Yani Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon;B. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 535/Ahusen, terbittanggal 28 Desember 1984, tercatat atas nama Nick Tanimena(Penggugat) Gambar Situasi (GS) Nomor 653/1984, tanggal26121984, seluas 298 m? (dua ratus sembilan puluh delapan meterpersegi), terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, KecamatanSirimau, Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai: "Tanah diJalan A. Yani Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon;7.

Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon;B. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 535/Ahusen, terbittanggal 28 Desember 1984. tercatat atas nama Nick Tanimena(Penggugat) Gambar Situasi (GS) Nomor 653/1984, tanggal 26Desember 1984. Seluas 298 m? (dua ratus sembilan puluh delapanmeter persegi), terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, KecamatanSirimau, Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai: "Tanah diJalan A.

Yani Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon;diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas daripenghuni dan barang";8. "Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi putusan ini;9. "Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugatsecara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbulpada peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp959.000,00 (sembilan ratussembilan puluh ribu rupiah)";10.

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 535/Ahusen,tanggal 28 September 1984, tercatat atas nama Nick Tanimena(Penggugat), Gambar Situasi (GS) Nomor 653/1984, tanggal 26Desember 1984, seluas 298 m* (dua ratus sembilan puluhdelapan meter persegi), terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon,Kecamatan Sirimau, Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagaiTanah di Jalan A Yani Ambon", terbitan Kantor Pertanahan KotaAmbon;Menghukum Tergugat Ill untuk menyerahkan tanah objek sengketayang terdiri dari

M Djamil Padang, sejak tanggal 17 Maret 2012, sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat tanggal 14 Maret 2012 Nomor KP 03.003/II/123/2012, serta perbuatan Tergugat yang telah mempublikasikan pernyattaannya pada Harian Haluan terbitan tanggal 19 Juli 2012 halaman 17 dengan Kalimat 'Kita Menilai kedua Dokter tersebut (termasuk Penggugat dan dr Asril azhari) melakukan pelanggaran menjalankan tugas.

Djamil Padang) pada HarianHaluan terbitan tanggal 19 Juli 2012, halaman 17 , mengatakan : Kita menilai kedua dokter tersebut (termasuk Penggugat dan Dr. AsniZahari) melakukan pelanggaran dalam mejalankan tugas. Perbuatanmereka juga telah membuat cacat profesi dokterBahwa dari sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tercermin dalamsurat tanggal 14 Maret 2012 No.

Djamil Padang, sejak tanggal 17 Maret 2012,sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat tanggal 14 Maret 2012 No.Kp.03.003/II/123/2012 serta perbuatan Tergugat yang telahmempublikasikan pernyataannya pada Harian Haluan terbitan tanggal 19Juli 2012, halaman 17 dengan kalimat Kita menilai kKedua dokter tersebut(termasuk Penggugat dan Dr. Asril Zahari) melakukan pelanggaran dalammejalankan tugas.

Fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr M Djamil PadangNomor KP 01.01.04/II/20/2011 tanggal 2 Januari 2012, sesuai aslinyaselanjutnya diberi tanda P7;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor.67/Pdt.G/2016/PN Pdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Fotocopy Surat Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina UpayaKesehatan RSUP Dr M Djamil Padang Nomor KP.03.03/II/123/2012, tanggal14 Maret 2012, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P8;Fotocopy Harian Haluan terbitan Kamis tanggal 19 Juli 2012, sesuai

M Djamil Padang, sejak tanggal 17 Maret 2012,sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat tanggal 14 Maret 2012 NomorKP 03.003/II/123/2012, serta perobuatan Tergugat yang telahmempublikasikan pernyattaannya pada Harian Haluan terbitan tanggal 19 Juli2012 halaman 17 dengan Kalimat Kita Menilai kedua Dokter tersebut(termasuk Penggugat dan dr Asril azhari) melakukan pelanggaranmenjalankan tugas.

