Parman Nomor 54APurbalingga berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat HukumNomor 12/Pen.Pid/PH/2020/PN Pbg tanggal 30 Januari 2020;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 19 Maret 2020, Nomor 153/Pid.Sus/2020/PT SMG,serta berkas perkara Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor14/Pid.Sus/2020/PN Pbg dan suratsurat yang bersangkutan berikutSalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 3 Maret2020 Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pbg,

terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat denganJaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa disamping dijatuhi pidanapenjara haruslah juga dijatuhi pidana denda oleh karena dalam ancamanpidana dari pasal yang dikenakan atas perbuatan terdakwa adalahbersifat kumulatif pidana penjara dan pidana denda, dan besarnya pidanadenda akan Pengadilan Tinggi tetapkan sebagaimana dalam amarputusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor14

membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan ;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas Undangundang RI No. 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor14

Membebankan kepada ANAK untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor14/Pid.SusAnak/2018/PT PAL tanggal 30 Juli 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 30 Mei 2018Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Lwk yang dimohonkan banding;3.

8Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004, perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor14

Menyatakan surat yang tertuang dalam Putusan Komisi Informasi JawaTimur Nomor : 097 / X / KlProv.JatimPSA / 2014 adalah surat yangdikecualikan sesuai dengan Pasal 17 huruf (i) UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 ; 222022 nnn nnn cence nnn ne nnn nnn ee4.

Agus Yahya dan telah terbuka untuk umumdalam prosesproses persidangan di Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dalam perkara Nomor : 22 / G / 2011 / PTUN.SBY, olehkarenanya alasan keberatan Penggugat / Pemohon Keberatan hanyaalasan yang dibuatbuat yang tidak berdasarkan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiBerdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat / TermohonKeberatan mohon Putusan sebagai berikut :"1.Menolak permohonan Penggugat / Pemohon Keberatan untuk seluruhnya3

SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggaldi Dusun 1, RT.001 RW.001, Desa Kampung Medan, KecamatanKuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca surat permohonan para Pemohon beserta semua surat yangberkaitan dengan berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonanlItsbat Nikah bertanggal 19 Februari 2019, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register nomor14

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor14/Pdt.P/2019/PA.Tlk dari Para Pemohon.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)Demikian penetapan ini dijatunkan dalam permusyawaratan MajelisHakim di Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi.Him. 4 dari 5 hlm.

melawan,TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanXXXXXXXX, tempat kediaman di KOTA MANADO, KELURAHAN /DESA TERNATE BARU, SINGKIL, , Selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manadopada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor14

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor14/Pdt.G/2021/PA.Mdo dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp590.000,00 ( lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi,bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.

PJJ.14.09.08/08/09/2014/101 tertanggal 22September 2014 (Perjanjian) setelah melalui proses tender.Terlawan telah mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap Pelawanterkait adanya perselisihan atau sengketa yang timbul sehubungandengan pelaksanaan Perjanjian pada tanggal 7 Mei 2019 sebagaimanaterdaftar di Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia PerwakilanMedan (BANI) tanggal 31 Juli 2019 dalam perkara nomor14/VII/ARB/BANIMdn/2019 (Permohonan Arbitrase).Identitas Pelawan yang disebut secara jelas

Nomor14/VII/ARB/BANIMdn/2019 tanggal 6 Mei 2020 ;Bahwa dengan adanya Penetapan Eksekusi Nomor Nomor : 24/Pdt/Eks/Put/2020/PN.Bdg, Jo.

Pelawan) tidakmengajukan dan/atau tidak melakukan upaya hukum dalam menyangkalmaupun membantah terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) tersebut, maka pendaftaran Putusan BANI Nomor14/VII/ARB/BANIMdn/2019 tanggal 22 Pebruari 2020 aquo oleh MajelisArbiter Up.

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor14/VII/ARB/BANIMdn/2019 tanggal 22 Pebruari 2020) ;Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 216/Pdt.Bth/2020/PN. Bdg,Bahwa seyogianya perlawanan yang diajukan oleh Pelawan hanyamerupakan upaya untuk mengulurulur pelaksanaan putusan (executie), halmana sebagaimana pandangan dari Prof. M. Yahya Harahap yangmenyatakan Banyak perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi hanyasebagai kedok untuk menundanunda eksekusi.

