Ditemukan 342 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelanggaran pelanggan pelantaran palangiran peklanggaran penanggiran pesanggaran
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 61/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
IDA YULITA SUSANTI, SH., M.H.
Tergugat:
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU (DPRD)
178 — 506
  • Tanggal 19 Agustus 2019 dibuat dalam bentuk tertulis namunsecara materiil Putusan Badn Kehormatan Dewan Perwakilan RakyatKota Pekanbaru memiliki karateristik tersendiri yang berbeda denganKeputusan Tata usaha Negara pada umumnya, adapun perbedaankarakter tersebut terletak pada:1) PutusanBadan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah KotaPekanbaru Nomor 1/DPRD/BKV/2019 Tanggal 19 Agustus 2019didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hakhak terlapordimana pada saat pemeriksaan laporan dugaan pelanggran
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus
Register : 26-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.EDO DEDE PISANO, SH
2.Gilang Olla Rahmadhan,SH
Terdakwa:
ANTONI SURYA ROZA, A.MdBIN YURNALIS YAS
179 — 43
  • gakumdu untuk mengawasi, memeriksa,Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk.membahas, dan menganalisis setiap pelaksanaan peraturan perundangundangan no. 7 tahun 2017 oleh karena itu peraturan Bawaslu no. 31 tahun2018 sebagai bentuk tugas dan kewajiban tersebut secara nyata dansenyatanyatanya memberikan arah dan pedoman tentang bagaimanabawaslu dan sentra gakumdu dalam cara bertindak cara mengawasi dan caramebahas dan cara menganalisis Karena masalah hukum yang munculberkaitan dengan pelanggran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — SISWANTO VS BUPATI DEMAK;
183 — 451 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak memiliki ijin resmi dari PemerintahKabupaten Demak, tegas kami katakan ilegal karena ijin yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak adalah ijin StudioMusik, tetapi pada kenyataannya jjin tersebut disalangunakan untukusaha hiburan karaoke sehingga tidak sesuai dengan Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak sehingga SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Demak sering melakukan raziapenertiban melalui yustisi atas pelanggran
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 314/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 4 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : UJANG KOSASIH jabatan Ketua YAPERMA Cabang Depok
Pembanding/Penggugat II : ERWIN PRIMA WIJAYA,SE. jabatan pengurus YAPERMA cabang Depok
Pembanding/Penggugat III : YUSUP.pengurus YAPERMA Cabang Depok
Pembanding/Penggugat IV : MUHAMAD IMRON, jabatan pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang
Pembanding/Penggugat V : ILHAM MUSTAKIM,jabatan pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang
Pembanding/Penggugat VI : BAGUS ANANDA BUKHORI
Terbanding/Tergugat : Pimpinan PT. CSUL FINANCE Cabang Cilandak
89 — 44
  • Bahwa pebuatan melawan hukum atas pelanggran pencantumanklausula. baku juga dilakukan oleh PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 07-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/PDT.SUS/2010
PT. BROMO TIRTA LESTARI; ASNAPON, DKK.
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat termasuk dalam kategori pelanggran Tata Tertib dan jugamelanggar Peraturan Perusahaan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19ayat (5) Peraturan Perusahaan Tahun 2003 jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mks
Tanggal 21 Mei 2018 — Penggugat:
FRAN ERDI ROSMAWANDI
Tergugat:
PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
85 — 9
  • HRMKS/212/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan surat denganSK.076/ EFPMSK/17/DIR, tanggal 15 agustus 2017 dengan pelanggran beratsesuai UU No. 13 tahun 2013 Pasal 158 ayat 1 huruf F, pelanggaran PerjanjianKerja bersama (PKB) Pasal 12 Ayat 3 : Semua pekerja wajid mencegah segalabentuk usaha atau gangguan, baik didalam maupun diluar perusahan, yang dapatmenghambat / mengganggu proses produksi dan kelancaran serta merugikanperusahanPasal 64 ayat 17 : memberi hasutan adanya ketidakpuasan terhadap perusahankepada
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-11-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 248/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2018 — MELI HARGUITA, S.Pd : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
60 — 41
  • Pemberhentian dengan tidak dengan hormat,2.Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil ;Ayat 1 berbunyi :PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyatamelakukan beberapa pelanggran disiplin, terhadapnya hanyadapat dijatuhi satu) jenis hukuman displin yang terberatsetelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukanAyat 2 berbunyi :PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin Kemudian melakukanpelanggaran disiplin yang sifatnya sama kepadanya dijatuhi jenishukuman
