Halteng sebagai tenaga honorer kemudian63pada tahun 2002 diangkat sebagai CPNS di Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kab. Haltim sebagai staf dibagian keuangan, pada tahun 2005 diangkat sebagai kepala seksiPerbendaharaan di DPPKD Kab. Haltim, tahun 2007 diangkatsebagai Kepala Seksi Aset bergerak pada Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah sekaligus sebagai Plt.

Bireuen berdasarkanND Peg 875.1/ND/888/2008 tanggal 31 Desember 2008 s/d 18 Juni2009,menjalankan tugas DPPKD adalah Laporan Keuangan yang disusunsetiap akhir tahun( yang di dalam laporan tersebut sudah menjelaskanberapa realisasi anggaran tahun berjalan dan berapa yang belumterealisasi dan juga tercantum penerimaan dan pengeluaran).Bahwa benar pada tahun 2007 s/d tahun 2009 tidak tercatat secarakhusus berapa jumlah pemungutan dan pemotongan pajak namun hanyaangka kotornya saja dalam bentuk penerimaan

potongan PPh dan PPN tersebut saksimasukkan pada lembaran SPM.Kemudian SPP berikut dokumen lampiran beserta draf SPM saksi ajukanke Camat untuk ditanda tangani SPM yang menerangkan rincianPembayaran, pemotongan pajak dan jumlah yang diterima.Setelan SPM ditanda tangani oleh Camat (Pengguna Anggaran),selanjutnya SPM berikut SPP, Dokumen lampiran lainnya, saksi antar keBagian Keuangan Setdakab Bireuen (DPKKD) untuk mengajukan SP2D(surat perintah pencairan dana).Lalu Bagian Keuangan Setdakab Bireuen (DPPKD

Mustafa A Geulanggang, tahun 2008 terdakwa bertanggung jawabkepada DPPKD di jabat oleh Drs. Tarmizi, M. Si, Nasrullah Muhammad, M. Sidan tahun 2009 kepada Drs. Zulkifli selaku BUD.Bahwa benar terdakwa menmiliki 1 (Satu) orang istri serta 5 (lima) oranganak;Bahwa benar Kuasa BUD bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kab.Bireun, selanjutnya Bupati Kab.

Dibagian tersebut akan diagendakan atau dicatat setiapnomor SPM yang masuk.Selanjutnya berkas tersebut diteruskan ke Kepala DPKKD Bireuen, danatas berkas tersebut tahun 2007 di disposisi oleh saudara Iskandar( Kepala Keuangan), tahun 2008 didisposisi olen saudara Tarmizi ( KepalaKeuangan) dan di tahun 2009 yang saudara Tarmizi ( sekretaris DPPKD)dan diteruskan ke Kasie Verifikasi sdr.

Kuasa Bendahara umum Daerah tidak adasaldo dan sudah ditutup oleh terdakwa MUSLEM SYAMMAUN,S.Sos padatahun 2009 atas perintah Kepala DPPKD periode Juni 2009 An. Drs.

Umar, SEAnggota : Sakri, SEBahwa saksi pernah membantu bendahara pengeluaran menyiapkanberkasberkas tagihan keuangan pengadaan batik tahun 2012 untukdiserahkan ke Kantor DPPKD Kab. Tolitoli.e Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat oleh sdr. Abd. Rahmanstaf PHT Bagian Umum dan Perlengkapan atas permintaan PakABRIANTO, setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut selesaidibuat maka sdr. Abd.

Kep.Mentawai,selanjutnya setelah Bupati menyetujui pencairan dana kemudian Bupatimenembuskan telaahan staf kepada DPPKD untuk pencairan dana,selanjutnya bendahara PPKD membuat SPP (Surat Pencairan Pembayaran)sesuai bobot pekerjaan, kemudian pembayarannya disetor ke rekeningmasingmasing sekolah sejumlah 57 sekolah oleh bendahara pengeluaranDPPKAD, yang dilakukan tiga tahap sebagai berikut :Tahap I:Untuk tahap I pencairan 50 % dengan bobot fisik 0 %, dengan melampirkan:e Telaahan staff dari Dinas Pendidikan

satu) unit meubelair terdiri dari:32 (tiga puluh dua) meja murid;32 (tiga puluh dua) kursi murid;1 (satu) papan tulis;1 (satu) meja guru;1 (satu) kursi guru;2 (dua) tong sampah;2 (dua) papan absent;1 (satu) lemari.Saksi ke 50 BINSAR SALELEUBAJA, SE Bahwa saksi mengetahui adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidangPendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepualaun Mentawai Tahun2009 dalam APBD Tahun anggaran 2009 dan dalam Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD)DPPKD

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2009, Saksimenerima honorium sesuai dengan DPASKPD Dinas Pendidikan tahunanggaran 2009 dengan nama kegiatan pemeliharan rutin/berkala rusak beratruang kelas SD (pendamping DAK Non DR).Saksi ke 62 ROGER, SE, Bahwa saksi merupakan Kabid perbendaharaan DPPKAD tahun 2008 danSekretaris pada DPPKAD tahun 2010 s/d Agustus 2011;Bahwa saksi tahunya dalam APBD Tahun anggaran 2009 dan dalamDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) DPPKD

