Pembanding/Tergugat IV : Dra. Emi Variati
Pembanding/Tergugat V : Evi Rabiatul Adawiyah
Pembanding/Tergugat VI : Ahma Asnaini
Pembanding/Tergugat VII : Rizka Nelia Pumita
Terbanding/Penggugat : Hendy Alias Aciang
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Pertanahan Kota Jambi
99 — 62
sampaidengan halaman 47 tidak pernah mepertimbangkan kenapaTerbanding /Penggugat selama ini menguasai objek sengketa tidakpernah mengajukan permohonan penegasan hak kepada BadanPertanahan Nasional Jambi , apa sebabnya Majelis Hakim PengadilanNegeri Jambi tidak mempertimbangkannya pada hal Majelis HakimPengadilan Negeri Jambi mensahkan surat P1, P2 yang diajukanTerbanding/Penggugat mempunyai kekuatan Hukum , dengan demikianpertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi melanggarazaz Fair Trial
153 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa hal ini juga sejalan dengan Maksud dari Surat EdaranMahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentangpenyelesaian Tindak Pidana Korupsi kepada hakimhakim diseluruhbadan peradilan yang menyebutkan sebagai berikut: dalam rangkameningkatkan penyelesaian tindak pidana korupsi, dengan tetapmendasarkan pada asas peradilan yang jujur (fair trial) dan peraturanperundangundangan yang berlaku, dengan ini diperintahkan (dalamhuruf (c) memberikan perhatian knusus dalam membuat pertimbangandan
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
418 — 216
Jangan sampaimencederai asar fair trial.
106 — 40
Mengingat adanya asas "Aetori in Cumbit Probation" atau asas NegatifWettelijk Bewijsleer, kami berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia yangmemeriksa perkara a quo untuk memperhatikan pembebanan pembuktiansecara proporsional dan menjunjung prinsip fair trial dan imparsialitassebagaimana diberlakukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 583K/Sip/1970 tanggal 10 Februari 1971 yang telah diterima sebagaiyurisprudensi dalam praktik pembebanan pembuktian dalildalil kami.
418 — 362
Pursuant to Article 170.1 (1) of Civil Procedure Law of PeoplesRepublic of China, it is decided that:Halaman 33 Putusan No. 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstAppeal rejected, and trial judgment affirmed.The litigation fee CHY325652 should be borne by DBS.This is the final judgment.Terjemahan Bahasa Indonesia tidak tersumpahnya adalah sebagaiberikut:...
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
AMRY, SE
159 — 60
;
- 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Perusahaan Daerah Air Minum;
- 1 (satu) rangkap Surat Full Prepayment Trial Calculation (Costumer) tanggal 30 Januari 2018.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;
Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Leasing CIMB NIAGA.
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluruh dalildalil jawaban rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam eksepsi maupunpokok perkara dalam rekonvensi sama sekali tidak dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga telah terbuktiPutusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi telahbertentangan dengan ketentuan perundangundangan dan melanggar tatatertib beracara pada peradilan perdata karena Majelis Hakim TingkatPertama tidak melaksanakan asas peradilan secara berimbang (fair trial
97 — 36
yang secara nyata melakukan perbuatanpidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption ofinnocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujurdan adil ( to ensures a fair and just trial
Sutaryo Teguh
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi
2.Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang
3.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
6.Jaksa Agung Republik Indonesia
103 — 64
tentang Hukum Acara Pidana(selanjutnya disebut KUHAP), yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakanhukum yang didasarkan pada kerangka due process of law.Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule oflaw, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraanperadilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before itHalaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Ckr condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial
127 — 20
membantah dan menyangkalnya, maka menurutketentuan Pasal 283 RBg yo Pasal 1865 KUHPerdata yang menganut asasActori in cumbit probation atau asas Negatif wettelijk bewijsleer, MajelisHakim menerapkan beban pembuktian secara berimbang yaitu : kepadaPenggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya,sedangkan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalildalilbantahannya agar dapat diujudkan dan diterapbkan beban pembuktian secaraproporsional dengan memperhatikan prinsip fair trial
65 — 23
Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law danasas presumption of Innoncence.
571 — 862
;Memberikan bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana,terutama sarjana hukum dan mahasiswa yang berminat dalam usahausaha lembaga bantuan hukum, antara lain magang dan mock trial. ;Mendirikan perpustakaan. ;Hal. 9 dari 159 Hal.
230 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak bersikap berat sebelah:Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harusbersikap: Adil, sesuai prinsip fair trial, dan Tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial,tetapi imparsialitas;b. Menegakkan risiko alokasi pembebanan:Barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebanipembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan halitu.
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inijelas telah melanggar azas "Praduga tak bersalah" (presumption ofinnocence) dan azas peradilan yang fair (fair trial)" ;Bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara a quo PemohonKasasi akan mencoba membahas tentang kebenarankebenaran tersebutberdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, namun tidakmenjadi pertimbangan dari Judex facti dalam memberikan putusan, bahkanterlihat sangat bertentangan yaitu sebagai berikut :Ad.1 Pekerjaan Pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD Pemkab
PT. Havindo Pakan Optima
Tergugat:
Walikota Semarang
Intervensi:
Direktur PT.Petropack Agro Industries
918 — 2679
Petropack Agro Industri hanyamelakukan inovasi Trial skala lab pada tahun 2017.4. Melakukan Pest Control menggunakanpihak ketiga yaitu Rentokill dengana. Spray setiap bulan sebanyak 2 kali untukmembasmi Serangga dan telur diruang produksi,b. Investasi 50 unit perangkap cahayadipantau 1 bulan sekali,CG: Mobil trap dengan memanfaatkanhorman terdapat 10 unit dipantau setiap 1 bulan sekalid. Doom trap dengan memanfaatkanhormon ada 5 unit dipantau setiap 1 bulan sekali.5.
74 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 14Tahun 1970 tentang Pokokpokok kekuasaan kehakiman jis UndangUndang No. 35 Tahun 1999, UndangUndang Nomo 4 Tahun 2004 .Padahal seyogyanya di persidangan Hakim haruslah memperlakukansemua pihak di depan persidangan secara sama, seimbang dan wajar(gelijkheid van ieder voor de wet).Caracara mengadili sebagaimana tersebut di atas juga merupakanpelanggaran terhadap asas audi at eltera partem yang berartidengarkan semua para pihak dan hal tersebut juga secara otomatismengabaikan asas free and fair trial
227 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanaky, tanggal31 Desember 2014;170).1 (satu) jepitan rekening (trial balance) Bank Maluku, tanggal 04042016;171).1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank MalukuMalut semester llLDesember 2015, Nomor DIR/224, tanggal 29Januari 2016;172).1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank MalukuMalut semester Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31 Juni2015;173).1 (satu) bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malutsemester Il Desember 2014;174).1 (satu) jilid fotocopy
No. 2061 K/PID.SUS/2017169).170).171).172).173).174).175).176).177).178).179).180).181).1 (satu) jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi PenyusutanAktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 tid F.D.Sanaky, tanggal 31 Desember 2014;1 (satu) jepitan rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04042016;1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT BankMaluku Malut semester IlLDesember 2015, Nomor DIR/224,tanggal 29 Januari 2016;1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT BankMaluku
No. 2061 K/PID.SUS/2017170).171).172).173).174).175).176).177).178).179).180).181).182).183).184).1 (satu) jepitan rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04042016;1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank MalukuMalut semester IlLDesember 2015, Nomor DIR/224, tanggal 29 Januari2016;1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank MalukuMalut semester Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015;1 (satu) bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malutsemester