Kaur Umum.Saksi menerangkan tidak mengetahui proses penyusunanRancangan APBDes Desa Batu Ejung Tahun anggran 2014, karenayang melakukan Peroses Penyusunan adalah dijaman pemerintahanSaksi AMRI selaku Kades dan Sdr.

Saksi menerangkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban terhadapDana ADD/DAU Desa Batu Ejung Tahun Anggran 2014 ataspencairan tahap (pertama), tahap II (kedua), tahap Ill (ketiga) dantahap IV (keempat) baik oleh Sdr. Sijono maupun Sdr.

mengetahui mata anggran untuk BMA yang tertera dalamAPBDes Batu Ejung Tahun Anggran 2014, saksi mengatahui BMAmemiliki dana di APBDes sejak saksi diundang Rapat oleh saksiANANG HASIM (Sekdes Batu Ejung) dirumahnya sekira bulanFebruari 2015 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, untukHal 42 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGImembahas mengenai dana Operasional atau yang disebut jugaBOP Elemen atau Lembaga Desa Batu Ejung tahun 2014 yangbelum dibayarkan, Pada saat Rapat dihadiri

Surat Keputusan persetujuan Badan Permusyawaratan DesaBatu Ejung Nomor 01 tahun 2014 yang tanggalnyaTerdakwa tidak ingat tentang persetujuan BPD Desa Batu EjungTerhadap Anggaran Pendapan dan Belanja Desa Batu EjungKecamatan Teramang Jaya Tahun Anggran 2014Adapunbesaran dana dalam rancangan APBDes TA. 2014 sebesar Rp.122.547.000..2. Berita Acara Rapat Paripurna Desa.3.

SK Bupati Mukomuko Nomor 100408 tahun 2014 Tanggal 04April 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan DesaTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu EjungTahun Anggran 2014.2.

MHselaku Kepala DISPORPAREKRAF Kota Tangerang mengirimkan suratNomor : 972/793Pemuda perihal Permintaan Penerbitan SPP dan SPMHibah Tahun Anggran 2015 kepada Bapak Walikota Tangerang Cq. PPKDserta dilampirkan dokumen serta berita acara validasi selanjutnya padatanggal 10 Juni 2015 Bendahara Pengeluaran (SYAMSUL HAMID YASIR.

Melaksanakan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Kota Tangerang yang dibiayai dari dana belanja hibah padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota TangerangTahun 2015, sesuai Rencana Kegiatan Anggran Belanja (RKAB)sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariNaskah Perjanjian Hibah Daerah ini.b.

MHselaku Kepala DISPORPAREKRAF Kota Tangerang mengirimkan suratNomor : 972/793Pemuda perihal Permintaan Penerbitan SPP dan SPMHibah Tahun Anggran 2015 kepada Bapak Walikota Tangerang Cq.PPKDserta dilampirkan dokumen serta berita acara validasi selanjutnya padatanggal 10 Juni 2015 Bendahara Pengeluaran (SYAMSUL HAMID YASIR.

Melaksanakan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Kota Tangerang yang dibiayai dari dana belanja hibah padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota TangerangTahun 2015, sesuai Rencana Kegiatan Anggran Belanja (RKAB)sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tridak terpisahkan dariNaskah Perjanjian Hibah Daerah inib.

DUDUK PERKARA;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal4 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Medan pada tanggal tanggal 8 Februari 2019 dalam Register Nomor 94/Halaman1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt/2020/PTMDNPdt.G/2019/PN.Mdn, telah mengajukanGugatan dengan mengemukakan halhalsebagai berikut :1.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat sebuh perjanjiankontrak PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN APBDKOTA MEDAN TAHUN ANGGRAN

(Bukti P 1)Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah TERGUGAT selaku KuasaPengguna Anggran menunjuk PENGGUGAT sebagai Penyedia untukmengerjakan proyek Pembangunan Jembatan Di Jalan Pulo Sicanang(Titi2) Kecamatan M. Belawan, mulai pengerjaan pekerjaan tersebut padatanggal 19 juli 2018sampai dengan selesai pengerjaan tangal 15 desember2018 dengan nilai kontrak Rp. 13,642,443,000 (tiga belas milyar enamratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga rupiah).

