Dalam Dakwaan Kesatu, Jaksa Penuntut Umum TidakSecara Cermat dalam Mengkualifisir Pemenuhan UnsurUnsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12tahun 1951.Dalam menguraikan tentang eksepsi Jaksa Penuntut Umum yangtidak cermat dan teliti dalam mengkualifisir pemenuhan unsurPasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 tahun 1951,pertamatama kami mengetengahkan mengenai perumusanstrafbaarfeit (perbuatan yang dilarang oleh undangundang, yangdiancam dengan hukuman).

Berita Acara Konfrontasitanggal 14 Juli 2012).Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum seharusnya dinyatakan dinyatakan batal demihukum atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Dalam Dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermatdalam Menguraikan Akibat dari Perbuatan Penganiayaan yangDidakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal351 ayat (1)Sebagaimana telah diuraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum telahtidak cermat dalam mengkualifisir wujud, bentuk dan

Akan tetapi,selain ketidakcermatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum jugaternyata tidak cermat dan teliti dalam menguraikan akibat daridakwaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksuddalam Dakwaan Kedua.Pada Surat Dakwaan, disebutkan dalam Dakwaan Kedua :..melakukan penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkanrasa tidak enak, rasa sakit, atau luka..., perbuatan tersebutTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:.. lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi SukmawanSalawidjaya sambil mendorong

SE004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menyebutkanbahwa:Secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhisyarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaransecara bulat dan utuh tentang.:2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut...Berdasarkan pengaturan tersebut dan membaca Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum maka Saudara Jaksa Penuntut Umum telahsecara tidak cermat menguraikan

Penuntut Umumtidak menguraikan bagaimana akibat dari perbuatan tersebut mempengaruhi korbansehingga mengganggu pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan anasir delik Pasal 351ayat (1) KUHP. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah hanya didasarkan pada keterangan saksikorban saja.

No. 23/PDT/2014/PT TTEyang sama itu tidak benar, yang benar terbanding tidak pernah mengatakan ObyekSengketa itu sama, Terbanding menjawab ada perbedaan dalam luas danbatas,sedangkan Pembanding menguraikan bukti P.1 dan bukti P.3 ada perbedaantandatangan dari Adece Tak (Alm. Suami Penggugat).

dibuat, bukti itu bisadipidana, karena bukti P.3 dan T.1 itu bukti kepemilikan Obyek Sengketa yangbenar, dimana fakta dalam persidangan saksisaksi dari Terbanding yaitu saksiJen Panace dan Lodewik Aramin yang turut dalam menandatangani T.1membenarkan bahwa bukti T.1 mereka yang menandatagani dan mencap jempolpada tahun 1980, Terbanding menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriLabuha dalam putusannya ini sudah sangat tepat dan benar ;Bahwa terhadap angka 3 (tiga) memori banding Pembanding menguraikan

buktibukti surat apabila dihubungkan dengan keterangan saksisaksi Konstan Kajualdan Magdalena Golomi terdapat kesesuaian , itu tidak tepat dan benar, karenaketerangan kedua saksi tersebut tidak mengetahui luas dan batas Obyek Sengketa,sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan buktibukti surat yang diajukan oleh Pembanding, otomatis gugatan Penggugat tidakdapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha ;Bahwa Pembanding menguraikan dalam memori angka 4 (empat

), apabiladihubungkan keterangan saksi Pengguggat/Pembanding satu dengan lainnya danIjuga antara bukti P.2 maka ada kesesuaian, sehingga obyek sengketa adalah milikPenggugat, itu tidak tepat dan benar, karena saksi tidak dapat menerangkan batasbatas yang ada dalam bukti P.2, sehingga tidak ada kesesuaian antara saksisaksidan bukti P.2, olehnya itu obyek sengketa bukan milik dari Pembanding dandilarang untuk masuk dalam obyek sengketa ;Bahwa Pembanding menguraikan dalam memori angka 5 (lima), mengenaipembuktian

Yang benar adalah saksi Amiruddin mengatakansebagai berikut: bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenaiadanya pemberian tanah dari To Palaguna kepada Sitti Hawang, dansaksi tidak mengetahui kalau saudaranya yang bernama Nurhana danNurhaena tersebut berani mengatakan kalau pernah mendengarnya,pada saat itu pemeriksaan Nurhana, Nurhaenah dan saksi Amiruddindiperiksa dalam satu hari;Pengadilan Negeri Masamba menguraikan dalam putusannya bahwasaksi Amiruddin tidak pernah merasa memiliki tanah sengketa

Sementara,antara saksi Tija hanya seorang gadis remaja dan keluarga jauh ToPalaguna dan tempat tinggal mereka saling berjauhan, saksi Tijabertempat tinggal di Nanna Desa Mappedeceng dan To Palagunabertempat tinggal di Kasimbong;Bahwa Pengadilan Negeri Masamba menguraikan panjang lebar dalamputusannya, yang seakanakan saksi Tija banyak mengetahui objeksengketa dan To Palaguna;Pengadilan Negeri Masamba telah merekayasa fakta persidangan yangberkaitan dengan keterangan saksi Tija, rekayasa tersebut

