Ditemukan 251 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perlakuan pelasuan pelabuhan pengakuan pelaksana pelaksan pelayaan pemaksan pelapuan pemakuan perakuan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2023 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 25-07-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 5 Juni 2023 — Penuntut Umum:
DHEO MICHAEL DWIKY, SH
Terdakwa:
SAUT SIMBOLON, SH
232 — 45
  • 1 (satu) set fotocopy terlegalisir Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II-Provinsi Sumatera Utara Nomor : AP.106/2/1/BPTD-II/ 2020 tanggal 19 November 2020 perihal Mohon Informasi Pelakuan atas Lahan Badan Air Danau Toba Sebagai Proses Percepatan Lahan Pembangunan Pelabuhan Porsea Kabupaten Toba, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II.
  • 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Nomor:IP.01.02/511-12.12/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, hal Mohon Informasi Pelakuan atas Lahan Badan Air Danau Toba sebagai Proses Percepatan Lahan Pembangunan Pelabuhan Porsea Kabupaten Toba.
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 17-04-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 92/Pid.B/2018/PN Amt
Tanggal 4 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.JOHAN CANDRA SETYAWAN,SH
2.AHMAD ZAIM WAHYUDI
3.MUHAMMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA
4.ANITA MAIMUNAH
Terdakwa:
MASRUNI Als UTUY Bin ARSUNI
75 — 12
  • Oleh karena sayaTerdakwa hanya melakukan perbuatan meminjam uang kepada Jumri sebesarHalaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Amt.Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saya Terdakwa tidakmengetahui asalusul uang tersebut; Dan pada waktu saya ditangkap sampai diperiksa saya Terdakwamendapatkan pelakuan yang tidak nyaman/dipukul. Dan kepala Terdakwaditutup dengan kain sampai mata saya tidak bisa melihat dan sambil diajukanpertanyaan.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 03-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 11-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 2 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.IMAM RAMDHONI, S.H.
2.INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
PAULINA SINCE WAY
152 — 77
  • Undangundang Nomor 20 tahun2001 dalam hal subjek berupa manusia individu/orang, yang melakukan tindakpidana dengan sengaja (unsur mens rea), perbuatan mana bersifat melawanhukum yakni bahwa perbuatan yang dilakukan subjek atau pelakuan termasukdalam perbuatan yang melawan hukum menurut peraturan perundangundanganyang berlaku dan tindak tersebut baik dilakukan secara maupun pasid, baik yangdilarangmauoun diharuskan oleh Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo.Undangundang Nomor 20 tahun 2001 sebagai perbuatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
255 — 500
  • tugasnya dalam bidang KPK hanyaberwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,tidak ada kewenangan pelaksanaan putusan disini penegakkan ayat nya.Bahwa menurut pendapat saksi tidak boleh karena penyidik pada KPK ituadalah penyidik yang berasal dari polisia karena itu adalah sejarahnyasumbernya untuk mengisi jabatan penuntut umum saksi tidaksependapat walaupun penyidik di kejaksaan kemudian boleh diangkatoleh pimpinan KPK penyidik pada KPK.Bahwa saksi berpendapat bahwa hakim dapat pelakuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-08-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Januari 2016 — 1. Abdul Majid,2. Rukiyah, dkk;KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
90 — 69
  • Adapun alasannya adalah sebagai berikut:a.Pasal 3 (2) UU HAM menyatakan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mencabuthak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pelakuan hukum yangadil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang samauntuk dapat mempertahankan tempat tinggal di Kampung Pulo.Pasal 4 UU HAM menyatakan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 183/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 13 Januari 2016 — MUHAMMAD IRWAN, S.T;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
86 — 77
  • Pasal3 (2) VU HAM menyatakan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mencabuthak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pelakuan hukum yangadil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang samauntuk dapat mempertahankan tempat tinggal di Kampung Pulo.b.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
253 — 145
  • Jadi kepalsuannya ada pada keterangan itu sendiri, keteranganyang ditempatkan didalam akta itu. inilan Delik yang dirumuskan didalamPasal 266 KUHP, baik Pasal 263 maupun Pasal 266 keduanya adalahDelik formil, artinya tidak membutuhkan pembuktian adanya akibat, jadiyang dibuktikan cukup pelakuan yang dilarang saja, memang di Pasal 263dan Pasal 266 itu ada unsur jika pemakaian akta atau surat itu dapatmenimbulkan kerugian, kata dapat ini menunjukan Delik Formil artinyapotensi kerugian saja sudah cukup
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
279 — 150
  • Utr.yang ditempatkan didalam akta itu. inilan Delik yang dirumuskan didalamPasal 266 KUHP, baik Pasal 263 maupun Pasal 266 keduanya adalahDelik formil, artinya tidak membutuhkan pembuktian adanya akibat, jadiyang dibuktikan cukup pelakuan yang dilarang saja, memang di Pasal 263dan Pasal 266 itu ada unsur jika pemakaian akta atau surat itu dapatmenimbulkan kerugian, kata dapat ini menunjukan Delik Formil artinyapotensi kerugian saja sudah cukup. jadi tidak perlu dibuktikan adanyabenarbenar kerugian
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
284 — 158
  • Jadi kepalsuannya ada pada keterangan itu sendiri, keteranganyang ditempatkan didalam akta itu. inilan Delik yang dirumuskan didalamPasal 266 KUHP, baik Pasal 263 maupun Pasal 266 keduanya adalahDelik formil, artinya tidak membutuhkan pembuktian adanya akibat, jadiyang dibuktikan cukup pelakuan yang dilarang saja, memang di Pasal 263dan Pasal 266 itu ada unsur jika pemakaian akta atau surat itu dapatmenimbulkan kerugian, kata dapat ini menunjukan Delik Formil artinyapotensi kerugian saja sudah cukup
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2514 — 738
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Rumusan yang imperatif demikian ini tidak dapatditafsirkan secara diskriminatif, Karena pelakuan yang berbeda dengan pelakutindak pidana korupsi lainnya, sematamata disebabkan karena pertimbangannilai kKerugian negara yang lebih besar.Sehubungan mengenai Pasal 11 UU KPK, ahli berpendapat bahwa Pasal 11 UUKPK memuat ketentuan yang mengandung potensi untuk ditafsirkan sedemikianrupa yang menyebabkan terlanggarnya hakhak tersangka untuk memperolehperlakuan yang sama atau perlakuan yang adil, tidak bersifat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
572 — 207
  • kalau tidak yang bersangkutan adalah Kementerian atauLembaga yang bersangkutan yang mengajukan permohonan apakah betul adaperbuatan penyalahgunaan sebagai yang diduga.Bahwa prosedur nya sudah diatur secara jelas dalam UU 30/2014 sehingga yangobyektur itu pengadaan tersedia tidak lagi sekarang menjadi hanya keputusanyang bisa final konkrit individual saja tapi selama itu menjadi semua terperluas.Jadi tindakan faktual apapun yang kemudian diduga oleh siapun bahwa dia adakecenderungannya nyata atau pelakuan