bukti surat dan saksisaksi dipersidanganternyata Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara (miskin);Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0101/Pdt.G/2010/PA.Plgtanggal 03 Maret 2010, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara CumaCuma,yang selanjutnya berdasarkan pasal 60 B ayat (2) Undangundang Nomor 50 tahun2009 jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2tahun 2009 biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara (DIPA) pengadilanAgama Palembang tahun anggran

Membebankan biaya kepada Negara sebesar Rp. 91.000,- ( Sembilan puluh satu ribu rupiah ) melalui Dipa Pengadilan Agama Boyolali tahun anggran 2016 ;

1.860.000, 2008 Rp.2008 1.860.000, Rp.2.080.000,20 28 Maret 2008 UMI KALSUM Rp.2902008 UMI KALSUM 2 480.000 .Bahwa setelah melewati tahun anggaran 2008, Kantor DinasPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Kepulauan BangkaBelitung mendapat kembali anggaran, yang kepentingannyauntuk perjalanan dinas bagi para pegawai dilingkunganKantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan PropinsiKepulauan Bangka Belitung dengan besarnya Pagu Anggaranseluruhnya Rp.421.100.000, selanjutnya Terdakwa mulailagi menggunakan anggran

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supriono bin Semin) terhadap Penggugat (Nining Sutriana binti Hamdi);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Medan Tahun Anggran 2017 sejumlah

BPD Desa Kebakalan,Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen tanggal 28Desember 2015 sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh riburupiah) setiap orangSurat Perintah Perjalanan Dinas Nomor SAM 010/SPPD/X1I/2015tanggal 05 Nopember 2015,Rapat Bersama Penyusunan APBDes Tahun 2015, pada hari Jumattanggal 26 Desember 2015,Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp.12.900.000, (dua belasjuta sembilan ratus ribu rupiah),Rapat Badan Permusyawaratan Desa Persetujuan RancanganPeraturan Desa Mengenai Perubahan Anggran

BPD Desa Kebakalan,Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen tanggal 28Desember 2015 sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh riburupiah) setiap orangSurat Perintah Perjalanan Dinas Nomor SAM 010/SPPD/X1/2015tanggal 05 Nopember 2015,Rapat Bersama Penyusunan APBDes Tahun 2015, pada hari Jumattanggal 26 Desember 2015,Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp.12.900.000, (dua belasjuta sembilan ratus ribu rupiah),Rapat Badan Permusyawaratan Desa Persetujuan RancanganPeraturan Desa Mengenai Perubahan Anggran

SUNARYO sebagai Kepala DesaTerpilin pada Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam KabupatenKebumen.10) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Dana ADD50 % Tahap Tahun Anggran 2015;11) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kwitansikwitansi pengeluaran DesaKebakalan Tahun Anggaran 2015;12) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa KebakalanNomor : 04 Tahun 2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang PenunjukanPemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, PelaksanaTeknis Pengelolaan

SUNARYO sebagai Kepala DesaHalaman 41, putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.Terpilin pada Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam KabupatenKebumen.10) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Dana ADD50 % Tahap Tahun Anggran 2015;11) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kwitansikwitansi pengeluaran DesaKebakalan Tahun Anggaran 2015;12) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa KebakalanNomor : 04 Tahun 2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang PenunjukanPemegang Kekuasaan Pengelolaan

Bahwa selain Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan TenagaKerja Kabupaten Aceh Barat Daya, Penggugat juga menjabat sebagai KuasaPengguna Anggran (KPA) dalam proyek Pembangunan Gedung dan rumah Type36 yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2009 (vide BuktiP13=Bukti T1 dan keterangan Saksi Ihsan A. Majid);.

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidanaselama 1 (satu) tahun Penjara oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan, karena telahterbukti Secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsisewaktu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggran (KPA) dalam proyekPembangunan Gedung dan rumah Type 36 yang bersumber dari Dana OtonomiKhusus Tahun Anggaran 2009 (vide Bukti P13=Bukti T1);.

apabilamenggunakan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil, Karena pada tanggal 23 Februari 2012 Penggugat telah dijatuhi hukumPidana selama 1 (satu) tahun Penjara oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan, dan telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsisewaktu menjabat sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggran

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surutadalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di PersidanganMajelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Februari 2012Penggugat telah dijatuhi hukum Pidana selama 1 (satu) tahun Penjara olehPengadilan Negeri Tapaktuan, karena telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sewaktu menjabat sebagai sebagai KuasaPengguna Anggran

Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit IndukPembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) PerusahaanListrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi BagianSelatan (SulBagSel) Tahun Anggran 2014 dan terhadap tanah, bangunandan tanaman yang dilalui oleh jalur kabel SUTT dan SUTET tersebutdiberikan ganti rugi / kompensasi kepada pemiliknya sesuai denganPeraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2013 tentang

PerusahaanListrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan SulawesiSelatan Bagian Selatan (SusSelBagSel) Tahun Anggran 20142015Bahwa Ssaksi saat ini adalah Junior Analis Pengadaan Tanah di PT PLNPersero Unit Induk Pembangunan Sulawesi bagian Selatan.

Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit IndukPembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014dananya bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN)Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk PembangunanSulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggran 2014;Bahwa tanah, bangunan dan tanaman yang dilalui oleh jalur kabel SUTTdan SUTET tersebut diberikan ganti rugi / Kompensasi kepada pemiliknyasesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor

milyar rupiah)dan bersumber dari Kementrian Pertanian, yang nama Dananya adalahDana Tugas Pembantuan (TP).e Bahwa Dana yang diberikan untuk Kelompok Tani Sumber Harapansebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah ) untuk luas arealsawah 80 ha berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 225 Tahun2012 tanggal 14 Juni 2012 Tentang Penetapan Kelompok Penerimamanfaat Bantuan Sosial Pembukaan Lahan Sawah Kegiatan Prasaranadan Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Tebo Tahun Anggran

Tebo Tahun Anggran 2012 danKeputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan SaranaPertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.

Tebo Tahun Anggran 2012 dan Keputusan PejabatPembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas PertanianTanaman Pangan Kab. Tebo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Penetapan KelompokTani Bantuan Sosial Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada DinasPertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo Tahun Anggaran 2012.

Tebo Tahun Anggran 2012 dan Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian TanamanPangan Kab. Tebo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kelompok Tani BantuanSosial Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas PertanianTanaman Pangan Kab.

TeboTahun Anggran 2012 dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasaranadan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo Nomor : 03Tahun 2012 Tentang Penetapan Kelompok Tani Bantuan Sosial Cetak Sawah KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.

Nirwan Latif Siregar, dalam hasilnyamenjelaskan dengan rinci dalam RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 12/PID.SusTPK/2016/PT.Mdn Halaman 7Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggran 2011 dalamrekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Konsultan Perencanaanmengistemasikan total biaya untuk pengadaan dimaksud sebesar Rp.985.600.000.

Nirwan Latif Siregar, dalam hasilnyamenjelaskan dengan rinci dalam RAB dan Design Gambar Pengadaan KapalPenangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggran 2011 dalamrekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Konsultan Perencanaanmengistemasikan total biaya untuk pengadaan dimaksud sebesar Rp.985.600.000.

Labuhan Batutahun anggran 2011 4 (empat) lembar;5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/787/DKPP/1/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang penetapan petugaspengawas dan pembantu petugas pengawas lapangan pekerjaankontruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab.Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;6. 1 (satu) bundel Surat keputusan Bupati Labuhan Batu KabupatenLabuhan Batu Nomor : 893/ 123/Pemb/1/2011 tanggal

Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;8. 1 (satu) bundel Surat Petikan Bupati Labuhan Batu Nomor :821.24/1012/BKD/2009 tanggal 23 April 2009 tentangpelantikan an.

Labuhan Batutahun anggran 2011 4 (empat) lembar;5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu) Nomor : 900/787/DKPP/1/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang penetapan petugaspengawas dan pembantu petugas pengawas lapangan pekerjaankontruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab.Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;6. 1 (satu) bundel Surat keputusan Bupati Labuhan Batu KabupatenLabuhan Batu Nomor : 893/ 123/Pemb/1/2011 tanggal

KPA yang menunjuk adalah Menteri PUPR berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangpengangkatan atasan langsung/pembantu atasan langsung KuasaPengguna Anggran/Barang dan pejabat Perbendaharaan satuankerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT GTOb.

PPK yang menunjuk adalah Menteri PUPR berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangpengangkatan atasan langsung/pembantu atasan langsung KuasaPengguna Anggran /Barang dan pejabat Perbendaharaan satuankerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.c.