Bahwa keterangantersebut sebenarnya adalah keterangan yang pernah disampaikanoleh saksi Pati, bukan saksi Tija, karena saksi Tija tidak pernahsekalipun menerangkan seperti itu;Pengadilan merekayasa keterangan saksi Tija tersebut, karena saksitiia menerangkan bahwa saksi Tija hanya satu kali mendengar katatambo pada saat saksi tija turut memanen padi milik To Palaguna;Bahwa Pengadilan Negeri Masamba menguraikan dalam putusannyayang mana seakanakan saksi Tija panjang lebar menguraikan tanahobjek sengketa

Putusan Nomor 1407 K/Pdt/20142626tanah secara formal karena kaadaan saat itu belum memungkinkan, bahwaapabila hal tersebut menjadi alasan majelis, maka seharusnya pada saatsituasi kKembali normal, seharusnya dicatatkan di Kantor Desa setempat,atau Kantor Notaries/PPAT, atau setelah Pengadilan Agama terbentukTermohon Kasasi harus mengajukan penetapan di Pengadilan Agamasetempat, bukan di ajukan penetapan hibahnya ke Pengadilan Negeri;Bahwa pada halaman 73 putusan Pengadilan Negeri Masamba,menguraikan

Sementara dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi bahwaharta yang dihibahkan tersebut diterima oleh Penggugat/Termohon Kasasi;Bahwa sebagaimana pendapat para ahli ulama fikih, bahwa hibah kepadajanin tidak sah dan hibah kepada anak harus diserahkan melalui orangtuanya atau walinya (Sayyid Sabiq dalam figih Sunnah (2009:480), danImam Syafi'i dalam kitab fikih Minhaju Tholibin (Mughnil Muhtaj) hal. 474 dan491);Bahwa pada halaman 74 putusan Pengadilan Negeri Masamba,menguraikan bahwa peristiwa hibah

pihak yang melakukanpengosongan dan pembongkaran objek sengketa dan juga pihak yang samasama dirugikanselaku pembeli yang beritikad baik, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dalamperkara ini, sehingga sangat beralasan jika yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatanpenggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ) atas dasar error in persona ;OBSCUUR LIBELS ;Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat obscuur liebels, dengan dasar sebagaiberikut ;1 Penggugat dalam posita tidak menguraikan

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Idalam kedudukannya sebagai pihak yang digugat ;Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kualifikasi perbuatan Tergugat Iyang mana (meteril maupun formil) yang telah merugikan Penggugat, demikian pulaPenggugat dalam positanya telah tidak menjelaskan caranya perbuatan itu dilakukan olehTergugat I, apakah melanggar undangundang, melanggar hak subjektif Penggugat,bertindak bertentangan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau bertindaksewenangwenang

, KECUALI HANYA DIKATAKAN bahwa Tergugat I adalah pihakyang menjual objek sengketa kepada Penggugat, sedangkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum unsur yang mutlak harusterpenuhi yaitu : ada perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, adakerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang timbul.Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan bentuk dan caraperbuatan yang dilakukan oleh

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan bentuk dancara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Gugatan Penggugat kabur (obscuurlebels) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaad ) ;2 Penggugat dalam posita maupun dalam petitum tidak menguraikan tentang perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, namun Penggugat dalam petitummeminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat II secara tanggung renteng denganTergugat yang lain untuk membayar

Bahwa oleh karena Penggugat dalamgugatannya tidak menguraikan bentuk dan cara perbuatan yang dilakukan oleh TergugatII, maka Gugatan Penggugat kabur (obscuur lebels) dan harus dinyatakan tidak dapatditerima ( niet onvankelijk verklaad ) ;Penggugat dalam posita maupun dalam petitum tidak menguraikan tentang perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II namun Penggugatdalam petitum meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat IIsecara tanggung renteng dengan

berpendapat bahwa mengenai sita jaminantidak termasuk dalam materi eksepsi, dengan demikian eksepsi ini pun harusditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Tergugat telan melakukanwanprestasi terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, MajelisHakim akan terlebih dahulu menilai formalitas gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, posita dari suatusurat gugatan harus menguraikan

dalam gugatan tidak ada atau tidak jelas, makamenjadikan gugatan tersebut kabur;Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian KerjasamaPenyediaan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Kebersihan Gedung (CleaningService) dan Penggugat sebagai Pelaksana Kerja berhak memperoleh BiayaJasa dari Tergugat sebesar Rp. 103.500.000 (seratus tiga juta rupiah) belumtermasuk atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN);Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan

periode kerjaAgustus 2013 sampai dengan Januari 2014 sebesar Rp. 295.341.131 (duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tigapuluh satu rupiah), dan setelah dikurangi pembayaran oleh Tergugat senilai Rp.36.190.000 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) maka sisapembayaran yang belum dilaksanakan adalah sebesar Rp. 259.151.131 (duaratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluhsatu rupiah), akan tetapi Penggugat tidak menguraikan

secara jelas danterperinci dari mana diperoleh jumlah biaya jasa sebesar Rp. 295.341.131 (duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tigapuluh satu rupiah) tersebut;Hal 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 735/Pdt.P/2016/PN DpsMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam posita gugatannyatidak menguraikan secara jelas dan terperinci dari mana diperoleh jumlah biayajasa sebesar Rp. 295.341.131 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratusempat puluh satu ribu seratus

