SUWARNI VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI;

Sriwijaya, R.T. 23, Nomor 01, Kelurahan TambakSari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat KuasaNomor 04/LBHLLCO/SKK/II/2017, tanggal 18 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI, berkedudukan di Jalan H. ZainirHaviz Kota Jambi;Selanjutnya memberikan kuasa kepada;1. Edriansyah, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan Setda Kota Jambi;2.

Libran., S.E., Zainul., S.H., dan Ilhamsyah., S.P., untukmenemui dan menanyakan kepada Bapak Fahmi., S.P., selaku KepalaBadan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu KotaJambi dan Bapak Ir. H. Daru Pratomo selaku Sekda Kota Jambi,dengan maksud untuk mempertanyakan mengapa dikeluarkan objeksengketa setelah ruko selesai dibangun, dan pada waktu pertemuanterjadi pembicaraan;Pembicaraan antara H. Libran, S.E., dengan Fahmi, S.P:H.

Libran, S.E., : Pak Sekda, sebaiknya coba koordinasikandengan Kepala Daerah Kota Jambi selakupimpinan Pak Sekda, sebelum kamimemPTUNkan Kepala Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi, yangtelah mengeluarkan objek sengketa dan kamitunggu jawaban secepatnya;Ir. H. Daru Pratomo: Ya, nanti saya coba koordinasikan denganKepala Daerah Kota Jambi.Keesokan harinya H. Libran., S., E., menelpon Bapak Ir. H. Daru Pratomo,apakah Bapak Ir. H.

Libran., SE., menjawab baiklah kalau begitu kamisegera memPTUNkan Kepala Badan Penanaman Modal Dan PelayananPerizinan Terpadu Kota Jambi yang telah mengeluarkan objek sengketa;Tindakan hukum Tetrgugat mengeluarkan objek Sengketa merupakantindakan sewenang wenang (Detournement de Pauvoir), karena setelah 1(satu) Ruko Milik Penggugat selesai di bangun/dikerjakan oleh Sdr.

Suwarnitertanggal 28 Maret 2014, dari Kepala Badan Penanaman ModalDan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi (/.c. Tergugat) yangHalaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017ditujukan kepada Suwanrni (/.c. Penggugat) merupakan pelaksanaandari amanat yang terkandung dalam Peraturan Perundangundangan di bidang penataan ruang, bidang bangunan gedung danbidang sumber daya air;b.

MISNIATYH.THAMRIN AD,SHDInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

COSMOS INTI PERSADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA);

COSMOS INTISPERSADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODALeine (PMA), yang dalam hal ini diwakili NYONYA RANIro SETIAWATI, Kewarganegaraan ones, pekerjaancs Direktur PT. Cosmos Inti Persada, emo tinggal dia Jalan Kenari 1/26, RT. 001 RW Ly Sew Hal 2 dari 9 hal. Put. No.01 / B/2017 OPT. TUN.JKTKS AS,< Ssby Ma &Ay ASsorYS ;v Je ee4 wesy syRa SwFFx xY Ysy 4 gehen Susunan Majelis Hakim yang memtiksa dan memutusSe sengketa ini; woman RY wana nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnn nnn* 2.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk sriemproses pelimpahan berkas ataudokumen Penggugat kepada Meier Energi dan Sumberdaya MineralRepublik Indonesia melalulDirektur Jenderal Mineral dan Batubara asesuai dengan surat Pefiggugat Nomor: 25/DIR.CIP/23.10/2015, tanggal *26 Oktober 2015 .perinal: Permohonan Penyerahan Dokumen Izin UsahaPertambangan Operas Produksi atas nama PT Cosmos inipPoreadaDalam Rafigka Penanaman Modal Asing; ee wonen nanan ane5.

perusahaan di bidang pertambangan dengan status Penanaman ModalDalam Negeri ( AVON atas dasar itu Bupati Kapuas Hulu mene izinpenambangagi*timah hitam sebagaimana dituangkan dalam kputusan No.As325 Tahun 2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usefis PertambanganyrEksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operas duke (vide bukti Pcy Bahwa namun kemudian Penggugat?

