Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara (Tergugat) Nomor : 800/2873/2018 tertanggal 14 Desember 2018TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupamemberhentiksn tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaCoretti Sinaga, SE.MSi, NIP : 19650306 199303 2 007, Pangkat/Golongan :Pembina Tk.I (IV/b), Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu

Srimulyono dan PurnomoUnit Pengelola Keuangan(UPK) : Sutopo, SE.Msi.> Trini,Amd dan Sumiami,Agung Rofianto dan SugengUnit Pengelola Sosial (UPS) : Darsu Nursali.

Amd, selaku pembukuan melaporkan kepada Manajer UPK (Sutopo, SE.Msi) adaselisin antara buku Neraca dan buku Angsuran, sehingga Sdr.

SE.Msi) ada selisih antara buku Neraca dan bukuAngsuran, sehingga Sdr.

telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberitanda P31 ;Foto copy Surat Pernyataan menduduki Jabatan , No.835/K25/Kp/2012, tanggal10 Juli 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meteraisecukupnya, yang diberi tanda P32 ;Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, No. 835/K25/Kp/2012, tanggal10 Juli 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meteraisecukupnya, yang diberi tanda P33 ;34.35.36.37.20Foto copy Surat Pernyataan Junus Paulus Patty,SE.Msi

Bahwa Abdul Jalil,SE.MSi bertindak selaku kuasa dari Pelawandengan menggunakan surat Kuasa Khusus sebagaimanasurat kuasakhusus tertanggal 1 Februari 2016 (vide surat gugatan perlawananNo.005/PDT.PLW/2016/PN.ParePare), tentunya secara yuridis formisurat kuasa khusus yang dipergunakan abdJalil SE, Msi adalah cacathukum dan tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Pelawankarena pada dasarnya surat kuasa khusus haus dibuat didasarkanpada ketentutan perundangundangan, dimana surat kuasa khusushanya

Bahwa dilain pihak sdr Abdul Jalil, SE.MSi pada saatdilaksanakannya lelang atas SHM No.1772/Lompoe an. NurhasnahBSc dan SHM No.02292/lompoe an. Abdul Azis ,SE pada tanggal 31Oktober 2013 adalah termasuk pegawai negeri Sipil pada kantorPelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) ParePare (aquoTerlawan III) yang saat pelaksanaan lelang termasuk sebagai anggotaTIM yang ditunjuk dalam melakukan pelelangan atas kedua SHMyaitu SHM No.1772/Lompoe an. Nurhasnah BSc dan SHMNo.02292/lompoe an.

FARHAN, SE.MSi., 3. Drs. HASDI DALYAN dan 4.

Hal mana merupakan pembohongan dan tidak benarserta melampaui batas kewenagannya, karena fakta sidang yang terungkaplewat saksi Rosina Oei, Albertus Muyak, SE.Msi dan pengakuan Terdakwabahwa telah terjadi pertemuan antara Kasmawaty Kadir dan Umar AryKarim, S.Sos, MM sehingga cairlah uang Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah), dan hal ini merupakan pelanggaran hukum dan tidak memenuhisyarat formal dan Hukum acara pidana karena judex facti (PengadilanNegeri) mengesampingkan keterangan saksi dan

Tahun 2015 oleh Camat Apriansyah,SE.Msi dan Kepala Desa DandangRahmadi;9.

Meisy Susilawati, SE dan Terdakwa II.Muas Akhmad, SE.MSi yang menjabat Sekretaris Dewan selaku penggunaanggarannya.e Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRDHalaman9 dari200Putusan Nomor. 07/Pid.SusTPK/2014/PN.PlgBos 7no eo hoa aAa eaberikut perubahannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor : 37tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004serta Peraturan Pemerintah

MuasAkhmad, SE.MSi yang menjabat Sekretaris Dewan selaku penggunaanggarannya.Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRDberikut perubahannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor : 37tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004serta Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2007 tentang perubahan ketigaatas PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuanganpimpinan

MuasAkhmad, SE.MSi yang menjabat Sekretaris Dewan selaku penggunaanggarannya.Bahwa untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pimpinan dananggota DPRD Kabupaten Empat Lawang setiap bulannya periode bulanJanuari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, dananya dimintakan melaluikas daerah Kabupaten Empat Lawang yang mentransfer dananya ke BankSumsel Babel Cabang Pembantu Tebing Tinggi nomor rekening173.30.10013 atas nama bendahara gaji Setwan, secara berturutturutsebagai berikut :Pada bulan Desember

Muas Akhmad, SE.MSi yang menjabat sebagai Sekretaris Dewanselaku pengguna anggarannya.e Bahwa dana yang dianggarkan tersebut diperuntukkan bagi pembayaran gajidan tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD Kab.

MUAS AKHMAD, SE.MSi bin AKHMAD TOYA (selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Empat Lawang) serta dana tersebut dipergunakan untukkeperluan yang bukan peruntukannya oleh para terdakwa.e Bahwa para terdakwa mengetahui kalau Sekretaris Dewan dan BendaharaPengeluaran dilarang menggunakan kelebihan anggaran untuk tujuan lain yangtidak sesuai peruntukannya dan seharusnya kelebihan anggaran kembali disetorkanke Kas Daerah dan bukan digunakan untuk tujuan lain.e Bahwa terhadap kelebihan

Bekasi, 2.Kusnaedi, SE.Msi., Kabag Keuangan Kab. Bekasi,3. H. Wikanda Darmawijaya mantan bBupati Kab.Bekasi 19982004, 4. Drs. H. M. Saleh Manafmantan pejabat Bupati Kab. Bekasi 20042006 yangmasing masing didengar dibawah sumpah,ternyatae Bahwa jual beli tanah eks. Rumah PotongHewan Kab. Bekasi dengan PT. MHarbaindoSakti belum selesai, karena PT.

Amiruddin NIP.010209006.Tetap terlampir dalam i berkas perkara untukdipergunakan dalam perkara terdakwa Faisal, SE.Msi Bin Mardani dan kawan kawan ;"= Membebankan~ biaya perkara kepada paraterdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yanguntuk Peradilan tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 5.000 ( lima riburupiah). ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hariRAB U tanggal 6 Jul i 2011, oleh kami: Hj. ROOSLYAHAMBALI, SH.

,M.Si selakuKetua DPRD Kabupaten Fakfak yang dalam persidangan telahmenerangkan, "sebelum saksi ikut menandatangani PerjanjianPengelolaan Dana Nomor: AltJkt/01/VII/2002 tanggal 22 Juli2002 di Hotel Metro Makasar, sebelumnya saksi telah membahasPerjanjian tersebut semua anggota fraksi menyetujui PerjanjianPengelolaan Dana tersebut, saksi berani ikut menandatanganiPerjanjian tersebut sebagai persetujuan", tetapi keterangan saksiseperti itu tidak dimuat dalam keterangan saksi Frederick lba,SE.Msi pada

., sebagai Direktur Utama dan Susilo,SE.MSi., sebagai Direktur Umum;Selanjutnya oleh Gubernur DIY dilakukan perpanjangan penugasan lagikepada Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DIYNomor: 186/KEP/2008 tanggal 2008 sampai berakhir/diberhentikan denganSurat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 162/KEP/2009 tanggal 4September 2009;Hal ini disebabkan juga adanya proses seleksi dan penjaringan anggotaDireksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia belum tuntas dan belum selesaipada saat itu.

MM., sebagai Direktur Pemasaran dan saksi Susilo, SE.MSi., sebagai Direktur Umum Bank BPD DIY (vide bukti T.I.I & Il 5jo. TT 4jo.P6);h. Bahwa Penggugat masih diperpanjang ketugasan sebagaiDirektur Pemasaran Bank BPD DIY berdasarkan Keputusan GubernurDIY Nomor : 186/KEP/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentangPerpanjangan Ketugasan Saudara Sulcha Prihasti, SE. MM. sebagaiDirektur Pemasaran Bank BPD DIY (vide bukti TI & Ill 6 jo. TT 5jo. P 7);i.

Kebijakan untuk tidak memberikan uang jasa pengabdian danpenghargaan selama perpanjangan ketugasan itu, tidak hanya berlakuuntuk Sulcha Prihasti SE.MM, tapi juga untuk Direksi yang lain : Drs.Harsoyo, MSi., Susilo, SE.MSi. dan Sudibyo.

,SE.Msi dan BpkRuslan Effendy,S.H..MBA datang ke PT Baja Persada Multi Perkasa, untukmendampingi pihak Penggugat melakukan perundingan bepartite kepada pihakmanajemen perusahaan yang diwakili oleh Bpk. Aliyanto selaku HRD dan Bpk.Nurcahyadi selaku staff HRD namun hasil dari bepartite tersebut deadlock (tidakada titik temu);Bahwa pada hari Senin, 22 April 2013 dilakukan perundingan bepartite kembalipihak Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Bpk.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTAMEDAN, beralamat di Jalan Iskandar Muda No.270, Kota Medan,dalam hal ini diwakili KuasanyaSYARIFAH ZAHRA,SE.MSi, Dra SERIATI danHj.SRI LELIANTISSH, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor.800/1217 tanggal 13 Agustus2012 dari kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Medan selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT Ill.Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, No.423/

Ida Nuryadi, SE.Msi/Lurah Jatimulya, KecamatanTambun Selatan;c. Surat keterangan riwayat tanah nomor 594/38/Pem/VIII2011 tanggal08082011 yang diterbitkan oleh Lurah Jatimulya;Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2015d. Surat keterangan Lurah Jatimulya Nomor 594/38/Pem/VIII/201 1tanggal 08082011;e. Surat pernyataan tidak sengketa an. H.Payumi tanggal 15082011;Surat keterangan waris atas nama H.

CHOLIS ALI FAHMI, SE.Msi, 13. KUKUHWAHYUDI, BSc, 14. WIDJIANTO, 15 KUSTARI, 16. H. ABDULRAHMAN ALI, BA, 17. Ir. ZAINU FUADI, 18. Drs. SUMARSONO,MPd, 19. Drs. HERIYANTO, 20. RIYANTO, 21. FA DIDIKYUDIANTO, Spd, 22. MOH. FATHONI, SH, 23. HARIYONO, 24.MUCHTAR, S.Ag, 25. SUPAR, SPd, 26. KASIM, 27. SUPRAPTO,28. ALI FAUZAN, 29. BAMBANG PUGUH TJIPTOADI,BA, 30.SRIYONO,ST, 31. H. DJAZULI MUSTOFA, 32. DARYONO, 33.SUKARNO PUTRO, 34. H. ADI SUTJIPTO, 35. SYAIFUL HIDAYAT,BA, 36. H. BASIR NASRULLOH, 37. Drs.

Suhaidir, M.Pd yang ditujukan kepada Kasubag UmumPPTK Destinasi (Heriansyah, SE.Msi) ; SP2D (surat perintah pencairan dana) sebesar Rp. 53.432.900, Nomor032/SP2D/LS/KPH/2008 tanggal 30 April 2008 pada lembaran belakangterdapat tanda tangan penerima atau orangorang yang mengambiluang ; SP2D (surat perintah pencairan dana) sebesar Rp. 53.432.900, Nomor.0326/SP2D/LS/KPH/2008 tanggal 30 April 2008 pada lembaranbelakang terdapat tanda tangan penerima uang atau orang yangmengambil uang ;Bahwa terhadap

Lahtjan,SE.Msi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palangka,tanggal 11 April 2012, bermeterai;13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai asli SuratKeterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palangka,tanggal 13 April 2012, bermeterai;14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai asli PengirimanBerita di Radio Republik Indonesia yang dikirim oleh RomethaLahtjan terkait pemberitahnuan, bermeterai;15.

pengadaan dan pemasangan Genset 750 KVAtermasuk panel Distribusi dan ACOS di Bandar Udara Hang Nadim Batam berdasarkanperhitungan dari Ahli Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI), terdapat kemahalanharga sebesar Rp. 635.078.796, (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh delapanribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah )Menimbang, Bahwa sesuai faktafakta hukum di atas, telah nyata bahwaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersamasama dengan saksi WALUYO, ST,saksi IDIT MUJIJAT TULKIN, SE.MSi

HENDRO HARIJONO telah memperkayaorang lain yaitu saksi IDIT MUJIJAT TULKIN .SE.MSi selaku Direktur Utama PT.Mandala Dharma Krida untuk Pengadaan Genset termasuk Panel Distribusi dan ACOSTahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 635.078.796, (enam ratus tiga puluh lima juta tujuhpuluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiahMenimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka unsur initelah terpenuhi;3.

YANTHI RAHAYU jabatan HRD&GA Manager PT.Tirta Amarta serta saksi saksi : Sensus Purba, SE.Msi (PengawasKetenagakerjaan), Dikki Susendi, SE (Pegawai Ketenagakerjaaan),Sukaria (Ketua Umum DPP GSBM), Herman Siahaan (Bendahara DPPGSBM), Natalia (Ketua DPC GSBM Cabang Jakarta Utara), Ahmad(Sekretaris. DPC GSBM (Cabang dakar Mare), Nitti Kholiyah = + ee oe =(Legal PT. Tirta Amarta), Dian: Helsinki (Legal PT. Tirta Amarta).