Bahwa atas permohonan dari Terlawan, Ketua Pengadilan Negeri Bandungtelah mengeluarkan Penetapan Eksekusi atas putusan Arbitrase Nomor14/VI/ARB/BANIMdn/2019 yaitu Penetapan Nomor 24 / Pdt / Eks / Put /2020 / PN.Bdg. tanggal 6 Mei 2020, dengan termohon eksekusi :Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Cq.PT. Angkasa Pura Il (Persero) Kantor Pusat di Kota Tangerang Cq.

, jenis kelamin: lakilaki,pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: Indonesia, alamat:Kampung Tengah, Desa Sungai Manau, Kecamatan SungaiManau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 19September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bangko pada tanggal 23 September 2019 dalam Register Nomor14

Menghukum kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;Demikian ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, 8 Oktober 2019, oleh kami,Bungaran Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,Yofistian, S.H., danAdek Nurhadi, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor14/Pdt.G/2019/PN Bko, tanggal 23 September 2019, putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk

penerimaan memori kasasi padakepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 5Januari 2018, sehingga memori kasasi tersebut telah melewatitenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) UndangUndang Nomor14

) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkatkasasi ini di bebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan PasalPasal dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor14

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 19 Juni 2014 Nomor14/Pid.Sus/2014/PN.Unr. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 28 Maret 2014No.Reg.Perk.

warna abuabu bergaris putih, 1( satu ) potong celana panjang jeans warna hitam, ( satu ) unit SPMYamaha MIO No.Pol : AA3178CN, warna Hitam tahun 2011, besertakunci kontak dan STNK, dikembalikan kepada terdakwa ; Hal 9 dari 14 hal Put.No.213/Pid.Sus/2014/PT.SMG.4.Menetapkan agar terdakwa Luvi Darmawan Alias Wawan Bin HadiSumpeno membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, ( lima riburupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan NegeriUngaran menjatuhkan putusan tanggal 19 Juni 2014 Nomor14

tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera PengadilanNegeri Ungaran tanggal 24 Juni 2014 Nomor 05/Akta.Pid/2014/PN.Ung. ; Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Juni 2014 Nomor05/Akta.Pid/2014/PN.Ung. ; Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkasperkara / Inzage kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal Juli 2014 dankepada Terdakwa tanggal 1 Juli 2014 ; Menimbang, bahwa tterhadap perkara terdakwa Nomor14

diterima ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidakmengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahuiapa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusanPengadilan Tingkat Pertama, namun demikian Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding PengadilanTinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 19 Juni 2014 Nomor14

untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapbkan sejumlah Rp709.000,00 (tujuh ratus sembilan riburupiah);Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan TinggiBandung dengan Putusan Nomor 373/PDT/2018/PT BDG. tanggal 18Oktober 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2018, terhadapnya olehPemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor14

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 18Oktober 2018 Nomor 373/PDT/2018/PT BDG. juncto PutusanPengadilan Negeri Cirebon tanggal 19 Juli 2018 Nomor14/Pdt.G/2018/PN Cbn.;Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1749 K/Pdt/2019dengan mengadili sendiri yaitu:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi untuk seluruhnya;2.

tanggal 7 Desember 2018;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembandingtelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 14 November 2018 Nomor14

BBLdasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehinggaputusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 14 November 2018 Nomor14/Pdt.G/2018/PN.Tdn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Bandingdan oleh karenanya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalamperadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, huruf edilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 ( tiga ) bulan sejakputusan dikirim;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfacsimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggalpada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secaralangsung;3. Bahwa salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.38327/PP/M.VIII/16/2012 tanggal 28 Mei 2012, atas nama:PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:Pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembaliatas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwapermohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasanberikut:Huruf e: "Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku:3.

Putusan Nomor 294/B/PK/PJK/2013Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tetap dan benar sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinmbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan

diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal03 Mei 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :Pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kemballiatas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan PeninjauanKembali dapat diajukan ber dasarkan alasan Apabila terdapat suatuputusan yang nyatanyata

Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (8) Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukandalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 321/B/PK/PJK/20152.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfaksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggalsaat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.3.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak;Halaman 15 dari 17 halaman.

INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, Nomor14/Pen.MH/TUN/20 11/PTUN.Mdo. tanggal 28s April2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis , Nomor14/Pen.PP/2011/PTUN.Mdo, tanggal 29 April 2011,tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis , Nomor14/Pen.HS/2011/PTUN.Mdo, tanggal 26 Mei 2011

,tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah mendengar para pihak yang berperkara ; Telah memeriksa bukti bukti surat para pihak danmendengarkan keterangan Saksi Penggugatdipersidangan ; Telah memperhatikan segala sesuatunya dalampersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan SuratGugatannya tertanggal 27 April 2011, yang didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,tanggal 27 ~= April 2011, dengan Register Nomor14/G/2011/PTUN.Mdo. dan telah disempurnakan

Sarana Wisata Wakai, tertanggal 23 Desember2009 dan berdasarkan pada Penetapan Nomor14/G/2011/PTUN.Mdo, tanggal 09 Juni 2011, telah diterimamenjadi selaku Tergugat II Intervensi ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,pihak Tergugat Il Intervensi melalui Kuasa Hukumnya,telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Juni 2011, yangisinya adalah sebagai berikutDALAM EKSEPSI.1.

Putusan Nomor 751/B/PK/PJK/2012Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :"Pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembaliatas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung" ;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (8) Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :"Pengajuaan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukandalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfaksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggalsaat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung ;3.

Maret2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22732/PP/M.XIIV16/2010 tanggal 18 Maret 2010 diucapkan pada tanggal18 Maret 2010, dikirim melalui surat tanggal 08 Juni 2010, namun baruditerima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) secara langsungberdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak NomorRegistrasi: 2010061403210002 tanggal 14 Juni 2010 ;Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor14

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan kabur/tidakjelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidakdapat diterima oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Putusan Nomor14/Pdt.G/2018

beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 10 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ini: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor14

;melawanTergugat, NIK , tempat tanggal lahir Lumajang, 24111967, agama Islam,pekerjaan Buruh (Bangunan), alamat , Kabupaten Tabanan,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Februari2020 telah mengajukan gugatan cerai secara prodeo (Cumacuma) yangdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Nomor14

berdasarkan pencabutan diatas, maka Majelis Hakimberpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara iniharus dinyatakan selesai karena di cabut, hal ini sesuai dengan Pasal 271 dan272 RV;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Agama TabananNomor 14/Pdt/G/2020/PA.Tbonan tanggal 12 Februari 2020, biaya perkaradibebankan kepada Negara;Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor14

Banding untuk satu Keputusan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: RAP/HO/LT/13/04/149 tanggal 30 April 2013, memuatalasanalasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya SuratKeputusan Terbanding Nomor: KEP25/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013 yangmenurut Pemohon Banding diterima pada tanggal 28 Maret 2013, sehinggapengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor14

Pasal 36ayat (8) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masih harusdibayar sebesar Rp 504.651.000,00 dan 50%nya adalah sebesar Rp252.325.500,00 dan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran tagihanpungutan impor tersebut yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) sebesar Rp 504.651.000,00 tanggal 04 April 2013, sehinggapengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor14

Putusan Nomor14/G/KI/2016/PTUNSRG, tanggal 10 Agustus 2016, yang amarnya sebagaiberikut:MENGADILIMengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi:2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 1189/XI/KIBANTENPS/2015, tanggal 24 Maret 2016;3. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasiuntuk memberikan informasi kepada Pemohon Keberatan/dahulu PemohonInformasi berupa:1.

Rp259.000,00 (duaratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serangdiucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan/Termohon Informasi/kuasanya pada tanggal 10 Agustus 2016, kemudian terhadapnya olehTermohon Keberatan/Termohon Informasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/117Bag.Huk/2016, tanggal 16Agustus 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24Agustus 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor14

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 09September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh TermohonKasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serangpada tanggal 07 Oktober 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14

tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta(distributor), tempat kediaman di Jalan Hati Mulia,No.0, RT. 00, RW. 00, Kelurahan Oebobo,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Februari2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor14

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor14/Pdt.G/2015/PAKP dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.