Terbanding mengubah statusperusahaan dari Penanaman Modal Datam Negeri (PMDN) ke PenanamanModal Asing (PMA), dengan cararrengalhkan sahamnya kepada asing.$ Perubahan status tersebut digetujui oleh Badan Koordinasi Penanamangy 3Modal (BKPM) dengan menerbitkan izin prinsip penanaman modal (vide bukti4 +Menimbang, bahwa kewenangan untuk meneromen lan UsahaProduksi we yang diajukan oleh Badan Usaha swastagha Slam rangkaPenanattan Modal Asing (PMA)woPemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanag@eUsaha

Pertambanganmenurut pasal 6 ayat 9 (3b) PeraturanMineral dan Batubara, hanya dapat diberikan oleh WlenterSYMenimbang, bahwa oleh karena peruiSahaan Penggugat / Terbandingytelah berubah status dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kePenanaman Modal Asing (PMA) ) fa menurut ketentuan pasal 112 huruf e> Peraturan Pemerintah No. 7g Tahun 2014 tentang Pelaksanaan KegiatanPertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib Sse &Sy YSoYwe >( a C >EN aTmenystian dokumen IUP Produksi

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA;PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA tersebut;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL(BKPM) REPUBLIK INDONESIA vs. PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.97/MenhutlI/2014 tentang Pendelegasian Wewenang PemberianPerijinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan DalamRangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KepadaKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.1/MenhutlI/2015;3.

Peluang Diveden bagi pemegang saham dari BUMN sebesar 20 % xRp125 Milyar = Rp25 Milyar;Dengan demikian Pihak Penggugat berpendapat bahwa Surat KeputusanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor:10/1/SIUPHHKHA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal:Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUWPHHKHAPT.

Bahwa Tergugat didalam dalam menerbitkan Surat Keputusan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/SIUPHHKHA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : PenolakanPermohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHKHA PT.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik IndonesiaNomor: 10/1/SIUPHHKHA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016,Perinal: Penolakan Permohonan Perpanjangan dan BerakhirnyaIUPHHKHA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/20172.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 10/1/SIUPHHKHA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal: PenolakanPermohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHKHA PT.Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;3.

Alfian Suhardimelawan:Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang, sekarang menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Poncol, Rt/Rw. 20/05, Kelurahan Lengkong Wetan,Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan / dahuluPemohon Informasi;Melawan:Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang,sekarang menjadi Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Tangerang, berkedudukan di GedungPusat Pemerintahan Kota Tangerang, Lt 12, Jalan SatriaSudirman, Nomor: 1, Kota Tangerang, Propinsi Banten;Halaman 1 dari 37 him, Putusan No. 14/G/K1

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang;Menimbang, bahwa terhadap adanya perubahan nama badan publik dariyang sebelumnya Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan TerpaduKota Tangerang menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Tangerang, sebagaimana tertuang dalam Putusan Komisi InformasiProvinsi Banten Nomor: 1189/XI/KI BANTENPS/2015, tanggal 24 Maret 2016,juga diakui kebenarannya oleh kuasa Termohon Keberatan / dahulu TermohonInformasi pada persidangan

Modal dan Perizinan Terpadu KotaTangerang sekarang menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Tangerang, sebagai Badan Publik Negara yang berkedudukan didalam wilayah hukum Provinsi Banten, maka Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang baik secara relatif maupun secara absolut berwenang untuk mengadilisengketa ini;2) tenggang waktu pengajuan keberatan;Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketaInformasi Publik telah diatur secara limitatif dalam UndangUndang

Menimbang, bahwa dari permohonan keberatan yang diajukan olehPemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, berkas perkara, dan keteranganpara pihak serta keterangan Komisi Informasi Provinsi Banten di persidangan,Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:18bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukanpermohonan informasi kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kota Tangerang sekarang menjadi BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Surat permohonandiajukan salah alamat, seharusnya diajukan kepada Badan Publik melalui PPIDyang dijabat oleh Sekretaris Badan bukan kepada Kepala Badan Publik, 3.)Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan penanaman modaldan perizinan adalah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu bukan Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpaduseperti yang ditulis Pemohon pada tujuan surat permohonan informasi danpengajuan keberatan, dan 4).