Pya.gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil danmengakibatkan gugatan Para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima;Bahwa begitu juga posita poin angka 8 dan petitum poin angka 6 dan 7gugatan Para Penggugat yang meminta tanah peninggalan Haji Nursaidyang terletak di Dusun Lolat, Desa Batujai tersebut untuk disita dandiberikan kepada Para Penggugat; Hal demikian adalah merupakanbentuk gugatan yang tidak jelas, karena bagaimana mungkin ParaPenggugat selain meminta ganti rugi dengan menguraikan

Pun demikian, dalam suratperjanjian yang disepakati tersebut, tidak ada batas waktu yang tertuangdan hanya menguraikan ganti rugi akan diberikan apabila keputusandari Pengadilan Agama Praya telah ada atau dikeluarkan dan telahberkekuatan hukum sahitetap.

Sehingga gugatan Para Penggugatyang memandang tindakan Para Tergugat telah wanprestasi adalah tidakberdasar dan oleh karena itu, setidaknya gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima dan atau ditolak;Bahwa Tergugat juga menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 7yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugianmateril dan moril dengan menguraikan nilai jual obyek jual beli tanah saatini dan hasil pengolahannya.

Mengenai gugatan Penggugat cacat formil kaena pada petitum poin angka 4yang intinya meminta agar kerugian Para Penggugat sejumlah nilai obyekjual beli beserta hasil pengolahannya agar diperhitungkan sebesar Rp.495.200.000, dan menghukum Para Tergugat membayar uang dwangsomsetiap harinya apabila Para Tergugat lalai, padahal dalam posita gugatanPara Penggugat tidak ada sama sekali menguraikan dan atau menerangkanmengenai uang dwangsom,4.

Mengenai posita poin angka 8 dan petitum poin angka 6 dan 7 gugatanPara Penggugat yang meminta tanah peninggalan Haji Nursaid yangterletak di Dusun Lolat, Desa Batujai tersebut untuk disita dan diberikankepada Para Penggugat; Hal demikian adalah merupakan bentuk gugatanHalaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pat.G/2019/PN Pya.yang tidak jelas, karena bagaimana mungkin Para Penggugat selainmeminta ganti rugi dengan menguraikan kerugian yang timbul denganmencakup ganti kerugian baik moril

Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur karena objek sengketatidak jelas dan tidak detail menguraikan Penguasaan Tergugat 1 terhadapobjek sengketa yang berada pada bagian barat (Penggugat tidakmenguraikan batasbatas dan luas objek sengketa pada bagian barat yangtelah dikuasai oleh Tergugat 1 tersebut, Penggugat hanya menguraikantanah objek sengketa saja);2.

Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, dan kabur karena Objeksengketa tidak Jelas dan tidak detail menguraikan Pengguasaan TergugatIl, Ill, IV, V, VI, VI, dan IX terhadap Objek sengketa, bahwa benarPenggugat tidak menguraikan Batasbatas dan luas objek sengketa yangtelah dikuasai masingmasing oleh Tergugat II, Ill, IV, V, VI, VII, dan IXtersebut Penggugat hanya menguraikan tanah Objek sengketa saja tanpamenguraikan batasbatas dan luas objek sengketa yang dikuasai masingmasing tergugat sehingga menimbulkan

Bahwa gugatan Terbanding, semula Penggugat cacat hukum dan kaburkarena objek sengketa tidak jelas dan tidak detail menguraikanPenguasaan Pembanding , semula Tergugat terhadap objek sengketayang berada pada bagian barat (Terbanding I, semula Penggugat tidakmenguraikan batasbatas dan luas objek sengketa pada bagian barat yangtelah dikuasai oleh Terbanding , semula Tergugat tersebut, Terbanding,semula Penggugat hanya menguraikan tanah objek sengketa saja);2.

Objek sengketa tidak Jelas dan tidak detail menguraikanPengguasaan Tergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, dan IX terhadap Objeksengketa, bahwa benar Terbanding, semula Penggugat tidak menguraikanbatasbatas dan luas objek sengketa yang telah dikuasai masingmasingoleh Pembanding, II, III, IV, V, VI, VI, dan IX, semula Tergugat Il, Ill, IV, V,Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 70/PDT/2019/PT MNDVi, Vil, dan IX tersebut, Terbanding, semula Penggugat hanyamenguraikan tanah Objek sengketa saja tanpa menguraikan

batasbatas dan luas objek sengketa yang telah dikuasai masingmasing oleh Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, dan IX tersebut dimana Terbanding,semula Penggugat hanya menguraikan tanah Objek sengketa saja tanpamenguraikan batasbatas dan luas objek sengketa yang dikuasai masingmasingpara Pembanding, semula para Tergugat;Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkannya batas batas dan luasobjek sengketa yang dikuasai masing masing para Pembanding, semula paraTergugat, akan menimbulkan ketidak jelasan objek