Van Apeldoom dalam buku Pengantar Ilmu Hukum,terbitan Pradnya Paramita Jakarta (1975) ha1399, mengatakan Jika Undangundang jelas seluruhnya, tugas hakim terbatas pada memasukan halhal yangkhusus ke dalam peraturan perundangundangan.

Sholehuddin,SH,MH, dalam buku Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, terbitan PT RajaGrafindo Persada tahun 2002 halaman 5 yang mengatakan : Penetapan saksiPidana dalam suatu peraturan perundangundangan pidana bukanlah sekedarmasalah teknis perundangundangan semata, melainkan ia bagian yang takterpisahkan dari substansi atau materi perundangundangan itu sendiri;Bahwa sesuai dengan apa yang diuraikan di atas, jika dikaitkan denganputusan pengadilan Negeri Blitar Nomor: 296/Pen.Pid /2011/PN.BIt tanggal

Wirjono Prodjodikoro, SH pada bukunya yang berjudul HukumAsuransi di Indonesia, terbitan Intermasa, Cetakan ke 11 tahun 1996, hal 1terdapat tiga unsure pada perjanjian asuransi yaitu: adanya pihak terjamin danpihak penjamin serta adanya suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.10.

Bahwa secara lebih lanjut H.M.N Purwosutjipto di dalam bukunya yangberjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia buku 6 tentanginPertanggungan, terbitan Djembatan, Cetakan ke 5 tahun 2003, dahl 47memberikan penjelasan mengenai suatu peristiwa yang belum jelas akanterjadi tersebut sebagai berikut;Yang disebut peristiwa tak tentu (onzeker voorval) itu adalah peristiwa yangnormaliter (biasanya), menurut pengalaman manusia, belum tentu terjadi.

Hal ini sejalan dengan pendapat H.M.N Purwosutjipto di dalambukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia buku 6tentang Pertanggungan, terbitan Djembatan, Cetakan ke 5 tahun 2003, hal 37yang dikutip sebagai berikut:Syaratsyarat sebagai yang ditentukan dalam Pasal 18320 KUHPER dan 1321KUHPER itu bagi perjanjian pertanggungan masih belum memuaskan, karenaitu ditambah lagi dengan ketentuan pada Pasal 251 KUH.

sebagaifakta materiil (materiil fact) dan tugas tersebut berlaku seimbang di antara parapihak, bagi tertanggung tugas tersebut adalah lebih penting karena kegagalanmelakukan keterbukaan atas fakta materiil dapat membatalkan hakhaknya dibawah perjanjian asuransi.Bahwa kewajiban untuk memberitahukan fakta yang sebenarnya tentangobjek pertanggungan sebelum diasuransikan, dijelaskan oleh H.M.N Purwosultjiptodi dalam bukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku6 tentang Pertanggungan, terbitan

Abdulkadir Muhammad SH, didalam bukunya yang berjudul Hukum Asuransi Indonesia, terbitan PT. Citra AdityaBakti, Cet. Ke IV, Tahun 2006, hal 73 mengatakan sebagai berikut:Asuransi yang diadakan itu dapat menjadi batal apabila tertanggungmelalaikan kewajiban lain yang sangat essensial, yaitu kewajibanpemberitahuan kepada Penanggung mengenai keadaan benda yangdiasuransikan.18.

31 Juli 2006;- No BB 621194 nominal Rp 37.500.000,- tanggal 31 Agustus 2006;- No BB 621200 nominal Rp 139.572.000,- tanggal 11 Oktober 2006;- 1 (satu) lembar cek No CA 865559 nominal Rp 130.000.000,- tanggal 22 Januari 2007 ;- 6 (enam) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP);- 9 (Sembilan) lembar set fotocopy legalisir dan timdakan yang terdiri dari :- Bukti tanda terima tagihan;- Sales order- Kwitansi- Faktur penjualan- Faktur pajak- Surat jalan- 4 (empat) buku Majalah X Mens terbitan