HERMANHASBULLAH (Kepala DPPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008).3 Sejak dijualnya rumah orang tua Pemohon Kasasi pada tahun 2008,Pemohon Kasasi dan kedua anak tinggal di rumah kontrakan yang sangatsederhana, dengan dilakukannya penahanan atas diri Pemohon Kasasi sejak padatingkat Penyidikan hingga pada saat sekarang ini di Rutan LembagaPemasyarakatan Klas II A Metro, maka secara praktis kedua anak PemohonKasasi hidup sendiri dan terlantar bahkan tidak dapat meneruskan pendidikan,bahkan yang lebih

Photo Copy Lampiran Perubahan/Pergantian SpecimenSementara Kepala DPPKD Selaku Bud Kab. Aceh Timur TahunAnggaran 2009 yang dikeluarkan oleh Pit. Kepala DinasPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten AcehTimur;Photo Copy tersebut dari Photo Copy dan tidak ada aslinya dantelah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti TIII4;Photo Copy Permohonan Nasabah Instansi Pemerintah No.

Prod.Bun/ VII/2010stanggal) =. 21~S Juli1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12Mei 2008; 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat NomorDPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggara /kuasapengguna Anggaran/ bendahara penerimaan/bendahara bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuankerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan BupatiSumba Barat Nomor DPPKD

Hutama Karya, Sdr.Tavip, staf DPPKD ibu Dian dan membahas masalah Feee dari PT. AdhiKarya , dan WARSA SUSILO menyatakan kalau ada ketekoran KasdaKendal sebesar 20.000.000.000, , lalu meminta rekanan/kontraktor yangada di Kendal untuk membantu menutup Kasda yang kosong , kemudianPT. Adhi Karya diminta untuk membantu sebesar Rp.12.000.000.000, ,PT.

872.a/ Prod.Bun/ VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;23)1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal12 Mei 2008;24)1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat NomorDPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggara/kuasa pengguna Anggaran/bendahara penerimaan/bendaharapengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuan kerjaperangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan BupatiSumba Barat Nomor DPPKD

a/ Prod.Bun/ VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;23)1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal12 Mei 2008;24)1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat NomorDPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggara/kuasa pengguna Anggaran/bendahara penerimaan/bendaharapengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuan kerjaperangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 201274tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan BupatiSumba Barat Nomor DPPKD

Bglrupiah), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2549 Tahun2014 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD).Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014, seluruh Desa di Kabupaten Kepahiangmendapat ADD dan telah dicairkan melalui SP2D Nomor 3006/SP2DLS/KPH/2014tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp.10.528.000.000,00 (sepuluh milyar limaratus dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening Bendahara Pengeluaran DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) KabupatenKepahiang.

pertanggungjawabannya tidak sesuaidengan realisasi diantaranya ada kegiatan yang tidak dibayar seluruhnya,ada volume kegiatan yang realisasinya lebih rendah, dan ada kegiatanyang tidak dilaksanakan (fiktif).Bahwa terdapat Pemungutan/Pemotongan ADD oleh terdakwa, dimanapada tahun anggaran 2014, seluruh Desa di Kabupaten Kepahiangmendapat ADD dan telah dicairkan pada tanggal 5 Desember 2014sebesar Rp.10.528.000.000,00 ke Rekening Bendahara PengeluaranDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD

Pada Oktober 2012 sejumlah Roe100.000.000,00 (seratus juta rupiah)untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga dengan SP2DNomor 3183/SP2DLS/BL/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas namaTerdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya;Bahwa mekanisme pencairan adalah Dinas Kebudayaan PariwisataPemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus mengajukan permohonanpencairan sistem LS dengan melampirkan berkasberkas prosespengadaan atas dasar tersebut DPPKD menerbitkan Surat PenyediaanDana (SPD) atas

Srg.Bahwa benar mekanisme pengesahan Pendapatan Retribusi PelayananKesehatan dan Jasa Pelayanan Medis adalah berdasarkan rekonsiliasiperhitungan atas setiap biaya retribusi yang diterima RSUD Banten, yangdilakukan oleh pihak DPPKD Provinsi Banten, Bank Jabar Banten danBendahara Penerimaan RSUD Banten, yang disetorkan oleh RSUD Bantenpada Kas Daerah melalui rekening di Bank Jabar Banten, yang diakuisebagai Penerimaan/Pendapatan Provinsi Banten dari Objek RetribusiPelayanan Kesehatan, untuk selanjutnya

sebesar 44% daripendapatan retribusi RSUD Banten yang disetorkan kepada Kas Daerah;Menimbang, bahwa besaran Dana Jasa Pelayanan berdasarkan usulandari pihak RSUD Banten berupa Target Pendapatan Retribusi PelayananKesehatan yang diajukan kepada Pemerintah Propinsi Banten, yang diperolehdari pembayaran pembayaran seperti Pengobatan Pasien Umum, SKTM,BPJS, Asuransi dan lain sebagainya atas dasar pengesahan rekonsiliasiperhitungan setiap biaya retribusi yang diterima RSUD Banten, yang dilakukanoleh pihak DPPKD