RAHMAN, Dkk VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

.;KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA.;

No.322/B/2016/PT.TUN.JKTKesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokatdan Advokat Magang pada Kantor Hukum / Advokat SWR &Associates yang beralamat di Jalan Bakti No. 1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 14 September 2016, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;LAWAN:KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 3.

,M.H., Kepala Sub BidangArbitrase, Badan Koordinasi Penanaman Modal ; 7. Ratih Indriningtyas, S.H., Kepala Sub Bidang AlternatifPenyelesaian Sengketa,Badan Koordinasi Penanaman Modal;8. Aldy Mirozul, S.H., Analis Bantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanamialtt Modal 9 sseemseeeseseneeeeese nee eeceeeneenensHlm.2 dari9Q him. Put. No.322/B/2016/PT.TUN.JKT9. Mokh.

., Analis Pertimbangan Hukum,Badan Koordinasi Penanaman Modal ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Badan Koordinasi Penanaman Modal RepublikIndonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa lKhusus No.3/A.1/2016, tanggal 21 Juni 2016, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/TERBANDING gpeceeeeecececeeeeeeeng Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah memBa A. 1.

Rema Sumarni, dkk VS Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut

SWI) ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

,LL.M., Kepala Pusat Bantuan Hukum BadanKoordinasi Penanaman Modal ; Rio Sudarsono, S.H., Kepala Bidang Pelayanan Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal ; Tentiana Rusbandi, S.H.,M.H., Kepala Bidang Arbitrase DanAlternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi PenanamanAAmanda Yoseanie, S.H.,LL.M., Kepala Sub Bidang Pidana DanTata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal ; Abid Wahid Sasmito, S.H.

., Kepala Sub Bidang PerdataDan Tata Usaha Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;Nova Herlangga Masrie, S.H.,M.H., Kepala Sub BidangArbitrase, Badan Koordinasi Penanaman Modal ; Ratin Indriningtyas, S.H., Kepala Sub Bidang AlternatifPenyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal ; Aldy Mirozul, S.H., Analis Bantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal ; " 22205 5 02 Mokh.

., Analis Pertimbangan Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal ; 22+ 292222 ===Halaman 2 dari 59 halaman putusan No. 110/G/2016/PTUNJKT.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia,beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3/A.1/2016, tanggal 21 Juni2016, untuk selanjutnya disebut sebagai .....................

Inimenunjukkan bahwa Keputusan TUN termaksud ditujukan kepadaperusahaan yang berstatus sebagai Perusahaan Penanaman ModalDalam Negeri (PMDN). Dengan demikian, Keputusan TUN tersebuttidak dapat diberlakukan terhadap Penggugat, karena Penggugatberstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA),sesuail dengan izin usaha PMA yang dikeluarkan oleh BKPMNo. 592/T/PARSENIBUD/1999 tanggal 28 Oktober 1999.

modalsebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahanwewenang dari Menteri / Kepala Lembaga yang memilikikewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakanurusan Pemerintah di bidang penanaman modal ; .

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA vs PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES

PUTUSANNomor 207 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini diwakili: Muhamad Chatib BasriJabatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, beralamatKantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta, selanjutnyamemberi kuasa kepada:Basrief Arief, S.H.

OBYEK GUGATAN ;Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat dariKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesiayang ditandatangani oleh Lestari Indah, selaku Deputi Bidang PelayananPenanaman Modal yang ditujukan kepada Direksi PT. Dharmapala UsahaSukses (PT.

DUDUK PERKARA :1.Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas PenanamanModal Asing (PMA) yang bergerak di bidang industri gula rafinasi, dantelah mendapatkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam NegeriNo. 94//PMDN/2001 tanggal 4 Juli 2001 jo. Perubahan terakhir No.236/V/PMA/2007 tanggal 3 Desember 2007, disebabkan terjadinyaperubahan kepemilikan saham di PT.

Menyatakan batal Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalRepublik Indonesia yang ditandatangani oleh Deputi Bidang PelayananPenanaman Modal Nomor : 1023/A.8/2012, tanggal 4 Desember 2012,yang ditujukan kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses (PT.DUS), Perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT.Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN ;3.

PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIKINDONESIA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 221/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 09 Desember 2013 yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 13/G/2013/PTUNJKT.

YAYASAN PENCINTA DANAU TOBA (YPDT); KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL; PT AQUAFARM NUSANTARA;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha,Negara Jakarta yang memeriksa dan SsAy ay aySs memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Ss Pengadilan Tinggi Tata ere Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya NOMOy117, Jakarta Pusat, asleh menjatuhkan putusan sebagai berikut dats wvGP KALA, QNLANE mtyye~ nnn nnn nnn gga anP ey erACFYAYASAN PENCINTA DANAU TOBA (YPDT), berdasarkanAkta PendiriansySe Yayasan Pencinta Danau Toba a.cNomor 5, tanggal 6yeSss Penyelesalan Sengketa, Badan KoordinasialyS;Ss Penanaman

Modal; $8. .Paramastri, S.H., NIP. 19860723200901 2002,ee ReSe jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, Badanad wvey Koordinasi Penanaman Modal; Brse Y9.

Aldy Mirozul Sf, NIP. 198903052012121002 ie Penanaman Modal; syr KYxSS Sea a11. Mokh. Zidny Fadlan, S.H., ne tosneeeeSs 2015031 001, jabatan Analisis Pertimbangana?

PT AQUAFARM NUSANTARA, perusahaan Penanaman Moga AsingSs yang bergerak di bidang usaha budi aa perikanan,oy dalam hal ini diwakili oleh Wayan Mudana, lahir di Tabanan, tanggal 3 Mai es lakilaki, agamaoS Hindu, warga me Indonesia, NIK= 3311100305650004, dalam kedudukannya sebagai Ss Presiden Direktur, dari dan oleh karenanya bertindak cy oySs untuk dah atas nama PT Aquafarm Nusantara serasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu AkitaaRSNomor 19, tanggal 11 Agustus 2008 yang pibuatwy dihnadapan Notaris

MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. TOSHIBA INDONESIA;;

Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.;PT. Samator Gas Industri.;

PUTUSANNomor : 294/B/2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidangdi Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya,No. 117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalamsengketa antara :Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawangberkedudukan di JI. Jend.

Ade SetiawarsM.M, Kepala Bidang Pengolahan BadanPenanaman Wodal Dan Pelayanan Terpadu KabupatenKarawangs n2nnn enn eec cence cence cece cnc cence eeeHiSNeneng Junengsih, S.H, MH, Kepala Bidang PelayananBadan Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduKabUpaIen IKAraWEIN) 5 Karawang Nomor: 503/87/olah tanggal 11Pebruari 2016, Perihal (Prjelasan Zin Gangguan (HO) atas nama PT. Samator gas industri =3.

No: 294/B/2016/PT.TUN.JKTDALAM POKOK SENGKETA j2 22 on one enn cecnnnenn een nee cence neces1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor 503/87/olah,tanggal 11 Pebruari 2016, perihal Penjelasan lzin Ganggung (HO)atas nama PT.

gasindusti JocoeonncnneneeMemerintahkan Tergugat untuk menerbitkar peranjanaan IzinGangguan Penggugat (PT.Samator) dengan kategori bidang usahaperdagangan sesuai dengan Peraibran Perundangundangan yangberlaku jevececseccocecntcnn con egcen hed nee neeencatco concen seeenneeeecetcatcasconsMenghukum Tergugat>uintuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.704.000,(limajuta tujuh ratus empat ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut, dipihakTergugat/Pembahding yaitu Kepala Badan Penanaman

No: 294/B/2016/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Banding lebih jauhmempelajari perkara ini secara seksama, akan dipertimbangan lebih dahulu,tentang kriteria objek sengketanya, sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan objeksengketa adalah Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Tergugat/Pembanding) Nomor:503/87/Olah, tanggal 11 Februari 2016, tanoa lampiran, perihal PenjelasanIzinGangguan (HO) yang ditujukan kepada

TRIYONO Melawan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR

RonggowarsitoNo. 39 Surakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021.Email: wartonowirjasaputra.office@gmail.com.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU KABUPATEN KARANGANYAR, berkedudukan di Jalan Lawu No. 40Karanganyar.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Nama : SUNDORO, S.H.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan ObyekSengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Nomor:503.644.2/403/Tahun 2020 Tentang Izin Mendirikan Bangunan A.n.Agustina Wawan Mulyadi, S.H.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa berupa KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Karanganyar Nomor: 503.644.2/403/Tahun 2020 Tentang IzinMendirikan Bangunan A.n. Agustina Wawan Mulyadi, S.H. Tanggal 11September 2020.. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.Demikian gugatan Penggugat diajukan.