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
Irma Rismayanti
Tergugat:
PT. GLOBALINDO JAYA SEMESTA
112 — 20
  • hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat oleh karena Penggugat tidak mencapai target minimal yang telahditentukan;> Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 61 ayat (2) huruf m PeraturanPerusahaan tahun 20182020, sebelum dilakukan pemutusan hubungankerja oleh Tergugat, Penggugat telah mendapatkan teguran berupa suratperingatan I,II dan Ill secara berturutturut;> Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (3) Peraturan Perusahaan Tergugatmenyatakan Pekerja yang melakukan peningkatan sangsi pelanggran
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 18-11-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 102/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 15 April 2015 — Hj. MULYATI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, Muljono Martoatmodjo
68 — 35
  • . ;10 Bahwa Tergugat telah melakaukan pelanggran terhadap Pasal 31 ayat (1) (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,disebutkan bahwa dalam proses penerbitan sebuah sertipikat hak atas tanah,syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh seseorang adalah dengan melampirkan/menunjukan datadata yuridis atas tanah yang dimohonkan penerbitansertipikatnya, serta data fisik berupa letak tanah, batasbatas tanah serta luasnyayang semuanya tertuang dalam Surat Ukur tanahtersebut.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 13-08-2018 — Upload : 08-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.SBY
Tanggal 13 Agustus 2018 — CHOIRIL Melawan BAMBANG SANTOSO, pemilik UD BAHAGIA BARU
109 — 37
  • Fotocopy, Surat Pengaduan Persaudaraan Buruh Surabaya kepadaMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaSurabaya, dengan tujuan memperselisinkan Pelanggran Normatif yangdilakukan bapak BAMBANG SANTOSO karena membayar upahHal. 22 dari 44hal. Put.
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Umum
Register : 20-11-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MARTAPURA Nomor 345/Pid.B/2020/PN Mtp
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.APRIADY, S.H., M.H.
2.GUSTI RAKHMAD SAMUDERA, S.H.
3.MARDIANSYAH, S.H.
4.RESTY AYU NINGTYAS, S.H.
5.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP bin H. ABDULLAH KARIM
119 — 8
  • sendiri;Bahwa yang dilaporkan peristiwa dugaan pelanggaran pemilinan, terlaporatas nama terdakwa pelapor kasmayuda;Bahwa setelah itu kasmayuda diberikan diberikan tanda terima kemudianbawaslu kaji dalam sebuah tim penanganan pelanggaran yang terdiri dari11 orang anggota;Bahwa setelah menerima laporan tersebut dalam 2 hari bawaslumelakukan kajian awal;Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN MtpBahwa terkait laporan tersebut saksi diberi tanda terima kemudian dikajioleh tim penanganan pelanggran
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 09-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VI/2021
Tanggal 24 Juni 2021 — Oditur:
Magdial, S.H.
Terdakwa:
SERKA MUHAMMAD KASIM NUKUHEHE
65 — 17
  • Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 3 ( dua) bulan dan menetapkan masa percobaanselama 5 (lima) bulan.Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecualidiemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,disebakan karena Tedakwa melakukan tindak pidana ataumelakukan pelanggran disiplin Militer sebagai mana pasal 18 UUHal 40 dari 42 Hal Putusan Nomor : 39K/PM III18/AD/VI/2021RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer,sebelum masa percobaan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 25-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 011/G/2016/PTUN.SMG
Tanggal 14 Juli 2016 — dr. KUNSEMEDI SETYADI, Sp.B-KBD Melawan DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG
160 — 344
  • Setelah dilakukan klarifikasi maka pihak terkait dandr Kunsemedi Setyadi, Sp.BKBD diminta keluar ruangan rapat dan KomiteMedik melakukan rapat dengan kesimpulan adanya pelanggran etika danrekomendasi.Bahwa saat ditunjukkan bukti T15, saksi membenarkan rekomendasinyasebagaimana tersebut dalam bukti T15.Bahwa Saksi menerangkan Komite Medik melakukan rapat, apakah dibentukTim Pemeriksa/Panel tergantung pada surat laporan yang masuk, apakah telahspesifik maka dibentuk Tim Pemeriksa/Panel ataukah melibatkan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 9/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 19 Juli 2016 — JUNAIDI MELAWAN BUPATI SIAK
143 — 70
  • kepentingan Peradilan seorang Pegawai Negeri yangdidakwa telah melakukan suatu Kejahatan / Pelanggaran Jabatandan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakantahanan sementara, mulai saat penahananya harus dikenakanpemberhentian sementara ; (2) Ketentuan menurut ayat (1) Pasal ini dapat pula diperlakukanterhadap seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak berwajibdikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukansuatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut padaJabatannya dalam hal pelanggran