Pengadilan Negeri Padang Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 12September 2019 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat danKontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:DALAM KONPENSIDalam ProvisiMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuldan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menyatakantuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dalampertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

dengan tepat danbenar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dandianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuidan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menyatakanmenolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat, oleh karena dalam pertimbanganhukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semuaHalaman 6 dari 12 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT PDGkeadaan serta alasan yang

, oleh karenanyagugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak untukseluruhnya;DALAM REKONPENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa di dalam repliknya Pembanding semula Penggugattelah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Rekonpensi dari Terbandingsemula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Majelis Hakim TingkatBanding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkatpertama, menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat, oleh karena dalampertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

dengan tepat danbenar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dandianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuidan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dalam pertimbanganhukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semuakeadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap

Bank LimanInternasional adalah dalam kapasitas Terdakwa selaku KetuaPerhimpunan Sosial Candra Naya, dan Jaksa Penuntut Umum tidakmenguraikan dengan hubungan hukum antara Terdakwa denganYayasan Kesehatan Sumber Waras dan atau saksi Katini Muljadi,apakah ada hubungan majikan dengan pegawai atau hubungan upahmengupah;Jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan secara cermat danlengkap tentang fakta mana yang memenuhi unsur pemberatan dalamPasal 374 KUHP;Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak secara

Bank Liman Internasional;Dakwaan kabur karena salah mengenai orangnya, dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas siapasiapa sajaHalaman 13 dari 21 halaman Putusan Sela Nomor: 1222/Pid.B/2015/PN.Jkt.

Brt.Susunan Pengurus PSCN dan tidak menguraikan secara jelas siapakahyang berhak dan berwenang untuk bertindak mewakili PSCN, apakahhanya Ketua Incasu Terdakwa atau harus Ketua dengan Sekretaris atauharus Ketua dengan Bendahara, dengan kenyataan sebagaimanatersebut diatas maka dakwaan Kesatu harus dikwalifikasi kan sebagaidakwaan yang obsccur libel karena tidak memenuhi persyaratan yangditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;Tentang dakwaan Kedua, yaitu unsurunsur subyektif Dengan Sengajatidak

eksepsi yang berkaitan dengan SuratDakwaan tidak berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang dilakukan;Menimbang, bahwa pasal 143 (2) huruf b yang berisikan Surat Dakwaanharus berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan yang menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi Penasihat Hukum Terdakwapada dakwaan kesatu melanggar pasal 374 KUHP dikemukakan bahwa JaksaPenuntut Umum tidak menguraikan

bagaimana hubungan hukum antaraTerdakwa dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan atau Saksi KartiniMulyadi apakah ada hubungan majikan dengan pegawai atau hubungan upahmengupah, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan fakta mana yangmemenuhi pasal 374 KUHP, sedangkan pada dakwaan kedua Team PensihatHukum Terdakwa telah menguraikan beberapa unsur tindak pidana yaitu unsurdengan sengaja, unsur barang siapa, unsur memiliki secara melawan hukum,unsur sebagian atau seluruhnya, unsur berada padanya bukan

DALAM EKSEPSI.Bahwa gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan kabur karenatidak menguraikan secara jelas dasar gugatan dalam Posita gugatannyaserta adanya pertentangan diantara Posita gugatan dengan petitutumgugatannya, hal mana terlihat jelas terdapat dalam Posita;e Posita angka 5, dimana secara jelas PARA PENGUGATmendalilkan sebagai ahli waris almarhum SIHAN T RASAD, dandalam petitum angka 2 Gugatan Para Penggugat meminta kepadaMajelis Hakim untuk menyatakan bahwa para Tergugat adalahsebagai

Ditambahlagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalamsatu gugatan melanggar tata tertio beracara karena keduanya harusdiselesaikan tersendiri, dengan demikian sudah selayaknyalahgugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.e Posita angka 3 gugatan Penggugat, dalam menguraikan Batasobjek sengketa tidak disebutkan secara jelas mengenai batas tanahapa bangunan atau jalan nya jalan apa?perumahan apa?

Ditambahlagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalamsatu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harusdiselesaikan tersendiri, dengan demikian sudah selayaknyalahgugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN PIk Posita angka 3 gugatan Penggugat, dalam menguraikan Batasobjek sengketa tidak disebutkan secara jelas mengenai batas

Rasad,sehingga Majelis berpendapat bahwa eksepsi ini beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksespsi: Posita angka 3 gugatan Penggugat, dalam menguraikan Batasobjek sengketa tidak disebutkan secara jelas mengenai batas tanah apabangunan atau jalan nya jalan apa?perumahan apa?

dan hanyaHalaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN PIkmenyebutkan nama orang dan jalan saja, sehingga sudah jelas membuatgugatan tidak terang dan jelas, dan sesuai dengan yurisprudensiMahkamah RI Nomor :1149/K/SIP/979 Tertanggal 17 April 1979 yangmenegaskan "bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa maka gugatantidak dapat di terima;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyebutkan bahwagugatan tidak menguraikan batas obyek sengketa dengan jelas, setelah Majelismembaca

Nomor1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 dinyatakan tidak dapatditerima, karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium);Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);Dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan secara jelas danterang fundamentum petendi tentang perbuatan hukum Tergugat X, XI,Hal.13 dari 45 hal. Put.