Solihan Sekretaris DPPKD KabupatenLombok Barat tahun 2009;Proposal dari Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Masjid Nurul HudaPembuwun Keling Sesaot Narmada Lombok Barat Nomor02/PRMNH/PKSW/ II /2009 tanggal 06 Maret 2009 perihal MohonDukungan dana yang sudah didisposisi persetujuan pemberianbantuan tanggal 22 April 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) dan kuitansi tanpa tanggal dengan nilai nominal pemberianbantuan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudahditanda tangani oleh penerima

Solihan Sekretaris DPPKD KabupatenLombok Barat tahun 2009.Proposal dari Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Masjid Nurul HudaPembuwun Keling Sesaot Narmada Lombok Barat Nomor: 02/PRMNH/PKSN/III/2009 tanggal 06 Maret 2009 perihal mohondukungan dana yang sudah didisposisi persetujuan pemberianbantuan tanggal 22 April 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) dan kuitansi tanpa tanggal dengan nilai nominal pemberianbantuan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudahditanda tangani oleh penerima

Sekretaris DPPKD KabupatenLombok Barat tahun 2009.504.

Kepri Tanjung Uban;- SK PNS DENNY REMIEFAN AM.KEP;2) Dokumen / Benda / Surat dari DPPKD Prov.Kepri berupa :- DPA-SKPD RSUD Prov.kepri Tanjung Uban Tahun Anggaran 2011;- SPM Nomor ; 0041/SPM/LS-BJ/RSUD/11 Tanggal 7 Juni 2011- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02592/SP2D/1.02.02.01/ 2011 tanggal 8 Juni 2011;3) Dokumen / Benda / Surat dari RSUD Prov.

Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 23 Juli 2013;69. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 18045/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 31 Desember 2013, Tahun Anggaran 2013 untuk Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 29 Juli 2013;70. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/493.SK-DPPKD

/X/201, tahun 2013, tanggal 01 Oktober 2013, sejumlah Rp. 401.661.188.180.- (empat ratus satu milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);71. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/ 600.SK-DPPKD/X/2013, tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013, sejumlah Rp. 141.393.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);72.

SaksiDIDIN LUKMANUL HAKIM Bin IBAH JARTA SUTISNAmenerangkan: Bahwa saksi selaku Kabid Perbendaharaan DPPKD Prov.Banten TA.2013;Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten,disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selakuPengguna Anggaran ;Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selakuAnggota Panitia Lelang berdasarkan SK.tgl.23 Januari 2013 dalampekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 bersamaHalaman 65 dari 161 Putusan Nomor :

,menerangkan : Bahwa saksi selaku Kepala Perbendaharaan DPPKD Provinsi BantenTA.2013 ditugaskan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ; Bahwa Terdakwa adalah Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Bantenselaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap TA.2018 ; Bahwa selaku Bendahara Umum Daerah saksi telah menerbitkan SP2Dpada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada DinasBina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten sebagai

POHAN lalu mengajukannya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKKU (DPPKD) selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untukdibahas antara Bupati dan DPRD, lalu kemudian disetujui oleh Legislatif sekitar bulanDesember 2010.Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tanggal 15 Maret 2011capaian program untuk kegiatan pekerjaan pembangunan dan pengoperasian sistim informasiadministrasi

hubungandarah maupun hubungan keluarga karena perkawinan; Bahwa pada tahun 2013 ada dana bantuan operasional yang bersumber dariAPBD Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 2.200.000.000, diberikan kepadasekolah Taman Kanakkanak se Kabupaten Murung Raya setiap triwulannyauntuk sebanyak 155 buah dan Rp.30.000.000, untuk 1 sekolah TK Negeri,sehingga untuk triwulan I dan II sebesar Rp. 1.099.973.000, demikian jugauntuk triwulan III dan IV sebesar Rp. 1.099.973.000,;Bahwa proses pencairan dana bantuan ini dari DPPKD

Kadisporabudpar,ditujukan kepada Kepala DPPKD Kab. Semarang.

Kadisporabudpar, ditujukankepada : Kepala DPPKD Kab. Semarang.

Medan hadir seketika itu.Bahwa kemudian Terdakwa melakukan serah terima barang tersebutkepada PA Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, dan selanjutnya,Terdakwa 1 mengajukan surat penagihan pembayaran barang kepada PA/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;Bahwa dalam rangka proses pencairan dana pengadaan 26 item barang alatalat kesehatan rumah sakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiangyang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang danpetugas DPPKD Kabupaten Aceh

Barangtersebut;Bahwa kemudian Terdakwa melakukan serah terima barang tersebutkepada PA Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tanpa ada keberatandari PA tersebut, dan selanjutnya, Terdakwa 1 pun mengajukan suratpenagihan pembayaran barang kepada PA/Kepala Dinas KesehatanKabupaten Aceh Tamiang;Bahwa dalam rangka proses pencairan dana pengadaan 26 item barang alatalat kesehatan rumah sakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiangyang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang danpetugas DPPKD