Dan angka 6. bahwa penerbitanKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Nomor : 503.644.2/403/Tahun 2020 tanggal 11 September2020 Tentang Izin Mendirikan Bangunan a.n.

Karanganyar (fotokopi sesuaidengan aslinya);Slip Setoran Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu ke Kas Daerah (Pem.

MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT GANDA DINAMIKA;;

REMA SUMARNI, DKK VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT;

Putusan Nomor 130 PK/TUN/LH/2018KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINANTERPADU KABUPATEN GARUT, tempat kedudukan diJalan Patriot Nomor 3, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Lukman Hakim, S.H.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT, tersebut;

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT vs. REMA SUMARNI, DKK

PUTUSANNomor 394 K/TUN/LH/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADUKABUPATEN GARUT, tempat Kedudukan di Jalan Patriot Nomor 3,Kecamatan Tarogong Kidul, Garut;Selanjutnya memberi kuasa Kepada:1.Dr. H. Lukman Hakim, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut;H.

., Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinanpada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu KabupatenGarut;Ida Nurfaida, S.H., Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan HAMpada bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;Riva Rachman Hakim, S.H., Kepala Subbagian Evaluasi danDokumentasi Hukum dan Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut;Nita Yuanita, S.H., Kepala Subbagian Perundangundangan padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;Fuji Asti Pratama R, S.H.,

Kedudukan Hukum Tergugat;1.Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalamperkara a quo adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Kabupaten Garut;Bahwa Tergugat menurut ketentuan perundangundangan adalahPejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untukmenerbitkan objek sengketa, dalil ini terbukti dengan ketentuanperundanganundangan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) huruf 1 nomor 97 Peraturan Bupati Garut nomor317 tahun 2013 tentang Pendelegsian Wewenang Bupati KepadaKepala

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DalamPenyelenggaraan Perizinan, yang berbunyi:"Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu meliputi Izin Mendirikan Bangunan"; Bahwa menurut Undang Undang Tentang AdministrasiPemerintahan BAB Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 berbunyi:"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih rendah

Limbangan Kab.Garut tertanggal 24 Maret 2016 yangditantangani oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu kepalaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang tidak sesuaidengan ketentuan perundanganundangan dan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik;.

COSMOS INTI PERSADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA);

Hal mana telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya IzinPrinsip Penanaman Modal Nomor 75/1/IP/PMA/2011, tanggal 11Februari 2011 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;b.

Hal tersebut kembaliditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui SuratEdaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor01.E/380DJB/2015, tertanggal 07 April 2015 tentang Perubahan StatusIzin Usaha Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal DalamNegeri Menjadi Penanaman Modal Asing;Bahwa melalui uraian peraturan perundangundangan yang berlaku diatas sangat jelas dan rinci terkait kewenangan Pencabutan Izin UsahaPertambangan bukan ada pada pemerintahan Provinsi (Gubernur)melainkan

CosmosInti Persada belum berstatus Perusahaan Penanaman Modal Asing(PMA). Oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan PT.Cosmos Inti Persada adalah Penanaman Modal Asing (PMA), tidaktepat sehingga harus ditolak;e. Terkait gugatan Penggugat yang diwakili oleh Rani Setiawati sebagaiDirektur Utama PT. Cosmos Inti Persada, perlu didukung oleh buktibukti yang jelas terkait pemegang saham PT.

Cosmos Inti Persada dalamrangka Penanaman Modal Asing;3. Bahwa dari keberatan di atas, jelas dan nyata, Judex Facti telahbertindak melampaui batas kewenangannya dalam memberipertimbangan hukum dan dalam menjatuhkan amar putusan;B.