No.137 PK/Pdt/20142 Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel), karena dalildalilgugatan saling bertentangan;Dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan secara jelas danterang peristiwaperistiwa hukum dan hubunganhubungan hukum antarapihakpihak yang melakukan perbuatan hukum terkait dengan bidangbidang tanah yang telah dibeli oleh Tergugat V. Dalam hal ini Penggugathanya mengatakan Akta Jual Beli Nomor 288/SKTN/X/1993 tanggal 2Oktober 1993 dari Girik C.

Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Maret 1975 dan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 216 K/Sip/ 1974 tanggal 27 Maret 1975 dinyatakan tidak dapatditerima, karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium);Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel);Dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan fundamentum petenditentang perbuatan hukum Tergugat XIII dan XV yang koherenmempunyai hubungan hukum dengan Tergugat VI.

Nomor 616 K/Sip/1973tanggal 5 Juni 1975, vide Rangkuman Yurisprudensi MahkamahAgung R.I., Cetakan Kedua, 1993, halaman 306);Eksepsi Tergugat X:Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel);Dalam surat gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan fundamentumpetendi (posita) tentang kwalifikasi perbuatan Tergugat X, terlebih lagi tidakdiuraikan tentang sebab akibat dari perbuatan Tergugat X yang merugikanPenggugat.

Seharusnya jika Penggugat menganggap Tergugat X telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat atasobjek sengketa, maka untuk memenuhi kelengkapan formal surat gugatan,Penggugat berkewajiban menguraikan fundamentum petendi (posita),diserahkanpula petitum yang jelas dan terang mengenai tuntutan hukum Penggugatkepada Tergugat X, sehingga dari padanya Tergugat X dapat mengerti tentangduduk perkara, kwalifikasi perbuatan dan tuntutan hukum.

Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tentang 34 sepedamotor, Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagiamana 34 sepedamotor tersebut menjadi inventaris yang setidaktidaknya menjadi inventarisuntuk menjalankan usaha Koperasi Simpan Pinjam APING KabupatenBondowoso, yaitu apakah terhadap 34 sepeda motor tersebut dijadikanobjek dalam ikatan perjanjian untuk dijadikan inventaris dalammenjalankan usaha Koperasi Simpan Pinjam APING KabupatenBondowoso ataukah Tergugat telah melakukan perampasan

Dan karena itulah dalil gugatanPenggugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai dalil gugatan yangtidak dapat menguraikan faktafakta secara jelas, dan berakibat padagugatan Penggugat tidak dapat diterima;b.

Dan dalilgugatan Penggugat yang demikian juga dapat dikategorikan sebagai dalilgugatan yang tidak dapat menguraikan faktafakta secara jelas, danberakibat pada gugatan Penggugat tidak dapat diterima.3. Eksepsi tentang Kualifikasi Perbuatan Tergugat Yang Tidak Jelas danKabur;a.

perbuatan melawan hukumyang dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, serta dengan carabagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugatdalam menguasai sepeda motor yang merupakan inventaris dari KoperasiSimpan Pinjam APING Kabupaten Bondowoso, yaitu apakah dengancara merampas atau melalaikan kewjiban yang sudah ditentukan dalamsuatu perjanjian untuk menyerahkan sepeda motor kepada Penggugat.Dan dalil gugatan Penggugat yang demikian dapat dikategorikan sebagaidalil gugatan yang dapat menguraikan

Dan gugatan Penggugat yang demikian juga dapatdikategorikan sebagai dalil gugatan yang dapat menguraikan kualifikasiperbuatan Tergugat secara jelas, yang berakibat pada gugatan Penggugattidak dapat diterima;4.

Gugatan penggugat cacat hukum (gugatan yang obcuur libelii), karenadalam gugatan penggugat hanya menguraikan tentang kesalahanpenggalian, pemasangan pondasi, cakar ayam tanpa menguraikansecara jelas model penggalian, pemasangan pondasi dan cakar ayamyang benar sesuai dengan ketentuan yang sebenar benarnya;Alasan hukumnya: Menurut ketentuan hukum acara perdata suatu gugatankhususnya dalam posita gugatan harus memuat dengansejelas jelasnya uraian tentang permasalahan yang membuatmunculnya suatu gugatan

;Halaman 11 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKS Dengan menguraikan bahwa ada kesalahan saja tidak tidakcukup dengan hanya menyatakan ada kesalahan dalampenggalian, pemasangan pondasi, pemasangan cakar ayam,tanpa menguraikan yang seharusnya atau yang senyatanyasesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam aturantetangga penggalian, pemasangan pondasi, dan pemasangancakar ayam; Melihat uraian gugatan penggugat, terlihat hanya menyatakantidak sesuai tetapi tidak menjelaskan atau menguraikan

Bahwa sebelum kami menguraikan lebih jauh tentang jawaban pokokperkara ini, maka perlu kami jelaskan bahwa saat tergugat merencanakanuntuk melakukan pembangunan rumah, maka terlebih dahulu tergugat danHalaman 13 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKSpenggugat melakukan koordinasi dan penggugat sebagai seorangkontraktor telah melihat gambar rumah yang akan dibuat oleh tergugat.Bahwa salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan izin membangunadalah pihak tetangga akan memberikan persetujuan

Demikian penggugat mengendalikan bahwaHalaman 21 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKS11.dengan adanya penggalian yang dalam menyebabkan kerusakan strukturbangunan penggugat, salahnya dimana dan seharusnya bagaimana tidakdijelaskan dalam gugatan.Bahwa apa hubungan penggalian yang dalam dan pemasangan pondasiyang salah, ternyata penggugat tidak menguraikan secara jelas apahubungan korelasinya sehingga penggugat memandang sebagai suatuperbuatan melawan hukum, semuanya tidak jelas dalam gugatan

, namunjustru penggugat tidak menguraikan dalam gugatan bahwa gambar rumahyang diajukan oleh Tergugat kepada Pemerintah Kota Makassar ic.

Uraian secara cermat, jelas dan dilengkapi mengenai tindak pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidanaitu dilakukan. 220222 noone nnn nn nen nen nn nnn nnn nnn e nnn neeSebelum lebih jauh menguraikan ekspesi ini, buku pedoman suratdakwaan, terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 1416Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 823/PID/2016/PT SBYbahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan harus cermat, jelas danlengkap adalah :nn sn nnn none nomen nn nnn nn nnn nn anna nc nnnnanenCermat

Lengkap: Dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum harusmampu menguraikan unsurunsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Uusecara lengkap, dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsurunsur tindak pidanayang didakwakan tertanggal / tercecer tidak tercantumkan dalam suratdakwaan, sehingga rumusan delik yang didakwakan mencakup semua unsurunsur yang ditentukan Undangundang tentang kejahatan yang didakwakan.ANALISIS HUKUM ATAS SURAT DAKWAAN:1s Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januri

Dalam medeplegen terdapat palingsedikitnya ada dua orang sebagai pelaku kejahatan ialah orang yangmelakukan (plegen) dan orang yang turut melakukan (medeplegen).Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak nampak tertulis dantidak dapat mendiskripsikan / menguraikan dengan cermat dan jelas"apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan (Plegen), sebagaiorang yang menyuruh melakukan (doen plegen) ataupun sebagai orangyang turut serta melakukan (mede plegen )" siapakah diantara para,terdakwa sebagai

secara cennat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan, hampir seluruhnya hanya berupakutipan rumusan delik tanpa diuraikan tentang perbuatan materiilapa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perwujudan unsurunsurdelik yang bersangkutanBahwa menurut Yurisprudensi tetap MARI No. 492 K/Kr/1981 tanggal8 Januari tahun 1983, memberikan pengertian: "bahwa tuduhanharus secara lengkap menyebutkan unsurunsur delik (Hazardspel)yaitu elemen tentang perbuatan materiil dari delik yangmenjelaskan/menguraikan

No. 431/PDT/2021/PT.DKI1.2.uraian Penggugat dalam Posita butir 1 dan butir 2 (halaman 2 s/dhalaman 7) tidak dapat menunjukkan atau menggambarkan secarajelas peristiwa hukumnya mengenai adanya jual beli batubara tersebut,dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan secara spesifik dan tidakjelas serta tidak secara terang benderang menguraikan tentang siapaPihak Pembeli dan siapa Pihak Penjual didalam hubungan jual bellibatubara tersebut, dan juga tidak menjelaskan secara terangbenderang tentang siapa

/pihak yang mana berhak mendapat apa danberkewajiban melakukan apa;Dalil gugatan yang demikian, jelas tidak akan membuat perkaradan/atau permasalahan antara Para Pihak menjadi jelas dan terangbenderang akan tetapi justru menjadi kabur/tidak jelas (obscuur)Karena tidak secara jelas menguraikan peristiwa hukumnya danmenguraikan hak dan kewajiban masing masing pihak secara rinciterkait hubungan jual beli batubara tersebut atau dapat dikatakanKetidak jelasan uraian posita Gugatan butir 1 dan 2 (halaman

Ketidak jelasan siapa yang berhak mengajukan Invoice/Tagihanpembayaran sehubungan jual beli batubara tersebut apakahTergugat (Penjual) ataukan Penggugat (Pembeli), karenaPenggugat (Pembeli) juga menyampaikan Invoice/ Tagihanpembayaran sebagaimana terlihat nyata dalam Posita GugatanButir 2 halaman 2, Butir 2 halaman 4, Butir 2 halaman 5sebagaimana Tergugat kutip dan paparkan sebagai berikutdibawah ini:> Pada Posita Gugatan Butir 2 halaman 2 menguraikan Tergugatadalan Pihak yang mempunyai hak untuk

secara terperinci tentangsiapa pemilik tanah dan bangunan yang diminta untuk diletakan sitajaminan tersebut; (ii) tidak menguraikan secara jelas tentang batasbatas dari tanah dan bangunan yang diminta untuk diletakkan sitajaminan tersebut dan (iii) tidak menguraikan secara jelas tentang alashak (sertifikat, dll) dari tanah dan bangunan yang diminta untukdiletakkan sita jaminan tersebut;Sehingga dengan demikian terdapat ketidakjelasan mengenai tuntutansita jaminan tersebut dan oleh karena itu. tidak

No. 431/PDT/2021/PT.DKIpertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengantepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalamputusan ini sesuai faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan dandianggap telah tercantum pula dalam putusan ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum HakimTingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadilkan sebagai pertimbangan hukumHakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini

Bahwa berdasarkan uraian dalil posita PENGGUGAT dimaksud di atas,secara jelas PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara rinci perbuatanTERGUGAT I. Khususnya perbuatan yang mana dan seperti apa yangdilakukan oleh TERGUGAT I, sehingga dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum ;2.

Bahwa selain itu PENGGUGAT telah mendalilkan mengalami kerugian.Akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan perbuatanTERGUGAT yang mana dan telah merugikan PENGGUGAT danmempunyai kausalitas sebagai perbuatan melawan hukum ;3. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga tidak menguraikan bentuk dari alas hakobjek tanah dimaksud serta terdaftar atas nama siapa dari alas haktersebut ;4.

Adanya kesalahan pada diri si pembuat ;e Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan dalam surat gugatannya,mengalami kerugian atas perbuatan TERGUGAT ;e Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara jelasperbuatan yang merupakan bentuk kesalahan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT. Sehingga peristiwa yang mana yang secaralangsung dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan.

Disamping ituPENGGUGAT juga tidak menguraikan secara rinci dasar dari nominal nilaikerugian yang dideritanya dan juga tuntutan ganti rugi tersebut tidakdidukung oleh alatalat bukti yang sah ;194.

Selain itu permohonansita yang diajukan PENGGUGAT juga tidak memenuhi kualifikasi sebagaibentuk permohonan sita yaitu dengan tidak menguraikan secara jelas danterang mengenai objek sita :i. Tidak menyebutkan sama sekali pihak sebagai pemilik sah dariobjek yang dimohonkan sita ;21ii. Tidak menyebutkan keberadaan dan penguasaan objek sitasekaligus tidak menyebutkan batasbatas dari objek sita ;5.

Jelas/Kabur)Bahwa setelah Tergugat melihat faktafakta yang diuraikan oleh Penggugatdalam Gugatannya, maka Tergugat secara tegas membantah dan menolakseluruh dalildalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupundalam petitum, kecuali yang secara tegas diakuinya;Bahwa sudah sangat jelas dan nyata gugatan yang diajukan oleh PenggugatTidak Jelas alias Kabur (Obscuur Libel), Karena Penggugat tidak menjelaskansecara konkrit dari mana asalusul tanah tersebut diperoleh, dan Penggugatpun tidak menguraikan

olehTERGUGAT , yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, poin ke 8 (delapan)mengatakan bahwa hingga saat ini sebagaian objek sengketa masih dikuasaisecara melawan huku oleh Tergugat dan poin ke 9 (Sembilan) yangmengatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai sebagaian objeksengketa secara melawan hokum merupakan perbuatan melawan hokum(onrechtsmatigedaad) sebagaiaman ketentuan pasal 1366 KUHPerdata,Faktanya dalam gugatan Penggugat hanya mendalihnkan demikian, namunPenggugat sama sekali tidak mampu untuk menguraikan

, telah jelas bahwa Penggugat hanya berdalihdemikian namun tidak mampu atau sanggup untuk menjelaskan semua itu,sehingga jelas dalih yang digunakan Penggugat dalam Gugatannya sangatkabur (Obscuur Libel);Bahwa, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyebutkan dirinya berhak atasObyek sengketa namun dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidakmampu untuk menceritakan dan menguraikan secara jelas dari mana asalusulPenggugat memperoleh tanah tersebut, dan Penggugat pun tidak mampu untukmenjelaskan bagaimana

Oleh karena ituTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agarberkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijkeVerklaard);A.2 GUGATAN KURANG PIHAKBahw oleh karena secara tegas dan jelas Penggugat telah menguraikan danmengakui dalam gugatan pada posita poin 6 (enam) huruf b yang mengtakanbehawa Adanya 7 (Tujuh) Sertipikat lain yang terbit/ muncul di atas OBJEKSENGKETA adalah murni kesalahan TERGUGAT

Bahwa dalih Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknyamengatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan menguasai sebagian tanah milik Penggugat, namu padakenyataannya Penggugat sendiri tidak mampu menguraikan secara jelasbagaimana bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, selainitu Penggugat juga mendalinkan bahwa Penggugat adalah pemegangsertifikat hak pakai atas tanah objek sengketa tersebut, namun Penggugatsendiri pun tidak sanggup untuk menguraikan secara

