Ditemukan 276 data
111 — 70
Kontra memori banding dari Penggugat /Terbanding tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan,karenanya dikesampingkan ; 222 no nono nensone Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo Nomor : 18/PDT.G/2014/PN.LBuJ.32tanggal 18 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan dalam eksepsi serta dalam pokokperkara, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amarSebaga inane
74 — 18
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsiatas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; 27+ 00022220 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang masingmasing telah memberikanketerangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaiERICA (geen eee nen anes nemunasimaan inane
78 — 8
Menyatakan barang bukti berupa :won anna nnn nnn nnn nnn inane nnn nnn nnn nnn nnn nanan 2 (dua) buah potongan kayu dan 1(satu) buah palu/martil ; Dirampas untuk dimusnahkan ; 4.
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
X (perkebunan TBS) dibebaskan, makapenghitungan PPN adalah sebagai berikut: Peiciotne Fliteiain #1 (Re ke inane BEY (Malo CeEN aeEr PART OPT Me Pr Caer Pi OPT PK TPNTink Trap7ci we Olkrec tkerTidak CsypetTUG "UH Libebackar qo Lakreu akatLeu glu 30 FLHichto a 20 oT 2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBS danperan unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaan yang sama(sebagaimana kondisi Pemohon Banding), dan Pajak Masukanatas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapatdikreditkan
81 — 7
YAtas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa rao membenarkan dantidak keberatan; @7.Saksi PARNO Alias PUNO.Bahwa terjadi perkara inane di Desa Kamalu Kec. OgodeideKab. Tolitoli ; ~~Bahwa yang melakukan t idana tersebut adalah terdakwa yakni KepalaDesa Kamalu, ee Kab. Tolitoli ;Bahwa Saat i s/ berada di TPS Il Dusun Il Taring Desa Kamalu Kec.Ogodeide Nae itoli ;BahwaSaksi bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS Il Dusun Il Taring DesaSoy Kec. Ogodeide Kab.
132 — 64
Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2.Erdiati Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai (vide bukti P1 dan T13)selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa; == 22 no nonoMenimbang, bahwa atas gugatan Para Pengugat, Tergugat telahmengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2016 yang pada pokoknyamengatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuaidengan Peraturan Perundangundangan dan AzasAzas Umum PemerintahanWrrIg Bia taececancse se seneransniessenanasnina sana trainees inane
43 — 16
bekerja;> Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, membawa, menyimpan dan menguasaiShabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmemiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Shabushabu tersebut; > Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukii yang ditunjukkan dimuka persidangan;> Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perouatannya serta beranji untuk tidak mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagaiGISIUTS seeeeenneeeensaeneonnsaereerisnineme inane
153 — 42
Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat Nomor 083/PNTPMK.A.KELJB/IV2013tertanggal 28 Pebruari 2013 atas perkara yang identik dengan perkara aquoyang amarnya menolak pemohonan informasi dari Sdr.MUHAMMAD H.Sdengan pertimbangan hukum yang bersangkutan tidak memiliki kapasitasLIEGE BIAAGIAG) 5 eeietnniesexnccmameacteinisenersana eta nntciatci inane ein oiannan inh neinApabila dicermati domisili dari PEMOHON bertempat di Kabupaten Bekasikemudian klaim PEMOHON sebagai lembaga pemantau anggaran yang
Terbanding/Penggugat : LINA WIDJAJA WONGPUTRI
Terbanding/Turut Tergugat : PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk CABANG KOTAMOBAGU
46 — 22
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Para pihakyang berperkara;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISTTD TTDHal.38 dari37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MNDPARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MHTTDCHARLES SIMAMORA,SH.MH.Biaya biaya :1.Pemberkasan...........2:06 Rp. 134.000ZAREGAKSL sxx inane come exe aarcnes Rp. 10.0003.Materal.........
80 — 54
P@NIONO I) ja===5 en cre reise inane eineBahwa dengan hasil Sidang Dewan Pendidikan Sekolah yangmengeluarkan dan memberhentikan Pemohon dari proses belajar dan mengajarPendidikan dan Pembentukan Bintara Polri TA.2016 maka selanjutnya Pemohontidak dapat diikut sertakan untuk kegiatan Latja Diktuk Bintara Polri TA. 2016selama 1 minggu; = $= 22 nn ene nn nn nnn nnn nn nnn nnn13Bahwa atas hasil Sidang Dewan Pendidikan Sekolah yangmemberhentikan dan mengeluarkan Pemohon dari proses belajar dan mengajarsebagai
61 — 115
SapeiKP.Guntur RT:006 RW: 03 Cipendewa Cianjur ( sesuaiSA inane acerca 08Bukti T.IlInt 28Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang PajakBumi Dan Bangunan tahun 2010 atas nama M.Safei(sesuai asli); 09Bukti T.IlInt 29Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi Dan Bangunan tahun 2011 A.n M.
73 — 30
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan Pihak Tergugat tersebutdiatas, Para Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban pihak Tergugat padasidang tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatansemula dan menolak dengan tegas bantahan pada jawaban yang diajukan oleh PihakTergu galt )000n nn nes ee nen nn nese nn ante ne tnn ne aa eet newer inane anne nneitmnnnnn namesMenimbang.,....Menimbang, bahwa terhadap
79 — 33
JAYUS ISNADI ( Penggugat ) NIP. 19650113 19883 1 012,Pangkat/Gol Ruang Penata Tingkat ( Ill/d ), Jabatan Guru SDN Ngrengket2 Kecamatan Sukomoro adalah PNS di LIngkungan Pemerintah KabupatenNg UK, 9 rescence eeeanens re tenatse sri ianarae inane ernaneeeroeeHalaman15dari39, Put. Perkara No. : 135/G/2017/PTUN.SBYBahwa, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dariKejaksanaan Negeri Nganjuk tangal 27 Feberuari 2017, sejak tanggal 27Februari 2015 Sdr.
24 — 5
inane vigilsLol joel ewl jLisly canis paul lbs wold! JIY zo il os ps J jioll poJets Laly 1az9 8vbog ab! ru baleo Is Uslilg Qugily oLevls Jailcab oS ol ae yrs PMS au olSNusyuz ifalah ketidakmauan (pembangkangan) istri melaksanakan kewajibankewajibannya terhadap suaminya, masingmasing suami istri saling membenci, keluar darirumaah tanpa ijin suami, bukan keluar (kepergian)nya ke pengadilan untuk menuntuthaknya terhadap suaminya.
94 — 67
memilikikewajiban keuangan kepada Penggugat antara lain berupa DanaJaminan Kliring, Dana Margin dan Biaya Kliring sebagaimanadinyatakan dalam ketentuan Pasal 204 huruf (a), Pasal 401 huruf (a),Pasal 612 dan Pasal615 PTT KBI sebagai berikut: Pasal 204 huruf (a) PTT KBI:a.Dana Jaminan Kliring merupakan dana milik Anggota Kliring yangditempatkan oleh Anggota Kliring pada Lembaga Kliring, dikelolaoleh Lembaga Kliring dan dibukukan terpisah dari Aktiva LembagaRin) 8 enercnrecamancrenecacansannitssasusannin inane
61 — 122
Kembeng berdasarkan :e Girik C No. 1709 atas nama Kembeng Bin Inane Girik C No. 1711 atas nama Misin Bin Siane Girik C No. 1713 atas nama Djalim Bin Inane Girik C No. 1772 atas nama H. SaunBin MaihMenyatakan sah dan mengikat aktaakta dibawah ini : Akta Jual Beli No. 111/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang dibuat dihadapanDrs. H. Maman Wirakusumah. MSi.PPAT Wilayah Parung Bogor untuktanah seluas 3.000 M?
98 — 34
PUTUSANNomor : 12/G/2013/PTUNPDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaanacara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :ZAIN AL BAHRI, SP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jorong GalanggangTangah Nagari Salayo Kabupaten Solok, pekerjaan Pegawai Negeri6 pct esteem inane SIRISelanjutnya disebut sebagai
Pembanding/Penggugat : NURDIN Diwakili Oleh : HM ANDREAS Y..S
Pembanding/Penggugat : Maharudin Diwakili Oleh : HM ANDREAS Y..S
Pembanding/Penggugat : Hamadi Diwakili Oleh : HM ANDREAS Y..S
Pembanding/Penggugat : Mariana Santi Diwakili Oleh : HM ANDREAS Y..S
Pembanding/Penggugat : Hardiansyah Diwakili Oleh : HM ANDREAS Y..S
Pembanding/Penggugat : masitah Diwakili Oleh : HM ANDREAS Y..S
Pembanding/Penggugat : yuliana Diwakili Oleh : HM ANDREAS Y..S
Pembanding/Penggugat : komariah Diwakili Oleh : HM ANDREAS Y..S
Terbanding/Tergugat : PT. Sanggar Sarana Baja Diwakili Oleh : Ignatius Parulian Gultom, SH.
Terbanding/Tergugat : PT Hendra Jaya Kariangau
Terbanding/Tergugat : H. Adang
Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Kota Balikpapan
38 — 12
Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV DALAMKONPENSI / PENGGUGAT Ill DALAM REKONPENSI sekarang sebagaiTERBANDING IV;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PPROPINSI KALIMANTAN TIMUR,Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,Berkedudukanberkedudukan di Jalan Marsma R.Iswahyudi No.40 Balikpapan, Kota BalikpapanSelanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT sekarang sebagai TURUTTERBANDIN G jasernceeecsenceenernsne seen ereen anne er inane
65 — 40
jenis Vodka dan Wheskydengan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan jaminan mutu pangan telahmelanggar Undangundang ; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa : 2222222 2222222 22222 === 39 5 (lima) dus berisi botol polos kosong ukuran 350 ml @ 24 (dua puluh empat)botol ; 43 (empat puluh tiga) botol Miras jenis Whesky ukuran 350 ml24 (dua puluh empat) botol Miras jenisVodka ukuran 350 ml2 (dua) botol = minuman Pocari Sweat @ 2 liter5 ig) tool inane
152 — 45
inane sess esses eterna eee2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93K/TUN/1998 (24021998)dengan kaidah hukum bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruanmengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa,maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh PengadilanPerdata, baru kemudian dapat ditetapbkan apakah ada kekeliruan dalampenerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru.3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN/1998 (27 Juli 2001),dengan kaidah hukum