BB 621193 nominal Rp 37. 500.000, tanggal 31 Juli 2006;No BB 621194 nominal Rp 37.500.000, tanggal 31 Agustus 2006;No BB 621200 nominal Rp 139.572.000, tanggal 11 Oktober 2006;1 (satu) lembar cek No CA 865559 nominal Rp 130.000.000, tanggal 22 Januari2007 ;6 (enam) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP);9 (Sembilan) lembar set fotocopy legalisir dan timdakan yang terdiri dari :Bukti tanda terima tagihan;Sales orderKwitansiFaktur penjualanFaktur pajake Surat jalane 4 (empat) buku Majalah X Mens terbitan

Rp 37. 500.000, tanggal 31 Juli 2006;e No BB 621194 nominal Rp 37.500.000, tanggal 31 Agustus 2006;e No BB 621200 nominal Rp 139.572.000, tanggal 11 Oktober 2006;e 1 (satu) lembar cek No CA 865559 nominal Rp 130.000.000, tanggal 22 Januari2007 ;e 6 (enam) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP);e 9 (Sembilan) lembar set fotocopy legalisir dan timdakan yang terdiri dari :e Bukti tanda terima tagihan;e Sales ordere Kwitansie =Faktur penjualane Faktur pajak28Surat jalan4 (empat) buku Majalah X Mens terbitan

500.000, tanggal 31 Juli 2006;e No BB 621194 nominal Rp 37.500.000, tanggal 31 Agustus 2006;e No BB 621200 nominal Rp 139.572.000, tanggal 11 Oktober 2006;e 1 (satu) lembar cek No CA 865559 nominal Rp 130.000.000, tanggal 22 Januari2007 ;34e 6 (enam) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP);e 9 (Sembilan) lembar set fotocopy legalisir dan timdakan yang terdiri dari :e Bukti tanda terima tagihan;e Sales ordere Kwitansie = Faktur penjualane Faktur pajake Surat jalane 4 (empat) buku Majalah X Mens terbitan

Wahbah Zuhaili,Dkk dengan cara diumumkan dan diedarkan melalui Internet, MajalahHidayatullah dan Surat Kabar Harian Republika pada sekitar bulan Januari 2008serta menjual kepada umum buku Ensiklopedia Al Quran terbitan CV.

GemaInsani Press tersebut di Toko Buku Gunung Agung Depok Plaza, Toko BukuGunung Agung Margo City Depok, dan Tokotoko Buku yang ada di Jakartaseperti Gramedia, Gunung Agung, Pustaka Amani, serta Menara Kudus ;Terdakwa mengedarkan dan menjual kepada umum buku EnsiklopediaAl Quran terbitan CV.

No. 2152 K/Pid.Sus/2009menjual buku Ensikopedia Al Quran ke toko buku Gunung Agung PlazaDepok, Gunung Agung Margo City Depok, dan tokotoko buku atauGrosir buku Gramedia, Gunung Agung, Pustaka Amani serta MenaraKudus, tanpa ada izin terlebih dahulu dari pihak Darul Fikr DamaskusSuriah, dan mengirim surat tertanggal 07 April 2008 Nomor GIP060020408 melalui Manager Penerbitan kepada tokotoko buku danGrosir buku agar tetap mengedarkan atau menjual buku Ensiklopedia AlQuran terbitan CV.

Pawirohutomo/Surip ternyata tidak datang menghadapdan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipunPengadilan Agama Bantul telah memanggilnya secara sah dan patutmenurut ketentuan pasal 467 KUHPER, yaitu melalui Harian KedaulatanRakyat terbit tanggal 25 Februari 2015 untuk persidangan Pertamatanggal 27 Mei 2015, untuk sidang kedua terbitan tanggal 03 Juni 2015untuk sidang tanggal 02 September 2015 serta pemanggilan untuk sidangketiga tanggal terbitan tanggal 15 September 2015 untuk sidang

Barda Nawawi A, SH dalam TeoriTeori dan Kebijakan Pidana terbitan Alumni 1992, halaman 92) merumuskanHukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sosial difensedalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki ataumemulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangankepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.Penjatuhan pidana penjara bersyarat terhadap para terdakwa, apabiladihubungkan dengan pendapat ahli hukum yaitu Prof. Dr.

Wirjono Projodikoro,SH dalam AsasAsas Hukum Pidana terbitan PT Eresco 1979, halaman 155menyatakan : Maka Dalam Prakteknya mungkin sekali penghukuman bersyaratini sama Ssekali tidak dirasakan sebagai hukuman, sehingga dengan penjatuhanpidana penjarabersyarat terhadap para terdakwa menurut Kami belummencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat khuhusnya bagi korban.Bahwa tujuan pemidanaan bukannya sematamata untuk balas dendam terhadapperbuatan para terdakwa, tetapi juga merupakan pencegahan agar perbuatanserupa

Subekti yang berjudul:Hukum Perjanjian, Cetakan ke17, terbitan Intermasa diJakarta tahun 2001;Halaman 46 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2021/PN Cbi54.55;56.5758.59.60.61.62.63.64.65.66.Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17aBukti P17bBukti P18Bukri P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Bukti P23berupa fotocopy Buku tulisan Elly Erawati dan HerlienBudiono yang berjudul: Penjelasan Hukum tentangkebatalan Perjanjian, terbitan Nasional Legal ReformProgram, cetakan Gramidea Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, SH.dalam bukunya yang berjudul AzasAzas Hukum Perjanjian,terbitan Mandar Maju, Bandung, tahun 2011;berupa print out Putusan Nomor 599/Pdt.G/2016/PN Mdn;berupa fotocopy Buku tulisan Purwahid Patrik, yangberjudul: DasarDasar Hukum Perikatan (Perikatan YangLahir Dari Perjanjian dan Dari UndangUndang), terbitan CV.Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, tahun 1994;berupa fotocopy Buku tulisan J.

Satrio yang berjudul: HukumPerikatan:bandung, tahun 1999;berupa Prin Out Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 515 K/Pdt/1984;berupa Print Out Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 601 K/PDT/1984;berupa fotocopy Reglemen Acara perdata atau Reglementperikatan pada umumnya, terbitan Alumniof de Rechts vordering (Rv);berupa fotocopy Buku tulisan M.

Yahya Harahap yangHukum Acara Perdataberjudul: tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua,tahun 2017;berupa fotocopy Reglemen Buiten Govesten (SelanjutnyadisebutRBg);berupa fotocopy Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui(Het Herziene Indonesisch Reglement) (Selanjutnya disebutHIR);berupa fotocopy Buku tulisan M.A.

Moegni Djojodirdjo yangberjudul: Perbuatan Melawan Hukum, terbitan PradnyaParamita, Jakarta Pusat, cetakan Kedua, 1982;berupa fotocopy Buku tulisan Sudikno Mertokusumo yangberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, terbitan Liberty,Yogyakarta, Edisi kedelapan, 2009;Halaman 47 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2021/PN Cbi67. Bukti P24 : berupa foto Villa NE21;68. BuktiP25a : berupafoto pemakaman samping Villa NE21;69.

P.A.F Lamintang, SH dalam bukunyaDelik delik khusus dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana, Kejahatanterhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan baginyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985 halaman 111 112 menyatakan :Bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang undang hanya berbicaramengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur unsur dari tindak pidanatersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatanorang lain itu adalah sama

;Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukumpidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azasazas hukum Pidana halaman172175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenaikesengajaan, yaitu : Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidanaatau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dantujuan yang dikehendaki oleh pelaku.;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.

Andi Hamzah dalam bukunya Delik delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun2009, pada halaman 70 menjelaskan : Penganiayaan bisa berupa pemukulan,penjambakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dancacat .

., yang dimuat di dalam Surat Kabar Harian Bangsa, terbitan hari :Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 (untuk selanjutnya disebut : Bukti : P6);Bahwa dengan mengacu, meneliti dan mencermati seluruh pertimbanganpertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JawaTimur yang memeriksa perkara perdata Nomor 611/PDT/2013/PT SBY,sama sekali tidak pernah mempertimbangkan Bukti : P. 6 tersebut.

menilai danmempertimbangkan alat bukti relevan yang lain;Bahwa keadaan ini terbukti dilakukan Judex Facti dalam hal ini MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata Nomor 611/PDT/2013/PT SBY, tidak mempertimbangkanalat bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding (sekarang : PemohonKasasi), yaitu : Bukti : P.6 mengenai : Pengumuman Lelang Lanjutan, Nomor02/Pdt.Eks/2012/PN Jmb., Jo Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Jmb., yang dimuatdi dalam Surat Kabar Harian Bangsa, terbitan

Bahwa, laindari itu sesuai dengan Asas Peradilan Banding, yang merupakan peradilanulangan, maka pada kesempatan banding ini Pelawan (Pembanding)mengajukan Bukti Tambahan berupa : Pengumuman Lelang Lanjutan,Nomor 02/Pdt.Eks/2012/PN Jmb., Jo Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Jmb., yangdimuat di dalam Surat Kabar Harian Bangsa, terbitan hari : Kamis, tanggal18 Oktober 2012 (untuk selanjutnya disebut : Bukti : P6) (mohon dilihatMemori Banding dari Pelawan/Pembanding tertanggal 20 Juni 2013);Bahwa akan tetapi Judex

Dengan terangterangan.Menimbang, bahwa menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidanadi KUHP berikut uraiannya terbitan tahun 1983 Hal. 325326 disebutkan bahwayang dimaksud dengan terangterangan atau secara terbuka (openlijk) adalahtindakan itu dapat disaksikan oleh umum, sehingga apakah tindakan tersebutdilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut: Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Welhelmim

Dengan tenaga bersama.Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan tenagabersama adalah Menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHPberikut uraiannya terbitan tahun 1983 halaman 325 disebutkan bahwa dengantenaga bersama berarti setidaktidaknya ada saling pengertian mengenaiperbuatan yang dilakukan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orangatau lebih.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan sebagai berikut :Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi

Elien Yuwono selaku dokter pada Puskesmas Melolo.Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakimunsur ini telah terpenuhi dan terbukti;Ad.4 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barangMenimbang, bahwa Menurut S.R.Sianturi dalam buku TindakPidana di KUHP berikut uraiannya terbitan tahun 1983 halaman 63 disebutkanHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgpbahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenagaterhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian

danlengkap tentang tindak pidana yang didakwakan;Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkutisi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan denganpersyaratan materiil sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat (2) KUHAP,khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusunsecara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan;Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) itu, ijinkan kamimengutip dari buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan

KejaksaanAgung R.I tahun 1985 : hal 1416, dirumuskan pengertian cermat, jelas danlengkap adalah sebagai berikut:Yang dimaksud dengan cermat adalah:Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen PendidikanNasional dan Balai Pustaka, tahun 2001, halaman 211, mengartikan katacermat dengan: saksama, teliti.

OlehKarena itu kata cermat tidak lain adalah tindakan untuk meneliti;Berdasarkan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan KejaksaanAgung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 menyatakan yang dimaksuddengan cermat adalah: Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yangdidasarkan kepada Undangundang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidakterdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnyasurat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya

Halidi terutama saksi Faridah (pelapor) yang hanya mendapat informasidari orang lain;Yang dimaksud dengan Jelas adalah:Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No. 209/PID/2020/PT.SMRDalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen PendidikanNasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 465 mengartikankata jelas sebagai berikut: terang, nyata atau gamblang, tegas, tidak raguraguatau tidak bimbang;Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Pembuatan SuratDakwaan, terbitan Kejaksaan Agung

Pemohon III yang selanjutnya disebut para pemohon telahhadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan bibi Para Pemohonyang bernama Ny.Pawirodikromo alias Surip binti Josemito ternyata tidakdatang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanyameskipun Pengadilan Agama Bantul telah memanggilnya secara sah danpatut menurut ketentuan pasal 467 KUHPERDATA, yaitu melalui HarianKedaulatan Rakyat terbit tanggal 10 Februari 2016 untuk persidanganPertama tanggal 18 Mei 2016, untuk sidang kedua terbitan

tanggal 24 Mei2016 untuk sidang tanggal 24 Agustus serta pemanggilan untuk sidangketiga tanggal terbitan tanggal 30 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 29November 2016; Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 20/Pdt.P/2016/PA.

Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16,Terbitan/Tanggal : I/091216 , tanggal 26 Maret 2018 dengan hasil pengujian :Pemerian : Cairan Keruh tidak berwarna, aroma khas normal Uji yang dilakukanNo Parameter Hasil Syara Metode/PustakaUji tPK 0,0394 Spektrofotometri/55/MM/1Metan % 0olPK Etanol 10,92 Gravimetri/FI IV 1995% hal.1036 Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut DiatasBahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebutadalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhikebutuhan

Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16,Terbitan/Tanggal : 1/091216 , tanggal 26 Maret 2018 dengan hasil pengujian :Pemerian : Cairan Keruh tidak berwarna, aroma khas normalUji yang dilakukanNo Parameter Hasil Syara Metode/PustakaUji tPK 0,0394 Spektrofotometri/55/MM/1Metan % 0olPK Etanol 10,92 Gravimetri/FI IV 1995% hal.1036 Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN TimKesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut Diatas Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebutadalah untuk mendapatkan

Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16,Terbitan/Tanggal : 1/091216 , tanggal 26 Maret 2018 dengan hasil pengujian :> Pemerian : Cairan Keruh tidak berwarna, aroma khas normal > Ui yangdilakukan : = = iNo Parameter Hasil Syara Metode/PustakaUji tPK 0,0394 Spektrofotometri/55/MM/1Metan % OolPK Etanol 10,92 Gravimetri/FI IV 1995% hal.1036 Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut Diatas Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebutadalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhikebutuhan

dibacakan di persidanganternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementaraketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan menuruthukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak sungguhsungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 124HIR, gugatan Penggugat dapat digugurkan;Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figihn Anmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab AhkamulQur'an Juz V halaman 190 terbitan

obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum; Memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan baik; Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II melalui media cetak di terbitan

Berita koran harian Metro 24 jam terbitan hari Senin tanggal 29 Februari2016 halaman 1 (satu) dan 2 (dua), bukti P8.a.9. Berita koran harian Metro 24 jam terbitan hari Kamis 3 Maret 2016,halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh), bukti P8.b.10.Berita koran harian Pos Metro terbitan hari Selasa tanggal 15 Maret2016, halaman 7 (tujuh), bukti P8.c.11.Berita koran harian Metro 24 jam terbitan hari Rabu tanggal 16 Maret2016, halaman 3 (tiga), bukti P8.d.12.

Berita koran harian Metro 24 jam terbitan hari Jumat tanggal 1 April2016, halaman 3 (tiga), bukti P8.e.13.Surat Penasihat Hukum Syahrial Siagian nomor 03/PMA/LPHS/IV/2016tanggal 13 April 2016, bukti P9.14.Surat Komunitas Masyarakat Permai Sekitarnya nomor 02/KMP/IV/2016tanggal 13 April 2016, bukti P10.15.Surat Panggilan nomor Pol:SPang/224/V/2016/Reskrim tanggal 13 Mei2016, bukti P11.Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telahdisesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P1 dan

penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat ituDGIAC a 5 ~~~ nnn nnn nnn enMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang No. 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa PencatatanPengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeriditempat tinggal Pemohon ; 2Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Buku Pedoman PelaksanaanTugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, BukuIl Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum, terbitan

tersebut termasuk dalamwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Hakim berpendapatpermohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara sebagaimanayang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1983tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun1979 dan Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2006, dan BukuPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan, Buku Il Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum,terbitan