Atau memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil ;tanah sengketa setelah papuq nurasih meninggal dunia, namun dalam petitumhuruf e menyatakan, menetapkan hukum penguasaan tanah sengketa oleh paratergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan benar;1.2.Posita gugatan para penggugat tidak menguraikan dasar atau alasan permintaan sitajaminan terhadap tanah sengketaa, tetapi dalam petitum huruf b para penggugatminta sita jaminan terhadap tanah sengketa;1.3.Selain itu, posita gugatan para penggugat

tidak jelas menguraikan tentang hubunganhukum para penggugat dengan Loq Djawi alias Amaq Djenah, (yang mana anakdan cucu) tetapi dalam petitum huruf d gugatan para penggugat menyatakan parapenggugat adalah anak keturunan/ahli waris yang sah dari Loq Djawi alias AmaqDjenah;Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.1075K/sip/1982 tanggal 8Desember 1982 menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilanharus menurut hukum acara perdata, antara petitum ddengan posita (fundamentumpetendi

Bahwa surat gugatan para penggugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata,.Dalam posita gugatan para penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang20kualifikasi perbuatan hukum para tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanahsengketa setelah papuq nurasih meninggal dunia, namun dalam petitum huruf emenyatakan, menetapkan hukum penguasaan tanah sengketa oleh para tergugatadalah tanpa alas hak yang sah dan benar;1.2.

Posita gugatan para penggugat tidak menguraikan dasar atau alasan permintaansita jaminan terhadap tanah sengketa, tetapi dalam petitum huruf b para penggugatminta sita jaminan terhadap tanah sengketa;1.3.

Selain itu, posita gugatan para penggugat tidak jelas menguraikan tentang hubunganhukum para penggugat dengan Loq Djawi alias Amaq Djenah, (yang mana anak dancucu) tetapi dalam petitum huruf d gugatan para penggugat menyatakan parapenggugat adalah anak keturunan/ahli waris yang sah dari Loq Djawi alias AmaqDjenah;2. bahwa gugatan para penggugat telah salah dan keliru dalam formalitas gugatannya karenatelah menggugat orang tidak sesuai dengan namanya seperti:1.

Bahwa karena tidak jelas wanprestasi juga Penggugat tidak menguraikanwanprestasi perjanjian kerjasama maka wajar apabila dalam suratgugatan Penggugat tidak menguraikan dan mencantumkan dalam uraian/posita gugatan sebagai syarat dalam mengajukan gugatan;8.

Bahwa selain dari itu kekeliruan menyebut objek nama terperkara, jugaPenggugat tidak menguraikan dan tidak menyebut nama orang yangmengirim dan menerima uang, siapa saja dari pihak yang menyaksikanwaktu penitipan uang transfer ke Kalimantan dan nama bukti transfer;9.

Bahwa oleh karena dalam gugatan wanprestasi Penggugat tidak secarajelas menguraikan dalam surat gugatan terhadap objek perkarawanprestasi; maka gugatan Penggugat menjadi Error in Objecto yaitutidak jelas dan kabur mengenai objeknya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Tdn., tanggal13 November 2013 dengan amar sebagai berikut:Tentang Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;Tentang Pokok Perkara:

Penggugat dalamgugatannya tidak menguraikan dasar kepemilikan atas sebidang tanahyang menurut Penggugat adalah miliknya. Penggugat juga tidakmenguraikan dalil disertai dengan bukti yang sah terkait peralinan hak atastanah yang menurut Penggugat adalah miliknya.

NamunPenggugat tidak menguraikan tidak semestinya yang dimaksud olehPenggugat adalah dalam hal apa, kapan dilakukan dan terhadap siapadilakukan. Demikian halnya yang diuraikan oleh Penggugat pada positagugatan poin ke14 sama sekali tidak berlandaskan fakta hukum yangbenar. Dalil posita yang demikian adalah dalil posita yang mengadaada dantidak sesuai fakta hukum yang ada.

Penggugat tidak menguraikan jelas unsur perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dikaitkan denganaturan hukum. Akan tetapi Penggugat mendalilkan adanya kerugian yangdiderita oleh Penggugat. Padahal antara perbuatan melawan hukum dankerugian perlu juga diuraikan mengenai kausalitasnya. Namun Penggugattidak menguraikan hal ini dalam dalil gugatan.

Penggugat dalam dalil positagugatan poin ke20 tidak menguraikan secara rinci terhadap putusan yangbagaimana Turut Tergugat harus tunduk dan patuh. Sedangkan pada poinjawaban Para Tergugat tersebut di atas, terbukti tidak ada hubungan hukumPenggugat dengan Turut Tergugat.

Bahwa pada poin 4, pembanding mempermasalahkan kurangnya pihakdalam perkara a quo, bahwa dalam pertimbangannya majelis tingkatpertama telah menjelaskan dan menguraikan secara jelas vide putusanperkara nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Pti halaman 34, sehinggapertimbangan hukum telah sangat tepat;9.