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 28-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1614/Pdt.G/2016/PA.Pbr
Tanggal 27 Maret 2017 — Penggugat vs Tergugat
25 — 17
  • Por.dijatuhi hukuman pelanggran disiplin Polri, telah pisah rumah dan telahberusaha mendamaikan Tergugat Dalam Konvensi dengan Penggugat DalamKonvensi, tetapi tidak berhasil , maka Majelis Hakim berpendapat keterangansaksi Tergugat Dalam Konvensi tersebut sepanjang pertengkaran dan pisahrumahnya Tergugat Dalam Konvensi dengan Penggugat Dalam Konvensi dantelah berusaha mendamaikan Tergugat Dalam Konvensi dengan PenggugatDalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat buktisaksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-05-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT FREEPORT INDONESIA VS OKTOVIANUS KALILAGO
88 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal manadimaksudkan agar setiap pekerja tidak melakukan pelanggran tersebutkarena dampak dari pelanggaran kerja itu sendiri sangatlah serius dandapat berakibat pada kematian, sehingga sanksi dan dampak daripelanggaran itu sendiri yang dapat mengakibatkan kematian makasetiap pekerja dituntut untuk tidak melakukan pelanggaran kerjatersebut.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 26-01-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 9-K/PM.II-10/AD/I/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — Oditur:
Mayor Chk Yudho wibowo
Terdakwa:
Hadi Prasetya
399 — 209
  • Bahwa anggota Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad termasukTerdakwa mengetahui apabila terlibat perkara susila sesamakeluarga TNI adalah masuk dalam tujuh pelanggran berat dansanksinya juga berat.Atas keterangan Saksi1 tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi 2Nama lengkap : Tias HardiyantiPekerjaan : ASN Guru SDN Mangunsari 7 SalatigaTempat, tanggal lahir : Kendal, 20 April 1988Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 411/6/2 KotradSalatiga
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — ARBANIYAH MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
91 — 13
  • Bahwa yang masuk zona tambak udang tersebut adalah WilayahBanaran dan sebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dansedikit sebelah timur sungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Halaman 38 dari 71 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 104/Pat.G/2016/PN WatBahwa keberadaan usaha ternak ayam tersebut diizinkan karena sesuaidengan RIRW untuk usaha peternakan ayam menyebar di seluruhwilayah kecamatan.Bahwa masalah teguran pelanggran tersebut bukan termasuk ranahkami tetapi ada di Dinas Kelautan
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 101/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — MUJI LESTARI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
70 — 13
  • ataudiizinkan karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW).Halaman 37 dari 68 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 101/Pat.G/2016/PN WatBahwa yang masuk zona tambak udang tersebut adalah WilayahBanaran dan sebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dansedikit sebelah timur sungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa keberadaan usaha ternak ayam tersebut diizinkan karena sesuaidengan RIRW untuk usaha peternakan ayam menyebar di seluruhwilayah kecamatan.Bahwa masalah teguran pelanggran
Pengadilan PT BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 31/PDT/2018/PT.BGL
Tanggal 23 Januari 2019 — H BUNDARA JAYA SH MH, DKK LAWAN PT PUGUK SAKTI PERMAI (PSP)
77 — 25
  • hukum; justru sebaliknya dengan adanya penyidikan perkarapidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yangberlanjut dengan pemblokiran rekening Penggugat lalu berlanjut kepadaproses persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan TindakPidana Korupsi di Jakarta dan pihakpihak yang terlibat dalam PengikatanAnggaran Kontrak Tahun Jamak tersebut dijatuhi hukuman pidana; hal inimenunjukkan dalam Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak (PerdaNomor 12 Tahun 2010) telah terjadi pelanggran
    Anggaran Pembangunan InfrastrukturPeningkatan Jalan dengan Kontruksi Hotmik dan Jembatan MelaluiPelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa lima Tahun Anggaran,berdasarkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilaksanakan olehKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kejaksaan telahterbukti adanya gratifikasi dan telah diputuskan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Jakarta;Bahwa demi kepentingan umum dan pembangunan masyarakat secarakeseluruhan dan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggran