sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil Secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 860/1126/BKPSDMD

Putusan No.1576/Pdt.G/2021/PA.MksPengembangan Sumber Daya Manusia, Kota Makassar, Nomor;862/3405/BKPSDMD/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohonmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassardengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalahsebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon.2.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada PuskesmasAntara Kota Makassar, dan telah mendapatkan izin perceraian yangdikeluarkan oleh Kepala BKPSDMD, dengan Nomor:862/234/BKPSDHD/I/2020, tertanggal, 20 Januari 2020..Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudan mendapatkanizin dari atasan berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati HuluSungai Tengah Nomor 474.3/08/BKPSDMD/2018 tanggal 04 Juli2018;8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi:Primer :a.

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawalNegeri Sipil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Makassar dan telah mendapatkan izin berdasarkan KeputusanWalikota Makassar Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:800/3076/BKPSDMD/VIII/2018. tanggal 31 Agustus 2018.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:Halaman 2 dari 11 ,poutusan Nomor 1950/Pdt.G/2018/PA.Mks1

Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat KeputusanKeputusan Bupati Banggai Laut Nomor 800/53.b/BKPSDMD/2020 tahun2020 tertanggal 21 Desember 2020, oleh karenanya telah terpenuhiHal.2dari37hal.PutusanNomor37/Pdt.G/2021/PA.Bgiketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

aslinya laludiberi kode (P.2); Fotokopi Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas namaPemohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit unum Daerah KabupatenBanggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai denganaslinya lalu diberi kode (P.3); Fotokopi Pembayaran TPP PNS atas nama Pemohon yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Banggai Laut,telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberikode (P.4); Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor800/53/.6/BKPSDMD

P.2 telah dipertimbangan oleh MajelisHakim sebagaiamana pertimbangan sebelumnya, yang mana bukti tersebutbersesuaian dan selaras dengan Pengakuan Termohon, dengan demikianharus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalamperkawinan yang sah;Menambang, bahwa terhadap bukti P.3 berupan fotokopi PembayaranGaji Induk PNS/CPNS atas nama Pemohon, bukti P.4 berupa fotokopiPembayaran TPP PNS atas nama Pemohon, bukti P.5 berupa fotokopi SuratKeputusan Bupati Banggai Laut Nomor 800/53/.b/BKPSDMD

yang berkeinginan untuk bercerai dengan Suaminya di Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mewjibkan kepadaseorang Pegawai yang ingin bercerai dengan suami atau istrinya untuk4 dari 8 Put.942/Pdt.G2020/PA.Pal.memperoleh izin dari atasannya dan karena sebab itu maka Penggugat didepan persidangan telah menunjukkan surat izin Nomor474.2/683/BKPSDMD

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk berceraidengan Tergugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasikarena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimanaSurat Keputusan Walikota Makassar Nomor 800/5216/BKPSDMD

Dengan demikian, MajelisHakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,dan telahmemperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya berdasarkan suratnya Nomor: 800/390/BKPSDMD Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020, sesuai ketentuan Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Dan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harustunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah mendapatkan izin dari Pejabat yangberwenang sesuai bukti P.2, yaitu Surat Keputusan Bupati Kabupaten HuluSungai Tengah Nomor 474.3/16/BKPSDMD/2018 tanggal 18 September 2018:Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fugaha) Dr.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor800/051/BKPSDMD/2017 tertanggal 13 Maret 2017, oleh karenanya telahterpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat merasa keberatan dantidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan

Termohon hadirsendiri Secara inperson di persidangan;Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara,majelis hakim terlebin dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap statusPemohon sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izin ceraiPemohon sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelis hakim,kuasa hukum menyatakan belum mendapatkan izin dari atasannya untukmelakukan perceraian;Bahwa, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan BupatiBangka Selatan Nomor : 188.45/326/BKPSDMD

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 perkara a quo merupakan kewenanganabsolut (absolute competency) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutusdan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di KabupatenBangka Selatan, yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraiandengan Termohon, berdasarkan asli Surat Keputusan Bupati Bangka SelatanNomor : 188.45/326/BKPSDMD

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Gugat CeraiTelah memperoleh Surat Izin Atasan dengan Nomor: 848/020/BKPSDMD/2018tertanggal : 17 Januari 2018.Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primer :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;2.

Asli Surat Keputusan Nomor : 848/020/BKPSDMD/2018 tanggal 17 Januari2018 yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Tojo UnaUna Sekretaris Daerah,bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dicap pos, lalu Ketua Majelis memberitanda pada surat tersebut dengan P.2;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pulamengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil, di Kelurahan KassiKassi, Kecamatan Rappocini, KotaMakassar dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan OlehBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia DaerahKota Makassar, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:862/3172/BKPSDMD/V/2020, tertanggal 27 Mei 2020.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil Guru SDI Sambung Jawa 1 Kota Makassar dan telah mendapatkan izinperceraian berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Tentang PemberianIzin Perceraian Nomor: 800/5107/BKPSDMD/XII/2018, tertanggal 10Desember 2018.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan

Putusan No.529/Padt.G/2020/PA.Jmbmeskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relassnyadibacakan dalam sidang;Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalamstatus Sebagal xXxxxXxxx XXXXXX XxXxxx, Penggugat telah memperoleh izin dariatasan berdasarkan Surat Izin Nomor 828.3.1/293/BKPSDMD tanggal 01 Juli2020 yang dikeluarkan oleh kantor Walikota, xxxx XxxxxxBahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugatdengan cara menasehati dan memberikan saran agar

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilatau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dantidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka perkara ini diperiksa tanoa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam statussebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dariatasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/386/BKPSDMD

LAHI;

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 821.22/014/RHS/BKPSDMD/2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor: 821.22/003/RHS/BKPSDMD/2018 tanggal 15 Januari 2018;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Nomor: 821.22/004/RHS/BKPSDMD

/2018 tanggal 15 Januari 2018;

>

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Nomor: 821.22/018/RHS/BKPSDMD/2021 tanggal 08 April 2021;

1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Morowali Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2017;

1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Morowali Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali;

Pelantikan dengan Nomor: 821.23/017/RHS/BKPSDMD/2017 tanggal 23 Mei 2017;

adalahsebagaimana terurai di atas.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapatmempertahankan rumah tangganya lagi.Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai PegawalNegeri Sipil, dimana Penggugat telah memperoleh izin perceraian daripejabat yang berwenang berupa Keputusan Kepala Badan KepegawaianPengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota MakassarNomor 862/3343/BKPSDMD

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dar atasan, sebagaimana surat Keputusan BupatiBanggai Laut Nomor : 800/89/BKPSDMD/2017 tanggal 03 Juli 2017, olehkarenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peratutan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;7.