Rp.680.000.000,Untuk penerima bantuan kategori rusak berat sebesar Rp15.000.000,Sebanyak 299 penerima x 15.000.000, = Rp. 4.485.000.000,Bahwa dalam pelaksanaan Program BSPS tahun 2016 ProvinsiGorontalo, dikelola atau dilaksanakan oleh beberapa pihak sebagaiberikut :a.KPA yang menunjuk adalah Menteri PUPR berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangpengangkatan atasanlangsung/pembantu atasan langsung KuasaPengguna Anggran

/Barang dan pejabat Perbendaharaan satuankerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.PPK yang menunjuk adalah Menteri PUPR berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangpengangkatan atasan langsung/pembantu atasan langsung KuasaPengguna Anggran /Barang dan pejabat Perbendaharaan satuankerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.Consultan Manajemen hasil pemenang lelang oleh Kementerian PUPR tanggal

atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwabahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :12Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik danketerangan terdakwa di BAP penyidik sudah benar.Bahwa sejak tanggal 12 desember 2007 terdakwa menjabatsebagai Kepala Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore,Kabupaten Banyuwangi, waktu itu pajaknya baru dibayarRp. 42.000.000, karena itu Desa Tegalharjo membutuhkandana unutk pelunasan pajak tersebut agar Anggran

Rubiyantisebagai pihak kedua serta saksi saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Tegalharjodan Ketua LPMD Desa Tegalharjo, selanjutnya saksi Siti Rubiyanti menyerahkanuangnya sebesar Rp. 55.000.000, ( lima puluh lima juta rupiah ) kepada terdakwadan terdakwa menerimanya disaksikan oleh saksi saksi tersebut diatas.Menimbang, bahwa terdakwa meminjam uang kepada Siti Rubiyantisebesar Rp. 55.000.000, ( lima puluh lima juta rupiah ) adalah untuk menutupi sisapemabayaran pajak Desa Tegalharjo tahun 2009 agar Anggran

Nomor 663 K/Padt.SusParpol/2019PHPU/2014 tanggal 16 Oktober 2014, adalah sudah sesuai dengan Pasal 32ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan"Perselisihan Parpol diselesaikan internal parpol sebagaimana diatur didalam Anggran Dasar Anggaran Rumah Tangga", dan pada Pasal 32 ayat(2) juga menyatakan "Penyelesaian perselisihan internal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Partai Politik

Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan agama Nganjuk tahun Anggran

- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Situbondo SP DIPA-005.04.2.401351/2016 tanggal 04 Januari 2016 Tahun Anggran 2016;

Karena itu Majelis Hakim membebankan biayaperkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Metro tahun anggran 2020;Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ; ;4.

Inhil;13 1 (satu) Rangkap Foto Copy (dilegalisir) Keputusan Bupati IndrgiriHilir Nomor : Kpts. 82/III/HK2011 Tanggal 09 Maret 2011 TentangPenetapan Penguna Anggran pada Satuan KerjaPerangkat Daerahdi Lingkungan Pemerintah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2011;14 1 (satu) Rangkap foto Copy (dilegalisir) Laporan Realisasi Fisikdan Keuangan Tahun 2011 Per Kode Rekening Bulan Maret 2011s/d bulan desember 2011;Halaman 14 dari 20 hal. Putusan.

Inhil;1 (satu) Rangkap Foto Copy (dilegalisir) Keputusan Bupati IndrgiriHilir Nomor : Kpts. 82/III/HK2011 Tanggal 09 Maret 2011 TentangPenetapan Penguna Anggran pada Satuan KerjaPerangkatDaerah di Lingkungan Pemerintah Kab.

pada saat ituPutusan Perkara Perdata No.05/PDT.G/2013/PN.KSP Hal 3 Dari 11telah melakukan peninjauan langsung kegiatan lapangan,dimana pada waktu peninjauan tersebut menginstruksikansecara langsung kepada kami untuk penambahan jumlah barisankrip pengendali arus sebanyak 4 (empat) baris lagi dan 850(delapan ratus lima puluh) kubik tanah timbun = yangdiperlukan untuk tanggul, dimana kekurangannya dijanjikankepada kami akan dilakukan penambahan dana kontrak yangakan dialokasikan dalam APBDP Tahun anggran